Gagal Negara atau Gagal Pemerintah? Oleh: Donny Gahral Adian
Pesimisme seraya menyergap saat membuka halaman demi halaman buku Collapse (Viking, 2005) karya biolog termasyhur, Jared Diamond. Diamond mengumbar ontologi kesuraman Malthusian dengan menjelaskan satu per satu robohnya peradaban kuno di pelosok jagat ini. Kerobohan yang didefinisikannya sebagai penurunan drastis populasi manusia dan juga kompleksitas politik, sosial, atau ekonomi. Kerusakan lingkungan dan buruknya desain sosial, ekonomi, dan politik adalah sebagian faktor yang menyebabkan kerobohan itu. Tak heran ia pun memberi dua peta yang menggambarkan titik-titik persoalan politik dan lingkungan di bumi ini. Indonesia, tak usah ditanya lagi, masuk dalam kedua peta tersebut. Optimisme sebaliknya mengemuka saat membuka laporan majalah Time pekan kedua September lalu. Kishore Mahbubani, dekan Lee Kuan Yew School of Public Policy, menyusun laporan panjang tentang bagaimana Asia menjadi modern. Indikator-indikator ekonomi ia jadikan patokan. Bahkan, kemajuan budaya pun diletakkan dalam kerangka pikir ekonomi. Sebuah pikiran Marxis yang menyelinap di antara asumsi-asumsi liberal yang melandasi laporan itu. Mengapa Liberal? Sebab, ujung modernisasi yang dijadikan patokan adalah nubuat Fukuyama soal berakhirnya sejarah pada masyarakat demokrasi liberal. Singa-singa Asia mulai mengaum saat mereka, dalam kadar tertentu, mengadopsi sistem pasar dan membuka diri pada perdagangan bebas. Di antara dua posisi di atas, para intelektual republik berayun pikiran. Tulisan-tulisan Nono Anwar Makarim, Ikrar Nusa Bakti, dan Imam Cahyono di Kompas menampilkan rona Malthusian pada wajah republik ini. Pertanyannya apakah itu sungguh mewakili kondisi konkret bangsa ini? Atau kita mesti menengok kembali nubuat Fukuyama untuk tetap optimis. Diskusi Lingkar Palmerah di Kompas bertema "Gagal Negara, Selangkah Menuju Collapse?" tanggal 19 Agustus lalu menggambarkan dengan jelas fragmentasi pikiran tersebut. Fragmentasi terjadi antara mereka yang percaya akan desain ekonomi politik liberal dan mereka yang, paling tidak, mempertanyakannya. Chatib Basri dari LPEM UI mempersalahkan mereka yang selalu berburuk sangka pada sistem pasar. Baginya, kegagalan negara terpulang pada kegagalan pemerintah dalam menjaga pasar tetap bekerja secara sempurna. Intervensi pemerintah dalam ekonomi terbukti hanya menghasilkan kroni-kroni yang tak tahu malu. Proteksionisme melulu menguntungkan kapitalis lokal yang malas berkompetisi. Posisi ini serta-merta ditanggapi secara keras oleh Dita Indahsari dari Partai Rakyat Demokrat. Menurutnya, pemerintah sudah tidak berkutik dalam melindungi kepentingan warganya. Segala produk perundang-undangan sudah dicemari tangan-tangan kepentingan ekonomi global. Ini didukung oleh data-data yang dibeberkan Siti Maemunah dari Jaringan Advokasi Pertambangan (Jatam) tentang konsesi-konsesi pertambangan di beberapa lokasi di republik ini yang tidak berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat setempat. Bagi Maemunah, pemerintah mestinya bertanggung jawab pada rakyat sebagai konstituennya bukan para pemodal asing. Ada satu yang menarik. Baik Chatib Basri maupun Dita sama-sama menyimpan kecurigaan pada negara. Dita curiga pada negara yang berselingkuh dengan pemilik modal, sementara Chatib pada negara yang mematikan kemampuan adaptif warganya. Subsidi BBM menurut Chatib membuat kita tidak pernah melihat indikator kerusakan lingkungan pada harga yang diserahkan pada mekanisme pasar. Inovasi pun tidak pernah terjadi. Tidak pernah terlintas di benak kita untuk beralih pada sumber energi alternatif sebelum harga BBM menjadi menggila seperti sekarang ini. Dita dan Maemunah, di sisi lain, curiga akan adanya konspirasi antara pemerintah dan kelompok korporat multinasional dalam menghancurkan monopoli Pertamina. Pikiran mereka jelas. Kepemilikan hajat hidup orang banyak di tangan pribadi