-------- Original Message --------
Tempo, Edisi. 25/XXXIV/15 - 21 Agustus 2005
Kolom
MUI dan Fatwa Antidemokrasi
Ahmad Sahal
Deputi Direktur Freedom Institute mahasiswa teori politik New York
University
Pada permukaannya, fatwa MUI yang mengharamkan liberalisme,
sekularisme, dan pluralisme terkesan bertarget sempit: membidik
Jaringan Islam Li-beral (JIL) dan kelompok Islam lain yang seje-nis.
Tapi pada lapisan dasarnya, fatwa tersebut sesung-guhnya menghantam
sesuatu yang jauh melampaui JIL, yakni demokrasi konstitusional yang
sedang dirintis di negeri ini. Demokrasi menjadi terancam oleh fatwa
itu karena tiga soal yang diharamkan MUI sesungguhnya merupakan
pilar utama demokrasi. Kalau demokrasi sudah divonis sebagai barang
haram, maka kalangan Islam yang menerima dan memperjuangkan
demokrasi adalah para pendosa.
Ironisnya, dasar keputusan MUI, menurut Profesor Dawam Rahardjo,
bukanlah kesalahpahaman, melainkan ketidakpahaman. MUI seenaknya
sendiri mendefinisikan liberalisme, pluralisme, dan sekularisme
untuk kemudian mengharamkannya. Tampaknya, bukan ilmu dan bacaan
yang menjadi sandarannya, melainkan prasangka. Padahal, kalau MUI
mau membaca, mereka akan tahu penjumlahan dari liberalisme dan
sekularisme adalah demokrasi.
Sejarah liberalisme adalah sejarah kebebasan individu modern dan
pembebasannya dari absolutisme kekuasaan. Sejak akhir abad ke-17,
seiring dengan semakin kokohnya perdagangan dan pencerahan di tanah
Eropa, muncul kesadaran di kalangan masyarakat Barat akan pentingnya
kebebasan individu. Mereka merasa letih dengan perang agama dan
sumpek dengan despotisme ancient regime.
Mereka kemudian merancang suatu tatanan baru berdasarkan
rasionalitas, yang melindungi kebebasan, meng-akhiri perang agama
dan mencegah bercokolnya kembali absolutisme. Untuk itu, kedaulatan
mesti bersumber pada rakyat; pluralisme dan toleransi mesti dijaga;
serta kekuasaan mesti dibatasi dan dikontrol. Inilah inti dari
liberalisme. Dalam bahasa John Locke, filsuf liberal Inggris abad ke-
17, liberalisme merupakan pengejawantahan tiga inti modernitas,
yakni rasionalitas, kebebasan, dan persamaan.
Liberalisme adalah mekanisme pengaturan kehidupan publik yang
mendasarkan diri pada kontrak. Karena itu, ia bersandar pada aturan
yang disepakati bersama. -Dengan demikian, ia niscaya berwatak
sekuler karena dasar legi-timasinya bukanlah kitab suci agama
tertentu, melain-kan rasionalitas kolektif. Tujuannya agar kekuasaan
bisa dikontrol dan dikoreksi, juga agar absolutisme yang menyulut
perang agama tidak terulang lagi.
Tatanan liberal juga merayakan pluralisme dan toleran-si dengan
asumsi bahwa keragaman pandangan dan adu pen-dapat justru
memungkinkan masyarakat untuk mengorek-si kesalahannya sendiri dan
berkembang maju. Suara minoritas mendapat hak hidup yang sama dengan
pendapat mayoritas. Di sini politik bukan ajang pertarungan
antara "kawan" dan "musuh" yang gampang menyulut kerelaan untuk mati
demi membela satu keyakinan. Politik dalam arti liberal adalah ajang
bagi kompromi dan negosiasi. Kombinasi dari liberalisme,
sekularisme, dan pluralisme inilah yang kemudian terlembagakan dalam
sistem demokrasi konstitusional. Yang khas dari sistem ini, ia tidak
berpretensi untuk menjadi sistem yang sempurna dan berlaku abadi.
