JURNAL TODDOPULI:
KONGRES REIMS PARTAI SOSIALIS PERANCIS
- Tanda Dari Krisis Konsepsional?
Partai Sosialis Perancis [PSP], sebelum Perang Dunia II seperti halnya dengan
semua partai kiri sejens, tadinya bernama Partai Sosial Demokrat Perancis,
Waktu itu belum ada Partai Komunis Perancis [PKP] . Setelah kongres PSDP di
Marseille yang membicarakan sikap terhadaap gerakan kemerdekaan nasional,
Kongres terbelah dua: yang menyokong gerakan pembebasan nasional dan yang
tidak menyokongnya. Yang menyokong,kemudian menjadi PKP, sedangkan yang tidak
menyokong menjadi PSP. Organ resmi PSDP pada waktu itu yang dipimpin oleh Jean
Jaures bernaa L'Humanité dan sekaang menjadi organ PKP.
Setelah PD II, PSP dan PKP merupakan partai-partai berpengaruh di Perancis,
terutama karena jasa jaa mereka dalam melawan pendudukan Nazi Herman. Hanya
kemudian PKP makin melemah, terutama setelah runtuhnya Tembok Berlin. Sedangkan
PSP tetap merupakan salah satu partai terbesar,berpengaruh dan terpenting dari
golongan kiri, seimbang dengan partai terbesar kanan seperti RPR sekarang
menjelma menjadi UMP dan menjadi partai berkuasa. UMP atau PSP serta
partai-partai kiri lainnya silih berganti berkuasa. Partao-partai kiri dan
kanan menguasai pemerintahansecara silih berganti karena memang kekuatan
antara "kiri" dan kanan boleh dikatakan 50:50 persen. Apabila partai-partai
ini terpecah-belah, maka mereka akan mengalami kekalahan dalam pemilu, Di
faktor lain, berkuasa tidaknya partai kiri dan kanan, juga ditentukan oleh
pilihan politik dan akibat pilihan politik mereka. Rakyat Perancis menghukum
partai-partai ini melalui pemilu dan unjuk rasa. Menurut
angka Majalah "Science Sociale",Paris, jika dipukul rata , maka di Perancis
terjadi unjuk rasa saban hari. Kontrol masyarakat yang terorganisasi terhadap
janji pemilu sangat ketat. Sampai-sampai Harian Katolik yang berusia sudaha
lebih dari 100 tahun, La Croix, mengatakan bahwa di negeri ini terdapat tiga
kekuatan utama yaitu pemerintah, pengusaha dan rakyat yang teroganisasi yang
disebut dengan istilah partner sosial. Organisasi para majikan,sebagai
organisasi dari para pengusaha dan majikan, yang sekarang, juga sudah
menyadari akan hal ini, sehingga dengan tujuan agar masyarakat terkelola baik,
ketua organisasi para majikan/pengusaha yang sekarang sangat mempertimbangkan
unsur patner sosial ini. Tanpa menyertakan patner sosial dalam masalah
pengambilan keputusan di berbagai bidang, maka tidak akan ada ketenangan
dalam masyaraka. Produksi bisa mandeg dan negeri akan mengalami kerugian sangat
besar di berbagai bidang. Bisakah
dibayangkan bahwa pernah bahwa Paris pernah dikepung dan lumpuh karena
kepungan para petani yang unjuk rasa, pernah macet karena mogok para sopir
kendaraan berat yng memblokade tol-tol di sekitar Paris, sehingga tentara harus
turun tangan untuk membuka blokade tersebut? Contoh ini kukemukakan untuk
memperlihatkan pengaruh dan peran kontrol masyarakat yang terorganisasi
terhadap penyelenggara negara dan partai-partai politik. Dan benarkah kontrol
masyarakat begini merupakan suatu tingkat demokrasi yang telah dicapai dan
dikhayati? Tingkat kesadaran politik akan hak dan wajib, sebagai hasil dari
suatu proses panjang semenjak anak-anak masuk sekolah? Kalau penglihatan saya
benar, maka masalah kesadaran politik, berjalan sehat tidaknya demokrasi,
kontrol sosial, erat kaitannya dengan masalah pendidikan. Warganegara tidak
menjadi alat jinak [docile tool] menyelenggara negara, tetapi adalah
warganegara yang berpikir. Karena itu hak mengungkapkanan diri
disadari sebagai hak warga negara yang tidak bisa diusik-usik.
