Nilai Sebuah Taman Nasional Bogani Bagi Gorontalo
Dari :
http://www.facebook.com/notes/dewinya-khiki/b-nilai-sebuah-taman-nasional-bogani-bagi-gorontalo/142422329119942
Rencana pemerintah mengalihfungsikan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone
menjadi areal penggunaan lain seluas 15.190 ha menjadi hal yang harus
diperhatikan bersama. Bukan hanya oleh pemerintah dan dunia usaha, juga oleh
kita sebagai masyarakat biasa.
Dalam salah satu rekomendasi tim terpadu di Gedung Manggala Wanabakti, 2
Oktober
2009 yang lalu menyebutkan bahwa karena memiliki potensi mineral yang sudah
ditambang secara liar sejak 1978, maka kawasan di TNBW direkomendasikan untuk
dijadikan kawasan Hutan Produksi Terbatas. Lebih lanjut, dalam catatan tim
terpadu disebutkan bahwa alihfungsi tersebut HARUS merupakan bagian komitmen
pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah PETI (Pertambangan Tanpa Ijin) di
TNBW.
Beberapa pertanyaan yang muncul dengan rekomendasi ini adalah: pertama; apakah
ketika dialihfungsikan menjadi HPT (baca: dijadikan daerah pertambangan
komersil) masalah di TNBW akan selesai? Mengingat bahwa beberapa perusahaan
tambang di Gorontalo seperti PT. Gorontalo Minerals sudah lebih dulu memegang
konsesi di beberapa kawasan TNBW seperti di Bolaang Mongondow seluas 10.350Ha.
Mengapa kita tidak berkaca dari Freeport yang sampai sekarang membuat jakun
kita
turun naik ketika kekayaan alam kita dibawa keluar. Kalau demikian pertanyaan
kedua yang muncul adalah: Bukankah dengan dialihfungsikannya TNBW menjadi HPT
malah akan membawa masalah baru-baik social maupun ekologi, dan ekonomi- bagi
masyarakat Gorontalo? Mengapa kita tidak berkaca ke kasus Newmont Minahasa Raya
di Teluk Buyat. Masalah ekologi dan kesehatan serta social yang menyebabkan 300
kepala keluarga dari teluk buyat yang harus menjadi eksodus ke Desa Duminanga
di
Bolmong Selatan.
Masih dalam catatan yang sama, dikatakan bahwa alihfungsi TNBW akan digunakan
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan cara apa masyarakat
setempat akan disejahterakan? Masyarakat TNBW adalah masyarakat petani,
peladang, dan kalau pun ada yang bekerja sebagai penambang liar, maka hampir
pasti bukan sebagai pemilik modal, namun sebagai buruh pekerja. Ketika daerah
ini dikomersilkan, maka otomatis sebuah perusahaan akan mencari tenaga-tenaga
terdidik dan terlatih serta memiliki pengalaman bekerja dengan pertambangan
komersil. Pengalaman pekerja tambang di Freeport Papua meminggirkan orang local
dan merekrut pekerja yang sebagian besar berasal dari luar Papua. Bisa
dibayangkan ketika itu terjadi di Gorontalo. Pertimbangan kedua, adalah bahwa
emas membutuhkan sangat banyak air, untuk 10 gram emas murni harus
digelontorkan
air sebanyak 1040 liter. Sumur-sumur air TNBW di kecamatan suwawa untuk waktu
sekarang saja sudah mengalami kekeringan hebat pada musim kemarau kemarin,
bagaimana nanti ketika setiap hari airnya di sedot untuk menggiling bebatuan
menjadi emas. Dan yang paling perlu diingat adalah bahwa TNBW menjadi gudang
air
bagi Gorontalo. Jika kandungan airnya berkurang atau tercemar maka yang akan
terancam hidupnya bukan saja mereka yang tinggal di sekitar taman nasional,
tapi
juga kita yang tinggal diperkotaan dan menggunakan air minum dari PDAM
Gorontalo. Ini juga belum termasuk jumlah limbah berbahaya yang digunakan
ketika
terjadi pelepasan emas dari batuan. Limbah seperti merkuri, arsen dan cadmium
yang digunakan dan ditemukan dalam pertambangan emas.
Hal terakhir yang paling penting untuk menimbang rencana alihfungsi TNBW ini
adalah valuasi ekonomi. Apakah nilai ekonominya seimbang ketika lahan ini
dialihfungsikan dengan ketika dia dibiarkan tetap terjaga sebagai taman
nasional
kita? Sebagai bahan pertimbangan, sebagaimana yang dicatat oleh kawan Herman
Teguh dari Lestari, bahwa di Dumoga, TNBW menjadi pengendali tata air untuk
sawah di sepanjang Dumoga seluas 32.000Ha dengan produksi sebesar 167.000 ton
pertahun, yang bila dirupiahkan nilainya adalah 718,6 milliar rupiah per tahun.
