Pak Saah, Lia, dan Dunsanak Sadonyo. Ambo lah mambaco paper Lia. Beberapa hal memang ambo ndak mangarati karano itu bukan bidang ambo, dan ambo indak barado di situ do.
Tapi ambo sangat tertarik dengan penjelasan di paragraf kaduo dari bawah (*langkoknyo ambo copas di bagian akhir posting ambo*). Kalau mancaliak kasus ko alah sajak lamo, tapi dari dulu sampai kini masih berdebat, yang keluar baru "himbauan" dan "larangan" yang tidak efektif. Pertanyaan ambo, jangan-jangan hal ini buat "mereka" bukan suatu masalah? Riri Bekasi, l, 47 *Perdebatan di atas masih berlangsung hingga sekarang di Minangkabau. Perdebatan ini juga turut ditengarai oleh pemerintahan adminastratif setempat, seperti pemerintahan nagari, dan pemerintah kota/kabupaten dengan mengeluarkan himbauan yang tidak memihak. Himbauan tersebut antara lain menyangkut jadwal pertunjukan yang hanya sampai jam 00.00 WIB, bahkan di beberapa daerah diberlakukan jadwal pertunjukan hanya sampai jam 18.00 WIB. Ada pula himbauan agar para biduan mengenakan kostum yang lebih sopan dan tertutup. Pelbagai upaya menghapuskan kehadiran pertunjukan organ tunggal di Minangkabau demi mempertahankan adat istiadat dan ajaran agama Islam, sejak lama sudah berkembang dalam masyarakat. Namun hal ini tidak kunjung dapat diwujudkan, berhubung pertunjukan ini sudah sangat merakyat dan sudah menjadi bagian penting bagi masyarakat setempat. Bahkan pertunjukan ini dianggap wajib hadir dalam acara-acara tertentu, misalnya pesta perkawinan dan acara-acara yang digelar pemuda. Dalihnya, tanpa organ tunggal acara-acara yang diselenggarakan tersebut tidak meriah* 2010/1/22 Dr.Saafroedin BAHAR <saaf10...@yahoo.com> > Sanak Taufiq Rasyid, Nanda Lia, dan para sanak sa palanta, > Dari rangkaian wacana tentang 'orgen tunggal' ini rasanya dapat kita ambil > kesimpulan sementara, bahwa sesungguhnya Minangkabau masa kini sedang > mengalami suasana kebingungan nilai ['anomie'?] dimana tidak jelas lagi > sistem nilai yang dianut dan juga tidak jelas lagi otoritas yang berwenang > menegakkan sistem nilai tersebut. > Jika kesimpulan sementara ini benar, kelihatannya ada kebutuhan untuk > 'babana-bana' memikirkan masalah ini, mencari akar masalahnya, > menimbang-nimbang berbagai kebijakan untuk mengatasinya, memilih salah satu > kebijakan dan strategi yang paling tepat untuk menyelesaikannya secara > mendasar pula. > Pertanyaan: siapa yang bertanggung jawab dan berwenang untuk melakukan > hal-hal ini ? Pemda Sumbar? DPRD Sumbar? LKAAM Sumbar ? MUI ? atau siapa ? > > Wassalam, > Saafroedin Bahar > (Laki-laki, masuk 73 th, Jakarta) > > > <http://us.mc575.mail.yahoo.com/mc/showMessage?fid=Inbox&mid=1_26691132_AFFkxEIAAAvzSoF%2FLw4GFX2qLAk&sort=date&order=down&enc=auto&startMid=50&pSize=25&filterBy=&clean=&acrumb=7D5fWXteb99&.rand=236325964&cmd=msg.scan&pid=2&fn=08082009134.jpg> > > -- . Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama =========================================================== Berhenti, bergabung kembali serta ingin merubah konfigurasi/settingan keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
