Kalau gaji menteri lebih kecil dari direktur BUMN memang kurang sehat, bisa-bisa tiap BUMN "diwajibkan"nyetor ke menteri tersebut.
Sebaiknya kenaikan gaji dikaitkan dengan KPI (kinerja) tiap menteri. Kalo nggak salah SBY udah mewajibkan menandatangani kontrak kinerja untuk tiap menterinya. Tinggal dibuat lagi aja lebih detil & target tiap tahunnya. Misalnya untuk Menteri Perdagangan : ekspor untuk komoditi x harus meningkat 10 %, kebocoran anggaran maksimum 5 %, dsb. Nanti tinggal menteri membreakdown kan ke masing-masing pejabat di bawahnya. Yang lebih menyakitkan adalah bila ada BUMN yang merugi terus, sering ada kebocoran (mungkin tidak diungkapkan secara resmi tapi tampak kasat mata oleh masyarakat) tapi pejabat & pegawainya bergaji besar dengan fasilitas berlimpah (rumah, kendaraan, kesempatan melanjutkan pendidikan, dll). Harus ada KPI yang jelas untuk seluruh aparat pemerintah (bukan hanya menteri). Dan ada direktorat khusus di tiap kementerian yg memantau KPI tersebut (syukur-syukur melibatkan pihak external yang profesional). Di samping itu juga harus ada ditingkat MENPAN. Saya sangat ingin melihat aparat kita bergaji besar, bisa makmur dengan penghasilan resminya dari negara. Sehingga mampu menarik para lulusan terbaik dari perguruan tinggi di dalam negeri & luar negeri. Karena bila aparat makmur maka semestinya masyarakat sebagai yang menggaji mereka bisa lebih makmur lagi. Pada 26 Oktober 2009 23:17, devry bonte <devryiskan...@yahoo.com> menulis: > > > > Menaikkan gaji kan perlu anggaran yang besar, darimana uangnya ? > Utang lagi ? > atau genjot pajak ? > > --- On Mon, 10/26/09, Muluk Wijaya > <muluk_wij...@yahoo.co.id<muluk_wijaya%40yahoo.co.id>> > wrote: > > From: Muluk Wijaya <muluk_wij...@yahoo.co.id <muluk_wijaya%40yahoo.co.id>> > Subject: Bls: [Keuangan] Menpan: Prioritasnya adalah Reformasi Birokrasi, > Bukan Naik Gaji > To: > AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com<AhliKeuangan-Indonesia%40yahoogroups.com> > Date: Monday, October 26, 2009, 9:30 PM > > > > Dear Pak Anton & rekan Milis Akue Indo, > > Sebenarnya jika berbicara masalah gaji yang diterima oleh pekerja baik > sebagai karyawan swasta atau pegawai negeri, buruh, dan lainnya, apakah > mengalami kenaikan atau penurunan akan timbul pro dan kontra. Siapa sih yang > tidak mau mengalami kenaikan gaji ? pastinya semua orang normal akan mau > terlepas dari berprestasi atau tidak berprestasi atas kinerja yang > telah mereka lakukan, berdedikasi tinggi-kah mereka atas tugas dan tanggung > jawab yang harus diemban. Siapa juga sih orang yang mau mengalami > pengurangan gaji ? tentunya semua orang normal tidak ada yang mau > karena seiring dengan adanya kenaikan gaji tentunya menyesuaikan > dengan semakin bertambahnya kebutuhan hidup atau gaya hidup yang harus > dipenuhi atau diinginkan oleh ybs. Malah mungkin saja ada yang > pengeluarannya lebih besar dari penerimaan yang mereka peroleh setiap > bulannya. > > Dan jika berbicara reformasi birokrasi tentunya mencakup keseluruhan bukan > hanya dilihat dari sisi tugas dan tanggung jawabnya saja, tapi bidang > lainnya juga perlu direformasi dari sisi sumber daya manusia yang ada ditiap > departmen, karena secara tidak langsung jika gaji menteri saja mengalami > kenaikan tentu gaji pejabat dan staf ahli didalam setiap departemen yang > mereka pimpin akan mengalami kenaikan juga. Sehingga berpengaruh kepada > kebijakan anggaran negara atas gaji pegawai yang ada. > > Bagi 36 orang yang sudah terpilih untuk duduk dijajaran kabinet SBY sebagai > menteri tentunya bisa berbangga dan berbesar hati karena mereka adalah > termasuk kedalam sekian orang terbaik yang terpilih dari sekian ratus juta > penduduk Indonesia. Mungkin saja bukan hanya sekedar mengharapkan gaji yang > besar dengan segala tunjangan plus fasilitas akomodasi yang serba mewah > untuk ukuran umumnya masyarakat Indonesia. Tapi ada hal lainnya, bisa