topik ini mungkin setengah OOT
dimulai dari kependudukan, tapi larinya ke pembangunan/ekonomi juga

BR, ari.ams

---------- Pesan terusan ----------
Tanggal: 27 Juli 2010 08:35
Subjek: Ivan Hadar : Redam Laju Pertumbuhan Kota!


  Redam Laju Pertumbuhan Kota!     Tuesday, 27 July 2010
 Di negara-negara industri maju, rata-rata 72% penduduknya bermukim di
daerah urban. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan Amerika Latin, yaitu
sebesar 70%.


Sedangkan Afrika dan Asia,“baru” mencapai angka 32% dan 28%.Indonesia berada
pada posisi “menengah”(35%) di Asia,di mana Singapura 74% dan Irak 71%
berada pada urutan teratas dan Nepal 6% serta Bangladesh 12% pada urutan
terbawah. Meski pada posisi menengah, yang terjadi di Indonesia, selain arus
migrasi desa kota,ada arus migrasi dari luar Jawa ke Jawa yang tak kalah
derasnya.Pada 1980, dengan jumlah penduduk sebesar 90 juta jiwa,Jawa (dan
Madura) sudah harus menampung sekitar 54% penduduk Indonesia. Jumlah ini
ditaksir telah meningkat menjadi 160 juta jiwa pada tahun 2000 dan lebih
dari 180 juta saat ini.

Setidaknya kini, masihkah ada “sejengkal tanah” di Jawa yang bisa disebut
sebagai daerah pedesaan? Akankah Jawa menjadi sebuah “pulau metropolitan”?
Pertumbuhan pesat daerah urban (kota) bukanlah pertumbuhan yang alamiah.
Pada zaman kolonial beberapa kota di Indonesia seperti Surabaya dan Batavia
(Jakarta) dipercepat pembangunan jaringan-jaringan infrastrukturnya agar
menjadi sentra-sentra ekonomi dan politik (kekuasaan). Kini investasi
nasional dalam infrastruktur modern serta penempatan kawasan-kawasan
industri di dalam dan di seputar kota telah mempercepat pertumbuhan kotakota
besar (metropolis). Padahal, kontroversi tentang positif-negatifnya peranan
metropolis dalam pembangunan nasional masih terus berlangsung.

Di satu pihak adalah mereka yang berpendapat bahwa metropolis berperan
positif sebagai sentra pembaruan teknologi dan efisiensi ekonomi.
Alasan-alasan yang dikemukakan untuk menunjang pendapat tersebut adalah
keuntungan-keuntungan yang disebabkan oleh lokasi yang strategis akibat
terkonsentrasinya perusahaan/pabrik, pasar yang luas, bengkel-bengkel
reparasi dan pertukangan yang memadai,jaringan lalu lintas yang baik, pusat
informasi, kedekatan dengan pusat kekuasaan (politik), dengan bank-bank dan
sistem asuransi.

Kesemuanya berdampak langsung terhadap biaya produksi perusahaan. Para
pengkritiknya memperingatkan bahwa dalam proses tersebut “harga sosial”yang
harus ditanggung terlupakan. Menurut mereka, keuntungan-keuntungan sebuah
metropolis harus ditimbang bersamaan dengan kerugiankerugiannya berupa
menjulangnya harga tanah, kemacetan lalu lintas,kesemrawutan sistem
pengadaan kebutuhan sehari-hari dan sistem “pembuangan”serta tingginya biaya
hidup. Dengan menimbang “harga sosial” yang harus dibayar oleh pembengkakan
kota, rasanya wajar bila timbul keragu-raguan tentang anggapan bahwa
kota-kota besar berperan menunjang keterpaduan ekonomi dan sosial yang pada
gilirannya berperan menunjang pembangunan nasional.

Ada keterkaitan erat antara “kemegahan” dan “kesuraman” metropolismetropolis
dan daerah pedesaan. Modernisasi kota-kota besar menjadi sentra-sentra yang
mampu berprestasi di sektor modern, biasanya–karena alasan keterbatasan
dana–berarti mengorbankan daerah pedesaan dan memperbesar kesenjangan desa-
kota. Hal yang kemudian berakibat meningkatnya arus migrasi desa kota dan
pembengkakan jumlah penduduk di metropolitan (pull effect). Padahal batas
kemampuan kotakota besar untuk menampung penduduk lebih banyak lagi,sudah
lama terlewati. Sedangkan guna peningkatan daya tampung kota besar
memerlukan investasi yang relatif tinggi.

Lagi-lagi yang dikorbankan pembangunan daerah (perdesaan). Demikianlah,dalam
proses ini,yang selalu dirugikan adalah pembangunan daerah.Tambah
pula,hasilhasil dari daerah kebanyakan diolah lebih lanjut di daerah
perkotaan. Artinya, di kota pula tercipta efekefek pajak dan pendapatan. ***
Pertanyaannya adalah apakah pembangunan daerah akan terangsang bila para
investor mengalihkan penanaman modal mereka ke daerah sehingga arus migrasi
akan beralih ke sentra-sentra di daerah? Umumnya, manusia berbondong-
bondong ke kota-kota besar karena alasan-alasan yang sangat subjektif dan
sangat tidak sesuai dengan kondisi objektif kota-kota tersebut.

