---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Republika, 30 Desember 1999 Bilveer Singh: RI 'Bunuh Diri' bila TNI Terus Dipojokkan JAKARTA - Indonesia dinilai akan melakukan 'bunuh diri politik' bila Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus menerus dijadikan sasaran kesalahan dan dipojokkan yang akhirnya bisa menghancurkan Indonesia sendiri, kata seorang pengamat militer. "Jelas, perbuatan para politisi sipil Indonesia sekarang salah dengan memojokkan TNI. Jangan dengan alasan demokrasi lalu TNI terus menerus dipojokkan, disalahkan. Ini sangat berbahaya bagi Indonesia," kata Prof Bilveer Singh, pengamat militer Indonesia dari Universitas Nasional Singapura, Kamis (30/12), di Singapura. Bilveer Singh mengingatkan, dalam kurun waktuu beberapa tahun terakhir, TNI sudah sangat menahan diri, mengubah diri dan memegang paradigma pengabdiannya yang baru. "Jadi saya betul-betul terkejut dengan apa yang dilakukan para politisi sipil di Indonesia sekarang ini terhadap TNI," kata doktor politik lulusan Universitas Nasional Australia (ANU), dan menulis banyak buku serta karangan ilmiah mengenai militer Indonesia. Singh menyatakan tidak dapat mengerti dengan perkembangan politik menyangkut TNI akhir-akhir ini. Diakuinya, TNI memang pernah menguasai perrsentase besar sistem kekuasaan di Indonesia, namun kemudian 90 persen dari yang dikuasainya itu lepas, dan balas jasa yang diterima TNI malah dihujat dan dihukum. "Ini betul-betul berbahaya bagi Indonesia. Taruhannya sangat besar, (usaha penyelesaian masalah) Aceh dan Ambon dan yang lain," tegas Bilveer Singh, dan menambahkan bila TNI terlalu dipojokkan sehingga sulit bergerak maka tinggal tunggu waktu Indonesia akan hancur. Singh lebih jauh mengemukakan bila perkembangan demokrasi di Indonesia dijadikan alat untuk memojokkan militer, ini juga sesuatu yang salah. Sebab, katanya, di manapun di dunia, termasuk AS, militer tetap memegang peran strategis yang tidak bisa tergantikan. "Indonesia jangan bermimpi akan bisa seketika menjadi demokratis dengan jalan terus-terusan mengecilkan arti militernya. Demokrasi bukan alasan untuk menyerang militer di Indonesia," katanya. Pakar politik Singapura ini juga menyatakan kekhawatiran besar menyangkut usaha-usaha tertentu untuk memecah belah TNI bukan mustahil akan mudah dilakukan karena di manapun akan selalu ada 'orang yang baik dan orang tidak baik'. Bila TNI terpecah maka Indonesia pun akan terpecah belah," kata Prof Bilveer Singh. Suara-suara dari anggota keluarga besar TNI pun mengharapkan agar bangsa Indonesia tidak terus membiarkan TNI hancur kredibilitasnya. Terakhirnya, Mayjen TNI Purn Suwarno Adiwijoyo mengimbau bangsa Indonesia jangan terus membiarkan TNI hancur kredibilitasnya. Anggota Majelis Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional ini lebih jauh menegaskan, kehancuran TNI sangat membahayakan kehidupan bangsa secara keseluruhan. "Negara tanpa tentara akan memuculkan para agitator dan provokator. Jika mereka yang berkuasa, akan sangat berbahaya karena yang berlaku adalah hukum rimba," urainya dalam diskusi 'Militer dan Peradilan HAM' di Kantor PAN, Jalan Ampera, Jakarta, Rabu (29/12). Perkiraan ini, ungkap Suwarno, tidak mengada-ada. Itu setelah melihat kondisi TNI terus dipojokkan dan dihujat oleh masyarakat. Di sisi lain, tambah Suwarno, ada kecenderungan di tengah masyarakat untuk memuji-muji para provokator. "Sebagian rakyat, misalnya, mulai bersimpati kepada kelompok-kelompok bersenjata," katanya. Untuk mengatasi kecenderungan yang tidak sehat ini, Suwarno berharap berbagai kasus pelanggaran HAM yang selama ini diarahkan ke TNI/Polisi hendaknya dipahami secara objektif. Sebagai seorang perwira dan prajurit militer, urai Suwarno, jajaran ABRI harus menjunjung tinggi delapan wajib ABRI. Pedoman ini sesungguhnya menjadi dasar agar mereka tidak melanggar HAM. "Di situ ditegaskan prajurit ABRI harus ramah, menjunjung tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri di muka umum dan sebagainya. Jika ini ditegakkan, ini berarti penegakkan HAM," ujarnya. (pri/ant) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 5 Jan 2000 jam 08:36:49 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
