Re: [Keuangan] Washington Post: Making the economy more just
form A dan form B toh. kalau ekspor ke negara negara amerika, jepang dan eropa suka diminta sih. mereka untung, biaya beli dari negara outsourcing seperti indonesia selain lebih murah daripada produksi di negara sendiri, juga masih dipotong pajak pula (rate pajaknya rendah daripada beli ke sesama negara berkembang atau bikin di negara sendiri). seringkali malah triple outsourcing, barang bikin di vietnam, kirim ke spore, bayar ke prancis (real buyer yg suka akumulasi order secara global), sementara jualnya masih di asia tenggara. :Dbahkan jual di indonesia sendiri masih profit itungannya :p requirement kayak form B gak susah sebenarnya, dan kalau niat justru menumbuh kembangkan ekonomi lokal. misale kudu ada local content di atas 40 persen. yg repot kalau sebuah tv aja, ada 4000 an komponen yang terlibat, komponen terpenting dan susah bikinnya masih dari luar negeri secara penghitungan jumlah item yah gak beda dengan screw atau grease. sama sama diitung satu biji. alih teknologi tidak terjadi ketika requirement nya dibiarkan tidak detail. :D sama kayak ketika dulu kita ngebahas blok mesinnya astra. tidak ada pekerja anak. tapi buat linkage education dengan industri, justru banyak smk yang cari industri buat tempat magang anak anaknya selama setahun. kalau anak PSG (pendidikan sistem ganda) di lini produksi jumlahnya 40 % sendiri dibandingkan total worker di industri yang mekanis dan tidak terlalu butuh skill tinggi gimana ? legal tuh, soalnya gak dianggap pegawai dan dianggap education. malah bisa bisa dianggap aktivitas CSR banget sama perusahaan :) tidak mencemari lingkungan. kalo mnc biasanya udah built in internal control. yg suka nekad malah perusahaan lokal, vendor kecil, dan yang berhubungan dengan kimia atau tambang. hehehe :D salam, papabonbon.wordpress.com On Sun, Jul 25, 2010 at 5:35 PM, Bali da Dave wrote: > > > Artikelnya bagus... > > Saya terjemahkan beberapa paragraf saja, khususnya tentang legislasi B dan > selebihnya sih pengantar historis dari saya: > > Negara Amerika sedang melakukan beberapa inovasi yang masih bersifat > eksperimental agar perekonomian seluruh negara bisa bersifat lebih adil dan > demokratis, yakni mencapai kesejahteraan yang berkesinambungan (sustainable > prosperity) yang dinikmati oleh rakyat banyak bersama (shared > prosperity). > > Eksperimen ekonomi pertama: meloloskan undang-undang dimana dasar hukum > perusahaan adalah bukan semata-mata mencari profit SAJA, tapi dengan > memperhatikan tujuan publik/komunitas. > > Seperti pernah dibahas sebelumnya, perusahaan yang ingin memperbesar > profitnya saja sering melakukan tingkah laku "eksternalitas biaya". Artinya > sebisa mungkin sumber daya sekitar (yang umumnya dianggap > bebas sebab adalah milik publik/komunitas) digunakan sebesar-besarnya > (sebab bebas dan tanpa harga/biaya). Ini bisa berakibat "merugikan tujuan > publik (common public purpose)", misalnya polusi berlebihan, mencemarkan > sumber air, atau bahkan menyedot habis sumber air. > > Contoh common public purpose nya adalah kebersihan dan kelestarian > lingkungan hidup, upaya mencegah peningkatan kriminal di masyarakat, bakti > sosial, dll. Di Indonesia banyak perusahaan dengan sendirinya masih bersifat > 'membaur dengan masyarakat', tapi di Amerika yang kultur 'sue and > countersue'/saling menjegal ke pengadilan sudah kelewat batas, perusahaan > yang mengorganisir bakti sosial atau pendirian posko banjir atau mendirikan > sekolah dan rumah sakit gratis malah bisa masuk bui gara-gara ada pemegang > saham yang gak rela. Akibatnya perusahaan sudah berubah menjadi mahluk > berdarah dingin, yang sering kali juga berakibat pada proses pemilihan > manajer/dirikturnya. Banyak orang > komplein manajer amerika katanya ganas gak peduli lingkungan/masyarakat dan > cenderung > bersifat psikopat (neken bawahan). > > JAdilah kemudian diusahakan membuat legislasi B, supaya perusahaan ini > sadar mereka masih merupakan bagian dari masyarakat. > > Pertanyaan diskusinya: Apakah perlu dibuatkan proporsi (dari keuntungan) > yang boleh dikeluarkan untuk menunjang tujuan masyarakat ini? Apakah > pengeluaran ini bagian dari BIAYA pokok/operasi, ataukah merupakan > persentase dari KEUNTUNGAN? (cara pikir akuntan -pos biaya vs pos penarikan > keuntungan). Artinya kalau tidak untung tidak usah memikirkan kesejahteraan > rakyat sekitarnya? > > Menurut saya sih kegiatan sosial ini seharusnya adalah bagian dari biaya > yang akan mengurangi keuntungan, dan nantinya akan mengurangi pajak juga. > Jadi biaya 'sosial' ini sejajar dengan biaya bahan mentah, biaya tenaga > kerja, dan biaya pemasaran. Jadi alih-alih merugikan masyarakat dengan > tingkah laku eksternalitasnya, perusahaan dapat membantu masyarakat dan > memperkokoh komunitas. Lalu kemudian > masalahnya berlanjut pula, tindakan sosial apa yang termasuk memperkokoh > komunitas? Apakah yang hanya menyalurkan derma ke satu religius saja, > ataukah yang menyokong 'ke-olahragaan tertentu saja, atau ke orang
Re: [Keuangan] Washington Post: Making the economy more just
revisi kang mas, jadi stakeholder. hehehe salam, papabonbon.wordpress.com On Tue, Jul 27, 2010 at 6:21 PM, Wong Cilik wrote: > > > Customer TIDAK sama dengan publik > Penduduk papua bukan customer Freeport > > > On Sun, Jul 25, 2010 at 5:30 AM, lubeck > > > wrote: > > > Perusahaan baru dapat profit kalau ia TERLEBIH DAHULU MELAYANI/MENSERVICE > > customernya dengan baik dibandingkan kompetitornya.Entah itu melalui > > produknya yg lebih murah,berkualitas atau sesuai dng keinginan customer. > > Semakin perusahaan itu dapat men-create produk yg disukai dan dinikmati > > secara massal oleh konsumen, semakin ia diganjar kekayaan/profit. > > > > Jadi saya tdk sependapat jika perusahaan yg mengejar profit dianggap > > mengabaikan kesejahteraan publik/komunitas. > > > > Kalau tdk percaya, jadilah entrepreneur.. :-) > > > > Peace, > > Lubeck > > -Original Message- > > From: Bali da Dave > > > Sender: > > [email protected] > > Date: Sun, 25 Jul 2010 03:35:16 > > To: > > > > > > Reply-To: > > [email protected] > > Subject: Re: [Keuangan] Washington Post: Making the economy more just > > > > Artikelnya bagus... > > > > Saya terjemahkan beberapa paragraf saja, khususnya tentang legislasi B > dan > > selebihnya sih pengantar historis dari saya: > > > > Negara Amerika sedang melakukan beberapa inovasi yang masih bersifat > > eksperimental agar perekonomian seluruh negara bisa bersifat lebih adil > dan > > demokratis, yakni mencapai kesejahteraan yang berkesinambungan > (sustainable > > prosperity) yang dinikmati oleh rakyat banyak bersama (shared > > prosperity). > > > > Eksperimen ekonomi pertama: meloloskan undang-undang dimana dasar hukum > > perusahaan adalah bukan semata-mata mencari profit SAJA, tapi dengan > > memperhatikan tujuan publik/komunitas. > > > > Seperti pernah dibahas sebelumnya, perusahaan yang ingin memperbesar > > profitnya saja sering melakukan tingkah laku "eksternalitas biaya". > Artinya > > sebisa mungkin sumber daya sekitar (yang umumnya dianggap > > bebas sebab adalah milik publik/komunitas) digunakan sebesar-besarnya > > (sebab bebas dan tanpa harga/biaya). Ini bisa berakibat "merugikan tujuan > > publik (common public purpose)", misalnya polusi berlebihan, mencemarkan > > sumber air, atau bahkan menyedot habis sumber air. > > > > Contoh common public purpose nya adalah kebersihan dan kelestarian > > lingkungan hidup, upaya mencegah peningkatan kriminal di masyarakat, > bakti > > sosial, dll. Di Indonesia banyak perusahaan dengan sendirinya masih > bersifat > > 'membaur dengan masyarakat', tapi di Amerika yang kultur 'sue and > > countersue'/saling menjegal ke pengadilan sudah kelewat batas, perusahaan > > yang mengorganisir bakti sosial atau pendirian posko banjir atau > mendirikan > > sekolah dan rumah sakit gratis malah bisa masuk bui gara-gara ada > pemegang > > saham yang gak rela. Akibatnya perusahaan sudah berubah menjadi mahluk > > berdarah dingin, yang sering kali juga berakibat pada proses pemilihan > > manajer/dirikturnya. Banyak orang > > komplein manajer amerika katanya ganas gak peduli lingkungan/masyarakat > > dan cenderung > > bersifat psikopat (neken bawahan). > > > > JAdilah kemudian diusahakan membuat legislasi B, supaya perusahaan ini > > sadar mereka masih merupakan bagian dari masyarakat. > > > > Pertanyaan diskusinya: Apakah perlu dibuatkan proporsi (dari keuntungan) > > yang boleh dikeluarkan untuk menunjang tujuan masyarakat ini? Apakah > > pengeluaran ini bagian dari BIAYA pokok/operasi, ataukah merupakan > > persentase dari KEUNTUNGAN? (cara pikir akuntan -pos biaya vs pos > penarikan > > keuntungan). Artinya kalau tidak untung tidak usah memikirkan > kesejahteraan > > rakyat sekitarnya? > > > > Menurut saya sih kegiatan sosial ini seharusnya adalah bagian dari biaya > > yang akan mengurangi keuntungan, dan nantinya akan mengurangi pajak juga. > > Jadi biaya 'sosial' ini sejajar dengan biaya bahan mentah, biaya tenaga > > kerja, dan biaya pemasaran. Jadi alih-alih merugikan masyarakat dengan > > tingkah laku eksternalitasnya, perusahaan dapat membantu masyarakat dan > > memperkokoh komunitas. Lalu kemudian > > masalahnya berlanjut pula, tindakan sosial apa yang termasuk memperkokoh > > komunitas? Apakah yang hanya menyalurkan derma ke satu religius saja, > > ataukah yang menyokong 'ke-olahragaan tertentu
Re: [Keuangan] Washington Post: Making the economy more just
Customer TIDAK sama dengan publik Penduduk papua bukan customer Freeport On Sun, Jul 25, 2010 at 5:30 AM, lubeck wrote: > Perusahaan baru dapat profit kalau ia TERLEBIH DAHULU MELAYANI/MENSERVICE > customernya dengan baik dibandingkan kompetitornya.Entah itu melalui > produknya yg lebih murah,berkualitas atau sesuai dng keinginan customer. > Semakin perusahaan itu dapat men-create produk yg disukai dan dinikmati > secara massal oleh konsumen, semakin ia diganjar kekayaan/profit. > > Jadi saya tdk sependapat jika perusahaan yg mengejar profit dianggap > mengabaikan kesejahteraan publik/komunitas. > > Kalau tdk percaya, jadilah entrepreneur.. :-) > > Peace, > Lubeck > -Original Message- > From: Bali da Dave > Sender: [email protected] > Date: Sun, 25 Jul 2010 