Bung Lusi yb.,
ini memang cukup ruwet. Mungkin diperlukan waktu untuk ke library untuk membuka
beberapa buku, juga texbooks.
Singkatnya saya kira KM dapat dibatas dalam dua bidang. Pertama hubungan
kelompok itu dengan produksi, alat-alat produksi, sekarang dengan profesi juga.
Dalam hal ini mereka yang pernah melawan dan menang terhadap aristokrasi di
Eropa, lalu
selangkah demi selangkah menegakan demokrasi dengan slogannya yang terkenal:
liberte, egalite, fraternite.
Kedua, KM bisa dilihat dari pandangan dunia nya (world outlook, Weltanschaung).
Ini biasanya untuk membedakan hal tsb dengan
yang ada pada proletariat, namun juga pada borjuasi besar. Untuk membuat lebih
rumit, kalau tak salah sosiologi juga membedakan antara "upper middle class"
dan "lower middle class". Hal ini juga terkait dengan kepemilikan dan status
sosial, juga dengan
pandangannya.
Menarik bahwa kalau tidak salah Bung Karno menampilkan istilah MARHAEN untuk
membedakan jutaan wong cilik yang mempunyai sebidang kecil tanah garapan dan
cangkul dengan proletariat, kaum buruh, yang samasekali tidak mempunyai alat
produksi spt tanah dll itu. Istilah konglomerat tampaknya mulai dipakai setelah
ada Orba, praktis berarti mereka yang menguasai big business, yang
kekuasaan dan jangkauan ekonomisnya sudah jauh lebih besar daripada jaman BK
dulu. Kini menurut saya juga sudah jauh lebih banyak jumlah golongan
berpendidikan, termasuk mahasiswa, secara umum dikatakan sebagai para
intelektual, yang karena memang
sering mendambakan kebebasaan, bermacam hak azasi, sipil, demokrasi, dan - last
but not least - saya lihat karena harus berhadapan dengan kenyataan sangat
kurangnya lapangan kerja, dapat menjadi aktif dalam gerakan kemajuan.
Kapitalis birokrat (kapbir) mungkin kini telah menjelma menjadi "penguasa
pengusaha". Borjuasi komprador menurut sejarahnya
ialah borjuasi yang menjadi pembantu modal asing. Dijaman kolonialisme dulu
adalah pribumi atau siapa saja yang kebanyakan dipelabuhan menolong pedagang
asing (sering dilindungi oleh kekuatan kolonialis) untuk melancarkan kegiatan
ekonominya, sehingga
kepentingannya sangat terkait dengan kehendak pihak asing tsb.
Juga kalau saya tidak salah, Bung Karno menganalisis borjuasi nasional dalam
sebuah artikelnya Kapitalisme Bangsa Sendiri.
Mengenai semua stratafikasi, lapisan-lapisan, sosial atau keadaan perkembangan
kelas-kelas sosial yang ada di Indonesia harusnya
menjadi tema yang sangat menarik untuk dibahas oleh para sosiolog. Mungkin juga
sudah banyak buku yang tertulis atau makalah yang dibahas. Hanya saya (di LN)
tidak tahu.
Sekait dengan ini dan juga tentunya dengan perkembangan masyarakat, saya ingat
Bung Karno tempo doeloe sangat menganjurkan pemakaian MARXISME sebagai pisau
analisis. Saya sepenuhnya setuju, dan terus saja ada kaum dan pakar Marxian
yang aktif dibidang ini. Tentu kita jangan menutup mata dengan pendapat mereka
yang menentang, spt Weber, von Hayeck, dll.
Interaksi antara seluruh kelompok, lapisan atau kelas sosial tentu saja sangat
terjadi didalam kehidupan perpolitikan, kepartaian,
modus dan cara menggapai kekuasaan negara, dan sistem serta kualitas dari
sistem itu sendiri.
Saya khawatir jawaban ini tidak akan memuaskan Bung Lusi. Jadi marilah kita
cari perpustakaan!
