Bersama Membangun Masyarakat Kekitaan Oleh: EMIL SALIM
Jika diperas Pancasila dalam satu sila, maka republik yang akan kita bentuk adalah Negara Gotong Royong. Prinsip gotong royong di antara yang kaya dan yang tidak kaya, antara Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia. Gotong royong adalah pembanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah gotong royong! Demikianlah menggelegar pidato Bung Karno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ketika mengusulkan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Bung Karno tidak mengusulkan pembentukan negara berdasarkan faham Kapitalisme, Komunisme, Sosialisme, ataupun keyakinan agama tertentu. Bung Karno mendambakan Republik Indonesia sebagai Negara Gotong Royong. Suatu negara yang menyertakan semua pihak di meja kerja dan meja makan membangun masyarakat kekitaan yang melibatkan semua anggota masyarakat dalam pembangunan. Dengan napas serupa, Bung Hatta juga tidak mengusulkan sistem ekonomi berdasarkan faham Kapitalisme, Komunisme, atau Sosialisme, tetapi atas dasar demokrasi ekonomi di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Dasar sistem ekonomi yang ingin melibatkan semua anggota masyarakat mencerminkan semangat kekitaan. Hasrat membangun masyarakat kekitaan ini tidak terlepas dari kondisi masyarakat pedesaan yang dominan di masa itu. Semangat gotong royong sangat kokoh. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh penduduk desa. Keputusan pembangunan penting diambil berdasarkan rembuk desa. Tanah adat adalah milik bersama masyarakat adat. Di Indonesia bagian timur berlaku ketentuan Sasi, larangan mengambil hasil dari hutan atau laut pada bulan-bulan tertentu dan dijaga oleh korps kewang polisi adat. Ketentuan Sasi ini ditetapkan untuk menjamin keberlanjutan isi alam bagi kepentingan bersama. Tri Hita Di Bali berlaku falsafah Tri Hita Karana atau tiga sumber kesejahteraan, terdiri atas parhyangan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Maha Pencipta. Pawongan yaitu hubungan manusia dengan sesama anggota masyarakat, dan palemahan, hubungan manusia dengan lingkungan alam. Keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, masyarakat dan lingkungan alam menempatkan manusia tidak berdiri sendiri tetapi sebagai bagian integral masyarakat kekitaan. Dalam agama Islam, Muslimin diajarkan untuk menempatkan diri tidak sebagai individu yang egosentris, tetapi menjalin hubungan vertikal dengan Allah SWT dan hubungan horizontal dengan sesama anggota dalam masyarakat kekitaan. Kentaralah bahwa aspirasi Bapak-Bapak Pendiri Republik kita, Soekarno-Hatta, tidak mencerminkan keinginan pribadi, tetapi hasrat masyarakat yang gandrung pada semangat kekitaan. Zaman kini telah berubah, kita sudah berada di abad ke-21. Masih relevankah dalam masyarakat dunia pascamodern sekarang ini membangun masyarakat kekitaan? Sudah 60 tahun kita merdeka. Kekayaan materi bangsa kita sudah maju. Gedung megah banyak sudah dibangun, kendaraan mobil sudah banyak berseliweran, berbagai macam pabrik sudah berproduksi, hubungan telekomunikasi telah maju pesat. Namun, pembangunan sosial kita tertinggal. Pendidikan anak-anak kita masih banyak telantar. Universitas-universitas kita tidak masuk kelompok seratus terbaik. Tingkat kematian ibu waktu melahirkan sangat tinggi. Banyak anak-anak bawah lima tahun kekurangan gizi. Nasib orang jompo telantar. Pengangguran masih tinggi. Bidang lingkungan Dan di bidang lingkungan hidup kita menderita kerusakan yang parah. Tingkat kecepatan perusakan hutan berlangsung dengan laju 2,8 juta hektar setahun. Di musim hujan banjir tak terkenali. Di musim panas sumber air kering. Asap kabut secara berkala mengganggu negara tetangga. Pencemaran udara kota menyesakkan dada. Lahan terdegradasi karena dieksploitasi secara berlebihan. Mengapa semua ini sampai terjadi? Pasar berfungsi baik mendorong kegiatan produsen dan konsumen yang dirangsang semangat mengejar kepentingan diri (self interests) mencapai harga ekuilibrium sehingga memacu pertumbuhan ekonomi. Tetapi pasar hanya wahana pembentuk harga dan tidak memedulikan apa dan untuk siapa barang jasa diperdagangkan. Karena itu, kalau membangun mal lebih menguntungkan ketimbang membangun