''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''" SARI BERITA : Senin, 26 Januari 2001 ===================================== <> Menghujat Amien Rais, KH Nur Iskandar SQ Digugat <> UGM Usulkan Reformasi Jilid II <> Hamas Beri Peringatan Terakhir pada Zionis <> MPR: Gus Dur Masih Kuat <> Tim Mabes TNI Diberi Batas Waktu Investigasi Insiden Hotel Wijaya <> Kembalikan Pancasila sebagai Ideologi Negara ``````````````````````````````` Kopitime - Jumat, 1/26/01 7:37:51 AM bbwi Menghujat Amien Rais, KH Nur Iskandar SQ Digugat ------------------------ Gara-gara memberikan 'fatwa' aneh yang berbunyi, "Mati melawan Amien Rais dan Akbar Tanjung akan mendapat credit point masuk surga" da'i yang sempat menghilang karena skandal asmara, KH Nur Iskandar SQ digugat DPP Partai Amanat Nasional (PAN). Pernyataan yang dikemukakan dalam pengajian di Karang Tanjung, Kebumen, Jawa Tengah, 13 Januari 2001 itu telah menyinggung warga partai berbasis Muhammadiyah tersebut. Ketua DPP PAN AM Fatwa dan Wakil Sekjen DPP PAN A Hakam Naja menyampaikan kepada pers lewat release, bahwa pernyataan KH Nur Iskandar SQ tersebut telah dilansir secara luas oleh media massa berdasarkan rekaman kaset yang telah tersebar luas. SQ jelas-jelas menggunakan agama sebagai alat pemecah belah umat, sehingga menyulut permusuhan di kalangan masyarakat yang tidak mengetahui masalah. "Hal tersebut menunjukkan tidak adanya itikad baik untuk menumbuhkan persaudaraan dan mendukung proses rekonsiliasi yang sedang kita galang bersama," katanya. Selengkapnya :http://www.kopitime.com/kopihot/indexhot.asp?story_id=6139 UGM Usulkan Reformasi Jilid II Reporter: A Dipta Anindita ------------------------- detikcom - Yogyakarta , Di tengah maraknya demo menuntut Presiden Gus Dur di berbagai daerah, terbetik usul menarik dari Yogyakarta. Dewan Aksi Penyelamatan Reformasi (DePERA) UGM melontarkan gagasan reformasi jilid dua sebagai jawaban dalam berhadapan dengan rezim Gus Dur. Tidak dijelaskan secara rinci apa dan bagaimana mengenai gagasan tersebut. Yang jelas, dalam pernyataan sikapnya DePERA menuntut pemerintahan yang bersih dan DPR yang selalu membela kepentingan rakyat dan kebenaran. DePERA juga mendukung upaya-upaya yang dilakukan Pansus Buloggate-Bruneigate dan menuntut kepada rezim Gus Dur agar tidak membuat polemik yang menyebabkan disintegrasi bangsa. Selengkapnya: http://www.detik.com/peristiwa/2001/01/25/2001125-221926.shtml Hamas Beri Peringatan Terakhir pada Zionis Tgl. publikasi: 25/1/2001 19:40 WIB --------------------- eramuslim - Hamas ingatkan Israel untuk tidak menggunakan anak-anak dan kaum wanita sebagai bemper menghadapi serangan intifadhah Palestina. Dalam pernyataan sikap yang berjudul "Peringatan Terakhir bagi Penjajah Israel", Hamas menegaskan takkan pandang bulu dan memberi toleransi sedikitpun Israel yang menggunakan penduduk sipil Yahudi sebagai pagar manusia dalam menghadapi serangan-serangannya. "Ketika Zionis makin meningkatkan serangan kejamnya terhadap rakyat Palestina yang tanpa senjata, kami sampaikan peringatan terakhir kepada penjajah Zionis Israel.." demikian tandas Hamas. Dalam pernyataan sikapnya, sayap militer Hamas Batalyon Izzuddin Al-Qassam menyatakan sudah cukup memperingati Israel untuk tidak menggunakan anak-anak, wanita dan orang tua sebagai pagar. Menurut Hamas, Zionis sengaja menggunakan anak-anak, kaum wanita dan orang-orang tua sebagai pagar manusia untuk menghentak opini dunia dan memberi penilaian miring terhadap aksi intifadhah. Selengkapnya : http://www.eramuslim.com/article/view/2808/ MPR: Gus Dur Masih Kuat ------------------------- Jakarta - 25 Jan 01 19:10 WIB (Astaga.com) Wakil Ketua MPR Hari Sabarno mengatakan, posisi Presiden Abdurrahman Wahid secara konstitusional masih kuat, walau kepemimpinannya secara politik dan sosio-psikologis goyang akibat berbagai kasus, seperti Buloggate dan Bruneigate. Dia mengatakan ini, Kamis (25/1), di Jakarta. TNI sendiri tunduk pada konstitusi dan wajib menjaga konstitusi. TNI-Polri tidak mengultuskan orang. Silakan politisi sipil mengurus atau membongkar kekuasaan, sepanjang konstitusional, kata perwira TNI berpangkat Letnan Jenderal itu, menanggapi pertanyaan wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis. Menurut dia, Indonesia tidak punya lembaga yang langsung melaksanakan impeachment seperti di Filippina. Yang ada hanya SI MPR atas permintaan DPR untuk. Selengkapnya : http://www.astaga.com/Article/0,,47280,00.html Kwik: Mega Siap Gantikan Gus Dur ------------------------ JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Kwik Kian Gie mengungkapkan, Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri siap menggantikan