Salam, Bismo DG
----- Original Message -----
From: Lusi
To: [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; tionghoa-net@yahoogroups.com ;
ANTARA
Cc: HKSIS-Group ; mediacare@yahoogroups.com ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL
PROTECTED]
Sent: Saturday, January 27, 2007 12:06 PM
Subject: Re: [nasional-list] 2007, Kelas Menengah Sebagai Penggerak Moral
Dalam Perubahan
Bung BDG Kusumo yb.
Uraian ttg KM (kelas menengah) ini agak membingungkan pengertian saya,
terutama yang menyangkut kategori lapisan sosial dlm masyarakat di Indonesia.
Apa bisa dipakai istilah yang sering digunakan pada jamannya Bung Karno dulu?
Kan waktu itu dikenal pengertian konglomerat, kapitalis birokrat, borjuis
komprador, borjuis nasional, borjuis kecil, kemudian kaum intelektuil, kaum
buruh dan petani. Tentu saja setiap masing-masing lapisan memiliki pengertian
moralnya sendiri.
Lalu yang masuk KM ini yang mana?
Salam
Lusi.-
At 07:50 27.01.2007, BDG KUSUMO wrote:
Ulasan yang menarik. Siapa saja yang termasuk Kelas Menengah (KM) mungkin
dapat
diperluas dengan lebih memakai kriteria sosiologis. Sekitar tahun 1992 saya
tanyakan
pada WS Rendra di Praha ttg KM, jawabannya di Indonesia KM tidak punya
kekuatan.
Waktu itu Orba masih sangat berjaya.
Kini pasca Orba, kelihatan KM kita sedang bergeliat "bangun", mencari jalan
untuk paling
tidak berekspresi. Menurut saya sangat penting wadah atau kendaraan, tidak
saja modus
operandi, KM agar sungguh menjadi "penggerak moral dalam perubahan". Para
intelektual
sering menekankan bhw ranah civil society (masyarakat madani) adalah
satu-satunya
dan paling ideal untuk kiprah KM.
Namun menurut saya jalur politik "klasik" dengan keparpolan, DPR, DPD dll
juga tetap saja
mungkin yang terpenting. Karena di legislatiflah banyak perubahan
diresmikan menjadi
legislasi, UU, yang harus dipatuhi oleh masyarakat.
Media massa memang seharusnya memihak KM dan seluruh lapisan, di RI termasuk
mayoritas yang wong cilik, juga menjadi penggerak moral dan bahkan "the
watchdog of
democracy". Repotnya dimana saja didunia, media mainstream, yang mayoritas
dalam
pengaruhnya, sudah selalu dikuasai oleh pemodal, terutama redaksinya,
sehingga
jurnalis dapat punya hati nurani sebesar gunung, namun sering bak pungguk
merindukan
bulan dalam kenyataannya. Taipan media di Italia Silvio Berlusconi sangat
piawai sebagai
Perdana Menteri memanipulasi opini publik hingga selama jabatannya dia
selamat dari
pengadilan tuduhan korupsi. Tahun lalu kahirnya kalah tipis dalam pemilu
oleh koalisi
leftist. Ini contoh buruk bila media dan kekuasaan politik dipegang oleh
kekuatan sama.
Sangat mungkin bhw di RI, KM akan menjadi "penggerak moral perubahan"
tetapi tampaknya
puluhan juta wong cilik yang dikabarkan (saya di LN) serba hidup susah yang
kiranya
harus bergerak dibarisan terdepan untuk memperbaiki kehidupannya yang
mungkin sama
sekali tidak mengenal kualitas. Ini terutama berlaku untuk jutaan petani,
mungkin juga nelayan.
Bagaimanpun juga akan sangat berguna untuk negeri bila KM akan cepat
melepaskan
diri dari belenggu letargi, "sindrom penyakit mengantuk", masa bodoh,
pasif, untuk
mempercepat kematangan dan keadaban sistem demokrasi di Indonesia.