Dibandingkan dengan pendapatan dari pertambangan jika seluruh kawasan DAS
Dumoga
dijadikan daerah pertambangan, maka hanya 360 milliar per tahun. Jumlah yang
sungguh tidak sebanding untuk mengorbankan nilai yang lebih besar demi
kepentingan sesaat. Nilai ini belum termasuk dengan nilai TNBW yang menjadi
ladang air terbesar Pulau Sulawesi.
Dari Analogi diatas, dihargai berapakah kontribusi TNBW terhadap lumbung pangan
kita di daerah kabila, suwawa, dan Tapa? Dihargai berapakah TNBW oleh kita yang
menggantungkan konsumsi air minum kita pada PDAM yang mengambil airnya dari
sungai Bone di TNBW?
To be continued....
________________________________
From: "Nurdin Baderan, SP" <udinsoil...@yahoo.com>
To: gorontalomaju2020@yahoogroups.com
Sent: Sat, July 31, 2010 12:36:59 AM
Subject: Re: [GM2020] Workshop RTRW (Mapala Univesitas Gorontalo)
as ka IB..mhn maaf tdk sempat mengikuti acara tsb krn msh dbogor sampai skrg
ini..setelah membaca postingan dan ulasan koreksi kanda..sy belum menemukan
paparan tim ttg valuasi ekonomix..apakah dalam pemaparan tsb tdk disampaikan?
??hal ini ptg untuk melihat neraca optimalisasi pemanfaatan sumberdaya di TNBNW
tsb (ekologi-sosial budaya-politik- ekonomi). ..krn yg sy tahu kajian tsb sdh
sampai ke tahap uji persepsi & rekomendasi (lanjut atau batal)....terima kasih
nurdin
________________________________
From: "wanbem...@yahoo. co.id" <wanbem...@yahoo. co.id>
To: gorontalomaju2020@ yahoogroups. com
Sent: Fri, July 30, 2010 11:14:36 PM
Subject: Re: [GM2020] Workshop RTRW (Mapala Univesitas Gorontalo)
Kl boleh sy koreksi,Ulasan singkat hasil workshop RTRW yg dilaksanakan di UG,
belum merepresentasikan proses yg telah berlangsung. Contoh:Data2 yg
disampaikan
Amir halid masih sangat abstrak,(1) solusi yang ditawarkan tdk menyentuh pokok
permasalahan, misalnya kegiatan PETI (yg mencemari) seluas 400 Ha, tapi yg
dialih fungsi 14.000 Ha. (2) data luasan, kriteria dan indikator deforestasi
tdk
detail,krn deforestasi salah satu alasan alih fungsi (3) data yg paling
penting
yaitu kerentanan kawasan baik itu yg menjadi habitat satwa atau koridor satwa
tdk masuk variabel penetu dlm menilai kawasan pengganti.jml individu
spesies/luas kawasan minimum jg tdk ditentukan dlm riset.(4) pertimbangan alih
fungsi seperti fragmentasi habitat, konfersi lahan alami,penyebarluasa n
spesies
eksotik dan genepol tdk satupun disinggung (5) implikasi koservasi paradikma
non-equlibrium akibat alih fungsi, seperti unit kawasan yg mendapt
gangguan,unit
kawasan yg tdk memperthankan dlm konfigurasi yg stabil n seimbang, unit alam
yg
Mudah dikonservasi sbg kawasan dlm isolasi, tak satupun disinggung dlm
presentasi amir halid. (6) mestinya ada jg analisis gangguan intermediat atau
toleransi gangguan pd berbagai tingkatan dan frekuansi pd saat terjadi alih
fungsi kawasan. Walhasil petanya saja kalah jauh sm peta Dani pomanto
Powered by Telkomsel BlackBerry®
________________________________
From: arter datunsolang <ar_d...@yahoo. com>
Sender: gorontalomaju2020@ yahoogroups. com
Date: Fri, 30 Jul 2010 21:58:02 +0800 (SGT)
To: <gorontalomaju2020@ yahoogroups. com>
ReplyTo: gorontalomaju2020@ yahoogroups. com
Subject: [GM2020] Workshop RTRW (Mapala Univesitas Gorontalo)
Dari Milis Tetangga
PEMPROV : RTRW PROVINSI PRO RAKYAT......
