saya kiri pernyataan saya tentang kanan dan kiri adalh sebuah contoh bagaimana
selama ini para intelektual dan "budayawan" telah terjebak dalam iklim
parokhial yang sangat parah. Ketika membicarakan sebuah kongres kebudayaan
persoalan terpenting yang menggangu "kepentingan nasional" yaitu homogenisasi
pola pikir tidak diangkat. Bahkan dianggap semata-mata persoalan kesenian.
Lepas dari apakah persoalan kebudayaan akan bicara tentang banyak hal, akan
tetapi keheningan para pelaku dan penggiat kongres kebudayaan tentang UU
pornografi dan hadirnya hukum berdasar salah satu agama tertentu, dan
jelas-jelas tidak sejalan dengan "kepentingan nasional" (negara indonesia
berdasarkan atas keberagaman) menyisakan pertanyaan besar.
Mengapa ketika kepentingan akan indonesia yang beragam diusik tidak ada satu
rekomendasipun mengenai hal itu? Mengapa justru yang muncul rekomendasi tentang
tahun kebudayaan? Apakah panitia dan peserta tidak bisa memilih mana yang
urgent dan mana yang tidak?
Kalau itu tak terjawab jangan-jangan kita para budayawan dan intelektual kampus
tak lebih dari budak-budak kepentingan orang lain (pemilik modal, teknokrat
pemerintah, politisi busuk dan lain sebagainya).
Tolong pertanyaan yang terus saya persoalankan dijawab; bagaimana respon resmi
dari kongres kebudayaan tentang homogenisasi indonesia melalui cara-cara
pemberlakuan hukum yang bertentangan dengan tujuan dan kepentinga nasional?
kalau itu tidak terjawab mengapa kita harus mendukung tahun kebudayaan 2009?
agung kurniawan
--- On Wed, 12/17/08, mangoenpoerojo roch basoeki <elrob...@yahoo.com> wrote:
From: mangoenpoerojo roch basoeki <elrob...@yahoo.com>
Subject: [ac-i] BUDAYA SALAH KAPRAH
To: "budaya art" <artculture-indonesia@yahoogroups.com>
Cc: "artculture-indonesia moderator"
<artculture-indonesia-ow...@yahoogroups.com>
Date: Wednesday, December 17, 2008, 12:15 AM
Sekaligus menanggapi seluruh komentar tentang "perlunya tahun
kebudayaan" yang dilempar oleh mas Luluk Suniarso.
1. mari kita akhiri budaya saling menyalahkan dengan menyadari bahwa semua
kesalahan yang sedang berjalan (berkenaan dengan penyelenggaraan negara) adalah
SALAH KAPRAH yang membudaya. Siapapun yang memimpin negeri ini akan terjebak
oleh kesalah-kaprahan itu. Kita ingin perubahan tanpa tahu apa yang mau diubah,
diubah menjadi seperti apa, dan dimulai dari mana.
2. menurut saya, dari segi pola pikir, harus dimulai dari pola "penggunaan ilmu
pengetahuan" (lihat saran mas profesor bambang hidayat). Ilmu pengetahuan yang
semakin spesialissasi, hendaknya tidak digunakan untuk memaksakan perilaku
masyarakat agar melakukan sesuatu sesuai tuntutan spesialis. IP
hendaknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam arti kemampuan
dan tuntutan dari masyarakat yang senyata-nyatanya. So, dengan IP itu kita
harus berupaya dulu untuk tahu sebenar-benarnya kemampuan masyarakat kita yang
tidak banyak tuntutan itu. Ilmu manakah yang harus kita gunakan..... (menurut
pengembaraan saya, antropologi adalah ilmu utama untuk masyarakat kita).
3. Dari segi politik (agar tidak terjebak akan issue KIRI VS KANAN, mas Agung),
kita harus bersepakat tentang TUJUAN NASIONAL. Untuk kita sadari bahwa kita
sebagai sebuah bangsa yang katanya besar, ternyata tidak punya tujuan (makanya
sering kita dengar "mau kemana negara ini"). Mari kita baca baik-baik apa kata
pendiri negara "kenapa kita harus merdeka" di dalam Pembukaan UUD.
4. Akibat dari tidak punya tujuan nasional adlah TIDAK PUNYA "KEPENTINGAN
NASIONAL". Dalam segala kasus, kita dihadapkan pada tarik-menarik kekuatan
antar sesama. Contohnya, demokrasi dan
HAM apakah benar-benar merupakan kepentingan nasional. Pemihakan pada pemilik
modal dalam kasus krisi global, apakah kepentingan nasional? OK, contoh yang
tidak berkonotasi politik yaitu soal ROKOK. Asap rokok adalah racun kehidupan
manusia perokok maupun non-perokok ; tetapi industri rokok juga menghidupi
jutaan keluarga manusia dan negara (pajak). Bagaimanakah negara ini bersikap
terhadap rokok, manakah yang disebut KEPENTINGAN NASIONAL?
Begitulah sekedar masukan.
salam, robama.