03:35:16 > To: > Reply-To: [email protected] > Subject: Re: [Keuangan] Washington Post: Making the economy more just > > Artikelnya bagus... > > Saya terjemahkan beberapa paragraf saja, khususnya tentang legislasi B dan > selebihnya sih pengantar historis dari saya: > > Negara Amerika sedang melakukan beberapa inovasi yang masih bersifat > eksperimental agar perekonomian seluruh negara bisa bersifat lebih adil dan > demokratis, yakni mencapai kesejahteraan yang berkesinambungan (sustainable > prosperity) yang dinikmati oleh rakyat banyak bersama (shared > prosperity). > > Eksperimen ekonomi pertama: meloloskan undang-undang dimana dasar hukum > perusahaan adalah bukan semata-mata mencari profit SAJA, tapi dengan > memperhatikan tujuan publik/komunitas. > > Seperti pernah dibahas sebelumnya, perusahaan yang ingin memperbesar > profitnya saja sering melakukan tingkah laku "eksternalitas biaya". Artinya > sebisa mungkin sumber daya sekitar (yang umumnya dianggap > bebas sebab adalah milik publik/komunitas) digunakan sebesar-besarnya > (sebab bebas dan tanpa harga/biaya). Ini bisa berakibat "merugikan tujuan > publik (common public purpose)", misalnya polusi berlebihan, mencemarkan > sumber air, atau bahkan menyedot habis sumber air. > > Contoh common public purpose nya adalah kebersihan dan kelestarian > lingkungan hidup, upaya mencegah peningkatan kriminal di masyarakat, bakti > sosial, dll. Di Indonesia banyak perusahaan dengan sendirinya masih bersifat > 'membaur dengan masyarakat', tapi di Amerika yang kultur 'sue and > countersue'/saling menjegal ke pengadilan sudah kelewat batas, perusahaan > yang mengorganisir bakti sosial atau pendirian posko banjir atau mendirikan > sekolah dan rumah sakit gratis malah bisa masuk bui gara-gara ada pemegang > saham yang gak rela. Akibatnya perusahaan sudah berubah menjadi mahluk > berdarah dingin, yang sering kali juga berakibat pada proses pemilihan > manajer/dirikturnya. Banyak orang > komplein manajer amerika katanya ganas gak peduli lingkungan/masyarakat > dan cenderung > bersifat psikopat (neken bawahan). > > JAdilah kemudian diusahakan membuat legislasi B, supaya perusahaan ini > sadar mereka masih merupakan bagian dari masyarakat. > > Pertanyaan diskusinya: Apakah perlu dibuatkan proporsi (dari keuntungan) > yang boleh dikeluarkan untuk menunjang tujuan masyarakat ini? Apakah > pengeluaran ini bagian dari BIAYA pokok/operasi, ataukah merupakan > persentase dari KEUNTUNGAN? (cara pikir akuntan -pos biaya vs pos penarikan > keuntungan). Artinya kalau tidak untung tidak usah memikirkan kesejahteraan > rakyat sekitarnya? > > Menurut saya sih kegiatan sosial ini seharusnya adalah bagian dari biaya > yang akan mengurangi keuntungan, dan nantinya akan mengurangi pajak juga. > Jadi biaya 'sosial' ini sejajar dengan biaya bahan mentah, biaya tenaga > kerja, dan biaya pemasaran. Jadi alih-alih merugikan masyarakat dengan > tingkah laku eksternalitasnya, perusahaan dapat membantu masyarakat dan > memperkokoh komunitas. Lalu kemudian > masalahnya berlanjut pula, tindakan sosial apa yang termasuk memperkokoh > komunitas? Apakah yang hanya menyalurkan derma ke satu religius saja, > ataukah yang menyokong 'ke-olahragaan tertentu saja, atau ke orang-orang > tertentu saja? Jadi ini bisa menjadi sumber masalah baru sebab bisa menjadi > lubang untuk menggalakkan korupsi. Kalau insentif buat koperasi saja bisa > dijadikan ajang korupsi, apalagi kegiatan-kegiatan semacam bakti sosial yang > menyebar ke mana-mana. Mana tau di daerah ini memang benar ada klub sepak > bola "the jangkrik > > Tapi tentu saja ada orang yang mendebat bahwa semua kewajiban itu sudah > dibebankan dengan membayar beban pajak. Dan pajak ini cuma dibebankan dari > keuntungan. > > > Bagaimana menentukan besaran biaya 'sosial' ini yang masuk akal? Apakah 100 >
