Salam sebelumnya Kalau ibu kota dipindah sepertinya ide itu cukup revolusioner, dalam artian akan banyak hal yang dikorbankan. Bisa jadi pemindahan ibu kota adalah solusi terakhir untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Saya lebih tertarik ide untuk menata transportasi massal di Jakarta. Bagaimana moda transportasi busway dan monorail (saya tidak mau menyebut waterway karena air di Jakarta sungguh kotor) dioptimalkan. Tentunya penataan ini juga harus diiringi dengan regulasi yang ketat dari pemerintah untuk membatasi kendaraan pribadi, kendaraan bermotor, dan pengalihan angkot2 kecil ke sarana busway. Di Inggris saya pernah mendengar disana bahkan sempat ada petisi yang menyatakan kalau ratu dan raja Inggris juga harus menggunakan transportasi massal agar, iring-iringan raja dan ratu tidak menyebabkan kemacetan di jalan-jalan di London. Masalahnya pemerintah kita, terutama PemProv DKI seperti kehilangan nyali untuk menegakkan aturan ini. Sepertinya fokus pemprov DKi hanya pada isu investasi, sedangkan pembangunan sarana transportasi terkesan diabaikan. Saya yakin kalau optimasi transportasi massal dan pembatasan secara ketat kendaraan pribadi, motor, dan angkot, akan mengurangi kemacetan di Jakarta. Kalaupun memang harus pindah ya... jangan terlalu jauh dari Jakarta. Bandung atau mungkin Bogor, bisa jadi pilihan terbaik, tapi itu masih jauh untuk dipikirkan.
On Behalf Regards Saumi Rizqiyanto Yahoo! : Mail saumirizqiya...@yahoo.com Google : Mail saumi...@gmail.com AOL : Mail justsa...@aol.com Website :http://www.saumiere.co.cc 2010/7/28 Bali da Dave <dfa...@yahoo.com> > > > Kalau saya orang Jogja... rasanya saya gak mau dijadikan jogja sbg > ibukota. Jogja jadi sumpek sih ogah.. mending seperti sekarang saja. > > Kalau mau gedung BEJ dan administrasi bursanya saja dipindahkan, ke Bali > saja... > > Ibukota pindahkan saja ke Papua atau barangkali di pulau yang bermasalah > dengan Malaysia itu. Mau rebutan bagaimana? MAsa ibukota Indonesia mau > dijadikan bagiannya Malaysia.... Gila nyari perang apa? > > --- On Wed, 28/7/10, oka > <oka.wid...@indosat.net.id<oka.widana%40indosat.net.id>> > wrote: > > From: oka <oka.wid...@indosat.net.id <oka.widana%40indosat.net.id>> > Subject: [Keuangan] Pindahkan Ibukota > To: > AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com<AhliKeuangan-Indonesia%40yahoogroups.com> > Received: Wednesday, 28 July, 2010, 12:08 PM > > > > > Ide dari tulisan pak Sonny Keraf ini, sedang in...pindahkan > ibukota..Jakarta sudah terlalu sumpek, dan bebannya lumayan bisa dikurangi > kalo Jakarta bukan lagi ibukota pemerintahan. > > Saya setuju. > > Soal mekanismenya, banyak laternatif dari yang termurah sampai yang > termahal. Ide bung Karno memindahkan ke Palangkaraya salah satu yang mahal. > Ide pak Sonny dibawah dengan menyebarkan kementrian, bagi saya ngak akan > workable...ntar bandara penuh dengan pejabat yang hilir mudik menghabiskan > SPJ jalan2 dengan alasan koordinasi.... > > Sejarah kita panjang dengan beberapa kali pemindahan ibukota..konon Bandung > pernah jadi ibukota jaman penjajahan...Yogyakarta, jaman kerajaan Jawa dan > ketika revolusi kemerdekaan...dua kota tersebut merupakan kandidat yang kuat > dari sisi sejarah. Dari sisi biaya, mungkin masih bisa dimanage, karena > infrastruktur pasti cukup baik. Disamping 2 kota itu, Bogor juga merupakan > kandidat yang baik, karena toh istana sudah ada disana, jarak tak terllau > jauh dari Jakarta..dll > > Memang semua kandidat kota yang saya sebutkan berada di Jawa, pasti ada > pertanyaan soal Jawasentris...tapi bagi saya jelas kok bahwa masa depan > Indonesia itu bukan Jawa..sumber2 pertumbuhan ekonomi akan bergeser keluar > Jawa...dengan dipindahkannya pusat pemerintahan keluar Jakarta, maka kota2 > lain punya keempatan yg sama dg Jakarta untuk berkembang...Medan (pusat > CPO), Balikpapan (pusat Minyak), Banjarmasin (pusat Coal), Makassar (Pusat > Cacao) Denpasar (Pusat Tourism) sekedar memberi contoh. Jadi ibukota tak > perlu punya potensi ekonomi yang gimana gitu...cukup kota yang bisa > mendukung birokrat bekerja... > > Kalo saya ditanya, jawabannya Yogya.... > > =================== > > OPINI > > Pindahkan Ibu Kota > > Rabu, 28 Juli 2010 | 08:43 WIB > > A Sonny Keraf * > > KOMPAS.com Kemacetan Jakarta dan sekitarnya, yang menjadi sorotan utama > Kompas dalam beberapa hari terakhir, kiranya tidak hanya menimbulkan > kerugian ekonomis (Kompas, 26/0710). Kerugian yang dialami juga menyangkut > kerugian sosial dan psikis. > > Secara psikis, Jakarta sangat tidak sehat, bukan saja karena terjadi polusi > yang parah, melainkan juga karena kemacetan di jalan raya menimbulkan > berbagai tekanan psikologis atau stres. > > Demikian pula, secara sosial, kemacetan di jalan membuat relasi sosial > menjadi penuh konflik, tidak saja di antara para pengendara di jalan, tetapi > juga berdampak sampai ke kantor dan rumah tangga. Hubungan sosial penuh > ketegangan akibat beban psikis yang dialami di jalan. > > Oleh karena itu, sesungguhnya Jakarta bukan hanya sebuah kota yang sangat > tidak ramah lingkungan, melainkan juga sangat tidak ramah secara sosial dan > psikis. Dengan kondisi seperti itu, kiranya pembenahan transportasi umum, > termasuk perluasan, penambahan, dan keterpaduan atau sinergi transportasi > umum tidak akan banyak membawa hasil memadai. Itu hanya solusi jangka pendek > sementara. > > Yang dibutuhkan untuk jangka panjang adalah terobosan lebih radikal dan > revolusioner. Kami mengusulkan tiga solusi. Sembari membenahi transportasi > umum dan solusi lain yang bersifat tambal sulam, kendati sangat perlu, > ketiga solusi harus segera diputuskan pemerintah pusat. > > Pindahkan ibu kota > > Usul pertama, pindahkan ibu kota. Ini usul dan langkah paling radikal. > Banyak negara melakukan itu dan berhasil mengatasi kemacetan di ibu kota > negaranya. Bung Karno, presiden pertama, telah berpikiran visioner > menyiapkan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai calon ibu kota RI sejak > 1960-an. > > Melanjutkan visi Bung Karno, sebaiknya ibu kota baru berada di luar Jawa, > khususnya di Indonesia bagian timur. Ada banyak keuntungan positif untuk > itu. > > Pertama, pemindahan ibu kota jangan dilihat sebagai beban ekonomi karena > besarnya dana yang dialokasikan. Ini harus dilihat sebagai peluang ekonomi > yang sangat menggiurkan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang > yang akan mengerjakan persiapan, pembangunan, dan relokasi ibu kota > tersebut. Akan dibutuhkan waktu 5-10 tahun untuk realisasi, dan itu peluang > ekonomi yang sangat baik. > > Kedua, dari segi politik, pemindahan ibu kota ke luar Jawa dan Indonesia > bagian timur (IBT) akan serta-merta menggeser episentrum pembangunan > nasional dari Jawa dan Indonesia bagian barat (IBB). Ini akan menjadi sebuah > langkah dan peluang pemerataan pembangunan ke IBT untuk memberi kesempatan > lebih besar bagi berkembangnya wilayah luar Jawa, khususnya IBT. > > Ketiga, selain untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dan sekitarnya, ini > sekaligus menjadi peluang untuk membangun sebuah ibu kota baru dengan tata > ruang, jaringan, dan pola transportasi yang jauh lebih ramah lingkungan, > ramah secara sosial dan psikis, atau jauh lebih manusiawi. > > Kita bangun ibu kota baru dengan sistem transportasi multimoda yang ramah > lingkungan, nyaman, aman, dan mudah dijangkau. Kita bangun sebuah ibu kota > baru dengan hutan kota yang asri, tempat-tempat rekreasi umum yang ramah > secara sosial, dengan berbagai fungsi sosial yang futuristik untuk kehidupan > modern, tetapi dengan warna etnik yang khas. > > Pilihan di Kalimantan lebih diutamakan mengingat Kalimantan bebas dari > pusat gempa. > > Penyebaran kementerian > > Usul kedua yang jauh lebih moderat, semua kementerian disebar ke beberapa > wilayah RI sesuai dengan kondisi provinsi kita. Ambil saja sebagai contoh, > Kementerian Kehutanan di Kalimantan atau Papua. Kementerian Kelautan dan > Perikanan di Ambon. Kementerian Perindustrian di Surabaya. Kementerian > Pendidikan di Yogyakarta. > > Kemudian Kementerian Pariwisata di Bali. Kementerian Perdagangan di Jakarta > atau Batam. Kementerian ESDM di Kalimantan atau Sumatera. Kementerian > Pembangunan Daerah Tertinggal di IBT agar benar-benar fokus pekerjaannya > lebih diarahkan untuk pembangunan daerah tertinggal di IBT, dan seterusnya. > > Cara ini akan menarik banyak pihak untuk mendesentralisasikan usaha atau > minimal kantor pusatnya mengikuti kantor kementerian untuk memudahkan > kegiatan usahanya. Maka, tak lagi semua perusahaan berkantor pusat di > Jakarta. > > Dari segi tata kelola pemerintahan, tidak ada banyak kendala karena > berbagai rapat kabinet bisa dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan > teknologi komunikasi modern. > > Pembatasan > > Kalau usulan kedua masih dianggap merepotkan karena berbagai kendala teknis > menyangkut koordinasi lintas kementerian, usul ketiga yang sangat soft > adalah pembatasan pembangunan di beberapa bidang. Namun, ini merupakan > sebuah keharusan paling minim yang tidak boleh tidak segera dilaksanakan. > > Tepatnya, usul ini berupa larangan bagi pembangunan baru untuk minimal tiga > bidang. Pertama, tidak boleh ada lagi penambahan pembangunan mal atau pusat > perbelanjaan baru di Jakarta. Apabila perlu, tidak boleh ada lagi penambahan > mal baru di Jabodetabek. Dengan larangan ini, tidak akan ada lagi penambahan > urbanisasi tenaga kerja baru ke Jakarta untuk bekerja di pusat-pusat > perbelanjaan dan pertokoan tersebut. > > Kedua, tidak boleh ada lagi hotel baru dibangun di Jakarta. Dengan otonomi > daerah, seharusnya berbagai kegiatan pemerintahan telah dilaksanakan di > daerah. Oleh karena itu, seharusnya daerahlah yang didorong membangun hotel > baru sejalan dengan bergeraknya uang ke daerah. > > Ketiga, sudah saatnya pembangunan universitas baru dilarang di Jakarta dan > sekitarnya. Dengan jalan itu, pemerintah berketetapan untuk mengembangkan > universitas baru, negeri dan swasta, yang berkualitas dan murah di daerah. > Tenaga-tenaga dosen muda di daerah diberi kesempatan memperoleh pendidikan > lanjutan di luar negeri untuk kembali mengajar di daerah. > > Sementara dosen-dosen berkualitas di Jawa diberi kesempatan mengajar di > daerah dan tidak perlu berpusat di Jakarta atau Jawa. Dengan jalan ini, > putra-putra daerah, para calon mahasiswa, bisa mendapat peluang memperoleh > pendidikan tinggi di daerahnya sekaligus mengabdi di daerahnya setelah lulus > kelak. > > Ketiga usulan mengandaikan persoalan kemacetan Jakarta harus diputuskan > pada level pemerintah pusat, presiden dan kabinet, dengan melibatkan DPR. > Ini harus menjadi sebuah keputusan politik nasional yang akan sangat > menentukan nasib Jakarta dan nasib bangsa seluruhnya ke depan. > > *A SONNY KERAF Pemerhati Lingkungan Hidup, Dosen Universitas Atma Jaya > Jakarta > > [Non-text portions of this message have been removed] > > > [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ ========================= Millis AKI mendukung kampanye "Stop Smoking" ========================= Alamat penting terkait millis AKI Blog resmi AKI: www.ahlikeuangan-indonesia.com Facebook AKI: http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 Arsip Milis AKI online: http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com ========================= Perhatian : Untuk kenyamanan bersama, agar diperhatikan hal-hal berikut: - Dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan kirim ke ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: ahlikeuangan-indonesia-dig...@yahoogroups.com ahlikeuangan-indonesia-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: ahlikeuangan-indonesia-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
