sudah tepat pemerintah beli.. tapi kalau pakai dana cash, rakyat akan apa? ii 
dilemma.. jangan salahin pemerintah saja?... 

Pangaloan-email: ujp_pangal...@yahoo.co.id

Visiting http://marketvaluer.blogspot.com/

--- Pada Rab, 15/4/09, Poltak Hotradero <hotrad...@gmail.com> menulis:

Dari: Poltak Hotradero <hotrad...@gmail.com>
Topik: Re: [Keuangan] Beli Newmont, Pemerintah Diminta Pakai Dana  Nganggur di 
Bank
Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Tanggal: Rabu, 15 April, 2009, 11:03 AM











 






    
            
            


      
      At 11:20 PM 4/14/2009, you wrote:



>IMHO, komentar anggota DPR berikut sulit dipahami dari kaca mata ekonomi.

>Lah uang Jamsostek itu khan bukan uang negara, tapi uang premi dari berjuta

>pekerja Indonesia. Sementara dana perbankan yang katanya nganggur juga bukan

>uang negara, tapi itu uang berjuta deposan yang salah satunya adalah saya.

>

>Pertanyaannya, kalo transaksi saham tersebut sampe rugi besar di kemudian

>hari, siapa yang mau tanggung jawab?



Anda betul!

Kebiasaan jelek di negara kita adalah lupa soal siapa pemilik sebenarnya.



Satu lagi yang jadi kebiasaan jelek adalah suka lupa biaya.  Marwan 

Batubara di bawah bicara soal potensi pendapatan sekian milyar 

dollar.  Dia lupa bahwa untuk menambang perlu biaya.  Perlu 

ongkos.  Lha siapa yang bayar ongkos itu?



>=========== =

>Selasa, 14/04/2009 16:35 WIB

>BELI NEWMONT, PEMERINTAH DIMINTA PAKAI DANA NGANGGUR DI BANK*

>Nurseffi Dwi Wahyuni* - detikFinance

>

>* *

>*Jakarta* - Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak membeli 17 persen

>divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (PTNTT). Pemerintah bisa

>menggunakan dana menganggur (idle) dari perbankan ataupun Jamsostek.

>

>Hal ini disampaikan anggota Komisi VII Tjatur Sapto Edi dalam dalam

>konferensi pers "Saatnya BUMN & BUMD Menguasai Tambang Newmont" di Press

>Room DPR, Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2009).

>

>"Pemerintah tidak perlu mengatakan tidak punya dana untuk membeli saham itu.

>Mereka bisa menggunakan dana-dana idle dari Jamsostek dan perbankan," jelas

>Tjatur.

>

>Menurut Tjatur, saat ini pemerintah terkesan mengulur-ulur waktu untuk

>mengakomodasi kepentingan oknum swasta atau asing.

>

>"Harusnya seminggu setelah keputusan arbitrase, mereka bisa langsung beli,"

>ungkap Tjatur.

>

>Senada dengan Tjatur, Ketua Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPKN) Marwan

>Batubara menghimbau agar 17 persen divestasi saham Newmont jangan sampai

>jatuh ke tangan swasta.

>

>"Saham itu jangan sampai jatuh ke swasta. Sebenarnya masalah dana tidak

>masalah. Masalahnya sekarang pemerintah mau ambil atau tidak?" tegas Marwan.

>

>Marwan menyatakan sebaiknya pemerintah juga belajar dari kesalahannya masa

>lalu. Misalnya tambang Freeport di Timika, Papua, yang diberikan untuk

>pengusaha swasta, seperti Abdul Latif, Aburizal Bakrie, dan Bob Hasan.

>

>Selain itu, kasus eksploitasi Blok Minyak dan Gas Bumi di Cepu dimana saat

>itu Pemerintah Daerah Bojonegoro menunjuk langsung PT Surya Energi Raya

>sebagai partner pengelola dengan BUMD lainnya.

>

>"Bagi hasil dengan Pemda Bojonegoro hanya 25 persen, sisanya untuk Surya

>Energi Raya," ujar Marwan.

>

>Marwan menambahkan potensi pendapatan di tambang Batu Hijau bisa mencapai

>US$ 36,36 miliar atau sekitar Rp 407 triliun.

>

>"Cadangan mineral tembaganya mencapai 11,2 miliar pound, emas sebesar 14,7

>juta ounce, dan perak 27,6 juta *ounce*," paparnya.

>

>*(epi/lih)

>

>Source:

><http://www.detikfin ance.com/ read/2009/ 04/14/163522/ 1115376/4/ 
>beli-newmont- pemerintah- diminta-pakai- dana-nganggur- 
>di-bank>http://www.detikfin ance.com/ read/2009/ 04/14/163522/ 1115376/4/ 
>beli-newmont- pemerintah- diminta-pakai- dana-nganggur- di-bank




 

      

    
    
        
         
        
        




        




        
        


        
        
        




      Terhubung langsung dengan banyak teman di blog dan situs pribadi Anda? 
Buat Pingbox terbaru Anda sekarang! http://id.messenger.yahoo.com/pingbox/

[Non-text portions of this message have been removed]

Reply via email to