Barangkali keadaan ini pula yang menyebabkan bahwa baik pada partai kiri atau
pun kanan, tanpa kecuali, selalu terdapat kelompok-kelompok pendapat. Di PSP
misalnya, sebagai satu partai terdapat tujuh kelompok pendapat dan grup atau
aliran yang disebut sebagai "tujuh gajah". Dalam Kongres Epinay, di bawah
François Mitterrand, "tujuh gajah" berhasil disatukan dan kemudian pada buan
Mei 1981, PSP bersama-sama partai-martai kiri lainnya berhasil memenangani
pemeilihan umum presidensial dan parlemen..Tapi dalam kongres Rennes, "tujuh
gajah" ini tidak berhasil mendapatkan kesepakatan sehingga Kongres berakhir
tanpa menghasilkan sebuah resolusi apa pun. Kemudian Lionel Jospin datang
menyatukan mereka dan berhasil memenangi pemilihan umum untuk Parlemen sehingga
Lionel Jospin ditunjuk oleh Presiden Jacques Chirac menjadi Perdana Meenteri.
Pemerintah kohabitasi pun lahir. Kohabitasi antara partai-partai kiri dan
kanan. Presiden berada di tangan
partai-partai kanan, sedangkan pemerintahan dipegang oleh partai-artai kiri,
dengan PSP sebagai partai intinya. Kohabitasi terjadi karena baik partai kiri
atau pun kanan pada waktu itu berpegang kokoh pada
ketentuan-ketentuanKonstitusi dan tidak ada yang mengusulkan perobahannya. Di
negeri ini, agaknya apa yang disebut hukum ,disadari benar arti pentingnya dan
menjadi pegangan semua warga negara. Apabila orang Perancis mengatakan :"Cest
la loi", itu sudah merupakan ketentuan hukum, maksudnya aturan hukum itu
berlaku pada siapa pun dan semua orang wajib mematuhinya, Atas dasar hukum
inilah semua orang hidup dan menggugat siapa pun yang melanggarnya, tanpa
peduli apa pun kedudukan mereka. Presiden pun digugat walau pun selama menjadi
presiden, ia tidak bisa dijadikan saksi atau dibawa ke depan pengadilan. Ia
dibawa ke depan setelah ia tidak menjadi presiden lagi, seperti yang terjadi
pada Jacques Chirac. Sedangkan untuk tingkat Perdana Menteri,
kekebalan hukum yang dimiliki oleh Presiden tidak dipunyainya. Apalagi para
menteri. Tidak sedikit para menteri yang karena terbukti salah, oleh
pengadilan langsung dikirim ke penjara. Ada juga yang langsung berhenti sebagai
menteri. Sedangkan alat negara seperti polisi dan tentara yang mencederakan
para pengunjuk rasa, lebih-lebih yang mengakibatkan kematia, pasti akan segera
diusut dan dijatuhi hukuman.
Sejak pemilihan umum presidensial 2002, PSP dan partai-partai kiri tidak
berhasil keluar sebagai pêmenang oleh perpecahan dalam tubuh partai-partai itu,
terutama PSP. Perpecahan ini dalam Kongres Reims beberapa hari lalu makin
menjadi-jadi saat Kongres memilih sekreataris jenderal baru menggantikan
François Hollande, senkjen yang lama. Yang bersaing untuk kedudukan ini pada
pemilihan ronde kedua, adalah Segolène Royal, mantan calon Presiden PSP dalam
pemilu 2005, Martine Aubry, walikota Lille. Kedua-duanya mantan menteri pada
kabinet Lionel Jospin. Pemilihan dimenangkan oleh Matine Aubry dengan kelebihan
42 suara atau 0,04 persen. Kemenangan yang oleh kelompok Segolène Royal dituduh
sebagai hasil "kecurangan". Grup Royal meminta kepada Pimpinan Pusat PSP untuk
melakukan pemilihan ulang serta bersiap-siap untuk mengajukan kelompok pemenang
ke pengadilan negeri. Terhadap ide ini, keua grup PSP di Parlemmen,Jean-Marc
Ayrraut, menegaskan
ketidaksepakatannya. "Masalah Partai tidak seharusnya diselesaikan melalui
pengadilan, melainkan di dalam Partia. Untuk itu François Holland sebagai
sekjen perlu memandbila langkah darurat agar PSP lepas dari kesedihan besar
[grande tristesse] ini".
Pemilihan sekjen PSP ini menarik perhatian masyarakat dan semua partai politik
karena pengaruhnya akan berdampak nasional secara politik. Kongres Reims PSP
yang baru berakhir Sabtu lalu juga sangat mendapat perhatian dari pemerintah
dan UMP sebagai partai berkuasa, karena seperti dikatakan oleh Presiden
Perancis, Nicolas Sarkozy: "Jangan sampai ada terjai oposisi yang
terorganisasi. Jika tidak ada oposisi terorganisasi maka pemerintah akan lancar
menjalankan program reformasinya". Untuk memecah PSP maka begitu ia menjabat
presiden, Sarkozy menarik beberapa tokoh penting PSP seperti Jack Lang, Jean
Strauss-Kahn , Bernard Kouchner dengan memberikan mereka pos-pos penting.