Re: [Keuangan] Washington Post: Making the economy more just
Perusahaan baru dapat profit kalau ia TERLEBIH DAHULU MELAYANI/MENSERVICE customernya dengan baik dibandingkan kompetitornya.Entah itu melalui produknya yg lebih murah,berkualitas atau sesuai dng keinginan customer. Semakin perusahaan itu dapat men-create produk yg disukai dan dinikmati secara massal oleh konsumen, semakin ia diganjar kekayaan/profit. Jadi saya tdk sependapat jika perusahaan yg mengejar profit dianggap mengabaikan kesejahteraan publik/komunitas. Kalau tdk percaya, jadilah entrepreneur.. :-) Peace, Lubeck -Original Message- From: Bali da Dave Sender: [email protected] Date: Sun, 25 Jul 2010 03:35:16 To: Reply-To: [email protected] Subject: Re: [Keuangan] Washington Post: Making the economy more just Artikelnya bagus... Saya terjemahkan beberapa paragraf saja, khususnya tentang legislasi B dan selebihnya sih pengantar historis dari saya: Negara Amerika sedang melakukan beberapa inovasi yang masih bersifat eksperimental agar perekonomian seluruh negara bisa bersifat lebih adil dan demokratis, yakni mencapai kesejahteraan yang berkesinambungan (sustainable prosperity) yang dinikmati oleh rakyat banyak bersama (shared prosperity). Eksperimen ekonomi pertama: meloloskan undang-undang dimana dasar hukum perusahaan adalah bukan semata-mata mencari profit SAJA, tapi dengan memperhatikan tujuan publik/komunitas. Seperti pernah dibahas sebelumnya, perusahaan yang ingin memperbesar profitnya saja sering melakukan tingkah laku "eksternalitas biaya". Artinya sebisa mungkin sumber daya sekitar (yang umumnya dianggap bebas sebab adalah milik publik/komunitas) digunakan sebesar-besarnya (sebab bebas dan tanpa harga/biaya). Ini bisa berakibat "merugikan tujuan publik (common public purpose)", misalnya polusi berlebihan, mencemarkan sumber air, atau bahkan menyedot habis sumber air. Contoh common public purpose nya adalah kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup, upaya mencegah peningkatan kriminal di masyarakat, bakti sosial, dll. Di Indonesia banyak perusahaan dengan sendirinya masih bersifat 'membaur dengan masyarakat', tapi di Amerika yang kultur 'sue and countersue'/saling menjegal ke pengadilan sudah kelewat batas, perusahaan yang mengorganisir bakti sosial atau pendirian posko banjir atau mendirikan sekolah dan rumah sakit gratis malah bisa masuk bui gara-gara ada pemegang saham yang gak rela. Akibatnya perusahaan sudah berubah menjadi mahluk berdarah dingin, yang sering kali juga berakibat pada proses pemilihan manajer/dirikturnya. Banyak orang komplein manajer amerika katanya ganas gak peduli lingkungan/masyarakat dan cenderung bersifat psikopat (neken bawahan). JAdilah kemudian diusahakan membuat legislasi B, supaya perusahaan ini sadar mereka masih merupakan bagian dari masyarakat. Pertanyaan diskusinya: Apakah perlu dibuatkan proporsi (dari keuntungan) yang boleh dikeluarkan untuk menunjang tujuan masyarakat ini? Apakah pengeluaran ini bagian dari BIAYA pokok/operasi, ataukah