Siaran pers ini bagus sekali. Banyak sidang di pengadilan melibatkan terdakwa
orang miskin, yang mau terima saja BAP saksi-saksi dibacakan tanpa kehadiran
saksi, yang tidak didampingi penasehat hukum, yang menghadapi majelis hakim
serta JPU yang lelah dan haus serta bosan dengan perkara-perkara orang miskin
sehingga putusan PN lebih mencerminkan kefrustrasian JPU dan/atau majelis hakim.
Tatkala terdakwa adalah orang yang kaya atau terlihat kaya, maka mata JPU
dan/atau majelis hakim langsung berbinar-binar membayangkan fulus yang bisa
melepaskan dahaga mereka. Dan, tatkala orang kaya atau terlihat kaya tersebut
ternyata tidak mengucurkan fulus sejumlah yang dimimpikan mereka, maka JPU
dan/atau majelis hakim mutung, jengkel, dan gondok, serta melampiaskan
kekesalan dalam bentuk vonnis yang gak jelas juntrungannya, dan terefleksi dari
berita acara persidangan, yang ngawur dan gak masuk akal, hanya mengikuti BAP
polisi.
Hakim adalah manusia biasa, punya kekecewaan, punya kejenuhan, punya kelelahan,
punya kelesuan, punya dahaga. Maka tatkala, advokat menawarkan sedikit
kelegaan, pemenuhan kebutuhan seks (di pasar seks mangga besar atau ancol),
fisik (uang segepok) dan ego, tidak aneh, dan sangat lazim, hakim mengikuti
kemauan advokat.
Sebagai manusia biasa, hakim boleh juga donk sesekali dihakimi massa secara
fisik (digebuki), karena ketahuan melampiaskan kebutuhan manusiawinya atau
tidak bisa disiplin menahan kebutuhan manusiawi seperti manusia biasa lainnya,
dengan cara yang tidak manusiawi. Prinsip: BARANGSIAPA MENGHAKIMI, IA AKAN
DIHAKIMI DENGAN CARA IA MENGHAKIMI.
Salam,
Iming Tesalonika
Advokat yang sedang jengkel dengan hakim senior di PN JKT Barat yang memelintir
berita acara persidangan dengan menjiplak BAP polisi, tanpa rasa ewuh pakewuh.
________________________________
From: Agustinus Edy Kristianto <agustinus.kristia...@ylbhi.or.id>
To: hukum-onl...@yahoogroups.com
Sent: Monday, January 19, 2009 4:01:54 PM
Subject: [Hukum-Online] Siaran Pers YLBHI: Ketua MA Terpilih Harus Menaikkan
Keadilan untuk Orang Miskin
SIARAN PERS
Nomor 023/SP/YLBHI/I/2009
Ketua MA Terpilih Harus Menaikkan Keadilan untuk Orang Miskin
Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) mengucapkan selamat atas terpilihnya Harifin
Tumpa sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA). Kami juga memberikan apresiasi atas
komitmen Harifin Tumpa saat 'pidato kemenangannya' yang menyebut MA memiliki
komitmen untuk memberantas korupsi. Sejak awal YLBHI memandang pemilihan ketua
MA sebagai pertaruhan besar bagi nasib para pencari keadilan, terutama orang
miskin dan marjinal. Terlepas dari segala kontroversi pemilihan, YLBHI meminta
kemenangan mutlak Harifin Tumpa (36 dari 43 suara hakim agung) dijadikan
sebagai modal kepercayaan kepada yang bersangkutan untuk memperbaiki dunia
peradilan Indonesia untuk kepentingan para pencari keadilan.
Tanpa mengecilkan upaya Ketua MA sebelumnya, Bagir Manan, kami melihat bahwa MA
belum menjadi lembaga peradilan yang memiliki citra sebagai lembaga yang
transparan, bersih, dan memberikan kontribusi maksimal bagi terciptanya
keadilan, bagi sebagian besar masyarakat.Yang justru terjadi adalah, citra MA
yang terpuruk sebagai, misalnya, sarang mafia peradilan dan lembaga yang
antiperubahan. Reformasi peradilan yang didambakan oleh sebagian besar
masyarakat belum sepenuhnya terjadi di MA.
Sebagai lembaga yang berfokus pada pemberian bantuan hukum bagi orang miskin,
YLBHI ingin menantang Ketua MA terpilih untuk mewujudkan keadilan bagi
orang-orang miskin pencari keadilan. Kami meminta adanya perubahan sistem di MA
dari sistem lama yang menyulitkan munculnya keadilan bagi orang miskin menjadi
sistem yang lebih memungkinkan orang miskin mendapatkan keadilan melalui proses
hukum di Pengadilan.
Saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada fakta banyaknya perkara-perkara yang
melibatkan orang miskin. Berdasarkan data yang dihimpun dari 14 Kantor LBH yang
tersebar dari Aceh sampai Papua, sepanjang 2008, terdapat 3.248 kasus yang
melibatkan orang miskin yang ditangani oleh LBH. Kasus-kasus itu bervariasi
mulai dari kasus penggusuran, kriminalisasi, penyerobotan tanah, dan
sebagainya. Tingginya biaya perkara, birokrasi yang berbelit-belit, dan watak
aparat pengadilan yang belum sepenuhnya bersih dari perilaku korup, menyebabkan
sebagian besar pencari keadilan yang miskin tersebut kesulitan mendapatkan
haknya atas keadilan. Prinsip persamaan di muka hukum yang menjadi amanat UUD
1945, dalam beberapa kasus, tidak terjadi, terutama apabila orang miskin
berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi, sosial, dan
politik.
Sangatlah mendesak bagi MA untuk membangun atau membenahi sistem/administrasi
peradilan yang lebih membuka kemungkinan orang-orang miskin mendapatkan haknya
atas keadilan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah, MA membangun sistem yang
lebih transparan, komunikatif, mudah, dan cepat, terkait pemberian bantuan
hukum bagi orang miskin yang selama ini disalurkan sebagian besar melalui
Pengadilan Negeri. Kami memandang mekanisme yang terjadi selama ini terkait
bantuan hukum tersebut tidak tepat sasaran dan kurang dirasakan manfaatnya bagi
orang miskin.
MA juga harus terus mendorong terwujudnya peradilan yang adil dan tidak memihak
(fair trial). Selama ini, berdasarkan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan
tidak memihak, setidaknya ada berbagai pelanggaran yang terjadi. Pertama,adalah
ketiadaan atau minimnya akses ke advokat karena ketidaaan biaya dimana hal ini
merupakan pelangaran terhadap pasal 14 ayat (3) huruf d ICCPR yang menyatakan
setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentigan keadilan, dan
tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya (the
right to free legal aid).
Kedua, sebagaimana kasus-kasus pidana yang terdakwa diancam hukuman berat atau
hukuman mati perlu dijamin hak untuk adanya pendampingan hukum yang efektif
(the right to effective legal assistant in death penalty cases) .
Ketiga, dalam kasus-kasus yang masih marak adanya mafia peradilan merupakan
pelanggaran terhadap hak untuk diadili oleh sebuah pengadilan yang kompeten,
mandiri dan tidak memihak yang diadakan sesuai hukum (the right to be tried by
competent, and impatial tribunal establised by law).
Kami meminta Ketua MA terpilih melakukan pembersihan watak dan perilaku para
aparat pengadilan, termasuk hakim-hakimnya. Tingginya korupsi peradilan
menjadikan akses mendapatkan keadilan bagi orang miskin tertutup rapat oleh
karena saluran keadilan itu disumbat oleh kepentingan materi sehingga
orang-orang miskin tersingkir dalam perjalanannya mendapatkan keadilan hukum.
Ketua MA terpilih harus benar-benar memiliki visi, misi, dan kemampuan
membenahi manajemen peradilan yang saat ini masih bermasalah di banyak titik.
Visi mewujudkan peradilan yang bebas, cepat, murah, dan fair, merupakan visi
yang harus dimiliki oleh Ketua MA terpilih. Langkah-langkah yang akan diambil
oleh Ketua MA terpilih akan menentukan sejauhmana ia memiliki komitmen dan
kemampuan menaikkan keadilan untuk orang miskin.
YLBHI akan terus mengawal dan mengawasi MA agar menjadi lembaga peradilan
tertinggi, tempat masyarakat miskin mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya.
Jakarta, 20 Januari 2009
Badan Pengurus
--
Agustinus Edy Kristianto
Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik
Badan Pengurus
Yayasan LBH Indonesia
Jalan Diponegoro No. 74 Jakarta 10320
INDONESIA
Telepon: (+62 21)392 98 40
Faks. (+62-21) 392 98 40 / 319 30 140
Ponsel (+62) 856 9161 4625
agustinus.kristia...@ylbhi.or.id
www.ylbhi.or.id
"Jangan bangun sarangmu di dahan pohon. Kita para elang tidak mencari
perlindungan di ladang dan taman manusia. Surga kita ada di puncak-puncak
gunung, gurun luas, dan tebing jurang. Haram bagi kita menjemput bulir-bulir
jelai dari tanah. Sebab Tuhan telah memberi kita ruang lebih tinggi tidak
terbatas di angkasa- Nasihat Elang Kepada Anaknya, M. Iqbal-