Demokrasi justru bertolak dari ketidak-sempurnaan dan kesementaraan
sehingga selalu ada peluang untuk koreksi dan perbaikan di kemudian
hari. Inilah yang membedakannya dengan Islamisme yang mengklaim
bersifat lengkap, sempurna, dan berlaku abadi karena bersandar pada
hukum Tuhan.
Bagaimana umat Islam menanggapi demokrasi sekuler? Bagaimana mereka
bersikap terhadap "rasionalitas, kebebasan, dan persamaan" yang
disebut Locke merupakan- esensi modernitas? Kita tahu, sejumlah
kalangan Islam dengan serta-merta menolak tatanan sekuler dan
menggantinya dengan syariah.
Sementara itu, kalangan Islam lain menerima demokrasi sekuler dengan
berdasarkan tafsir liberal atas Islam, yang melihat Islam lebih
sebagai substansi ketimbang bentuk. Merekalah yang tergabung dalam
JIL, dengan Ulil Abshar-Abdalla sebagai lokomotifnya. Bagi JIL,
demokrasi sekuler- bukan saja tak bertentangan dengan Islam,
melainkan justru merupakan pilihan terbaik untuk menerjemahkan Islam
dalam konteks kemodernan dan keindonesiaan. Demokrasi sekuler
diyakini lebih mampu mewujudkan maqahid al-syari'ah, cita-cita
syariah seperti keadilan dan persamaan.
Menurut JIL, terlalu terpaku pada bentuk justru bisa mengabaikan
substansi. Inilah yang terjadi pada rezim yang menerapkan Islamisme
seperti Arab Saudi dan Iran. Atas nama syariah, kedua rezim tersebut
mengekang kebebasan warganya, mengebiri hak-hak perempuan dan
minoritas, dan memberangus oposisi dan kritik terhadap pemerintah.
Bukankah ini praktek nyata dari totalitarianis-me?
Lagi pula, anggapan bahwa tatanan sekuler merugikan Islam
sesungguhnya terbantah dengan fenomena Partai Keadilan Sejahtera
(PKS). Partai yang berasas Islamisme ini mendapat tempat dan tumbuh
subur dalam sistem demokrasi sekuler. Yang lebih fenomenal adalah
apa yang terjadi di Turki. Partai Kemajuan dan Pembangunan (AKP)
pimpinan Tayyib Erdogan yang membawa bendera Islamisme ternyata
menang secara meyakinkan dalam sistem yang menganut demokrasi
sekuler. Dua contoh tersebut seharusnya mengoreksi prasangka akut -
kalangan Islam terhadap sekularisme.
Memang, harus diakui, trauma terhadap sekularisme dalam memori
kolektif umat Islam merujuk pada peng-alaman sejarah mereka yang
menyakitkan dengan sekularisme. Selama ini, kalangan Islam hanya
mengalami sekularisme dalam perwujudannya yang otoritarian. Itulah
yang terjadi di Turki pada masa awal, di Mesir sejak dulu hingga
kini, dan di Indonesia pada masa Soeharto. Di bawah rezim semacam
ini, kalangan Islam menjadi korban represi. Trauma inilah yang
menjadikan mereka begitu geram dengan sekularisme dan akhirnya
membawa mere-ka kepada Islamisme.
Bagi JIL, di sinilah letak soalnya. Islamisme terbukti merupakan
bagian dari persoalan, bukan bagian dari jawab-an. Islamisme yang
mengklaim berlaku totalistik pada akhirnya menutup diri dari
oposisi, kritik, dan korek-si. Islamisme, dengan kata lain,
cenderung untuk tampil dalam bentuknya yang absolutistik. Dengan
demikian, sistem ini akan gagal merealisasi maqashid- al syari'ah
(tujuan syariah), yakni prinsip keadilan dan persamaan.