Salam, Bismo DG
----- Original Message -----
From: Holy Uncle
To: [EMAIL PROTECTED] ; tionghoa-net@yahoogroups.com
Sent: Monday, December 25, 2006 4:18 AM
Subject: [nasional-list] 2007, Kelas Menengah Sebagai Penggerak Moral
Dalam Perubahan
2007, Kelas Menengah Sebagai Penggerak Moral Dalam Perubahan
Oleh Bob Widyahartono *)
Jakarta (ANTARA News) - Memasuki tahun 2007 dan seterusnya, kita perlu
merenungkan dan belajar dari sejarah, agar tidak mengulangi keburukan
masa
lalu dalam mengarungi hidup masa depan. Dalam renungan itu, sekalipun
tidak
secara eksplisit, teramati perbedaan pandangan di antara elite kita
dengan
berbagai pengamat yang tidak berada dalam main stream yang tergolong
dalam
kelas menengah dalam wacana memberi substansi cita cita pembangunan
manusia
kita. Ini nuansa demokrasi bukan?
Wacana manusia yang menganggap diri kelompok kelas menengah sebagai
kekuatan
moral membela the demand side, sementara elite birokrasi itu dianggap
hanya
membela the supply side. Kalau sampai sampai elite bersikap tidak peka
terhadap demand side, maka apakah kelas menengah mengalah atau menjadi
kalah
dan membiarkan ketimpangan?
Di manapun di dunia, kelas menengah merupakan kekuatan moral yang tangguh
dan pasti mampu menggerakkan dan memberi warna masyarakat madani (civil
society). Kelas menengah tanpa bentuk formal memberi daya gerak
kemanusiaan,
gerakan anti-otoriterisme, gerakan memberdayakan dalam wacana masyarakat
madani. Anggota kelas menengah tidak melulu cari popularitas pribadi.
Siapa saja yang terhitung kelas menengah? Mereka adalah insan pengusaha
tingkat menengah yang bukan anak emas penguasa, dalam jajaran organisasi
tergolong eselon menengah, kelompok akademisi, intelektual dan mahasiswa,
serta jangan dilupakan pers yang independen dan tidak termasuk dalam
struktur/sistem birokrasi pemerintahan.
Independensi mereka itu senantiasa membawa angin segar dalam wacana
demokrasi dengan moral force yang bukan physical force. Moral force harus
terus bergema dengan dukungan pers yang menyuarakan hati nurani rakyat.
Sama
seperti di mancanegara, seperti Prancis, Jerman, Inggeris, Amerika
Serikat
dan negara Asia layaknya Jepang, Korea Selatan (Korsel), China, maupun
negara Afrika dan Amerika Latin, eksistensi kelas menengah tetap
merupakan
"warna yang indah".
Manusia kelas menengah sebelum era reformasi secara sistematik diinjak
injak, dibungkam dan disudutkan ke pinggiran oleh elite politik yang
bergaya
paternalistik otoriter-diktator. Tetapi, meraka mau tak mau dengan elan
vital kelas menengah yang memperbarui diri dalam pesertanya tetap muncul
kembali setelah redanya otoriterisme.
Yang pasti adalah dalam demokrasi, pemerintah dan DPR hanyalah salah satu
unsur yang hidup berdampingan dalam suatu struktur sosial dari lembaga
lembaga yang banyak dan bervariasi, partai politik, organisasi dan
asosiasi.
Keragaman ini disebut pluralisme, serta hal ini berasumsi bahwa banyaknya
kelompok dan lembaga dalam suatu masyarakat demokratis tidak bergantung
pada
pemerintah bagi kehidupan, legitimasi, atau kekuasaan mereka.
Peranan kelas menengah sebagai penjaga demokrasi dan nilai nilai moral
(custodian of democracy and moral force), dengan kesadaran hati nurani
masing-masing yang merasa bagian kelas menengah makin mencuat. Artinya,
"esa
hilang, dua terbilang", "mati satu, tumbuh seribu" tetap eksis sebagai
kekuatan moral.
Seringkali muncul gugatan dengan mencibir skeptis di beberapa kalangan
intelektual: "benarkah kelas menengah kita sebagai manusia independen
tanpa
ikatan formal terstruktur, dan apa masih memiliki daya "kritis yang
langgeng?"