sekolah, maka harga pasar akan memberi isyarat ini. Jika mengusahakan rumah sakit komersial lebih menarik ketimbang rumah sakit umum, maka harga pasar mencerminkan ini. Nilai barang dan jasa ekonomi lebih tertangkap utuh oleh pasar ketimbang nilai-nilai jasa sosial sehingga nilai ekonomi lebih tinggi ketimbang nilai sosial di pasar. Begitu pula nasib lingkungan hidup yang dimiliki publik, seperti sungai, laut, dan udara yang semua orang bebas memanfaatkannya. Karena itu sampah dan bahan cemar milik perorangan dibuang ke ruang milik publik dan kita bergelut dengan pencemaran sungai, laut, dan udara. Hutan melaksanakan fungsi umum, seperti menyerap zat cemar karbon, melepaskan oksigen bersih, mengatur iklim agar nyaman untuk kehidupan, menampung curah hujan menjadi mata air dan mengendalikan banjir, menggenggam butir-butir tanah agar tidak terkikis erosi, menyediakan ruang kehidupan bagi semua tumbuh-tumbuhan dan hewan, yang semua ini bermanfaat bagi manusia tanpa biaya karena pasar tidak merekam nilai jasa hutan sebagai kesatuan ekosistem. Tetapi sebagai satuan tersendiri, terlepas dari hubungan ekosistem, hutan dengan izin pemerintah pada perorangan, memberi kayu tebangan yang bernilai tinggi di pasar. Begitu pula bahan tambang di bawah hutan, ikan-ikan di sungai dan laut, ruang tanah yang dibuka untuk perkebunan, industri atau real estat, semua ini dengan izin pemerintah menjadi barang ekonomi milik perorangan dan punya harga dalam pasar. Maka dalam pasar, peranan pemerintah sangat penting dalam memilih mana yang lebih dominan antara kepentingan bersama (common interests) dalam pembangunan sosial dan lingkungan atau kepentingan diri dalam ekonomi. Lembaga politik Pemerintah pada hakikatnya adalah lembaga politik. Dengan demikian timbul pertanyaan apakah orientasi politik pemerintah dalam pasar? Kepentingan kelompok politik manakah ia utamakan? Dalam menjawab pertanyaan inilah kemauan politik pemerintah membangun masyarakat kekitaan menjadi relevan sehingga penyediaan barang jasa bermuatan kepentingan masyarakat kekitaanlah yang harus memperoleh prioritas penanganan dalam pasar melalui alat kebijakan Pemerintah, seperti pemberian insentif, disinsentif, perizinan, penalti hukum, alokasi dana anggaran, subyek perpajakan, dan sebagainya. Sebagian besar penduduk hidup dengan pendapatan di bawah dua dollar sehari, kondisi pendidikan dan kesehatannya buruk, jaringan jalan kabupaten dan desa rusak berat, fasilitas listrik, air minum, dan jamban keluarga kurang, maka komitmen membangun masyarakat kekitaan menuntut agar berbagai alat kebijakan pemerintah harus dikerahkan untuk memenangkan kepentingan ranah publik ini ketimbang ranah privat dan pembangunan sosial disetarakan dengan pembangunan ekonomi. Begitu pula halnya dengan lingkungan hidup. Pasar mengabaikan manfaat jasa lingkungan yang dihasilkan oleh hutan, sungai, dan laut. Dan meremehkan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pertambangan, angkutan, industri dan lebih aktif dengan melibatkan semua kelompok yang berkepentingan, dari pemerintah, pengusaha kelompok non-pemerintah dan non-bisnis dari masyarakat madani. Pola pengambilan keputusan partisipatif dalam sinergi antara pemerintah yang berorientasi politik dan pengusaha yang berorientasi bisnis dan masyarakat madani selaku kelompok pengimbang menghasilkan demokrasi yang riil dengan check dan balance, transparasi, akuntabilitas serta supremasi hukum, dan efisiensi ekonomi dalam membangun masyarakat kekitaan. Masalah pembangunan kita sesungguhnya bukan pertarungan antara berbagai mazhab ekonomi atau aliran pembangunan. Kita memerlukan kebijakan pemerintah yang lebih proaktif mengoreksi pasar mengutamakan kepentingan publik ketimbang kepentingan privat sebagai konsekuensi logis dari cita-cita Republik Indonesia 60 tahun lalu menegakkan demokrasi ekonomi dalam Negara Gotong-Royong membangun masyarakat kekitaan. Emil Salim Ketua Perhimpunan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Baktos, Rahman, Wassenaar/NL __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital. http://us.click.yahoo.com/ons1pC/lbOLAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/ [Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
