Gatra.com | Minggu, 6 April 2008 | Gemah ripah rapuh. Kalimat yang pernah menjadi tagline edisi khusus Gatra beberapa tahun lalu itu makin menjadi kenyataan. Indonesia, yang dikenal sebagai negara agraris yang gemah ripah, ternyata rapuh dalam soal ketahanan pangan. Itu terbukti pada laporan UN World Food Program (WFP), yang dirilis Jumat dua pekan lalu, yang melengkapi laporan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pada awal Maret.
Dua lembaga PBB yang mengurusi pangan itu mengungkapkan, akibat kenaikan harga minyak yang menembus US$ 100 per barel pada akhir tahun lalu, harga pangan dunia meroket hingga rata-rata 40%. Lonjakan harga ini terjadi pada komoditas beras, jagung, dan kedelai. Harga jagung bahkan mencapai rekor tertinggi dalam 11 tahun terakhir. Begitu juga harga kedelai, yang mencetak rekor puncak dalam 35 tahun terakhir. WFP pun menyebutkan, pada saat ini stok beras dunia mencapai titik terendah, sehingga mendorong harga ke level tertinggi selama 20 tahun terakhir. Sedangkan stok gandum berada di titik nadir selama 50 tahun terakhir. Menurut prediksi FAO, 36 negara di kawasan Afrika, Asia, dan Amerika Latin mengalami krisis pangan, termasuk Indonesia. Global Information and Early Warning System yang dibangun FAO menyebutkan, Indonesia termasuk negara yang membutuhkan bantuan negara luar dalam mengatasi krisis itu. Selain Indonesia, di kawasan Asia ada delapan negara lagi yang mengalami krisis pangan. Yakni Irak, Afghanistan, Korea Utara, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, dan Timor Leste. Selain dipicu kenaikan harga bahan pangan, krisis pangan juga disebabkan adanya konflik, banjir, gempa, dan perubahan iklim. Krisis pangan yang dimulai dari lonjakan harga pangan dunia itu pun mengancam negara dunia ketiga yang tidak memiliki kekuatan ekonomi seperti negara-negara maju. Padahal, di saat yang sama, produksi beberapa komoditas pangan dunia mengalami peningkatan. Produksi gandum dunia yang harganya naik pada awal 2008 ini ternyata mengalami peningkatan hingga 9,34 juta ton antara tahun 2006 dan 2007. Sedangkan produksi gula dunia meningkat sebesar 4,44 juta ton sepanjang tahun lalu. Angka cukup mencengangkan ditunjukkan pada produksi jagung, yang tahun 2007 mencapai rekor produksi 781 juta ton atau meningkat 89,35 juta ton dari total produksi tahun sebelumnya. Hanya kedelai yang mengalami penurunan produksi sebesar 17%. Itu pun karena ada penyusutan lahan di Amerika Serikat sebesar 15% untuk proyek biofuel. Sejumlah kalangan memprediksi, gejolak harga komoditas pangan dunia belum mereda hingga akhir 2008. Para spekulan dan pemilik modal bakal terus memainkan harga di bursa komoditas global. Aksi borong masih mewarnai sejumlah komoditas pangan, seperti gandum, kedelai, gula, dan jagung. Kondisi itu berimbas pada situasi pangan di Indonesia. "Ketahanan pangan di Indonesia sangat rentan karena negeri ini masih mengandalkan bahan pangan dari impor," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu, Natsir Mansur. Celakanya, pemerintah tidak memiliki insentif impor yang memadai, seperti diterapkan Tiongkok dan India. Bahkan, menurut Natsir, manajemen pangan di Indonesia kini makin amburadul. Yang terjadi pada saat ini adalah manajemen panik, sehingga memerlukan biaya tinggi karena tidak ada perencanaan stok dan distribusi bahan pangan. Jika tidak segera ditata secara terpadu, krisis pangan di negeri agraris ini menjadi sebuah ironi, ibarat tikus mati di lumbung padi. Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih, fenomena menyedihkan ini akibat kebijakan dan praktek privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi sebagai inti Konsensus Washington. Pada 1998, pemerintah menyerahkan kedaulatan pangan kepada pasar bebas akibat tekanan WTO. Akibatnya, "Petani padi, jagung, kacang kedelai, dan buah-buahan hancur semua," kata Henry. Dengan adanya kebijakan pasar bebas, perusahaan menggenjot produksi pangan yang berorientasi ekspor. Akibatnya, surplus pangan dari negara-negara maju berbalik ke pasar nasional. Di saat yang sama, pemerintah malah menggenjot produksi hasil perkebunan berorientasi ekspor, seperti terjadi pada tata niaga CPO. Produksi tanaman pangan di dalam negeri pun jadi terbengkalai. Negara dan rakyat Indonesia tidak lagi punya kedaulatan untuk mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi di sektor pangan. Ujung-ujungnya, sektor pangan sangat bergantung pada mekanisme pasar yang dikuasai segelintir perusahaan raksasa. Kondisi ini diperparah dengan program privatisasi sektor pangan, yang notabene merupakan kebutuhan pokok rakyat. Sebagai contoh, Bulog selaku lembaga pengontrol harga diprivatisasi menjadi entitas bisnis. Demikian pula industri hilir pangan hingga distribusi (ekspor-impor) dikuasai perusahaan seperti Cargill dan Charoen Phokpand. Mayoritas rakyat Indonesia hanya menjadi konsumen atau end-user. "Akhirnya sektor pangan mengarah ke sistem monopoli atau oligopoli (kartel)," ungkap Henry. Krisis pangan juga disebabkan kebijakan dan praktek yang menyerahkan urusan pangan pada pasar (1998, letter of intent IMF) serta mekanisme perdagangan pertanian yang ditentukan oleh perdagangan bebas (1995, agreement on agriculture, WTO). Akses pasar Indonesia dibuka lebar-lebar, bahkan hingga 0%, seperti kedelai (1998, 2008) dan beras (1998). Sementara itu, subsidi domestik untuk petani terus berkurang, baik menyangkut pengolahan tanah, irigasi, pupuk, bibit, teknologi, maupun insentif harga. Di sisi lain, subsidi ekspor dari negara-negara overproduksi pangan seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa --beserta perusahaan-perusahaannya-- malah meningkat. Indonesia pun dibanjiri barang pangan murah, sehingga pasar dan harga domestik hancur sejak 1995 hingga saat ini. "Hal ini jelas membunuh petani kita," kata Henry. Beberapa kebijakan sangat dipermudah untuk perusahaan besar yang mengalahkan pertanian rakyat. Misalnya Undang-Undang (UU) Nomor 1/1967 tentang PMA, UU Nomor 4/2004 tentang Sumber Daya Air, Perpres 36 dan 65/2006, UU Nomor 18/2003 tentang Perkebunan, dan yang terakhir UU Nomor 25/2007 tentang Penanaman Modal. Dengan kemudahan regulasi itu, upaya privatisasi menuju monopoli atau kartel di sektor pangan makin terbuka. Hal ini kian parah dengan tidak diupayakannya secara serius pembangunan koperasi dan UKM dalam produksi, distribusi, dan konsumsi di sektor pangan. Dengan sistem kebijakan dan praktek itu, Indonesia kini bergantung pada pasar internasional (harga dan tren komoditas). Maka, ketika terjadi perubahan pola produksi-distribusi-konsumsi secara internasional, negeri ini langsung terkena dampaknya. Henry menegaskan, jalan keluar krisis harga pangan itu adalah menegakkan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan berarti memberikan hak pada setiap negara untuk mengatur dan memproteksi tata pertanian di tiap-tiap negara. Negara harus memproteksi petani dari gempuran pasar bebas. Produksi pertanian harus ditujukan pada pemenuhan kebutuhan rakyat, bukan pada kebutuhan pasar ekspor yang hanya menguntungkan perusahaan multinasional. Kedaulatan pangan harus memprioritaskan pemenuhan pasar lokal dan nasional serta memberdayakan petani kecil di pedesaan. www.AstroDigi.com (Nino Guevara Ruwano) -- Posted By NINO to BISNIS ONLINE at 8/19/2010 02:54:00 PM
