''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''" SARI BERITA : Jumat, 2 Februari 2001 ===================================== <>Mega Mengkhianati KH Wahid Effendi Kecewa Dengan Sikap F-PDIP <>Gus Dur merasa tenang dalam ketidakbersalahannya <>SI Tinggal Menunggu Waktu Dukungan Terhadap KH Wahid Merosot <>Masduki Baidlawi: PBNU Ijinkan Massa NU Gelar Aksi Damai <>Terlalu Dini Simpulkan Masa Depan Pemerintahan Gus Dur <>Memorandum, Mampukah Gus Dur Berkelit? ===================================== Mega Mengkhianati KH Wahid Effendi Kecewa Dengan Sikap F-PDIP ------------------------ koridor.com [2 Feb, 4:02] Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Effendi Choiri menyatakan, secara pribadi kecewa dengan sikap PDI Perjuangan yang menerima laporan pansus Bulogate-Bruneigate--BB melalui voting. "Saya secara pribadi kecewa dengan sikap PDIP, yang tidak pernah membalas dukungan yang telah diberikan PKB kepada PDIP selamna ini," ujar Effendi di DPR Kamis (1/2). Lebih lanjut Effendi juga menilai Megawati sudah setengah mengkhianati KH Abdurrahman Wahid. Dalam sidang pleno tadi seluruh anggota FPDIP sebanyak 133 orang dengan secara aklamasi menerima hasil laporan pansus BB. Sementara itu anggota F-PDIP Sophan Sopiaan kepada repoter koridor.com Nathalia mengemukakan, keputusan fraksinya pada pemandangan umum di sidang paripurna DPR Kamis (1/2), masih dalam koridor konstitusi. http://www.koridor.com/artikel.php/107935/dd1d7b1658c4f9e6a6edd05efcbee9ef4 / 981080622 Jumat, 02/2/2001, 08:58 WIB Gus Dur merasa tenang dalam ketidakbersalahannya Laporan Elvy Yusanti ---------------------- satunet.com - Pemerintah tetap akan melakukan tindakan-tindakan konkret, khususnya melakukan pemberantsan terhadap KKN. Hal ini dikemukakan juru bicara kepresidenan Wimar Witoelar kepada wartawan di tengah proses yang terjadi di Gedung MPR/DPR menyangkut Pansus Buloggate dan Bruneigate, Jumat pagi, di Istana Negara. Menurut Wimar, komitmen pemerintah tersebut selama ini telah dilakukan dan pemerintah juga segera akan mempercepat proses pengajuan orang-orang yang dinilai melakukan KKN ke pengadilan. Dengan memilih kasus-kasus yang besar agar masyarakat tidak salah tafsir. Wimar menyebut sejumlah kasus yang berhasil ditangani pemerintah, yakni keluarga Cendana dan kroninya, kasus Bank Bali, serta BLBI. "Sementara DPR hanya mengurus Buloggate dan Bruneigate, pemeritah mengurus yang besar-besar," kata Wimar. http://satunet.com/artikel/isi/01/02/02/41120.html SI Tinggal Menunggu Waktu Dukungan Terhadap KH Wahid Merosot ------------------------ koridor.com [2 Feb, 9:03] Diterimanya hasil pansus dan ditariknya dukungan terhadap Presiden, merupakan ujian yang sangat berat bagi pemerintahan Abdurrahman Wahid. Sebab, diterimanya hasil Pansus Bulogate/Bruneigate--BB dalam Rapat Paripurna DPR menunjukkan dukungan politik terhadap pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tengah mengalami delegitimasi di lembaga legislatif. Demikian ditegaskan pengamat politik UGM Dr Riswanda Imawan dan Ketua Fraksi Partai Golkar Syamsul Muarif, di Jakarta, Kamis (2/1), seperti dilansir Balipost. Sekarang ini masalah realnya adalah dukungan politik terhadap pemerintah sudah mengalami proses delegitimasi di DPR, itu yang perlu diatasi secara nasional. Sebelumnya, hasil voting yang dilakukan secara terbuka dalam Rapat Paripurna DPR itu menunjukkan sebanyak 393 suara menerima hasil pansus dan empat suara menolak. Beberapa saat setelah dimulainya voting, Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) menyatakan walk out dan ke-53 anggotanya yang hadir segera meninggalkan ruangan. Menanggapi pendapat dua fraksi yang menghendaki digelarnya Sidang Istimewa MPR, Syamsul mengatakan tidak melihat ada celah bagi DPR untuk langsung meminta MPR menggelar SI untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. http://koridor.com/artikel.php/107953/e06e231983246b441ad9eae4b52869fe4/981 0 81251 Masduki Baidlawi: PBNU Ijinkan Massa NU Gelar Aksi Damai 2 Feb 2001 5:2:38 WIB --------------------- TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) memberikan