Assalamu'alaikum Wr Wb. Kasihan...., itu komentar pertama yg muncul dalam kapalo ambo. Biadab......, itu komentar kaduo bergema dalam kapalo ambo Kurang ajar..., itu komentar ketiga terlontar dari bibir ambo. Rasanya cukup sering kito mendengar masalah ke tidak adilan seperti ini. Ambo indak mangarati bana jo masalah hukum dan permainan hukum yg di terbitkan di Republik ini.
Tapi, ambo ingin batanyo kepada dunsanak yg mengerti hukum dan persoalannya, di palanta ko : Bisakah kito minta dilakukan Judicial review mengenai UU yg terbit di negeri ini ?. Apa saja persyaratan yg harus dipenuhi agar UU bisa di review kembali ?. Kalau bisa, adakah yg mau turun tangan menjadi konsultan atau apalah namanya, agar Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan UU (entah nomor berapa tahun berapa) mengenai Kehutanan, bisa di minta di tinjau ulang. Kedua : Kalau memang dalam setiap sengketa, polisi turun tangan, dan sampai menembakkan senjata kepada masyarakat, tidakkah itu bisa di laporkan ke Kapolri atau ke Presiden ?. Terima kasih kalau ada dunsanak yg menanggapi, Salam, Marindo Palar - 087771160237 FB-MARROSLESTARI --- Pada Sab, 29/1/11, Sepriadi <sepri...@gmail.com> menulis: Dari: Sepriadi <sepri...@gmail.com> Judul: [R@ntau-Net] FW: [lumbung_derma] Release : Konflik Petani dengan PT. Anam Koto Pasaman Barat [1 Attachment] Kepada: rantaunet@googlegroups.com Tanggal: Sabtu, 29 Januari, 2011, 5:45 PM Adakah yang bisa berkomentar terhadap kasus ini…? From: lumbung_de...@yahoogroups.com [mailto:lumbung_de...@yahoogroups.com] On Behalf Of ie-richk Coubut Sent: Wednesday, January 26, 2011 12:32 PM To: Khalid Saifullah Cc: abdon.naba...@aman.or.id; adatl...@yahoogroups.com; ahmadm...@gmail.com; and_rhi...@yahoo.co.id; aq_a1...@yahoo.com; adat milis; carlo agustinus; Tika; fuad...@yahoo.co.id; fortdecoc...@yahoo.com; Bang Ujang; carlonainggo...@gmail.com; cumak...@yahoogroups.com; cumakita; dainyuhir...@yahoo.co.id; dwiber...@yahoo.com; Desi; lumbung derma; eknas...@yahoogroups.com; jawa pos; fahmihu...@gmail.com; pius.gint...@walhi.or.id; poros-sumat...@googlegroups.com; harno walhi; humas tv7; Koran Haluan; infosa...@yahoogroups.com; ingkirina...@gmail.com; jalie Info Sawit; jomi_suhen...@yahoo.com; jejaringham; Jum; khalil syafullah; Koran Singgalang; Koran Haluan; Koran Padek; Koran Posmetro; lbhpad...@gmail.com; lp2m_pad...@yahoo.co.id; lupetto.az...@gmail.com; lativi; adat milis; mukri; nyunyun-...@yahoo.com; walhin...@yahoogroups.com; lativi; nego sawit; Ni Wat; SCTV nunung; walhi news; poros-sumat...@googlegroups.com; qbar.pad...@gmail.com; rachme...@yahoo.com; ruranga...@yahoo.co.id; sep_sibe...@yahoo.co.id; setri_ledi...@yahoo.com; siberuthi...@yahoo.com; zulia-yand...@yahoo.com Subject: [lumbung_derma] Release : Konflik Petani dengan PT. Anam Koto Pasaman Barat [1 Attachment] [Attachment(s) from ie-richk Coubut included below] SULITNYA KEADILAN UNTUK PETANI Finalnya Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Foto : ierichkcoubut Senin (24/1) menjadi tanggal yang bersejarah bagi Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman bahwa mereka menyaksikan ketidakberpihakan Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang tidak bisa berlaku adil pada mereka untuk kedua kalinya. Setelah gagal memperjuangkan keadilan dalam pada saat penangkapan yang tidak besertakan Surat Perintah Penangkapan dan sempat diPraperadilan akan tetapi Hakim tetap saja membenarkan perilaku Polisi yang menangkap para Petani dengan tidak memakai Surat Perintah Penangkapan, walalupun Suhartono seorang Polisi yang bertugas menangkap Petani ini mengaku dihadapan Sidang melakukan penangkapan tidak mengantongi Surat Perintah Penangkapan. Kemudian keadaan ini diperparah lagi bahwa perkara ini layak untuk (di P21 kan) diserahkan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Lengkap sudah penderitaan Yunasril, Erpan dan Bulkhaini selaku Petani yang mencoba mengantungkan hidup ditanah ulayat mereka sendiri. Mereka dianggap Bersalah oleh pengadilan, Hakim yang mengadili perkara ini memenangkan PT. Anam Koto yang jelas-jelas sudah merebut ulayat mereka, sekarang mesti mendekap di Jeruji Besi Rumah Tahanan Cabang Talu Kabupaten Pasaman Barat. Yunasril, Erpan dan Bulkhaini merupakan Petani yang dituduh telah menyerobot lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Anam Koto. PT. Anam Koto sebuah perusahaan yang memiliki Hak Guna Usaha seluas 4.740 hektare untuk usaha perkebunan sawit dan memiliki Hak Guna Bangunan seluas 37,40 hektare yang keluar pada tahun 1999. Mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP) pada Tahun 2008 dengan luas 2.285,1 hektare sementara kelebihan Hak Guna