merupakan persentase dari KEUNTUNGAN? (cara pikir akuntan -pos biaya vs pos penarikan keuntungan). Artinya kalau tidak untung tidak usah memikirkan kesejahteraan rakyat sekitarnya? Menurut saya sih kegiatan sosial ini seharusnya adalah bagian dari biaya yang akan mengurangi keuntungan, dan nantinya akan mengurangi pajak juga. Jadi biaya 'sosial' ini sejajar dengan biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja, dan biaya pemasaran. Jadi alih-alih merugikan masyarakat dengan tingkah laku eksternalitasnya, perusahaan dapat membantu masyarakat dan memperkokoh komunitas. Lalu kemudian masalahnya berlanjut pula, tindakan sosial apa yang termasuk memperkokoh komunitas? Apakah yang hanya menyalurkan derma ke satu religius saja, ataukah yang menyokong 'ke-olahragaan tertentu saja, atau ke orang-orang tertentu saja? Jadi ini bisa menjadi sumber masalah baru sebab bisa menjadi lubang untuk menggalakkan korupsi. Kalau insentif buat koperasi saja bisa dijadikan ajang korupsi, apalagi kegiatan-kegiatan semacam bakti sosial yang menyebar ke mana-mana. Mana tau di daerah ini memang benar ada klub sepak bola "the jangkrik Tapi tentu saja ada orang yang mendebat bahwa semua kewajiban itu sudah dibebankan dengan membayar beban pajak. Dan pajak ini cuma dibebankan dari keuntungan. Bagaimana menentukan besaran biaya 'sosial' ini yang masuk akal? Apakah 100 ribu setahun masuk akal, ataukah 5% keuntungan masuk akal? Biaya ini tidak ada pasarnya dan tentu sulit untuk dicari harga wajarnya menurut hukum ekuilibrium supply dan demand. Seperti ada cuplikan dari penulis Oscar Wilde, "nowadays men knows the price of everything and the value of nothing" - sekarang ini segala macam barang ada harganya, tapi tidak ada yang tau nilai sebenarnya. Dimana menurut warren buffet, price is what you pay... and value is what you get. Bisa jadi perusahaan cuma
Re: [Keuangan] Washington Post: Making the economy more just
Artikelnya bagus... Saya terjemahkan beberapa paragraf saja, khususnya tentang legislasi B dan selebihnya sih pengantar historis dari saya: Negara Amerika sedang melakukan beberapa inovasi yang masih bersifat eksperimental agar perekonomian seluruh negara bisa bersifat lebih adil dan demokratis, yakni mencapai kesejahteraan yang berkesinambungan (sustainable prosperity) yang dinikmati oleh rakyat banyak bersama (shared prosperity). Eksperimen ekonomi pertama: meloloskan undang-undang dimana dasar hukum perusahaan adalah bukan semata-mata mencari profit SAJA, tapi dengan memperhatikan tujuan publik/komunitas. Seperti pernah dibahas sebelumnya, perusahaan yang ingin memperbesar profitnya saja sering melakukan tingkah laku "eksternalitas biaya". Artinya sebisa mungkin sumber daya sekitar (yang umumnya dianggap bebas sebab adalah milik publik/komunitas) digunakan sebesar-besarnya (sebab bebas dan tanpa harga/biaya). Ini bisa berakibat "merugikan tujuan publik (common public purpose)", misalnya polusi berlebihan, mencemarkan sumber air, atau bahkan menyedot habis sumber air. Contoh common public purpose nya adalah kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup, upaya mencegah peningkatan kriminal di masyarakat, bakti sosial, dll. Di Indonesia banyak perusahaan dengan sendirinya masih bersifat 'membaur dengan masyarakat', tapi di Amerika yang kultur 'sue and countersue'/saling menjegal ke pengadilan sudah kelewat batas, perusahaan yang mengorganisir