diambil dari koran-digital. sumber asli kompas cetak

untuk tujuan mulia, semoga berhasil..
dan semoga bisa terasakan manfaatnya oleh orang banyak..

cuman numpang nanya nih: dana BOK itu asalnya darimana ya ? ngebebanin
APBN/APBD nggak ?
dalam situasi yang seperti ini, apa memang kekuatan dana anggaran kita sudah
mencukupi ?

oke deh ini tujuannya mulia. tapi kalo untuk tujuan mulia ini, rakyat juga
yang dihantam dari sisi lain untuk mencukupi anggaran.. ya sama juga bohong
sih :)
tapi itu kan "kalau".. semoga saja tidak

*BR, ari.ams
s91/a97
*

---------- Pesan terusan ----------
Dari: korandigital
Tanggal: 12 Desember 2009 08:22
Subjek: Jaya Suprana: Diskriminasi Layanan Kesehatan

*Diskriminasi Layanan Kesehatan
Sabtu, 12 Desember 2009 | 05:02 WIB
*Jaya Suprana*
*
Di tengah banjir berita yang menyesakkan, ada berita yang menyegarkan.

Konon, jika Depdiknas memiliki program Bantuan Operasional Sekolah
(BOS), Depkes segera mengeluarkan program Biaya Operasional Kesehatan
(BOK). Demikian Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih saat
melakukan kunjungan kerja di Kupang, Sabtu (28/11).

Menurut Menkes, program BOK merupakan upaya kesehatan berbasis
masyarakat yang tidak diberikan kepada setiap individu, tetapi
disalurkan langsung ke posyandu dan puskesmas. Menkes agaknya menghayati
makna kegiatan posyandu dan puskesmas sebab dia sempat bekerja di jalur
ini sampai pelosok pedesaan.

**Belas kasihan*
*
Semangat Menkes itu agaknya ingin menjabarkan salah satu asas Pancasila,
yaitu kemanusiaan. Melalui BOK dapat diharapkan jangkauan pelayanan
kesehatan bisa lebih merambah dan merata sampai masyarakat di daerah
tertinggal.

Posyandu dan puskesmas memang merupakan salah satu karsa dan karya
pelayanan kesehatan Indonesia yang dihargai WHO sebagai model pelayanan
kesehatan negara berkembang. Apalagi didukung BOK secara konsekuen dan
konsisten di tatalaksana, maka kepemerintahan SBY layak dipuji karena
memerhatikan dan memedulikan nasib rakyat di kawasan rural. Belas
kasihan memang merupakan citra peradaban dan kebudayaan manusia nan
adiluhur dan adiluhung.

Tanpa mengurangi penghormatan dan penghargaan terhadap semangat belas
kasihan, di sisi lain perlu disadari, secara politis maupun teknis
profesional operasional manajerial, sebenarnya belas kasihan memiliki
daya ausdauer relatif bernapas pendek, maka lebih potensial sebagai
upaya penanggulangan masalah jangka pendek ketimbang jangka panjang.
Secara hakiki semangat belas kasihan lebih mandraguna untuk penanganan
masalah gawat darurat seperti bencana alam atau kecelakaan, namun kurang
bernapas panjang demi mampu menanggulangi permasalahan jangka panjang
seperti sistem pelayanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh skala
nasional.

Apa yang disebut belas kasihan lebih merupakan suatu spirit ketimbang
keterampilan manajerial untuk menata laksana suatu kegiatan operasional
organisasional apalagi secara gigantis, seperti mempersembahkan keadilan
pelayanan kesehatan bagi ratusan juta rakyat Indonesia dari Sabang
sampai Merauke.

Harus disadari dan diakui, semangat saja belum cukup untuk benar-benar
mau dan mampu menata laksana pelayanan kesehatan nasional Indonesia.
Masih dibutuhkan imbuhan dukungan apa yang disebut sistem.

