Jakarta
Warga Tolak Privatisasi RS Pasar Rebo
Rabu, 18 Mei 2005 | 19:26 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekelompok warga yang tergabung dalam Forum
Rakyat Peduli Kesehatan menyatakan aksi penolakan terhadap perubahan status RS
Pasar Rebo. Mereka menyatakan bahwa perubahan tersebut melanggar
perundang-undangan yang lebih tinggi dan dinilai akan memberatkan warga.
Juru Bicara FRPK, Rendra, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di
Gedung Komnas Perlindungan Anak, Rabu (18/5). ?Kami segenap rakyat dari
berbagai elemen warga menolak privatisasi seluruh RSUD terutama RS Pasar Rebo.
Karena perubahan dengan perda ini cacat hokum dan akan sangat merugikan
rakyat,? kata Rendra.
Dijelaskan Rendra perubahan status RSUD menjadi PT ini bertentangan
dengan UU nomor 23/1992, Pasal 28 dan 34 UUD 1945. Menteri Dalam Negeri pun
sebelumnya juga meminta agar privatisasi RSUD dibatalkan.
Menurut mereka, dengan perubahan status ini maka kenaikan tarif pelayanan
juga akan meningkat yang memberatkan rakyat sekitarnya. Dikatakan pula oleh
Johnsir, salah satu karyawan RS Pasar Rebo yang menolak privatisasi, kenaikan
pembayaran mencapai 200 persen dan kunjungan pasien mengalami penurunan hingga
30 persen.
Menurut mereka pula perubahan status ini menjadi ladang empuk bagi mantan
pejabat RS yang pension untuk menjadi direksi di rumah sakit yang
diprivatisasi. Mereka pun mengkhawatirkan dengan perubahan status ini, maka
rakyat miskin tak lagi bias berobat kendati sudah ada JP Gakin. Karena menurut
mereka pengurusan JP Gakin pun dinilai berbelit-belit. Untuk ketenagakerjaan,
para PNS di RS Pasar Rebo pun diminta untuk memilih keluar sebagai PNS dan
menjadi karyawan RS Pasar Rebo atau tetap menjadi PNS dan pindah ditempat lain.
?Kami disuruh memilih keluar jadi PNS atau tetap jadi PNS tapi pindah.
Selama perubahan menjadi PT saja sudah 42 orang yang keluar karena mengundurkan
diri, dipecat juga,? kata Johnsir.
Dian Yuliastuti-Tempo