Kelas menengah yang tersebar di seluruh Nusantara tidak melulu bergerak,
karena keinginan publisitas dengan segala "sloganisme", tetapi karena
panggilan sejarah. Peranan kelas menengah dengan dukungan isntrumen
demokrasi lainnya, yaitu pers yang bebas dan profesional, bukan karena
beberapa nama saja. Kelas menengah itu ibaratnya pahlawan tanpa
publisitas,
dan memang terhitung menjadi penggeraknya demokrasi.
Jangan sampai kelas menengah terbuai oleh ekspektasi instan yang membuat
mereka menjadi arogan, dan mudah kecewa hingga menjadi "masa bodoh",
ketika
ekspektasi peranannya tidak mudah tercapai. Patutlah diketahui bahwa di
negara manapun, termasuk Indonesia, bangkitnya kelas menengah melawan
ditaktor dan kesewenangan sekaligus membantah pengamat yang
mempertanyakan
kekuatan kelas menengah kita. Bangkitnya kelas menengah itu lantaran
perasaan terinjaknya hak dan kewajiban dalam demokrasi yang bernilai
universal. Bangkitnya kelas menengah kita bukan lantaran beberapa orang
yang
dituduh menjiplak elan vital kelas menengah negara Eropa, Amerika Serikat
atau Jepang.
Dalam rezim otoriter, boleh dikata semua organisasi dikendalikan,
didaftar,
diawasi dan bertanggungjawab kepada pemerintah. Pers yang dikategorikan
bebas pun diperlakukan secara kerdil dan pembodohan terus berlangsung
selama
elit demikian berkuasa secara otoriter dan diktator. Segala macam
Undang-Undang (UU) atau peraturan dirumuskan sedemikian rupa hingga
demokrasi dalam politik, ekonomi dan sosial tidak berfungsi, karena
senantiasa ada belenggu.
Syukur kita semua sadar sejak era reformasi, maka tidak hidup dalam
belenggu
otoriter. Syukur kalau sejak era reformasi, maka elite kita terus tumbuh
dengan kesadaran mau menghargai wacana kelas menengah.
Manusia yang memiliki kesadaran diri dan kritis perlu setiap kali
menyerap
ungkapan Amartya Sen, sang pemenang Hadiah Nobel 1998), dalam Democracy
as a
Universal value (February 1999), yang mewanti-wanti "...The value of
democracy includes its intrinsic importance in human life, its
instrumental
role in generating political incentives, and its constructive function in
the formation of values and in the understanding of the force and the
feasibility of claims of needs, rights and duties. (Nilai demokrasi
mencakup
kepentingan intrinsik dalam kehidupan manusia, peranan instrumentalnya
dalam
mencuatkan insentif politik, dan fungsi konstruktif dalam pembentukan
nilai
nilai serta dalam pemahaman akan kekuatan dan kelayakan tuntutan
kebutuhan,
hak dan kewajiban).
Demokrasi merupakan sarana mewujudkan mutu kehidupan dan penghidupan
manusia. Oleh karena itu, kelas menengah merupakan suatu kelompok
independen, bergerak maju, tidak terbatas oleh satu generasi saja, dan
pasti
ada kesinambungan, karena sebagai pejuang demokrasi dan melalui
pendidikan
nilai (education of values).
Prosesnya seperti mendaki gunung, tapi harus dilalui dengan penuh tekad
dan
elan vital, meskipun masyarakat biasa, karena sikap "tahu tapi tidak mau
berucap" (know more than willing to express), dan ada yang kadang-kadang
tutup mulut diri dalam menantikan arah perubahan yang konkret dan
kredibel
lebih bermutu untuk jangka pendeknya, serta selanjutnya jangka menengah
ke
masa depan.
http://www.antara.co.id/seenws/?id=49348
__________________________________________________________
Your Hotmail address already works to sign into Windows Live Messenger!
Get
it now
http://clk.atdmt.com/MSN/go/msnnkwme0020000001msn/direct/01/?href=http://get.live.com/messenger/overview
