Konflik Palestina dan Isu Skenario Barat Budi Suwarna
Rentetan peristiwa politik di Palestina akhir-akhir ini mengingatkan kita pada skenario untuk menggulingkan pemerintahan Hamas yang dibocorkan The New York Times Februari 2006. Apakah skenario penggulingan itu benar-benar ada? Padal 14 Februari 2006, surat kabar terkemuka Amerika Serikat, The New York Times (NYT), mengungkap sebuah skenario terselubung Israel dan AS untuk menjatuhkan pemerintahan Hamas dalam beberapa bulan. Skenario penggulingan dibuat setelah Hamas secara tegas menolak kemauan kelompok Kuartet, yang terdiri dari AS, Rusia, Uni Eropa, dan PBB, untuk mengakui keberadaan Israel, menghentikan serangan, dan menaati perjanjian yang dibuat Pemerintah Palestina sebelumnya dengan Pemerintah Israel. Menurut skenario itu, upaya penggulingan pemerintahan Hamas dilakukan secara sistematis antara lain dengan mengisolasi Palestina. AS dan Israel akan memotong akses keuangan serta hubungan internasional sehingga Otoritas Palestina segera bangkrut. Israel akan membekukan pengembalian dana pajak dan cukai yang mereka kumpulkan dari warga Palestina di perbatasan. Jumlahnya sekitar 50 juta dollar AS per bulan. Israel juga akan menutup pinta masuk dan keluar di Jalur Gaza dan Tepi Barat. AS dan UE menambah tekanan dengan menghentikan dana bantuan untuk Otoritas Palestina yang berjumlah sekitar 110 juta dollar AS per bulan. Dengan skenario isolasi ini, perekonomian Palestina diharapkan hancur dan rakyat hidup tidak bahagia. Selanjutnya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang juga pemimpin Fatah memiliki alasan untuk menyerukan pemilu baru. Melalui pemilu baru inilah, riwayat pemerintahan Hamas akan diakhiri dan Fatah kembali berkuasa. Skenario ini tentu saja dibantah Pemerintah AS dan Israel. "Tidak ada rencana, proyek, plot, dan konspirasi AS-Israel untuk menjatuhkan pemerintahan Palestina mendatang," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Sean McCormack sehari setelah skenario konspirasi diungkap NYT. Terlepas dari bantahan tersebut, beberapa rencana dalam skenario yang diungkap NYT ternyata benar-benar berjalan di Palestina. Apakah ini sebuah kebetulan? Kalaupun kebetulan, ini adalah kebetulan-kebetulan yang berturut-turut dan segaris dengan alur skenario versi NYT. Mari kita bandingkan. Tanggal 17 Februari 2006 atau lima hari setelah NYT mengungkapkan skenario itu, Pemerintah Israel menyatakan Hamas sebagai musuh. Menteri Pertahanan Israel Shaul Mofaz merekomendasikan sejumlah daftar tindakan keras terhadap pemerintahan Hamas, antara lain memutuskan hubungan antara Tepi Barat dan Gaza, membekukan dana pengembalian pajak, membatasi ekspor, mencegah transfer uang ke Palestina, dan mencegah masuknya bantuan internasional ke Palestina. Tiga hari setelah itu, giliran Pemerintah AS dan UE yang menekan Palestina dengan menghentikan dana bantuan. Tidak hanya itu, Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice juga bersafari ke beberapa negara Arab untuk meminta mereka menghentikan bantuan kepada Pemerintah Palestina. Tidak makan waktu lama, pengisolasian yang dilakukan secara ketat menghancurkan perekonomian Palestina. Pemerintah tidak mampu membayar gaji sekitar 150.000 pegawai negeri dan anggota pasukan keamanan. Buntutnya, pertengahan April 2006, pasukan keamanan yang loyal kepada Fatah berunjuk rasa memprotes Hamas. Dari sinilah bentrokan-bentrokan berdarah antara pendukung Fatah dan Hamas dimulai. Bentrokan semakin meruncing ketika kedua faksi berebut pengaruh dan kekuatan militer. Situasi keamanan pun memburuk. Rakyat yang berharap akan ada perubahan di Palestina mulai menumpahkan rasa frustrasi mereka. Untuk mengatasi kegentingan di Palestina, Hamas dan Fatah menggelar dialog. Abbas dan PM Ismail Haniya dari Hamas beberapa kali bertemu untuk membicarakan pemerintahan persatuan nasional. Namun, upaya menyatukan Hamas dan Fatah tampak sama sulitnya dengan upaya menyatukan minyak dan air. Kedua pihak selalu tersandung masalah Israel. Atas dukungan Barat, Abbas mencoba membujuk