ijin kepada seluruh warga NU untuk mengelar aksi damai atas keprihatinannya mengenai perkembangan situasi terakhir. "Malam ini kita sudah memberitahukan kepada seluruh daerah, bahwa silakan kalau misalnya NU di berbagai daerah itu melakukan aksi damai," kata Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kepada para wartawan seusai pertemuan di Kantor PBNU, Jumat (2/2) dinihari. Masduki Baidlawi menjelaskan bahwa para warga NU di daerah sedang menunggu sikap dari PBNU terhadap perkembangan terakhir sidang paripurna DPR. Dalam pertemuan malam itu, disepakati bahwa jika massa ingin melakukan aksi, sebaiknya dilakukan dengan damai untuk menghindari hal-hal yang tidak inginkan atau yang dapat menimbulkan kekacauan. Ia menegaskan bahwa aksi damai yang akan digelar tentu saja aksi damai yang mendukung Gus Dur. Namun bisa saja aksi damai itu menyatakan ekspresi warga NU menyangkut hak-hak mereka. "Tetapi yang terpenting dari aksi itu, adalah jangan sampai terjadi pengerusakan fisik," ujar Baidlawi. http://www.tempo.co.id/news/2001/2/2/1,1,2,id.html Terlalu Dini Simpulkan Masa Depan Pemerintahan Gus Dur Reporter: A Dipta Anindita ---------------------- detikcom - Yogyakarta, Rapat Paripurna Pansus Buloggate-Bruneigate sudah selesai. Hasilnya, DPR sepakat memberikan memorandum kepada Presiden Gus Dur. Kendati demikian, menurut Sosiolog Universitas Airlangga Daniel Sparingga, masih terlalu awal untuk mengambil kesimpulan tentang masa depan pemerintahan Gus Dur. Dukungan delapan fraksi berbanding dua fraksi yang menolak, menurut Daniel, pada dasarnya hendak mengabarkan pada khalayak bahwa DPR menginginkan klarifikasi dan pertanggungjawaban Presiden. "Sebagian fraksi, dengan bahasa yang samar-samar kelihatannya mengejar klarifikasi dan sejauh-jauhnya adalah pelajaran bagi pemerintah serta mimpi bahwa presiden akan melakukan tindakan-tindakan korektif," ujar Daniel Sparingga di sela Sarasehan Pengembangan Ilmu dan Institusi Sosiologi di Era Masa Depan di Kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta, Kamis (1/2/2001). http://www.detik.com/peristiwa/2001/02/02/200122-023657.shtml Kopitime - Jumat, 2/2/01 9:25:26 AM bbwi Memorandum, Mampukah Gus Dur Berkelit? --------------------- Ibarat pasangan suami istri, bulan madu antara DPR dengan Presiden sudah lama berlalu. Kini DPR bahkan menjatuhkan putusan keras, memorandum I yang bisa dikatakan talak satu bagi hubungannya dengan Presiden. Jika selama tiga bulan Presiden tak mampu menunjukkan perbaikan atas sikapnya, maka akan jatuh memorandum II yang disusul Sidang Istimewa. Mampukah Gus Dur berkelit lagi? Tepat pukul 22.20 Rapat Paripurna DPR-RI, dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan atas penyelidikan dana Yanatera Bulog dan bantuan Sultan Brunei, sepakat untuk memberikan memonadum kepada presiden. Artinya, presiden diberi waktu tiga bulan untuk memperbaiki diri sebelum diberi memorandum II dan diturunkan lewat Sidang Istimewa. Keputusan pemberian memorandum ini dilakukan rapat paripurna setelah sebelumnya pimpinan fraksi mengadakan lobi. Hasil lobi tersebut kemudian dibawa ke rapat pleno, dan rapat lengkap ini menyepakati pemberian memorandum untuk presiden. Yang menarik, tak satupun anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB0 hadir dalam rapat paripurna ini. http://www.kopitime.com/kopihot/indexhot.asp "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!" (Roma 11:36) *********************************************************************** Moderator EskolNet berhak menyeleksi tulisan/artikel yang masuk. Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan, saran, kritik dan sumbangan tulisan harap menghubungi [EMAIL PROTECTED] Bank Danamon Cab. Ambengan Plaza Surabaya, a.n. Martin Setiabudi Acc.No. 761.000.000.772 atau BCA Cab. Darmo Surabaya, a.n. Martin Setiabudi Acc. No. 088.442.8838 *********************************************************************** Kirimkan E-mail ke [EMAIL PROTECTED] dengan pesan: subscribe eskolnet-l ATAU unsubscribe eskolnet-l