"dengan uang gratifikasi/terima kasih, setiap pemilih Satu Milyar/kepala"
wow, bener nih pak? ga' tau saya kalau modalnya sampai segitu besarnya
Memperkaya
anggota DPRD, atau bagi2 buat rakyat kecil dalam pesta demokrasi.
kalau ambo sebagai rakyat disuruh milih ya mending memperkaya diri ambo (rakyat)
ambiah pitih no cucuak nan lain, tapi mau bagaimana lagi, lah alasan pak
menterinya
dilihat dari sisi anggaran pemerintah sih,
kalau begitu pengembalian mandat ke DPRD akan menyenangkan bagi wakie awak
nan duduak di dprd ko mah, setelah periode lalu tidak dapat pemasukan ekstra
dari pemilihan gubernur
dan bagi pengusaha yg bergerak di bidang percetakan mereka tidak akan
menikmati penjualan spt tahun2 sebelumnya karena yg tersisa hanya
pilbup/pilwalkot
________________________________
From: Bakhtiar Muin <bmsa...@gmail.com>
To: rantaunet@googlegroups.com
Cc: bmsa...@gmail.com
Sent: Fri, November 13, 2009 9:55:50 AM
Subject: [...@ntau-net] Re: DPR Dukung Gubernur Dipilih DPRD
Ass.wr.wb.
harman
st.Idris-koto-37+
“Misalnya biaya pilkada gubernur sekitar
Rp50 miliar, padahal gaji gubernur hanya Rp8 juta per bulan.Apa itu bisa
menjamin clean governance?”
Sepertinya wacana Mendagri awak ko akan mendekati kenyataan.
Selain itu, ongkos politik bagi si cagub juga relatif kecil, tidak perlu bikin
spanduk dan kaos secara massal juga kampanye terbuka dan yg tak kalah penting,
monopolnya juga terbatas di anggota DPRD dan bbro pengurus partai di pusat dan
daerah bandingkan jika pilgub langsung he...he.....
BakhtiarM:
Diadakannya pilkada langsung
menghindari money politic di DPRD. Kalau anggota DPRD bervariari antara 55-100
orang. Untuk Menang jadi Gubernur dapat suara 50% dari jumlah anggota DPRD,
dengan uang gratifikasi/terima kasih, setiap pemilih Satu Milyar/kepala. Biaya
yg ditanggung calon sekitar 50 Milyard juga. Makin kaya satu propinsi, makin
tinggi uang gratifikasinya. Propinsi yg APBDnya sekitar 20 Trillun pertahun,
uang gratifikasi bisa mencapai 10 milyar/kepala, jadinya Gubernur terpilih
mengeluarkan paling sedikit satu Trilliun, belum lagi biaya untuk tim suskes,
dan tim pemulus, agar tidak ketangkap KPK.
Kalau pemilihan langsung yg
menikmati uang gratifikasi, berupa koas, makan siang, uang transport, berkisar
seratus ribu sampai dua ratus ribu perkepala adalah kelompok yg paling rendah
pendapatannya, kalau lewat DPRD yg menikmati hanya 55-100 anggota dewan,
ditambah broker penghubung.
Pilih mana? Memperkaya
anggota DPRD, atau bagi2 buat rakyat kecil dalam pesta demokrasi.
Wass
BakhtiarM
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
.
Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat
lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet
http://groups.google.com/group/RantauNet/~
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi:
- DILARANG:
1. Email besar dari 200KB;
2. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi;
3. One Liner.
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting
- Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply
- Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama
===========================================================
Berhenti, kirim email kosong ke: rantaunet-unsubscr...@googlegroups.com
Untuk melakukan konfigurasi keanggotaan di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
