''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"
SARI BERITA : Jumat, 2 Februari 2001
=====================================

<>Mega Mengkhianati KH Wahid
    Effendi Kecewa Dengan Sikap F-PDIP
<>Gus Dur merasa tenang dalam ketidakbersalahannya
<>SI Tinggal Menunggu Waktu
    Dukungan Terhadap KH Wahid Merosot
<>Masduki Baidlawi:
    PBNU Ijinkan Massa NU Gelar Aksi Damai
<>Terlalu Dini Simpulkan Masa Depan Pemerintahan Gus Dur
<>Memorandum, Mampukah Gus Dur Berkelit?
=====================================

Mega Mengkhianati KH Wahid
Effendi Kecewa Dengan Sikap F-PDIP
------------------------
koridor.com [2 Feb, 4:02] Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)
Effendi Choiri menyatakan, secara pribadi kecewa dengan sikap PDI
Perjuangan
yang menerima laporan pansus Bulogate-Bruneigate--BB melalui voting.
"Saya secara pribadi kecewa dengan sikap PDIP, yang tidak pernah membalas
dukungan yang telah diberikan PKB kepada PDIP selamna ini," ujar Effendi di
DPR Kamis (1/2).
Lebih lanjut Effendi juga menilai Megawati sudah setengah mengkhianati KH
Abdurrahman Wahid.
Dalam sidang pleno tadi seluruh anggota FPDIP sebanyak 133 orang dengan
secara aklamasi menerima hasil laporan pansus BB.
Sementara itu anggota F-PDIP Sophan Sopiaan kepada repoter koridor.com
Nathalia mengemukakan, keputusan fraksinya pada pemandangan umum di sidang
paripurna DPR Kamis (1/2), masih dalam koridor konstitusi.
http://www.koridor.com/artikel.php/107935/dd1d7b1658c4f9e6a6edd05efcbee9ef4
/
981080622

Jumat, 02/2/2001, 08:58 WIB
Gus Dur merasa tenang dalam ketidakbersalahannya
Laporan Elvy Yusanti
----------------------
satunet.com - Pemerintah tetap akan melakukan tindakan-tindakan konkret,
khususnya melakukan pemberantsan terhadap KKN.
Hal ini dikemukakan juru bicara kepresidenan Wimar Witoelar kepada wartawan
di tengah proses yang terjadi di Gedung MPR/DPR menyangkut Pansus Buloggate
dan Bruneigate, Jumat pagi, di Istana Negara.
Menurut Wimar, komitmen pemerintah tersebut selama ini telah dilakukan dan
pemerintah juga segera akan mempercepat proses pengajuan orang-orang yang
dinilai melakukan KKN ke pengadilan.
Dengan memilih kasus-kasus yang besar agar masyarakat tidak salah tafsir.
Wimar menyebut sejumlah kasus yang berhasil ditangani pemerintah, yakni
keluarga Cendana dan kroninya, kasus Bank Bali, serta BLBI.
"Sementara DPR hanya mengurus Buloggate dan Bruneigate, pemeritah mengurus
yang besar-besar," kata Wimar.
http://satunet.com/artikel/isi/01/02/02/41120.html

SI Tinggal Menunggu Waktu
Dukungan Terhadap KH Wahid Merosot
------------------------
koridor.com [2 Feb, 9:03] Diterimanya hasil pansus dan ditariknya dukungan
terhadap Presiden, merupakan ujian yang sangat berat bagi pemerintahan
Abdurrahman Wahid. Sebab, diterimanya hasil Pansus Bulogate/Bruneigate--BB
dalam Rapat Paripurna DPR menunjukkan dukungan politik terhadap
pemerintahan
Presiden Abdurrahman Wahid tengah mengalami delegitimasi di lembaga
legislatif.
Demikian ditegaskan pengamat politik UGM Dr Riswanda Imawan dan Ketua
Fraksi
Partai Golkar Syamsul Muarif, di Jakarta, Kamis (2/1), seperti dilansir
Balipost.
Sekarang ini masalah realnya adalah dukungan politik terhadap pemerintah
sudah mengalami proses delegitimasi di DPR, itu yang perlu diatasi secara
nasional.
Sebelumnya, hasil voting yang dilakukan secara terbuka dalam Rapat
Paripurna
DPR itu menunjukkan sebanyak 393 suara menerima hasil pansus dan empat
suara
menolak. Beberapa saat setelah dimulainya voting, Fraksi Kebangkitan Bangsa
(F-KB) menyatakan walk out dan ke-53 anggotanya yang hadir segera
meninggalkan ruangan.
Menanggapi pendapat dua fraksi yang menghendaki digelarnya Sidang Istimewa
MPR, Syamsul mengatakan tidak melihat ada celah bagi DPR untuk langsung
meminta MPR menggelar SI untuk meminta pertanggungjawaban Presiden.
http://koridor.com/artikel.php/107953/e06e231983246b441ad9eae4b52869fe4/981
0
81251