Sebelum pemilihan, kepada para anggota disodorkan tiga konsep kemasyarakatan
integral yang kemudian bakal menjadi arahan PSP dalam berkegiatan. Segolène
Royal menginginkan masyarakat partisitpatif dan beraliansi dengan Modem
[Movement Democratique], partai sentris yang dipimpin oleh François Bayrou,
walikota Paris, Bertrand Delanoê mengajukan konsep "sosial-liberal" dan Benoit
Hamon menyodorkan konsep bersandar pada partai-partai kiri. Waktu itu, Martin
Aubry masih raguu-ragu apakah mencalonkan diri sebagai sekjen atau tidak.
Konsep Royal mengungguli dua konsep lainnya. Tapi konsep Royal ini oleh
"gajah-gajah" lainnnya dituduh sebagai konsep kanan dan Segolène Royal dituding
sebagai sayap kanan PSP. Maka "gajah-gajah" bersekutu membangun "Aliansi Anti
Royal". Hanya dari kemenangan Martin Aubry yang hanya 42 suara, bisa dilihat
bahwa dari kemenangan 0,04% ini dan secarai wacana konsep Royal unggul,
pemikiran aliran Royal tidak bisa dipandang enteng. Ia juga memperlihatkan
kecenderungan pemikiran baru di dalam PSP, sekaligus menunjukkan tendensi
pimikiran dalam masyarakat Perancis.
Dalam pengumpulan pendapat umum di tengah-tengah krisis finansial beberapa
waktu lalu, mayoritas masyarakat Pzerancis menyatakan tidak ingin putus total
dengan kapitalisme, hanya bagaimana kapitalisme itu dijinakkan. Sementara
minoritas mengatakan harus putus total, pendapat yang menjadi dasar naiknya
popularitas partai-partai kiri ekstrim, pada saat partai ekstrim kanan Front
Nasional yang berkecenderungan neo-Nazi mengalami kemerosotan drastis.
Partai-partai kiri agaknya mengalami kesulitan dalam menawarkan konsep
masyarakat alternatif integral ketika partai-partai kanan pun menggunakan
jargon-jargon kiri dalam program pemilu mereka. Keadaan yang membuat masyarakat
bingung. Bahkan ada pertanyaan cukup santer terdengar sampai ke kalangan para
cendekiawan: "Apa gerangan beda kiri dan kanan sekarang?"
Barangkali krisis konsep alternatif yang tanggap dan apresiatif inilah yang
menjadi masalah mendesak Perancis sekarang, termasuk di dalam PSP. Kongres
Reims, hakekatnya adalah usaha mencari alternatif tanggap apresiatif ini juga.
Hanya dari tiga konsep yang disodorkan kepada-kpara anggota, nampaknya
kecenderungan sosialisme lama makin dtinggalkan. Lebih-lebih jika memperhatikan
usulan "sosial-liberal" Bertrand Delanoê, atau konsep aliansi ke sentris dari
Seglone. Masalah peran penting mendesak masalah konsep ini, karena ia merupakan
pegangan dalam menata masyarakat sesuai dengan nilai-nilai "kebebasan,
kesetaraan dan persaudaraan" yang masih merupakan motto utama Republik
Perancis. Kemerosotan drastis PKP juga tidak lepas dari ketidakmampuannya
menjawab zaman secara tanggap dan apresiatif.-Dalam keadaan begini, pers negeri
ini secara malu-malu melirik Repulik Rakyat Tiongkok yang di sini sejak lama
kurang populer di kalangan para politisi tapi mereka
tidak mampu mengabaikannya.
Melalui pemilu-pemilu di Perancis dan kongres-kongres partai politik, termasuk
Kongres Reims PSP baru-baru ini, saya melihat arti dan hubungan konsep dengan
pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Konsep adalah orientasi. Pedoman
bertindak secara sadar ditengah kompeksitas masyarakat. Oleh keadaan
bahwa tidak ada konsep yang siap pakai, kompleksitas ini makin menjadi dan
memaksa kita untuk berani berpikir dan bertindak , tak segan mengkoreksi
kesalahan. Nilai-nilai republiken hanyalah rangkaian nilai umum yang kemampuan
mengejawantahkannya secara nyata.Untuk mencari jalan pengejawantahan ini maka
debat ide makin menghangat. Adanya debat ide yang sehat ini saya ikuti dengan
penuh perhatian semenjak bertahun-tahun sebagai sebuah ruang kuliah tersendiri.
Debat ide sangat membudaya di negeri ini dan oleh Mohammad Arkoun, seorang
Islamolog terkemuka Perancis dari Sorbonne III, disebut sebagai salah uncur
penting untuk kemajuan dunia Barat. ***
Perjalanan Kembali , Musim Dingin 2008
--------------------------------------------------------
JJ. Kusni
Get your preferred Email name!
Now you can @ymail.com and @rocketmail.com
http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/sg/