**”E-government”*
*
Dalam skala lebih regional, sebenarnya sejak tahun 2000 di bumi
Nusantara sudah ada model sistem pelayanan kesehatan masyarakat gratis
nondiskriminatif yang hingga kini sudah terbukti empirik mampu berfungsi
optimal. Tentu tidak secara begitu saja Museum Rekor-Dunia Indonesia
menganugerahkan piagam penghargaan atas rekor Kabupaten Pertama yang
memberi pendidikan sekaligus pelayanan kesehatan gratis kepada warganya
kepada Kabupaten Jembrana di ujung barat Pulau Bali .

Kabupaten Jembrana di bawah kepemimpinan Bupati Prof Dr Drg I Gede
Winasa itu terbukti mau dan mampu memberi pelayanan kesehatan secara
gratis bagi seluruh warganya bukan hanya dengan semangat belas kasih,
tetapi juga atas dukungan pemikiran manajerial operasional yang berhasil
membentuk sistem pelayanan kesehatan masyarakat secara lengkap, terpadu,
dan profesional.

Bupati Jembrana tidak mampu meniru gaya Sultan Hassanal Bolkiah dari
Brunei yang memiliki dana berlimpah hingga mampu membiayai pelayanan
kesehatan rakyatnya. Bupati Jembrana yang guru besar ilmu kedokteran
gigi itu sekadar membentuk sistem asuransi regional. Caranya sederhana,
yaitu memaksakan sistem e-government mengomputerisasi KTP warga demi
membuat database warga agar dapat akurat diberi subsidi asuransi
kesehatan yang diambil dari anggaran daerah.

Anggaran itu sengaja dirancang demi menyubsidi asuransi bagi segenap
warga Kabupaten Jembrana yang sebenarnya relatif paling kurang menikmati
hasil industri pariwisata Pulau Dewata akibat letak geografisnya relatif
terpencil di sudut barat tanpa daya atraksi pariwisata.

Meski demikian, berkat manajemen kepemerintahan yang efisien dan bersih
setiap tahun, Kabupaten Jembrana malah surplus akibat ”gagal”
menghamburkan anggaran.

Berdasar fakta keberhasilan Kabupaten Jembrana, sebenarnya sama sekali
tidak ada alasan lagi bagi Pemerintah Indonesia untuk tidak mampu
apalagi tidak mau memaksakan sistem asuransi kesehatan nasional di
persada Nusantara.

Askesnas menjamin tidak ada lagi warga Indonesia gagal mendapat layanan
kesehatan hanya akibat tidak mampu membayar layanan kesehatan. Tidak ada
lagi diskriminasi sosial yang hanya memberi pelayanan kesehatan bagi
warga kaya tanpa sudi memberi layanan kesehatan bagi warga yang miskin
harta.

Tidak ada lagi keluarga miskin yang hanya bisa menangis menyaksikan anak
atau istri atau suami atau ayah atau ibu digerogoti penyakit, hingga
secara lambat tetapi pasti menuju ajal hanya akibat tidak mampu membayar
biaya layanan kesehatan!

Tidak perlu lagi ada warga yang bisa nyaman berbaring di kamar rumah
sakit kelas VVVVIP dengan tarif per malam lebih mahal ketimbang hotel
berbintang enam, sementara ada warga yang berbaring di emperan rumah
sakit pun diusir hanya karena tidak mampu membayar harga kamar rumah
sakit kelas terkumuh pun.

Tragedi kemanusiaan akibat diskriminasi pelayanan kesehatan tidak boleh
terjadi lagi apabila sistem asuransi kesehatan nasional berhasil
dipaksakan untuk hadir di persada Nusantara ini.

*/Jaya Suprana Budayawan
*/

/
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/12/12/05020924/diskriminasi.layanan.kesehatan
/
--
Groups "Koran Digital"
- One Touch News-
-- 

-----
save a tree.. please don't print this email unless you really need to


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

=========================
Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com 
-------------------------
Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join 
http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045
-------------------------
Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua
http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com
=========================
Perhatian :
- Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor 
posting sebelumnya
- Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota 
yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas
- Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan 
ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    ahlikeuangan-indonesia-dig...@yahoogroups.com 
    ahlikeuangan-indonesia-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ahlikeuangan-indonesia-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke