Assalamualikum w.w. Kok rancak bana barang bekas tu eloklah dipakai barang baru nan bekas di musiumkan. Jan dipaso juo untuak mamakai barang nan lah kadaluarsa. Pemilihan langsung ko kan produk reformasi yang masih terlalu baru. kalau ado kegagalan seharusnya diteliti apo kekurangannyo nan apo nan paralu dipeloki. Kalau mode GF ko Jaleh maju-mudur bantuak gerjaji tantunyo laju pertumbuhan nagari ko ka coitu sajo disitu-situ juo. Kamukokanlah program dan baru andaknyo jan produk rekondisi juolai. Apo lai dari sekian banyak propinsi hanyo GF sajo yang mengeluhkan kedudukan Gubernur. Itu nan dijadikan dasar pemikiran GF.
Nan ambo camehkan, langkah GF akan menimbulkan rekasi dikalangan rakyat badarai. Elok lah dipikia bana dulu!.... wassalam, zulidamel, st.malin marajo lk 46 jkt ----- Original Message ----- From: Bakhtiar Muin To: rantaunet@googlegroups.com Cc: bmsa...@gmail.com Sent: Friday, November 13, 2009 9:55 AM Subject: [...@ntau-net] Re: DPR Dukung Gubernur Dipilih DPRD Ass.wr.wb. harman st.Idris-koto-37+ “Misalnya biaya pilkada gubernur sekitar Rp50 miliar, padahal gaji gubernur hanya Rp8 juta per bulan.Apa itu bisa menjamin clean governance?” Sepertinya wacana Mendagri awak ko akan mendekati kenyataan. Selain itu, ongkos politik bagi si cagub juga relatif kecil, tidak perlu bikin spanduk dan kaos secara massal juga kampanye terbuka dan yg tak kalah penting, monopolnya juga terbatas di anggota DPRD dan bbro pengurus partai di pusat dan daerah bandingkan jika pilgub langsung he...he..... BakhtiarM: Diadakannya pilkada langsung menghindari money politic di DPRD. Kalau anggota DPRD bervariari antara 55-100 orang. Untuk Menang jadi Gubernur dapat suara 50% dari jumlah anggota DPRD, dengan uang gratifikasi/terima kasih, setiap pemilih Satu Milyar/kepala. Biaya yg ditanggung calon sekitar 50 Milyard juga. Makin kaya satu propinsi, makin tinggi uang gratifikasinya. Propinsi yg APBDnya sekitar 20 Trillun pertahun, uang gratifikasi bisa mencapai 10 milyar/kepala, jadinya Gubernur terpilih mengeluarkan paling sedikit satu Trilliun, belum lagi biaya untuk tim suskes, dan tim pemulus, agar tidak ketangkap KPK. Kalau pemilihan langsung yg menikmati uang gratifikasi, berupa koas, makan siang, uang transport, berkisar seratus ribu sampai dua ratus ribu perkepala adalah kelompok yg paling rendah pendapatannya, kalau lewat DPRD yg menikmati hanya 55-100 anggota dewan, ditambah broker penghubung. Pilih mana? Memperkaya anggota DPRD, atau bagi2 buat rakyat kecil dalam pesta demokrasi. Wass BakhtiarM --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ . Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama =========================================================== Berhenti, kirim email kosong ke: rantaunet-unsubscr...@googlegroups.com Untuk melakukan konfigurasi keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
