************************** Laporkan Situasi lingkungan <[EMAIL PROTECTED]> Atau Hub Eskol Hot Line Telp: 031-5479083/84 ************************** Kasus Maluku Jangan Disamakan Kasus Daerah Lain -------------------------------------------------------------- Ambon, Siwalima Sikap pemerintah Jakarta untuk menyelesaikan konflik Maluku secara komprehensif di Ka-wasan Timur Indonesia (KTI) boleh-boleh saja. Tetapi anatomi substansi persoalannya tidak bisa disamakan dengan konflik di daerah-daerah pada kawasan ini. Dan bagaimanapun penanganan konflik Maluku tetap menuntut perhatian khusus dari pemerintah. Hal itu dikemukakan Richard Louhenapessy, SH, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku, ketika diminta tanggapannya atas komitmen pemerintah sebagaimana disampaikan Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono Selasa kemarin. Menurutnya, sikap pemerintah itu bukan hal baru tapi merupa-kan kristalisasi persoalan yang dilaporkan pemerintah daerah, kata Louhenapessy, Rabu. Seharusnya, katanya, peme-rintah perlu mengambil kebijakan yang lebih spesial dan tidak bisa disamakan dengan konflik di daerah-daerah di KTI. Karena-nya, ia meragukan keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan konflik. “Kita setuju konflik ini diselesaikan dengan pendekatan komprehensif tapi anatomi kerusuhan di daerah-daerah pada ka-wasan ini berbeda. Apa yang terjadi di Maluku, substansi persoalannya jauh berbeda, dan lagi paling unik. Kenyataan ini, mestinya menjadi tolok ukur bagi pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih spesifik, ti-dak bisa disamakan dengan daerah lain,” tegasnya. Sebab itu, meski pemerintah sudah mengumumkan komitmennya namun masih perlu dipertanyakan keseriusannya. Kalau serius, mereka seharusnya tidak hanya datang sesaat dan cuma mendengarkan laporan dari pemerintah daerah, tetapi perlu melakukan dialog dengan masyarakat setempat. Makanya, “Kalau teman-teman merasa prihatin dengan kunjungan para menteri kemarin, tapi saya lain, para menteri itu hanya datang piknik di sini. Mampir sebentar di Ambon, kemudian basa-basi lalu berangkat lagi. Ini yang saya sesali,” ujarnya. Ditambahkan, “Mereka sepertinya tidak serius padahal konflik ini sudah sangat dynamic complex, satu masalah timbul melahirkan masalah lain sehingga perlu pendekatan secara komprehensif”. Karena itu ia meragukan kerangka penyelesaian konflik secara komprehesnif benar-benar menjadi komitmen pemerintah. Kenapa ? Belum lama ini Penguasa Darurat Sipil daerah Saleh Latuconsina baru melapor kepada Menko Polsoskam di Jakarta. Beberapa kemudian Menko Polsoskam mendengar paparan lagi dari darurat sipil. “Saya tidak mengerti, apa sebetulnya ini, dalam tenggang waktu cuma beberapa hari terjadi pertemuan seperti itu, kemudian langsung dibuat kerangka penyelesaiannya. Akibatnya, apa yang disampaikan hanya mengkristalkan dari apa yang selama kita bicarakan disini,” katanya. (cep) "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!" (Roma 11:36) *********************************************************************** Moderator EskolNet berhak menyeleksi tulisan/artikel yang masuk. Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan, saran, kritik dan sumbangan tulisan harap menghubungi [EMAIL PROTECTED] Bank Danamon Cab. Ambengan Plaza Surabaya, a.n. Martin Setiabudi Acc.No. 761.000.000.772 atau BCA Cab. Darmo Surabaya, a.n. Martin Setiabudi Acc. No. 088.442.8838 *********************************************************************** Kirimkan E-mail ke [EMAIL PROTECTED] dengan pesan: subscribe eskolnet-l ATAU unsubscribe eskolnet-l