Salah satu alasan mendasar adalah harapan untuk mendapatkan pekerjaan di
sana karena semakin sulit mencari pekerjaan di daerah pedesaan (pull
effect). Artinya, arus migrasi ini akan terbendung apabila sentra-sentra di
daerah mampu menawarkan lapangan kerja yang cukup.Tetapi, para investor akan
sulit diajak menanam modal mereka di daerah, selama “kerugian lokasi”yang
berdampak meningkatkan harga produksi barang tidak diimbangi oleh harga jual
yang menguntungkan. Desentralisasi yang diharapkan bisa saja terjadi,
misalnya bila tanggung jawab atas pencemaran lingkungan dipikul oleh
perusahaan penyebabnya. Meskipun demikian, desentralisasi tidak akan terjadi
bila “kerugian lokasi”(di daerah) lebih tinggi dibandingkan dengan biaya
pemindahan perusahaan/pabrik ke daerah.

Demikian pula bila akibat kurangnya–atau bahkan tidak adanya– saingan
terhadap produknya, harga jual bisa ditentukan “semena- mena”melampaui harga
produksi plus denda pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan
tersebut atau peraturan yang ketat dan menyulitkan, memaksa perusahaan untuk
pindah ke luar negeri.Perusahaan pun hanya pindah ke pinggiran kota besar,
bukannya ke daerah (perdesaan), dengan akibat melebarnya areal metropolis
(suburbanisasi).

Bila dalam tulisan ini terasa ada imbauan kepada pemerintah untuk mengambil
kebijaksanaan–secara politis–untuk berpihak kepada pembangunan perdesaan
tidak lain dengan maksud agar “keuntungan lokasi”metropolis terpelihara
berbarengan dengan pengembangan sentra-sentra daerah sebagai kotakota dengan
fungsi dan manfaatnya (makna) yang berbeda-beda.Yang pertama berarti
mencegah berlanjutnya proses “pemburukan kota” (town deternation) di
kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan pulau padat,Jawa. Dalam
kebijakan desentralisasi diupayakan maksimalisasi pemanfaatan resources
daerah yang dikelola melalui sentra-sentranya.

Kebijaksanaan pembangunan yang demikian memanfaatkan keterkaitan erat antara
urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi.Tetapi, juga mencegah atau–paling tidak–
mengurangi “biaya sosial” dari kota-kota besar dan mengupayakan pemanfaatan
resources daerah yang selama ini kurang atau belum dimanfaatkan secara
optimal. Tetapi, bagaimana caranya mengaktifkan resources, meningkatkan
kemampuan perencanaan dan organisasi, serta merangsang proses pengembangan
daerah yang mandiri dan partisipatif ?

*** Pemerataan pembangunan hanya akan terlaksana bila dalam perencanaan dan
operasionalisasinya berpegang pada–sedikitnya– empat prinsip dasar. Pertama,
prinsip perencanaan pembangunan yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan
pokok (basic needs orientation). Penelitian- penelitian empirik telah
membuktikan bahwa public service (pendidikan,kesehatan, dan informasi
tentang struktur teknik) yang ditawarkan oleh pemerintah masih belum
menjangkau semua daerah secara merata. Bandingkan Jawa dengan Kalimantan
Barat (Kalbar), misalnya. Kalbar mempunyai areal yang lebih luas dari Jawa
tetapi hanya berpenduduk kurang dari 3 juta jiwa.

Kalbar pun hanya mempunyai satu universitas negeri yang hanya mampu
menampung sekitar 2.000 tamatan SMA per tahun padahal jumlah tamatan SMA-nya
sekitar 10.000 per tahun. Hal ini berarti, Kalbar akan mengalami penyusutan
jumlah penduduk sekitar 3000 orang per tahun,yaitu mereka yang melanjutkan
pendidikan ke Jawa dan setelah tamat jarang yang kembali. Kedua, perencanaan
pembangunan daerah perlu berorientasi kepada kelompok sasaran agar
pembangunan dapat secara langsung dinikmati oleh mereka yang membutuhkan,
yaitu lapis sosial terbawah.

Ketiga, perencanaan pembangunandaerahyangberorientasikepada produksi
dimaksudkan agar pemenuhan kebutuhan pokok tidak berupa “paket sinterklas”
dari pemerintah yang diberikan secara teratur kepada kelompok sasaran yang
membutuhkannya tetapi berupa pengadaan dan pengembangan struktur-struktur
produksi dan keterampilan di lingkungan kelompok sasaran. Dengan demikian,
dalam jangka panjang penduduk daerah bersangkutan mampu memenuhi
kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Bila diperlukan, harus diambil langkah
“menutup diri” secara selektif terhadap produk dari daerah
lainyangberdampakmerusakharga produk daerah tertentu.

Keempat, perencanaan pembangunan daerah yang memberikan ruang gerak bagi
partisipasi masyarakat luas. Desentralisasi birokrasi adalah langkah
terpenting untuk mencanangkan program-program pembangunan swakarsa yang
sesuai dengan kepentingan daerah. Yang dimaksud bukan hanya langkah- langkah
debirokratisasi dan desentralisasi birokrasi secara teknis tetapi
proses-proses yang mendorong peran-serta masyarakat dan pemerintah daerah
dalam proses pembangunan nasional. Empat prinsip dasar pembangunan yang
nampaknya tidak terlalu baru tetapi masih tetap aktual.(*)

Ivan Hadar
Arsitek, Perencana Kota

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/340508/
-- 
-----
save a tree, don't print this email unless you really need to


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

=========================
Millis AKI mendukung kampanye "Stop Smoking"
=========================
Alamat penting terkait millis AKI
Blog resmi AKI: www.ahlikeuangan-indonesia.com 
Facebook AKI: http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045
Arsip Milis AKI online: 
http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com
=========================
Perhatian : 
Untuk kenyamanan bersama, agar diperhatikan hal-hal berikut: 
- Dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya
- Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota 
yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas
- Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan kirim ke 
ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    ahlikeuangan-indonesia-dig...@yahoogroups.com 
    ahlikeuangan-indonesia-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ahlikeuangan-indonesia-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke