==================================================== Dibutuhkan : Pakaian layak pakai, Bahan makanan Rekan-rekan terbeban...........??? Hub : [EMAIL PROTECTED] Bantuan juga dapat disalurkan melalui: *BRI Cabang Kusuma Bangsa Surabaya, An:Robby Ac.No 31.51.0058.7 *BII Cabang Pemuda Surabaya An:Robby(FKKS-FKKI) Ac.No 2.002.06027.2 =================ESKOL-NET Crisis Centre=============== Sari Berita Harian Pagi Indonesia Edisi: Kamis, 28 Januari 1999 ----------------------------------- ***Wiranto soal Jatah di DPR ABRI tak Punya Ambisi Politik ***Mengantar Mega Jadi Presiden PDI Yakinkan Partai-partai Baru ***RUU Politik Rampung Pemilu Gunakan Sistem Proporsional Stelsel Daftar ***Iluni Minta Wiranto Mundur Bantah Biayai Gerakan Mahasiswa ***Feisal Tanjung: Semua Merasa bisa Seenaknya ***''Money Politics'' harus Dihentikan ***Jika Jalan Buntu, MPR Diusulkan Melepas Timtim ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *Wiranto soal Jatah di DPR ABRI tak Punya Ambisi Politik ---------------------------------------------------- Jakarta (Bali Post) - Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto menegaskan, keinginan mempertahankan wakil ABRI di DPR yang telah disepakati 38 orang, sama sekali bukan ambisi ABRI. ''Itu semata demi kepentingan bangsa yang lebih besar,'' katanya seusai mengikuti lobi tingkat tinggi pimpinan fraksi DPR di Jakarta, Rabu (27/1) kemarin. Keberadaan ABRI di DPR, kata Wiranto, mengacu pada tiga hal. Pertama, demi kepentingan bangsa bahwa ABRI menyerahkan sepenuhnya pada apa yang dibicarakan anggota Dewan, dengan catatan semua pendapat ditampung dan pendapat itu jangan bersifat emosional, tetapi realistis. Kedua, mengacu pada ketetapan Sidang Istimewa (SI) MPR lalu, di mana ABRI berada di DPR dengan diangkat, tetapi secara bertahap akan dikurangi. Ketiga, masalah fungsional, karena ABRI dalam Tap MPR masih berada di DPR, keberadaannya harus ada manfaatnya. Selengkapnya : http://www.balipost.co.id/balipostcetak/1999/1/28/pol5.htm *Mengantar Mega Jadi Presiden PDI Yakinkan Partai-partai Baru ---------------------------------------------------- Jakarta (Bali Post) - Upaya PDI Perjuangan mengantarkan Megawati Soekarnoputri jadi presiden RI pasca-Habibie memerlukan kerja keras dan terencana, mengingat pencalonan putri sulung Bung Karno itu sangat tergantung aspirasi rakyat Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Haryanto Taslam mengatakan hal itu kepada Bali Post di Jakarta, Rabu (27/1) kemarin. Ia menambahkan, sesuai keputusan Kongres PDI di Bali tahun lalu, pencalonan Megawati pada SI MPR mendatang memerlukan tahapan-tahapan sesuai jadwal nasional. Karena itu, intensitas kerja perlu ditingkatkan supaya amanat para pendukung PDI Perjuangan bisa direalisasikan. Bahkan, komitmen berani mati, merupakan salah satu keseriusan warga PDI agar menang dalam pemilu mendatang. Untuk itu, warga PDI harus mampu membangun simpati dan kepercayaan rakyat bahwa Megawati adalah satu-satunya calon yang diharapkan bisa mengantarkan bangsa ini menuju Indonesia baru. Selengkapnya : http://www.balipost.co.id/balipostcetak/1999/1/28/pol4.htm *RUU Politik Rampung Pemilu Gunakan Sistem Proporsional Stelsel Daftar ------------------------------------------------------- Jakarta (Bali Post) - Lobi tingkat tinggi pimpinan fraksi, orsospol, induk organisasi dan pemerintah, Rabu (27/1) kemarin akhirnya menyepakati semua hal yang menyebabkan pembahasan RUU Politik selama ini deadlock. Satu masalah krusial, varian sistem proporsional yang sampai Selasa (26/1) malam belum berhasil diputuskan, pada lobi kemarin disepakati sistem pemilu menggunakan proporsional dengan stelsel daftar. Lobi itu diikuti Pangab Jenderal TNI Wiranto, Mendagri Syarwan Hamid, Kaster ABRI Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Golkar Akbar Tanjung, Sekjen PDI Buttu Hutapea, Sekjen PPP Ali Marwan Hanan, dan semua pimpinan fraksi DPR. Lobi yang dipimpin Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Politik Abu Hasan Sadzili itu dimulai pukul 08.00 hingga 12.30. Selengkapnya : http://www.balipost.co.id/balipostcetak/1999/1/28/pol1.htm *Iluni Minta Wiranto Mundur Bantah Biayai Gerakan Mahasiswa --------------------------------------------------------- Jakarta (Bali Post) - Tuntutan sebagian besar masyarakat agar Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto mundur merupakan hal wajar. Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) pun bersikap sama. Demikian ditegaskan Ketua Bidang Organisasi Iluni Ir. Indradjid Subardjo, M.M. di Jakarta, Rabu (18/11) kemarin. Dalam acara tersebut, Indradjid didampingi sejumlah pengurus Iluni. Sedianya yang memberikan penjelasan tiga anggota Iluni yang menjadi tersangka makar yakni Sri Edi Swasono, Hariadi Dharmawan dan Haryono Kartohadiprodjo. Namun, ketiganya urung tampil karena kembali dipanggil polisi untuk memberikan keterangan. Selengkapnya : http://www.balipost.co.id/balipostcetak/1999/1/28/nusa3.htm *Feisal Tanjung: Semua Merasa bisa Seenaknya ---------------------------------------------------------- Jakarta (Bali Post) - Keheranan Emil Salim kepada Menko Polkam Feisal Tanjung yang terkesan tenang-tenang saja padahal kerusuhan merebak disana-sini, akhirnya terjawab. Kepada pers di Jakarta Rabu (27/1) kemarin, Menko Polkam menyatakan pemerintah akan menegakkan hukum. Kerusuhan-kerusuhan yang meledak belakangan ini, menurut Feisal, karena reformasi tidak pada arah yang benar. ''Semua merasa bisa seenaknya mengambil keputusan atau kesimpulan, tanpa berpikir jernih lalu bertindak sendiri dan menyimpang dari hukum.'' Selengkapnya : http://www.balipost.co.id/balipostcetak/1999/1/28/nusa2.htm *''Money Politics'' harus Dihentikan ------------------------------------------------- Surabaya (Bali Post)- Pemerintah harus benar-benar mau menghentikan praktik money politics (politik unag) dalam Pemilu 1999. Jika tidak, kehidupan politik yang sehat dan berwibawa di masyarakat tidak akan pernah terbentuk di era reformasi. Praktek money politics yang sangat jelas diterapkan di era Orde Baru, telah merusak dan menghancurkan sendi-sendi demokrasi. Selengkapnya : http://www.balipost.co.id/balipostcetak/1999/1/28/n.htm *Jika Jalan Buntu, MPR Diusulkan Melepas Timtim ------------------------------------------ Jakarta (Bali Post) - Jika usulan Indonesia berupa pemberian otonomi yang luas kepada Timor Timur tidak dapat diterima, pemerintah RI memberi usulan alternatif yakni mengusulkan kepada wakil-wakil rakyat hasil Pemilu 1999 yang akan bersidang pada Sidang Umum MPR untuk melepaskan propinsi ke-27 itu dari negara kesatuan Republik Indonesia. Keputusan pemerintah yang diambil dalam sidang kabinet terbatas bidang Polkam di Bina Graha Jakarta, Rabu (27/1) kemarin itu disampaikan Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan Menpen M. Yunus Yosfiah. ''Ini berawal dari disposisi Presiden BJ Habibie sebagai tanggapan antara lain dari surat PM Australia John Howard, juga berdasar berbagai masukan dan renungan, kemudian dibahas dalam sidang Polkam dua hari lalu dan kembali dilaporkan pada sidang kabinet ini,'' kata Alatas. Selengkapnya : http://www.balipost.co.id/balipostcetak/1999/1/28/nusa5.htm "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!" (Roma 11:36) *********************************************************************** Moderator EskolNet berhak menyeleksi tulisan/artikel yang masuk. Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan, saran, kritik dan sumbangan tulisan harap menghubungi [EMAIL PROTECTED] BII Cab. Pemuda Surabaya, a.n. Robby (FKKS-FKKI) Acc.No. 2.002.06027.2 *********************************************************************** Kirimkan E-mail ke [EMAIL PROTECTED] dengan pesan: subscribe eskolnet-l ATAU unsubscribe eskolnet-l
[Eskol-Net]- Sari Berita Harian Pagi Indonesia : Kamis, 28 Januari 1999
Buletin Elektronik Eskol-Net Thu, 28 Jan 1999 16:53:52 -0500