hanya akan memakmurkan pemilik saham bukan rakyat pada umumnya. Gagal negara atau gagal pemerintah? Di balik pertengkaran akademis itu terselip pertanyaan, siapa sesungguhnya yang gagal: negara atau pemerintah? Saya punya pendapat mengenai hal ini. Pembangunan negara (state building) melibatkan tiga komponen yang saling melengkapi: masyarakat politik, bisnis, dan sipil. Parameter kegagalan negara adalah apabila hubungan ketiganya tak mampu membangun tatanan hidup bersama bersendikan keadilan, kebebasan, dan kesetaraan. Menilik republik sendiri, sejak merdeka, masyarakat politik senantiasa mendominasi tatanan hidup bersama. Masyarakat politik di zaman Soekarno menjadi begitu kuat dan mematikan demokrasi atas nama segala cita-cita agung. Begitu pula semasa rezim Soeharto, masyarakat politik bergandengan tangan dengan pemodal lokal membius kesadaran politik masyarakat sipil dengan sihir trickle down effect. Akibatnya, masyarakat sipil selalu terpinggirkan. Kreativitas dan inovasi tidak pernah muncul dari bawah. Segala kebijakan adalah hasil perencanaan sepihak masyarakat politik dengan melulu memerhatikan kepentingan pemodal. Birokrasi pun melulu berpikir jangka pendek. Bukan kepentingan masyarakat luas yang diperhatikan, melainkan kelompok kuat yang menjadi sandaran politiknya. Ini jelas bukan model manajemen yang baik. Sementara, pelbagai korporat sudah mengadopsi good corporate culture yang memberi keleluasaan bagi inovasi dan kreativitas. Sejak reformasi kita melihat geliat masyarakat sipil yang semakin kentara. Tekanan ini membuat semua rezim bersibuk memoles wajah politiknya. Setiap rezim senantiasa memulai pemerintahannya dengan menyatakan perang terhadap korupsi dan kemiskinan. Persoalannya, masalah tidak bisa diselesaikan lewat slogan. Manajemen pemerintahan yang bersifat reaktif ketimbang antisipatif adalah sumbu persoalan sesungguhnya. Masalah busung lapar tidak akan terjadi kalau pemerintah memiliki manajemen informasi yang baik. Pembaruan data sangatlah penting bagi kebijakan yang tepat dan efisien. Sayangnya, totalitarianisme selama puluhan tahun menciptakan mental "peduli amat" di kalangan birokrat kita. Pusat data dan informasi di pelbagai departemen bekerja tak ubahnya seperti kantor public relation yang kerjanya berapologia untuk pelbagai persoalan di lapangan. Ini artinya, sebelum adanya perubahan paradigma hubungan masyarakat sipil, politik, dan bisnis, jangan harap kita bisa beranjak maju. Paradigma yang berlandaskan kesalingan tanpa satu mendominasi yang lain. Untuk itu, visi dan misi pembangunan negara (keadilan, kesetaraan, dan kebebasan) harus senantiasa dicamkan baik-baik. Sistem pasar jelas pilihan terbaik dari yang terburuk guna melandasi paradigma tersebut. Ia terbuka pada ketidakpastian dan oleh karenanya selalu bisa dikoreksi. Proteksi jelas berakibat buruk bagi bekerjanya pasar. Namun, harus dipilah mana proteksi yang sungguh perlu dan mana yang semata buah perselingkuhan masyarakat politik dan bisnis. Terobosan-terobosan kreatif perlu diberi tempat. Kita, misalnya, bisa mencontoh eksperimen Grameen Bank di Banglades untuk mengentaskan kemiskinan. Bagaimana pinjaman tanpa agunan material bisa diusahakan bagi masyarakat miskin. Ini contoh buah pikiran sekaligus kerja konkret masyarakat sipil yang cemerlang. Tanpa melulu menyerang kebijakan pemerintah yang buruk, masyarakat sipil mengambil inisiatif dalam mengaksentuasi kesetaraan, kebebasan, dan keadilan. Kita pun bisa seperti itu. Saya percaya terang senantiasa bersama mereka yang prihatin akan masa depan bangsanya. Donny Gahral Adian Pengajar di Departemen Filsafat Universitas Indonesia ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Give at-risk students the materials they need to succeed at DonorsChoose.org! http://us.click.yahoo.com/Ryu7JD/LpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/ [Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