(Ulas singkat Hasil Workshop di Universitas Gorontalo)
Hal ini merupakan salah satu point penting yang setidaknya bisa menjadi output
dari Workshop yang membahas “kontroversi perubahan fungsi Hutan TNBNW dalam
Revisi RTRW Provinsi (RTRWP) Gorontalo” yang digelar oleh MAPALA Tilong Kabila
dan BEM mahasiswa Universitas Gorontalo di Universitas Gorontalo Convention
Center pada hari kamis, 29 Juli 2010 lalu.
Dalam kesempatan tersebut, hadir sebagai pembicara utama Prof. Dr. Ir. Hj.
Winarni Monoarfa, MS selaku Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Dr. Ir. Husein
Hasni selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo, serta
Rektor Universitas Gorontalo Prof. Dr. Hariadi Said, M.Sc. Sebagai undangan
utama hadir peserta dari SKPD terkait Pemprov Gorontalo, serta dari Pemerintah
Kabupaten diantaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Kepala Bappeda
Kabupaten Gorontalo, para stake holder terkait lingkungan hidup, mahasiswa
pecinta alam serta para peserta dan undangan terkait lainnya.
Dari sekian materi pemaparan yang disampaikan baik oleh Kepala Bappeda maupun
Kadis Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo, berisikan beberapa hal
utama yang menjelaskan tentang akomodasi perubahan kawasan hutan dalam Revisi
RTRWP Gorontalo, antara lain : (1)Sebenarnya substansi perubahan kawasan hutan
pada revisi RTRWP lebih pada mengakomodir kepentingan Pemerintah Kabupaten/Kota
karena dalam mekanisme Pemerintah pusat dalam UU 26 tahun 2007 tentang Penataan
Ruang yang mengharuskan perubahan kawasan hutan tidak bisa lagi dilakukan
melalui revisi RTRW Kab/Kota tapi harus melalui pengusulan dalam Revisi RTRW
Provinsi, (2)Perubahan hutan dimaksud meliputi perubahan yang menyebabkan
keluarnya suatu kawasan dari hutan menjadi non hutan dan perubahan yang
menyebabkan suatu kawasan hanya berubah fungsi tetapi masih dalam kawasan hutan
lindung, (3)Kategori perubahan kawasan hutan menjadi non hutan dalam RTRWP
Gorontalo dilakukan untuk mengakomodir adanya pemukiman masyarakat (enclave)
yang selama ini masih masuk dalam deniliasi kawasan hutan, sedangkan kategori
perubahan fungsi saja (tidak keluar dari kawasan lindung) dilakukan untuk
memberikan peluang jika memenuhi persyaratan kedepan dalam rangka pemanfaatan
pengelolaan Sumber Daya Alam sebagaimana penurunan fungsi hutan yang terjadi di
Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, (4)Tidakdiakomodirnya atau dibatalkannya
perubahan hutan dalam RTRW Provinsi sebenarnya tidak memiliki konsekuensi
langsung bagi Pemerintah Provinsi, tetapi konsekuensinya jika pemukiman
(enclave) tidak diusulkan dalam perubahan RTRW Provinsi akan berakibat pada
konsekuensi hukum bagi masyarakat yang mendiami kawasan enclave dimaksud,
selanjutnya konsekuensi jika penurunan fungsi pada beberapa titik kawasan hutan
tidak dilakukan maka dapat berakibat batalnya peluang pemanfaatan potensi
Sumber
Daya Alam bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota hingga 20 tahun kedepan sesuai jangka
waktu pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo, (5)Khusus
untuk
proses percepatan Raperda RTRW, maka saat ini RTRWP Gorontalo merupakan salah
satu dari 4 RTRW provinsi yang masuk kategori cepat dan prosedural dalam
pembahasan di tingkat Kementrian Kehutanan dan Kementrian PU, bahkan sudah
masuk
dalam Instruksi Presiden nomor 10 tahun 2010 untuk proses percepatan
penyelesaian pembahasannya di tingkat pusat sebelum ditetapkan menjadi PERDA
oleh DPRD.
