Aktor korupsi di Pemerintah Kabupaten Biak Numfor meningkat namum para
actor tersebut belum ditangkap untuk diproses.

Biak News May 28, 2008.Di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua dalam era
reformasi dan globalisasi ini ada muncul gerakan rakyat untuk membebaskan
Kabupaten Biak Numfor dari Korupsi. Kelompok masyarakat anti Korupsi ini 
sedang giat-giat untuk membangun suatu gerakan masyarakat untuk mendorong
terselenggaranya penyelenggaran good government di Kabupaten Biak Numfor,
demikian ungkap Otto  Mandowen coordinator gerakan pembebesan  Korupsi
diKabupaten Biak Numfor.

Lanjut Otto Mondowen Mengatakan bahwa siapapun orangnya yang akan memimpin
Kabupaten Biak Numfor kedepan tidak dapat memampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Biak Numfor karena realita saat ini
adalah bahwa yang menjadi tanggungan negera kedepan dikabupaten Biak
Numfor sangat tinggi. Satu sample yang dapat dilihat adalah dalam tahun
anggaran 2006. BPK sudah mengaudit keuangan daerah Kabupaten Biak Numfor
pada tahun anggaran 2005- 2006 dan menemukan adanya indikas-indikasi
adanya koruptor yang sangat tinggi namun para koruptor ini belum diproses
secara hukum.

Dalam Tahun Anggaran 2006 Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor dianggarkan
sebesar Rp. 455.691.907.315,42 dan direalisasikan sebesar Rp.
412.805.542.043,00 (90,56%). Realisasi belanja tersebut terdiri dari SPM
untuk gaji sebesar Rp. 109.055,298.404,00, SPM untuk beban tetap sebesar
Rp. 138.270.526.224,00, dan SPM untuk beban sementara/ pengisian Kas
sebesar Rp. 165.479.717.415,00.

Hasil pemeriksaan terhadap bukti pertanggungjawaban SPM BS/PK sebesar Rp.
165.479.717.415,00 tersebut diketahui bahwa SPM BS/PK yang telah
dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 56.400.346.511,00. Dengan
demikian masih terdapat pengeluaran untuk pengisian kas yang belum
dipertanggunjawabkan sebesar Rp.109.079.370.904,00                       
(Rp. 165.479.717.415,00 – Rp.56.400.346.511,00) terdapat pada 20 (dua
puluh ) satuan kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan tersebut merupakan pengisian
kas yang diterima oleh pemegang kas sejak bulan Januari sampai dengan
Desember 2006 namun sampai saat berakhirnya pemeriksaan belum
dipertanggungjawabkan.

Saldo Kas di kas daerah, kas dibendahara pengeluaran, dan kas di bendahara
penerima yang tercantum dalam neraca sebesar Rp. 9.879.952.916,00.

Berdasarkan Neraca Kab. Biak Numfor sebelum audit dikenal bahwa saldo Kas
per 31 Desember 2006 sebesar Rp. 8.031.798.228,00, saldo kas dibendahara
pengeluaran dicatat sebesar Rp. 0,00 (nihil), dan saldo kas dibendahara
penerima dicatat sebesar Rp. 1.848.154.688,00. Pemeriksaan terhadap
rekening Koran kas daerah, rekening Koran kas dibendahara pengeluaran, dan
konfirmasi kas di bendahara penerima diketahui sebagai berikut yaitu 
Saldo kas di rekening kas daerah per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp.
4.410.979.881,00. Saldo rill rekening kas di kas daerah sebesar Rp.
4.410.979.881,00 dibandingkan dengan saldo kas di kas daerah yang
disajikan dalam Neraca sebesar Rp. 8.031.798.228,00  terdapat selisi
sebesar Rp. 3.620.818.347,00 (Rp. 8.031.798.228,00  - Rp.
4.410.979.881,00).

Otto Mandowen mengharapkan supaya kedepan  supaya tidak terjadi beban
anggaran yang besar pada pemerintah Kabupaten Biak Numfor, dan supaya ada
pemutihan pada beban tersebut, maka diharapkan supaya para actor-aktor
koruptor di pemerintah Kabupaten Biak Numfor diproses secara hukum. Jika
para actor korupsi ini tidak diproses secara hukum maka, semua hal yang
dilakukan oleh para actor korupsi itu akan dibebankan dalam anggaran
pemerintah kabupaten Biak Numfor kedepan nanti.


Kirim email ke