bakti sosial atau pendirian posko banjir atau mendirikan sekolah dan rumah sakit gratis malah bisa masuk bui gara-gara ada pemegang saham yang gak rela. Akibatnya perusahaan sudah berubah menjadi mahluk berdarah dingin, yang sering kali juga berakibat pada proses pemilihan manajer/dirikturnya. Banyak orang komplein manajer amerika katanya ganas gak peduli lingkungan/masyarakat dan cenderung bersifat psikopat (neken bawahan). JAdilah kemudian diusahakan membuat legislasi B, supaya perusahaan ini sadar mereka masih merupakan bagian dari masyarakat. Pertanyaan diskusinya: Apakah perlu dibuatkan proporsi (dari keuntungan) yang boleh dikeluarkan untuk menunjang tujuan masyarakat ini? Apakah pengeluaran ini bagian dari BIAYA pokok/operasi, ataukah merupakan persentase dari KEUNTUNGAN? (cara pikir akuntan -pos biaya vs pos penarikan keuntungan). Artinya kalau tidak untung tidak usah memikirkan kesejahteraan rakyat sekitarnya? Menurut saya sih kegiatan sosial ini seharusnya adalah bagian dari biaya yang akan mengurangi keuntungan, dan nantinya akan mengurangi pajak juga. Jadi biaya 'sosial' ini sejajar dengan biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja, dan biaya pemasaran. Jadi alih-alih merugikan masyarakat dengan tingkah laku eksternalitasnya, perusahaan dapat membantu masyarakat dan memperkokoh komunitas. Lalu kemudian masalahnya berlanjut pula, tindakan sosial apa yang termasuk memperkokoh komunitas? Apakah yang hanya menyalurkan derma ke satu religius saja, ataukah yang menyokong 'ke-olahragaan tertentu saja, atau ke orang-orang tertentu saja? Jadi ini bisa menjadi sumber masalah baru sebab bisa menjadi lubang untuk menggalakkan korupsi. Kalau insentif buat koperasi saja bisa dijadikan ajang korupsi, apalagi kegiatan-kegiatan semacam bakti sosial yang menyebar ke mana-mana. Mana tau di daerah ini memang benar ada klub sepak bola "the jangkrik Tapi tentu saja ada orang yang mendebat bahwa semua kewajiban itu sudah dibebankan dengan membayar beban pajak. Dan pajak ini cuma dibebankan dari keuntungan. Bagaimana menentukan besaran biaya 'sosial' ini yang masuk akal? Apakah 100 ribu setahun masuk akal, ataukah 5% keuntungan masuk akal? Biaya ini tidak ada pasarnya dan tentu sulit untuk dicari harga wajarnya menurut hukum ekuilibrium supply dan demand. Seperti ada cuplikan dari penulis Oscar Wilde, "nowadays men knows the price of everything and the value of nothing" - sekarang ini segala macam barang ada harganya, tapi tidak ada yang tau nilai sebenarnya. Dimana menurut warren buffet, price is what you pay... and value is what you get. Bisa jadi perusahaan cuma mengeluarkan sedikit uang untuk penyemprotan nyamuk malaria di daerahnya, tapi benefit yang diperoleh masyarakat dan juga bagi perusahaan (VALUE) seringkali lebih besar dari biaya (PRICE) yang dibayar. Namun kasus sebaliknya tentu bisa saja terjadi... --- On Thu, 22/7/10, sidqy suyitno wrote: From: sidqy suyitno Subject: [Keuangan] Washington Post: Making the economy more just To: [email protected] Received: Thursday, 22 July, 2010, 11:40 AM Wednesday, July 21, 2010http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/07/20/AR2010072002754.html Making the economy more just By Katrina vanden Heuvel[1] Congress has passed the Wall Street Reform and Consumer Protection Act, but the task of transforming our economy into one of shared and sustainable prosperity has only just begun. Structural