saja > sebagai ajang aktualisasi diri, rasa ingin dihormati dan dihargai oleh orang > lain dan mudah-mudahan bukan bertujuan untuk memperkaya diri sendiri ataupun > mencari nilai-nilai plus lainnya dibalik jabatan sebagai menteri, karena toh > sebelumnya semua orang pilihan tersebut adalah kumpulan orang-orang yang > sukses dibidangnya masing-masing, dari sisi materi lebih dari cukup bahkan > sangat berlebih. > > Mengingat jutaan orang menggantungkan harapan yang tinggi akan kinerja yang > lebih baik kepada tim kabinet pemerintahan baru untuk program kerja lima > tahun kedepan. Tentu sudah sepatutnya mereka semua mampu dan wajib > memberikan yang terbaik bukan hanya sekedar " cukup ", karena toh isu > kebijakan kenaikan gaji para menteri bagaikan bola salju yang menggelinding > kebawah semakin lama semakin membesar hingga membentur bebatuan terjal > dipegunungan dan pecah berantakan atau jatuh kedalam jurang yang dalam > hingga menyentuh dasar yang berimbas dengan pecahan salju besar keras, > serpihan salju kecil nan tajam menimpa lingkungan sekitarnya. Kini tinggal > masalah waktu yang berjalan untuk membuktikan prestasi kerja mereka semua. > Semoga saja. > > Salam, > > Muluk Wijaya > WNI > > --- Pada Sen, 26/10/09, anton ms wardhana <ari.am...@gmail. com> menulis: > > Dari: anton ms wardhana <ari.am...@gmail. com> > Judul: [Keuangan] Menpan: Prioritasnya adalah Reformasi Birokrasi, Bukan > Naik Gaji > Kepada: "ahlikeuangan- indonesia" <AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. > com> > Tanggal: Senin, 26 Oktober, 2009, 7:43 PM > > > > artikel asli: > http://nasional. kompas.com/ read/xml/ 2009/10/26/ 14415983/ > menpan.prioritas nya.adalah. reformasi. birokrasi. bukan.naik. gaji > /Home/Nasional > Menpan: Prioritasnya adalah Reformasi Birokrasi, Bukan Naik Gaji > > SENIN, 26 OKTOBER 2009 | 14:41 WIB > *Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik* > > *JAKARTA, KOMPAS.com *- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara EE > Mangindaan masih enggan membicarakan tentang rencana kenaikan gaji menteri. > Menurut politisi Demokrat ini, kementerian yang dipimpinnya hanya akan > memprioritaskan reformasi birokrasi dalam 100 hari ke depan. > > Jadi apakah tak akan ada kenaikan gaji menteri dalam waktu dekat, > Mangindaan > mengisyaratkan tidak. "Yang pasti program 100 hari adalah reformasi > birokrasi. Tak hanya *an sich *tapi juga peraturan-peraturan pemerintah. > Tidak difokuskan pada kenaikan gaji," tuturnya dalam keterangan pers di > Kantor Menpan, Senin (26/10). > > Prioritas ini, diakui Mangindaan, merupakan amanat yang diterimanya sebagai > Menpan, antara lain membenahi sistem reformasi birokrasi, implementasi > pelayanan publik yang undang-undangnya sudah ada serta kesiapan rencana > strategis untuk 2009-2014. > > Menpan juga mengaku tak ingin terburu-buru karena kebijakan kenaikan gaji > menteri atau pejabat negara sangat terkait dengan anggaran yang ada. Itupun > lebih baik difokuskan untuk pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, > ungkapnya. > > "Jadi mohon maaf kalau ditanya kenaikan gaji pada dasarnya pembahasan perlu > hati-hati karena menyangkut berbagai aspek," ujar Mangindaan. > > "Orang mengatakan seolah-olah saya tidak membahas. Saya fokus ke 100 hari. > Kita perlu tahu sejak tahun 2000, kenaikan gaji (birokrat) jalan terus. > Untuk pejabat negara tidak dinaikkan. Kita katakan perlu, perlu, tapi perlu > dipertimbangkan anggaran," tegasnya kemudian. > > -- > > ----- > save a tree.. please don't print this email unless you really need to > > [Non-text portions of this message have been removed] > > Yahoo! Mail Kini Lebih Cepat dan Lebih Bersih. Rasakan bedanya sekarang! > http://id.mail. yahoo.com > > [Non-text portions of this message have been removed] > > [Non-text portions of this message have been removed] > > > [Non-text portions of this message have been removed]
