````````````````````````` H O T S P O T [EMAIL PROTECTED] ^*^*^*^*^*^*^*^*
Hasil Penelitian Fisipol UGM 2001, Negara Gagal Atasi Konflik `````````````````````````````````````````` Reporter: Bagus Kurniawan detikcom - Yogyakarta, Eskalasi konflik dan kekerasan yang menimpa negeri ini terus semakin meningkat. Adapun isu-isu ledakan konflik dan kekerasan lebih banyak berkisar pada persoalan kesenjangan sosial, SARA, separatisme hingga pelanggaran HAM oleh aparat negara. Selama tahun 2001 itu hampir semua peristiwa kekerasan dan konflik tak pernah terselesaikan. Hal itu merupakan bukti nyata bahwa negara dan masyarakat sipil secara substansial telah gagal dalam mengelola konflik. Hal itu merupakan sebuah rumusan hasil penelitian dari Fisipol UGM bersama Depsos RI, yang disampaikan kepada wartawan seusai acara semiloka "Merumuskan Agenda dan Rencana Aksi untuk Perdamaian dan Integrasi Sosial" di Hotel Radisson Yogyakarta, Rabu (12/12/2001). Menurut salah satu tim peneliti Lambang Triyono, risiko dan kerawanan akan muncul bila konflik dan kekerasan itu terus dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan secara cepat dan sistematik. Hal itu, bukan mustahil akan melahirkan dampak berantai pada sektor ekonomi, sosial, politik dan budaya. Misalnya kelambanan pemulihan stabilitas ekonomi, sulitnya pembentukan kembali solidaritas sosial, munculnya ketidakpastian politik serta terjadinya erosi kultur sebagai media perekat yang akan terus membayanginya. Selain itu secara akumulatif dikhawatirkan akan cenderung mengikis keutuhan bangsa dan lama kelamaan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga semakin memudar. Sementara itu kohesi sosial yang dibangun dalam landasan struktural dan ikatan kultural pada semua tingkatan akan terkoyak. Menurut Lambang, sampai tahun 2001 ini semua peristiwa konflik dan kekerasan terjadi karena salah satunya bersumber adanya ketidaktepatan peran negara dalam mengatur dinamika sosial yang akhirnya memicu konflik. Namun di sisi lain, masyarakat sipil secara realitas masih lemah dalam mengelola konflik. "Bahkan masyarakat sangat rentan bila terjadi perselisihan diantara mereka, serta tingkat ketergantungan yang tinggi dari sipil terhadap negara sehingga tak memiliki kemandirian," katanya. Untuk itu, Lambang menyarankan agar pemerintah sebagai aparat negara ikut bertanggung jawab dalam memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan warganya. Namun sayangnya negara nyaris selalu keliru hadir dan memainkan dirinya dalam konteks konflik sosial. Sementara itu, Dr Pratikno menambahkan negara harus merubah paradigma, dari konflik sebagai ancaman menjadi konflik sebagai basis komunikasi dan kohesi sosial. Sementara itu penghargaan atas pluralisme sebagai realitas sosial dalam kerangka demokratisasi harus dilakukan. Perubahan paradigma ini dapat dijadikan sebagai landasan dasar dalam rangka mengatur kebijakan hubungan negara dengan masyarakat di masa depan. Negara harus memfasilitasi terbentuknya aturan main yang demokratis yang bertujuan agar mampu menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakatnya. Pratikno mengatakan peranan negara dalam mengelola konflik yang perlu diperhatikan bahwa ketika konflik belum mengarah pada tindakan kekerasan maka negara wajib memfasilitasi penyelesaian konflik sebagai bentuk pencegahan terjadinya perluasan konflik dan kekerasan. Saat konflik mengarah pada tindakan nyata berupa kekerasan maka cara mediasi perlu dilakukan untuk mencipatakan perdamaian. Selanjutnya jika ada kecenderungan konflik kian meluas dan mengarah pada kekerasan kolektif sehingga mengancam masyarakat sipil dan kedaulatan negara maka peran negosiatif negara secara aktif menjadi penting dilakukan.(san) www.detik.com "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!" (Roma 11:36) *********************************************************************** Moderator EskolNet berhak menyeleksi tulisan/artikel yang masuk. Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan, saran, kritik dan sumbangan tulisan harap menghubungi [EMAIL PROTECTED] Bank Danamon Cab. Ambengan Plaza Surabaya, a.n. Martin Setiabudi Acc.No. 761.000.000.772 atau BCA Cab. Darmo Surabaya, a.n. Martin Setiabudi Acc. No. 088.442.8838 *********************************************************************** Kirimkan E-mail ke [EMAIL PROTECTED] dengan pesan: subscribe eskolnet-l ATAU unsubscribe eskolnet-l