Usaha seluas 2.454,9 hektare ditelantarkan berdasarkan hasil Survey Lapangan yang dilakukan Tim yang pimpin oleh Dinas Perkebunan Sawit Pasaman Barat dan hasilnya survey tersebut menyebutkan bahwa lahan Hak Guna Usaha PT. Anam Koto yang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya seluas 2.285.1 hektare kemudian kelebihannya seluas 2.454,9 hektare terlantar dan telah diusulkan Bupati Pasaman Barat kepada Badan Pertanahan Nasional untuk direvisi. Kawasan perkebunan PT. Anam Koto berbatasan sebelah Utara dengan PT. Inkut sebelah Selatan berbatas dengan PT. Gresindo Minang Plantation (Wilmar Group) sebelah Barat berbatas dengan PT. Agro dan sebelah Timur berbatas dengan Anak Aie Batang Takua, kemudian kawasan ini dapat diakses dengan jelas melalui Fasilitas Software Google Earth. Secara Posisi kawasan PT. Anam Koto memiliki luas ± 9.756 hektare. 4.978,6 hektare merupakan lahan yang tidak memiliki izin, baik berupa Izin Usaha Perkebunan dan diluar dari Hak Guna Usaha serta Hak Guna Bangunan. Pada Tahun 1990 Niniak Mamak Aie Gadang dan Niniak Mamak Muaro Kiawai sebagai pemilik ulayat membuat kesepakatan dengan PT. Anam Koto bahwa PT. Anam Koto akan memberikan Plasma sekurang-kurangnya 10% dari lahan yang diserahkan. Hingga saat ini sudah 21 tahun lamanya kesepakatan itu tidak pernah direalisasikan kepada masyarakat. Tahun 2000 kesepakatan itu pernah ditagih oleh masyarakat, akan tetapi mereka dihadapkan dengan gas air mata dan ditembaki dengan membabi buta oleh Kepolisian, sehingga banyak korban berjatuhan. Diperlakukan seperti itu membuat masyarakat ini lemah hingga surut dengan perjuangan mereka, kemudian semangat itu kembali muncul pada tahun 2006 berbentuk kelompok kecil hingga menjadi besar di tahun 2010 yang terangkum dalam satu wadah Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman. Hadirnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ternyata menjadi senjata ampuh bagi perusahaan perkebunan untuk mendiskriminasikan hak-hak masyarakat adat. Setiap masyarakat yang akan memperjuangkan hak-haknya akan dihadapkan dengan Pasal 47 dalam undang-undang ini. Akibatnya mereka hanya bisa menjadi buruh harian lepas (BHL) ditanah mereka sendiri, yang digaji Rp.100,-/Kg dari hasil TBS perkebunan perusahaan yang berhasil mereka panen, tanpa adanya jaminan kesehatan, asuransi, keselamatan kerja dan lain sebagainya, ironisnya lagi mereka harus membayar denda kepada perusahaan sebesar Rp.5.000,-/Biji apabila pada saat melakukan Panen TBS Buruh tidak memungut dan meninggalkan Brondol (pecahan buah sawit) disekitar batang sawit. Harus rela menjadi buruh ditanah ulayat sendiri. Buruh Harian Lepas, hanya itu yang bisa diberikan perusahaan kepada masyarakata disekeliling kawasan perkebunan. Walaupun ada yang diberikan dalam bentuk Plasma, akan tetapi semua itu juga menjadi jaminan kemakmuran bagi masyarakata. Kebun Plasma biasaya dikelola oleh Perusahaan, masyarakat hanya menerima hasil berupa uang yang dikirim perusahaan yang berasal dari penjualan TBS Plasma masyarakat. Transparansi pengelolaan tidak pernah diinformasikan kepada masyarakat. Apakah mereka layak menerima uang sebesar Rp.300.000,-/bln bagi mereka yang memiliki kebun plasma seluas 2 hektare, sementara ditempat lain jika memiliki kebun seluas 2 hektare akan menghasilkan TBS ± 4-5 ton/bln yang jika uangkan Rp.4.600.000, jika harga TBS Rp.1.200,-/Kg. Setidaknya 3 hal yang mesti ditanggung bagi masyarakat yang berada disekeliling kawasan perkebunan : 1) masyarakat harus siap untuk menjadi buruh ditanah sendiri karena tidak adanya jaminan kesejahteraan dari perusahaan bagi masyarakat disekeliling kawasan perkebunan, 2) masyarakat harus siap dipenjara, dikriminalisasi apabila mencoba melawan dengan kebijakan perusahaan, 3) masyarakat harus siap berkonflik yang berkepanjangan yang tak pernah terselesaikan oleh pemerintah. Perkebunan Sawit menjanjikan kenikmatan pada semua orang, akan tetapi ulah nikmat itu, pelanggaran HAM dan penghancuran lingkungan terjadi. Tim Advokasi WALHI, PBHI, Wahanaliar ierichkcoubut Koordinator Lapangan __._,_.___ Attachment(s) from ie-richk Coubut 1 of 1 File(s) Konflik Petani dengan PT. Anam Koto.doc Reply to sender | Reply to group | Reply via web post | Start a New Topic Messages in this topic (1) Recent Activity: · New Members 1 Visit Your Group Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe • Terms of Use . __,_._,___ -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. E-mail besar dari 200KB; 2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/ -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. E-mail besar dari 200KB; 2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/
