---------------------------------------------------------- Live and work in the USA legally: Register for the GREEN CARD LOTTERY! Visit http://www.us-immigration.org -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Hentikan Pertikaian Elite Politik * Sulit Jatuhkan Gus Dur lewat SI MPR Media Indonesia - (Kamis, 28 Sept 2000) MATARAM (Media): Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit mengatakan kalau ingin meneruskan perjuangan reformasi, maka pertikaian antarelite politik harus segera dihentikan. "Fokuskan perhatian pada persoalan bangsa terutama segi keamanan dan ancaman disintegrasi. Ini masalah mendesak, kenapa tidak dipikirkan bersama," katanya kepada wartawan di Mataram, kemarin. Pengamat politik dari Universitas Indonesia berbicara di hadapan peserta halqah (seminar--red) bertajuk `Ulama dan Demokratisasi Lapis Bawah` di Pondok Pesantren Al Islahuddiny, Kediri Lombok Barat. Acara itu diselenggarakan Pimpinan Wilayah Remaja Masjid Indonesia (PW-RMI) NTB dan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). Menurut Arbi Sanit, para elite politik sekarang ini terjebak dalam konflik kekuasaan, karena mereka terpecah dalam lembaga-lembaga DPR, MPR dan birokrasi. Intinya, para elite politik ini terjebak hubungan kontrol antara legislatif dan eksekutif yang sebenarnya didasarkan atas prinsip demokrasi. Namun, mereka lupa antara kedua lembaga tersebut sebenarnya ada kerja sama. Pada Pemilu 1999 semua organisasi politik berbicara tentang reformasi, tetapi setelah presiden terpilih dan kabinet terbentuk, para elite politik lupa pada janjinya. Menurut Arbi Sanit, mereka lebih banyak membicarakan kursi dan bagaimana mempertahankan kekuasaan serta strategi menjatuhkan lawan. Sementara persoalan reformasi menjadi terpinggirkan dan mulai ditinggalkan. Arbi mengatakan, para elite politik tidak mampu membangun keputusan bersama untuk menentukan apakah Pak Harto seorang yang bersalah secara politik. Ini tidak dilakukan sama sekali oleh MPR dan DPR. "Dalam kondisi seperti ini para pendukung HM Soeharto merasa mendapat angin segar, karena lawannya `tidur` dan bertengkar," katanya. Yang kemudian terjadi, silih berganti peristiwa meletus. Kata Arbi, demo pendukung mantan Presiden Soeharto terus beraksi, peledakan bom kian marak yang mengacaukan proses pengadilan keluarga Cendana. "Semua itu, peluang yang diberikan politisi yang masih sibuk memikirkan kekuasaan, sehingga reformasi tertinggal," kata Arbi Sanit lagi. Pada bagian lain, Arbi Sanit juga mengungkapkan relatif sulit menjatuhkan Presiden Abdurrahman Wahid melalui Sidang Istimewa MPR. Karena, tidak gampang menggelar SI MPR berkaitan dengan kebijakan Presiden Gus Dur memberhentikan Kapolri yang dinilai melecehkan lembaga DPR dan MPR. "Tap MPR No. VII/2000 yang mengatur tentang prosedur pemberhentian Kapolri itu masih diperdebatkan," katanya. Sejauh ini, menurut Arbi Sanit, belum ada undang-undang yang menentukan bahwa Tap MPR bisa berlaku langsung. Karena itu Presiden Gus Dur mengacu pada undang-undang lama untuk mengganti Kapolri. Undang-undang lama membenarkan Presiden memberhentikan Kapolri tanpa berkonsultasi dengan DPR. "Tap MPR tersebut juga bertentangan dengan UUD 1945 yang menetapkan bahwa Presiden adalah Panglima Tertinggi ABRI," katanya. Dengan alasan tersebut, kata Arbi Sanit, Presiden bisa memberhentikan atau memecat anggota TNI atau polisi. "Karena itu secara konstitusional Presiden Gus Dur tidak bisa dipersalahkan dalam kasus ini, karena konstitusi dan hukum memang kacau," katanya. Dalam kasus ini, persoalan substansi hukumnya tidak pasti dan ada kaitannya dengan persoalan politik serta keamanan dan terpojoknya kaum reformis oleh gerakan pendukung mantan Presiden Soeharto. Dalam kaitan itu anggota MPR, terutama orang-orang daerah akan menyadari mereka terpojok, karena dihadapkan dengan rakyat. "Jadi secara politis dalam pemberhentian Kapolri ini Gus Dur akan berlindung di balik kepentingan rakyat," katanya. Selain itu, kata Arbi, kalau digelar SI MPR, dari segi ekonomi relatif mahal karena membutuhkan anggaran cukup besar mencapai Rp 25 miliar. "Persoalan lain yang lebih pelik lagi, kalau memang Gus Dur berhasil diturunkan melalui SI MPR, siapa calon yang akan menggantikannya. Karena hingga kini Gus Dur merupakan tokoh nasional yang memiliki dukungan paling luas di kalangan elite politik," katanya. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 28 Sep 2000 jam 11:13:58 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
