On Sep 30, 2011, at 9:01 AM, Yanmarshus wrote
Pak Sofyan, mumpung ngomongin undang-undang :)
Menurut saya di level UU juga boleh kok.
Tentu dengan sebuah syarat, bahwa seluruh rakyat Indonesia
menginginkannya :D
Tetap saja nggak mungkin di level UU pak Yan :-)
nanti atas nama seluruh
On Sat, Oct 01, 2011 at 05:07:01AM +0700, Ahmad Sofyan wrote:
Tetap saja nggak mungkin di level UU pak Yan :-)
nanti atas nama seluruh rakyat indonesia akan diminta untuk
penegakan hukum lalu lintas, diminta polisi menggunakan priwitan
merek 'X' karena berbasis open specification :-) dan banyak
On Sep 28, 2011, at 4:15 PM, Waode Rahmawaktu wrote:
halo,
Nimbrung ya, Menurut saya, Pemerintah berhak menetapkan sistem operasi
apa yg digunakannya scara internal agar dukungan yg diberikan lebih
fokus, PNS yg support pun bisa lebih master pada OS tersebut karena
terus berulang2 mghadapi
2011/9/30 Yanmarshus y...@daunsalam.net
Pak Sofyan, mumpung ngomongin undang-undang :)
Menurut saya di level UU juga boleh kok.
Tentu dengan sebuah syarat, bahwa seluruh rakyat Indonesia
menginginkannya :D
Tapi kalau bicara masalah rakyat Indonesia menginginkannya bagaimana
cara mengukurnya
2011/9/30 Yanmarshus y...@daunsalam.net
Pak Sofyan, mumpung ngomongin undang-undang :)
Menurut saya di level UU juga boleh kok.
Tentu dengan sebuah syarat, bahwa seluruh rakyat Indonesia
menginginkannya :D
Tapi kalau bicara masalah rakyat Indonesia menginginkannya bagaimana
cara
On Fri, Sep 30, 2011 at 09:53:23AM +0700, Muhidin Saimin wrote:
Tapi kalau bicara masalah rakyat Indonesia menginginkannya bagaimana
cara mengukurnya pak ? lalu bicara rakyat Indonesia rakyat mana ??
UU disusun dan disahkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR.
jadi nggak perlu melibatkan
halo,
Nimbrung ya, Menurut saya, Pemerintah berhak menetapkan sistem operasi
apa yg digunakannya scara internal agar dukungan yg diberikan lebih
fokus, PNS yg support pun bisa lebih master pada OS tersebut karena
terus berulang2 mghadapi kasus mengenai OS ini dilapangan. Selain itu,
OS adalah
--
Ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso
-Original Message-
From: Waode Rahmawaktu waode.rahmawa...@gmail.com
Date: Wed, 28 Sep 2011 17:15:27
To: linux-aktivis@linux.or.id
Reply-To: linux-aktivis@linux.or.id
Subject: Re: [linux-aktivis] Studi Kasus Malta
halo,
Nimbrung ya
--
Ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso
-Original Message-
From: Waode Rahmawaktu waode.rahmawa...@gmail.com
Date: Wed, 28 Sep 2011 17:15:27
To: linux-aktivis@linux.or.id
Reply-To: linux-aktivis@linux.or.id
Subject: Re: [linux-aktivis] Studi Kasus Malta
halo,
Nimbrung ya
Pada Tue, 27 Sep 2011 09:46:10 +0700
resu xunil xunilr...@gmail.com menulis:
20 juta per tahun untuk membayar apa? Server dan hosting? Apakah
pengembang di bayar? Kalau pengembang tidak dibayar, artinya ada
biaya tersembunyi, yakni untuk membayar pengembang, yang dibayar
sendiri oleh
BlankOn, GarudaOS atau IGN mungkin bersatu untuk
membuat infrastruktur yang sama? Biar ekosistem usahanya jalan.
Minta pencerahan :)
Infrastruktur yg sama itu di bagian mana?
Ini gagasan
1. Cukup satu server, mungkin dengan virtual server untuk masing-masing. Biaya
ditanggung
Tergelitik untuk menimpali,
Masalah berita malta sebelumnya, bagi saya, justru itu menjadi peluang
positif, dan solusinya sepele. Coba dibayangkan kalau ada UU,
Peraturan Pemerintah dan diperkuat Keppres, misalnya peraturan untuk
mengharuskan melaksanakan niat yang sudah di ikrarkan 7 tahun
On Sep 26, 2011, at 8:30 PM, resu xunil wrote:
Tergelitik untuk menimpali,
Misalnya peraturan untuk
mengharuskan melaksanakan niat yang sudah di ikrarkan 7 tahun lalu(30
Juni 2004):
Kementerian Ristek Diwajibkan Pakai BlankOn,
Kementerian Pendidikan Nasional Diwajibkan Pakai BlankOn
Kalau hanya regulasi, tanpa didukung dengan standar pelaksanaan di setiap
kementrian, Anda sudah lihat hasilnya. IMHO, kalau di level pemerintah,
harusnya tidak mewajibkan satu produk, tapi merujuk pada standar. Misalnya
dokumen, harus sesuai standar ISO (odf), source code sistem operasi
2011/9/23 Ahmad Sofyan asof...@python.or.id:
However Canonical is now looking towards to making Ubuntu profitable.
There are some indications this has been successful. The key revenue
streams (that we are aware of) offer services alongside Ubuntu:
• Support services (mostly to
2011/9/23 PC Linux revoli...@gmail.com:
Sejak awal Indonesia strateginya sudah seperti ini, mas. Dimulai dari
IGOS Summit 1 sampai ke SE MenPAN. Coba kita lihat hasilnya dulu
sampai deadline 31 Des 2011 nanti.
Kalau kurang berhasil, menurut saya strateginya justru perlu dibalik
...
Link:
http://www.osor.eu/news/mt-number-of-open-source-applications-on-government-desktops-doubled
ps. IMHO, secara strategi, lebih baik Linux mengarah ke pemerintah dan dunia
pendidikan dulu daripada ke bisnis.
Number of open source applications on government desktops doubled
by Gijs
On Thu, Sep 22, 2011 at 8:16 PM, Ahmad Sofyan asof...@python.or.id wrote:
Link:
http://www.osor.eu/news/mt-number-of-open-source-applications-on-government-desktops-doubled
ps. IMHO, secara strategi, lebih baik Linux mengarah ke pemerintah dan dunia
pendidikan dulu daripada ke bisnis.
Sejak
Sejak awal Indonesia strateginya sudah seperti ini, mas. Dimulai dari
IGOS Summit 1 sampai ke SE MenPAN. Coba kita lihat hasilnya dulu
sampai deadline 31 Des 2011 nanti.
Dulu sempat membuat box/packaging untuk pclinuxOS ya? Gimana hasilnya?
Lalu gimana dengan penjualan garudaOS yang
19 matches
Mail list logo
