Pemerintah punya banyak pilihan software legal
Bisnis Indonesia JAKARTA: Pemerintah yang diharapkan menjadi panutan
dalam menanggulangi tingkat pembajakan peranti lunak, kini memiliki
banyak pilihan aplikasi dan sistem operasi legal sekaligus terjangkau.
Setelah ketersediaan tiga sistem desktop berbasis open source dari
konsorsium pusat riset dan swasta, Sun Microsystems kemarin
mengumumkan kesepakatan jangka panjang dengan Kementerian Riset dan
Teknologi untuk menerapkan sistem yang sama.
Dalam kesepakatan itu, Java Desktop Systems (JDS) dari Sun menjadi
platform sistem desktop nasional, dimulai dari kantor-kantor instansi
pemerintah. Kesepakatan itu juga mencakup kegiatan pemasaran,
pengembangan dan penerapannya.
Menteri Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman mengatakan tujuan kerja
sama dengan Sun antara lain guna menerapkan standard terbuka pada JDS
untuk membangun solusi desktop.
"Selain itu, peranti lunak open source juga diharapkan mampu
menawarkan para pengguna alternatif piranti lunak yang legal dengan
biaya terjangkau," katanya dalam satu pernyataan tertulis.
Dalam pelaksanaannya, Sun akan bekerjasama dengan konsorsium yang
terdiri dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Puspitek
Ristek dan PT Inti mengembangkan berbagai sistem desktop berbasis open
source.
Konsorsium itu melahirkan tiga sistem desktop dengan sistem
pengembangan terbuka, yakni Garuda1 untuk kalangan profesional seharga
US$15, standar yang bisa diperoleh gratis, dan 'Pipit' yang masih
dalam tahap pengembangan.
Ketiga sistem itu tergolong lengkap karena sudah dilengkapi antara
lain aplikasi perkantoran StarOffice, Instant Messaging (IM) dan
browser Mozilla. Sistem itu dikembangkan dengan teknologi Java dari
Sun.
Berbagai paket aplikasi dan peranti lunak open source itu -disebut
juga distro- tersedia seiring program Indonesia Goes Open Source
(IGOS) yang saat ini memasuki tahun ke dua setelah dicanangkan Juli
2004.
Salah satu tujuan IGOS adalah menekan tingkat pembajakan peranti lunak
di Indonesia -yang pada 2004 mencapai 87% dengan kerugian potensial
US$183 juta- dengan menjadikan pemerintah sebagai panutan.
Memerangi pembajakan juga menjadi satu dari enam sasaran pembangunan
telematika nasional 2005-2010 yang dicanangkan Ditjen Aplikasi
Telamatika Departemen Komunikasi dan Informatika,.
Pemerintah menargetkan mampu menekan tingkat pembajakan dari sekitar
80% saat ini menjadi 20% hingga 30%. Kampanye penggunaan peranti lunak
legal baik open source maupun tertutup akan terus digalakkan untuk
mencapai tujuan tersebut.
Kenyataannya, menurut Direktur Pusat Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Informasi dan Elektronika BPPT Sulistyo Suhrowardi kepada
wartawan pada Juni, sebanyak 90% komputer di instansi pemerintah
memakai peranti lunak bajakan.
Padahal BPPT sejak tiga tahun lalu telah mengembangkan empat peranti
lunak open source, yakni Komura, Kantaya, Kasipen dan Kutahu. Namun,
kurang berhasil dalam penerapannya di lapangan dan tidak pernah
digunakan instansi pemerintah.
Peranti lunak open source dikembangkan secara terbuka, artinya
pengguna diberikan akses kepada kode-kode pemrograman, termasuk
memodifikasi sesuai pemakaiannya.
Diskon harga
Sementara itu, Microsoft berencana memberikan potongan harga peranti
lunak kepada pemerintah menyusul perkembangan hasil inventarisasi di
seluruh instansi oleh Departemen Kominfo.
Inventarisasi ini dipakai sebagai dasar pemerintah untuk menentukan
strategi terbaik dalam mengatasi penggunaan software bajakan.
Ari Kunwidodo, Wakil Presiden Direktur PT Microsoft Indonesia,
mengatakan pemberian potongan harga tersebut masih menunggu hasil
kajian antara raksasa peranti lunak itu dengan pemerintah sehingga
besarannya belum bisa disebutkan.
"Tentunya tidak akan jauh berbeda dengan potongan harga yang kami
berikan kepada segmen pendidikan. Yang penting Microsoft memiliki
itikad baik untuk memberi diskon kepada instansi pemerintahan,"
katanya kepada Bisnis belum lama ini,
Untuk segmen pendidikan, Microsoft melalui program School Agreement
memberikan sistem operasi gratis dan pemberian harga murah sekitar
US$2,5 untuk setiap lisensi aplikasi Microsoft Office.
Namun di luar program tersebut, Microsoft diketahui memberikan harga
khusus yang lebih rendah kepada pendidikan dibandingkan segmen
komersial.
Masalah pembajakan software memang menjadi dilema bagi pemerintah. Di
satu sisi, pemerintah menargetkan penyebaran telematika secara lebih
merata, namun tingginya harga software berlisensi sering menjadi
penghambat. ([EMAIL PROTECTED]/[EMAIL PROTECTED])
--
catatan :
beberapa waktu lalu saya sempat meminta bantuan dirjen aptel pak
cahyana dan rekan rekan di telkom u membantu salah satu lembaga
pendidikan milik kepolisian untuk
membeli dua aplikasi windows dan ms office .
kami direfer kesalah satu reseller microsoft mereka memberi harga
penawaran untuk 50 PC $ 6150 dg kurs Rp 15.000 setelah diprotes
karena kurs nya tidak sesuai dengan harga beli saat itu dan dimuat
oleh harian investor daily kursnya nerubah tetapi tidak jumlah
harganya ..
terbayangkah kalau harga $6150 untuk 50 unit PC hanya mendapat 2
aplikasi berapa dana yang harus disediakan oleh pemerintah jika harus
melegalkan seluruh aplikasinya ???
dan hebatnya konon menurut info yang saya dapat harga tersebut sudah diskon 85%
jadi itukah : harga " itikad baik yang diberikan kepada instansi
pemerintah ????
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/vbOolB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
Official Web Site : http://www.awari.or.id
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/asosiasi-warnet/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
