Antara gelar pendidikan tinggi dan moral adalah dua hal yang berbeda, tetapi
tentu sekali sangat bagus apabila orang berpindidikan tinggi juga bermoral
baik. Untuk mendapat kenyataan demikian diantara penguasa negara Indonesia
tidak begitu mudah ditemukan. Malah yang seharus menjadi contoh sesaui
wahyu-wahyu sang mahadil di langit nan biru malah memberikan gambar terbalik,
contoh yang paling nyata ialah mantan Menteri Agama, Said Agil Husen Al
Munawar, bertitel pendidikan tinggi, dari pendidikannya adalah Saudia Arabia
atau yang lazim dikenal dalam ucapan kaum penganut ilmu surgawi sebagai tanah
suci, sekalipun demikian beliau menyikat [korupsi] Rp 50 milyar masuk kantung
pribadi. Dalam katagori pendidikan tinggi tentunya termasuk pula akademi
kemiliteran dan kepolisian. Berapa banyak jenderal polisi dan militer yang
tidak korupsi? Jadi gelar berpendidikan tinggi bukan jaminan bermoral baik
belum tentu juga pengurus dan pengatur [manager] yang baik.
----- Original Message -----
From: judithms lubis
To: mediacare@yahoogroups.com
Sent: Sunday, March 25, 2007 2:57 PM
Subject: Re: [mediacare] Indonesia Lebih Butuh Pemimpin Bermoral
apakah gelar sarjana itu menjamin moral seseorang menjadi baik dan mampu
jadi pemimpin ?
jms
' be legal '
----- Original Message -----
From: Leo TOBING
To: mediacare@yahoogroups.com
Sent: Sunday, March 25, 2007 1:43 PM
Subject: RE: [mediacare] Indonesia Lebih Butuh Pemimpin Bermoral
parameter-nya bahwa seseorang bermoral itu bagaimana, ya?
apakah orang yg tidak pernah dipidana sudah dapat dinyatakan sebagai orang
yang bermoral? (terbukti tak pernah memiliki permasalahan hukum).
lalu ... bagaimana dengan calon pemimpin yg pernah dipidana? apakah ada
kesempatan untuk menjadi pemimpin lagi?
Regards,
LEO TOBING
-------------------
NO PEACE WITHOUT JUSTICE!
--------------------------------------------------------------------------
From: mediacare@yahoogroups.com [mailto:[EMAIL PROTECTED] On Behalf Of
Sunny
Sent: Saturday, March 24, 2007 8:26 PM
To: Undisclosed-Recipient:;
Subject: [mediacare] Indonesia Lebih Butuh Pemimpin Bermoral
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/03/24/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Soal Capres Sarjana
Indonesia Lebih Butuh Pemimpin Bermoral
[JAKARTA] Indonesia lebih membutuhkan pemimpin yang memiliki moral baik
ketimbang gelar sarjana. Syarat calon presiden minimal sarjana dinilai sebagai
upaya pemerintah saat ini untuk menjegal lawan politik.
Hal itu disampaikan anggota Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan, AP Batubara kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/3). Dia
menanggapi rencana pemerintah untuk merevisi paket undang-undang politik yang
salah satunya mensyaratkan calon presiden harus memiliki gelar sarjana.
"Gelar sarjana bukan sebuah jaminan kualitas kemampuan seorang pemimpin.
Apa arti gelar sarjana, master, dan doktor jika tidak dipercaya rakyat. Sebab,
kepemimpinan itu menyangkut soal kepercayaan dan moral," kata dia.
Menurut Batubara, saat ini banyak politisi di Indonesia yang bergelar
sarjana, baik di eksekutif dan legislatif, tetapi memiliki mental dan moral
yang rendah. Dia mencontohkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang
bergelar sarjana tapi terlibat dalam perbuatan tidak bermoral, yaitu hubungan
seksual yang ditayangkan lewat video porno.
"Contoh lain, banyak koruptor yang memiliki predikat sarjana tapi
kepintarannya itu digunakan untuk mengeruk uang negara alias korupsi," kata
dia.
Dikatakan, revisi paket UU Politik itu menunjukkan sikap dan mental
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak demokratis dan penakut. Oleh
karena itu, sebagai partai yang selalu konsisten mengusung misi demokrasi dan
kerakyatan, PDI-P jelas menolak revisi itu.
Revisi paket UU politik itu, kata Batubara, juga telah menjadi alat
kepentingan Pemerintahan Yudhoyono untuk menjegal Ketua Umum DPP PDIP, Megawati
Soekarnoputri untuk tampil sebagai calon presiden pada Pemilu 2009. Namun, dia
yakin, upaya seperti itu tidak akan mendapatkan dukungan dari rakyat.
"Apalagi, berbagai hasil survei yang dilansir sejumlah lembaga, seperti
Lingkaran Survei Indoensia (LSI), menunjukkan kalau PDI-P kembali tampil
menjadi partai utama yang diunggulkan," kata dia.
Sebagai presiden yang selalu mengumandangkan demokrasi dalam berbagai
kesempatan, Yudhoyono diimbau untuk tidak melakukan cara-cara inkonstitusional.
Apalagi jika cara-cara seperti itu dilakukan hanya untuk kepentingan kekuasaan.
[O-1]
Last modified: 24/3/07
------------------------------------------------------------------------------
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.446 / Virus Database: 268.18.17/732 - Release Date: 3/24/2007
4:36 PM