Masduki Baidlawi:
PBNU Ijinkan Massa NU Gelar Aksi Damai
2 Feb 2001 5:2:38 WIB
---------------------
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) memberikan
ijin kepada seluruh warga NU untuk mengelar aksi damai atas keprihatinannya
mengenai perkembangan situasi terakhir. "Malam ini kita sudah
memberitahukan
kepada seluruh daerah, bahwa silakan kalau misalnya NU di berbagai daerah
itu melakukan aksi damai," kata Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama (PBNU) kepada para wartawan seusai pertemuan di Kantor
PBNU,
Jumat (2/2) dinihari.
Masduki Baidlawi menjelaskan bahwa para warga NU di daerah sedang menunggu
sikap dari PBNU terhadap perkembangan terakhir sidang paripurna DPR. Dalam
pertemuan malam itu, disepakati bahwa jika massa ingin melakukan aksi,
sebaiknya dilakukan dengan damai untuk menghindari hal-hal yang tidak
inginkan atau yang dapat menimbulkan kekacauan.
Ia menegaskan bahwa aksi damai yang akan digelar tentu saja aksi damai yang
mendukung Gus Dur. Namun bisa saja aksi damai itu menyatakan ekspresi warga
NU menyangkut hak-hak mereka. "Tetapi yang terpenting dari aksi itu, adalah
jangan sampai terjadi pengerusakan fisik," ujar Baidlawi.
http://www.tempo.co.id/news/2001/2/2/1,1,2,id.html

Terlalu Dini Simpulkan Masa Depan Pemerintahan Gus Dur
Reporter: A Dipta Anindita
----------------------
detikcom - Yogyakarta, Rapat Paripurna Pansus Buloggate-Bruneigate sudah
selesai. Hasilnya, DPR sepakat memberikan memorandum kepada Presiden Gus
Dur. Kendati demikian, menurut Sosiolog Universitas Airlangga Daniel
Sparingga, masih terlalu awal untuk mengambil kesimpulan tentang masa depan
pemerintahan Gus Dur.
Dukungan delapan fraksi berbanding dua fraksi yang menolak, menurut Daniel,
pada dasarnya hendak mengabarkan pada khalayak bahwa DPR menginginkan
klarifikasi dan pertanggungjawaban Presiden.
"Sebagian fraksi, dengan bahasa yang samar-samar kelihatannya mengejar
klarifikasi dan sejauh-jauhnya adalah pelajaran bagi pemerintah serta mimpi
bahwa presiden akan melakukan tindakan-tindakan korektif," ujar Daniel
Sparingga di sela Sarasehan Pengembangan Ilmu dan Institusi Sosiologi di
Era
Masa Depan di Kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta, Kamis (1/2/2001).
http://www.detik.com/peristiwa/2001/02/02/200122-023657.shtml

Kopitime - Jumat, 2/2/01 9:25:26 AM bbwi
Memorandum, Mampukah Gus Dur Berkelit?
---------------------
Ibarat pasangan suami istri, bulan madu antara DPR dengan Presiden sudah
lama berlalu. Kini DPR bahkan menjatuhkan putusan keras, memorandum I yang
bisa dikatakan talak satu bagi hubungannya dengan Presiden. Jika selama
tiga
bulan Presiden tak mampu menunjukkan perbaikan atas sikapnya, maka akan
jatuh memorandum II yang disusul Sidang Istimewa. Mampukah Gus Dur berkelit
lagi?
Tepat pukul 22.20 Rapat Paripurna DPR-RI, dengan agenda pendapat akhir
fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan atas penyelidikan dana Yanatera
Bulog dan bantuan Sultan Brunei, sepakat untuk memberikan memonadum kepada
presiden. Artinya, presiden diberi waktu tiga bulan untuk memperbaiki diri
sebelum diberi memorandum II dan diturunkan lewat Sidang Istimewa.
Keputusan pemberian memorandum ini dilakukan rapat paripurna setelah
sebelumnya pimpinan fraksi mengadakan lobi. Hasil lobi tersebut kemudian
dibawa ke rapat pleno, dan rapat lengkap ini menyepakati pemberian
memorandum untuk presiden.
Yang menarik, tak satupun anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB0 hadir
dalam rapat paripurna ini.
http://www.kopitime.com/kopihot/indexhot.asp


"Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia:
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!" (Roma 11:36)
***********************************************************************
Moderator EskolNet berhak menyeleksi tulisan/artikel yang masuk.
Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan, saran, kritik dan sumbangan
tulisan harap menghubungi [EMAIL PROTECTED]
Bank Danamon Cab. Ambengan Plaza Surabaya,
a.n. Martin Setiabudi Acc.No. 761.000.000.772
atau
BCA Cab. Darmo Surabaya,
a.n. Martin Setiabudi Acc. No. 088.442.8838
***********************************************************************
Kirimkan E-mail ke [EMAIL PROTECTED] dengan pesan:
subscribe eskolnet-l    ATAU    unsubscribe eskolnet-l

Kirim email ke