posisi Abdurrahman Wahid jika Gus Dur mundur dari jabatan presiden. Meski demikian, dia tetap menyerahkan seluruhnya kepada MPR. "Ibu Mega siap jika Gus Dur mundur dan MPR menghendaki. Tapi tentu terserah MPR," katanya seusai menjadi pembicara diskusi di kampus Universitas Trisaksi Rabu kemarin. Penegasan tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan, apakah Mega bersedia mengambil posisi Presiden seperti dilakukan Gloria Arroyo yang naik dari kursi wapres menjadi presiden setelah mundurnya Presiden Filipina Joseph Estrada. Dalam diskusi yang bertajuk "Menguak Kebenaran di Balik Buloggate", Kwik menegaskan, sejak terpilih menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan, Mega siap menjadi presiden. Selengkapnya : http://www.suaramerdeka.com/harian/0101/25/nas4.htm Tim Mabes TNI Diberi Batas Waktu Investigasi Insiden Hotel Wijaya --------------------------- koridor.com [25 Jan, 22:47] Tim Mabes TNI yang di kirim ke Ambon, untuk melakukan klarifikasi keterlibatan perwira menengah TNI dalam penyerangan terhadap Batalion Gabungan, Kamis (25/1) telah berangkat menuju Ambon. Tim tersebut dipimpin Wakil Asisten Intel Kasum TNI Brigjen Zulfahmy itu, terdiri dari unsur-unsur inspektur jenderal, intel, operasi, hukum dan polisi militer. Menurut Kapuspen TNI Marsda Graito Usodo, tim tersebut diberi tugas hingga hari Senin (29/1) sudah harus melaporkan hasil investigasinya. "Saat ini yang menjadi masalah di Maluku adalah keberadaan senjata api masih banyak dimasyarakat. Kalau semua pihak berniat baik tentu waktu penguasa darurat sipil memerintahkan warga sipil yang menyerahkan senjatanya, mereka telah menyerahkan senjata," ujar Kapuspen. Selengkapnya : http://www.koridor.com/artikel.php/107573/42bd9b643c3dadcee62148928957659c4 / 980438944 Kembalikan Pancasila sebagai Ideologi Negara Kuntowijoyo - SM/dok ------------------------ YOGYAKARTA- Berbagai bentuk penyelewengan terhadap Pancasila sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga sekarang membuat prihatin budayawan Prof Dr Kuntowijoyo. Bahkan, kini Pancasila tak pernah lagi terdengar gemanya alias telah kehilangan kredibilitas. "Karena itu, kembalikan Pancasila kepada jati dirinya sebagai ideologi negara," tandas Kuntowijoyo ketika berbicara dalam diskusi "Radikalisasi Ideologi Negara" di kampus UGM, Rabu (24/1). Dia memaparkan, selama Orba berkuasa, Pancasila dikembangkan sangat luas, namun sebaliknya sebagai sebuah perbuatan ia telah dikebiri habis-habisan. Pancasila menjadi sangat ekspansif dan berkembang sangat jauh, sehingga bertabrakan dengan wilayah lain seperti etika dan agama. "Pancasila disosialisasikan tanpa melihat latar belakang sejarahnya, berbagai penyelewengan terhadapnya hanya untuk melayani kepentingan penguasa," tegas dia. Dia mengartikan jati diri Pancasila yakni memberi visi kenegaraan, satuan besar bernama negara bukan partai, ormas, atau kelompok lainnya. Satuan kecil itu, lanjutnya, bisa mempunyai ideologi apa saja asalkan tidak menggugurkan ideologi Pancasila. Masih berkaitan dengan Pancasila, Kuntowijoyo menegaskan, perlu mengubah persepsi Pancasila sebagai ideologi menjadi ilmu. Dengan begitu ia bersifat objektif, menghormati fakta dan terbuka. Sebagai ilmu Pancasila dapat dianggap filsafat sosial, cara pandang negara terhadap gejala sosial sekaligus dengan metodologinya. "Kalau sudah begitu, kini saatnya Pancasila dilaksanakan secara konsisten, koheren, dan koresponden, jangan sampai terjadi penyelewengan seperti pada era Orla, Orba," tegasnya. Kendati demikian, dia sudah melihat adanya penyelewengan Pancasila pada era ini, bila tidak dihentikan akan terus berkelanjutan. Gagasan lain Kuntowijoyo adalah menjadikan Pancasila sebagai pelayan kepentingan horizontal bukan vertikal. Dicontohkannya, selama ini Pancasila dipakai untuk mengikat kesetiaan warga negara kepada negara. Berbagai cara ditempuh menuju kesetiaan misalnya dengan penataran P4.(D19-60t) Selengkapnya : http://www.suaramerdeka.com/harian/0101/25/nas5.htm "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!" (Roma 11:36) *********************************************************************** Moderator EskolNet berhak menyeleksi tulisan/artikel yang masuk. Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan, saran, kritik dan sumbangan tulisan harap menghubungi [EMAIL PROTECTED] Bank Danamon Cab. Ambengan Plaza Surabaya, a.n. Martin Setiabudi Acc.No. 761.000.000.772 atau BCA Cab. Darmo Surabaya, a.n. Martin Setiabudi Acc. No. 088.442.8838 *********************************************************************** Kirimkan E-mail ke [EMAIL PROTECTED] dengan pesan: subscribe eskolnet-l ATAU unsubscribe eskolnet-l