Pandangan Islam substantif dari JIL ini sebenarnya hanyalah
meneguhkan dan melanjutkan ide-ide pembaruan Islam dari tokoh
seperti Nurcholish Madjid, Harun Nasution, dan Abdurrahman Wahid.
Penerimaan terhadap demokrasi sekuler pernah dikemukakan Cak Nur
lewat idenya mengenai sekularisasi. Cak Nur juga giat memperjuangkan
pluralisme, misalnya dengan tawarannya mengenai makna Islam sebagai
al hanifiyyah al-samhah, kepasrahan terhadap Yang Ilahi dan
penegasannya ter-hadap "pintu-pintu menuju Tuhan".
Sementara itu, rasionalisme Islam secara luas dipromosikan oleh
Harun Nasution, mantan rektor IAIN Jakarta pada 1970-an, dengan
memperkenalkan filsafat Islam dan pemikiran Mu'tazilah . Di mata
Harun, pemikiran rasional adalah bagian yang sah dari khazanah
pemikiran Islam. Sedangkan komitmen terhadap pluralisme dengan gigih
ditunjukkan oleh Gus Dur, antara lain lewat pembelaannya terhadap
hak-hak minoritas
Pada tataran praktek, penerimaan JIL terhadap demokrasi sekuler juga
sejalan dengan keputusan muk-tamar NU yang menerima bentuk
keindonesiaan sebagai hal yang final dan tak perlu diganti dengan
sistem Islam. Ia juga se-irama dengan kegigihan Prof Syafi'i Ma'arif
dan KH Hasyim Muzadi untuk menolak penerapan syariah beberapa tahun
lalu. Bahkan pada tingkat tertentu, kita bisa berkata bahwa
mayoritas muslim Indonesia yang memi-lih partai nasionalis, yang
notabene sekuler, dalam pemilu lalu sebenarnya paralel dengan JIL.
Arus pemahaman dan pengamalan Islam substantif semacam inilah yang
divonis haram oleh MUI, dengan implikasi yang sangat mencemaskan.
Menurut saya, fatwa MUI bermasalah bukan hanya karena ia bisa dan
telah dipakai oleh sejumlah kelompok Islam untuk mengganyang
kelompok Islam lain yang dituduh sesat dan murtad.
Ada hal lain yang juga mengkhawatirkan. Bayangkan kalau fatwa MUI
dijadikan pedoman. Gugusan pemikiran pembaruan Islam yang menyerukan
tafsir liberal atas Islam dari Cak Nur, Harun Nasution, dan Gus Dur,
untuk menyebut beberapa, otomatis menjadi barang haram. Rasio-
nalisme Islam yang selama ini menjadi bagian yang sah dalam khazanah
pemikiran Islam, dengan tokoh-tokohnya semacam Ibnu Rusyd dan
Muhammad Abduh, tiba-tiba dianggap menyesatkan.
Kalau fatwa MUI dijadikan patokan, maka penolakan Prof Syafi'i
Ma'arif dan Hasyim Muzadi terhadap pene-rapan syariah adalah suatu
dosa. Lebih jauh, orang Islam yang memilih Partai Demokrat, Golkar,
PDIP, PKB, dan PAN bisa dikategorikan sebagai pendosa karena mereka
memilih partai nasionalis yang sekuler. Begitu juga kalang-an Islam
yang aktif memperjuangkan demokrasi dan pluralisme.
Dengan demikian, fatwa MUI ini akan mengancam fondasi dasar bagi
proses demokratisasi, sesuatu yang dicita-citakan oleh reformasi.
Jangan dikira musuh reformasi hanya terbatas pada otoritarianisme
Orde Baru dan korupsi. Reformasi juga bisa terancam oleh
absolutisme, suatu sikap yang disebut oleh Cak Nur sebagai thoghut
(tiran), yang merasa memiliki kebenaran mutlak dan meng-anggap yang
lain sesat. Fatwa MUI dengan jelas menunjukkan karakter itu.
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/aYWolB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:[EMAIL PROTECTED]
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com
This mailing list has a special spell casted to reject any attachment ....
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