Hamas agar bersedia mengakui Israel. Namun, Hamas menolak dengan tegas. Bisa ditebak, upaya dialog itu pun akhirnya menemui jalan buntu. Tuntutan pemilu Setelah jalan dialog gagal, pada 9 Desember 2006 Abbas menyerukan percepatan pemilu parlemen dan presiden yang tujuan akhirnya adalah menyingkirkan Hamas dari pemerintahan. Sekali lagi, manuver politik ini sejalan dengan skenario Israel-AS yang disebutkan di atas. Pernyataan Abbas mendapat reaksi keras dari Haniya. Dia menegaskan, seruan Abbas untuk mempercepat pemilu hanya akan memicu kerusuhan. Haniya menganggap manuver Abbas merupakan upaya kudeta terhadap pemerintahan Hamas. Secara terpisah, pemimpin Hamas di Damascus, Suriah, Khaled Meshaal mengatakan manuver Abbas harus dihentikan. Situasi politik Palestina mendidih lagi. Pada saat yang sama, tampaknya ada pihak-pihak tertentu yang mengail di air keruh dengan melancarkan serangan mematikan terhadap pejabat Hamas dan Fatah secara bergantian. Yang terakhir adalah upaya pembunuhan terhadap PM Haniya pada 14 Desember lalu. Mungkinkah ini upaya mengadu domba? Yang jelas, serangan berdarah yang dilancarkan bergantian terhadap pejabat Hamas dan Fatah berikut keluarganya efektif untuk memicu rasa saling curiga dan mempertajam polarisasi. Kubu Fatah dan Hamas pun segera berhadapan dalam pertempuran berdarah di Jalur Gaza. Di tengah situasi keamanan yang kian buruk, pada 18 Desember 2006 Mahmoud Abbas sekali lagi menyatakan niatnya untuk menggelar pemilu presiden dan parlemen lebih dini. Kali ini, Barat secara terang-terangan mendukung manuver Abbas. Bahkan, PM Inggris Tony Blair menemani Abbas ketika dia mengumumkan keinginannya untuk menggelar pemilu di depan para wartawan di Ramallah, Senin (18/12). Pada kesempatan itu, Blair juga meminta dunia internasional untuk berada di belakang Abbas. Pada hari yang sama, Pemerintah AS menegaskan dukungannya pada rencana Abbas. "Kami mendukung Presiden Abbas yang sedang mencoba menerobos kebuntuan (politik) saat ini dan kami tentu saja berharap langkah-langkah yang dia ambil dapat mengurangi kekerasan," kata Sean McCormack di Washington. McCormack mengatakan tidak tahu pasti apakah Abbas bertindak secara konstitusional dengan meminta percepatan pemilu presiden dan parlemen. "Menurut pemahaman saya atas masalah ini, berdasarkan UUD, itu tidak dilarang. (Memang) tidak ada alasan yang spesifik, tapi tidak dilarang," katanya. Washington juga berencana membantu memperkuat pasukan keamanan yang loyal kepada Abbas. Hal itu dilakukan untuk mengimbangi kekuatan Hamas yang dituduh AS sedang mempersenjatai diri. Dari Jerusalem, sejumlah diplomat mengatakan, Pemerintah Israel akan mencairkan ratusan juta dollar dana pajak milik warga Palestina yang mereka bekukan untuk menyokong rencana Abbas. Dana itu akan dicairkan secara bertahap kepada Abbas. Dengan dana itu, Abbas dapat membayar pegawai negeri dan pasukan keamanannya yang tidak menerima gaji penuh sejak Hamas berkuasa Maret lalu. Kantor PM Israel Ehud Olmert tidak bersedia memberikan komentar mengenai isu pencairan dana itu. Pihak Abbas pun memilih tutup mulut. Pekan lalu, sejumlah diplomat juga membeberkan rencana negara-negara Barat dan sekutunya untuk menggelontorkan dana ke kantor Abbas. Mereka juga akan membiayai program-program yang menguntungkan Abbas secara politik. Lengkap sudah tekanan yang dilancarkan terhadap Hamas. Tuduh AS Rupanya manuver Barat telah dicium oleh Hamas. Sehari setelah Abbas menegaskan kembali rencananya untuk menggelar pemilu, Ismail Haniya melontarkan tuduhan serius kepada AS. Washington dianggap Haniya memprakarsai upaya-upaya kudeta terhadap pemerintahan Hamas yang dipilih secara demokratis. Jika melihat manuver Barat sejak Februari lalu hingga Desember ini, wajar jika Haniya menuduh AS dan sekutu-sekutunya memprakarsai kudeta. Betapa tidak, rentetan kejadian di Palestina selama 11 bulan ini linier dengan skenario yang diungkap NYT. Kita hanya menunggu apakah rentetan peristiwa ini akan memperkeras soliditas Hamas, atau sebaliknya, Palestina terpecah.