Menariknya dalam workshop tersebut adalah turut hadirnya Ir. Dany Pomanto
sebagai pembanding bersama Tim kerjanya sebagai Putra Gorontalo yang akhir –
akhir ini sudah mulai memperlihatkan eksistensinya di Gorontalo. Dalam
kesempatan tersebut, Ir. Dany Pomanto secara singkat berusaha menjelaskan
gagasan dan konsepnya melalui pemanfaatan teknologi penginderaan jauh untuk
mengkritisi akomodasi perubahan kawasan hutan pada RTRWP Gorontalo. Namun
detail
kritikan dan masukan tersebut, diklarifikasi dan ditanggapi dengan baik oleh
Mantan Tim Terpadu Ir. Amir Halid, M.Si bersama Tim Badan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi diantaranya : (a)Adapun akomodasi usulan
perubahan
kawasan hutan dari Pemerintah Kabupaten ini dalam RTRW Provinsi, analisisnya
sudah menggunakan Arc GIS dengan basic data penginderaan jauh (citra satelit
terbaru) sebagaimana yang ditunjukkan Dany Pomanto, bahkan kemudian
dikolaborasi
dengan cross check data lapangan dari GPS serta data valid dari sumber instansi
yang legal, sehingga pengolahan data yang digunakan untuk RTRWP Gorontalo sudah
merupakan tindak lanjut dari konsep yang disampaikan, (b)Demikian halnya dengan
analisis banjir, maka Tim BKPRD menampilkan data hasil analisis historis banjir
Gorontalo yang menggunakan basic data citra satelit tersebut yang saat ini
sudah
pada tahap implementasi, diantaranya : pembangunan Kanal Tamalate-Bone dan
Drainase Kota, pencegahan aktivitas perusakan Catchment Area Daerah Aliran
Sungai, pencegahan konversi lahan pertanian kota, serta tindak lanjut perluasan
dan pelestarian kawasan hutan sebagaimana yang direkomendasikan Tim Terpadu.
Menanggapi kritikan yang dialamatkan kepada Bappeda Provinsi Gorontalo
sehubungan dengan akomodasi perubahan hutan dalam RTRW Provinsi Gorontalo
sebagaimana yang dilansir RADAR GORONTALO edisi 30 Juli 2010, secara gamblang
Ir. Nurdiana Habibie, M.Si selaku Kabid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bappeda
mengatakan “...jelas sudah klarifikasi kami dalam workshop kamis kemarin,
sesuai
UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka RTRW Provinsi baru bisa diPERDAkan
jika sudah ada persetujuan substansi/ SK Mentri Kehutanan, Persetujuan Menteri
PU dan Persetujuan MENDAGRI. Terbitnya SK Menteri Kehutanan RI nomor 324 tahun
2010 tentang perubahan kawasan hutan Gorontalo adalah prestasi dan berkah.
Prestasi karena berkat dukungan dari semua pihak maka Gorontalo mampu
menyelesaikan proses RTRW di Kementrian Kehutanan lebih cepat dan prosedural
dibanding daerah lain, dan berkahnya adalah bagi masyarakat Gorontalo yang
mendiami + 32 bagian desa enclave di 4 (empat) Kabupaten di Provinsi Gorontalo.
Desa yang mereka diami bukan Ilegal lagi, bahkan peluang optimalisasi potensi
Sumber Daya Alam oleh Pemkab sudah terbuka jika Gorontalo sepakat untuk
memanfaatkannya dengan baik. Barangkali disinilah kita perlu arifi bersama,
khusus bagi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW), SK Menteri Kehutanan
tidak merubahnya menjadi kawasan non hutan tetapi hanya menurunkan fungsi
status
hutan pada beberapa kawasan potensial saja menjadi hutan produksi yang jika
memang akan dimanfaatkan harus seijin Kementrian Kehutanan melalui prosedur
Pinjam Pakai yang pemanfaatannya pun harus secara bertahap.
Lebih lanjut Nurdiana menambahkan bahwa proses yang dilalui oleh Pemprov
Gorontalo dalam proses RTRWP sudah sangat normatif, prosedural dan sesuai
mekanisme yang diatur oleh Undang – undang serta didasari oleh kajian akademis
yang dibuktikan dengan dijadikannya prosedur kehutanan RTRW Provinsi Gorontalo
sebagai pilot project oleh Bappenas. Satu hal yang sangat menunjang legalitas
usulan perubahan hutan Gorontalo adalah peta usulan perubahan kawasan hutan
dalam RTRW Provinsi Gorontalo ditandatangani oleh Para Bupati dan Gubernur
sehingga tidak ada keraguan Pemerintah Pusat tentang adanya konflik antara
Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pengusulan
tersebut. Selain itu proses persetujuan Pemerintah Pusat ini didasari oleh
hasil
penelitian Tim Independen (TIM TERPADU) yang terdiri atas lintas sektor yang
berkompetensi di bidang lingkungan hidup. Jadi tidak benar,,, bila dikatakan
bahwa Bappeda salah jika melakukan fasilitasi sesuai TUPOKSInya mengakomodir
usulan perubahan hutan dari Pemerintah Kabupaten dalam Revisi RTRWP nya
sepanjang itu didasari oleh kebijakan pembangunan yang pro lingkungan hidup,
bahkan jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan menyalahi amanat daerah
untuk
memikirkan nasib mereka kedepan.
