Dari sebuah milis, oleh Una, R. Husna Mulya :
>Teman2, saya mendapat kesempatan mengikuti berbagai Pertemuan tentang
RUU
>anti Pornografi, sehingga saya merasa perlu menginformasikan RUU ini dan
>mendengar sebanyak mungkin Tanggapan Masyarakat atas RUU ini, karena
>kemampuan saya untuk menginformasikan terbatas, mohon Informasikan RUU
ini
>seluas mungkin supaya lebih banyak orang mengetahui dan mengkritisinya,
>terima kasih.
>Pasal2 yang menurut saya harus dikritisi adalah:
>I. "larangan MEMPERTONTONKAN bagian tubuh tertentu yang sensual.."
(Pasal
>25) ..pidana penjara 2 - 10 tahun (Pasal 79).
>Dalam Penjelasan Pasal 4:
>Bagian tubuh tertentu yang sensual ANTARA LAIN adalah alat kelamin,
PAHA,
>PINGGUL, pantat, PUSAR, dan PAYUDARA PEREMPUAN, baik terlihat SEBAGIAN
>maupun seluruhnya.
>* Catatan sementara:
> * Artinya pihak yang berwenang menafsirkan RUU ini dapat menafsirkan
> bagian tubuh tertentu yang sensual di luar (lagi!) dari yang diatur RUU
ini.
> * Tentang mempertontonkan, apakah berarti "langsung" terlihat?
> bagaimana bila tidak langsung terlihat, tertutup kain, tapi ketat,
> sehingga membentuk bagian itu misalnya? ini akan menjadi bergantung
> kepada pihak yang berwenang menafsirkan RUU ini.
>* Contoh Kasus:
> * Coba kita ingat, Celana yang sekarang menjadi Trend & "begitu
> banyak" dipakai perempuan berbagai usia, Celana yang memperlihatkan
> pinggul, dan ketat membalut kaki, dan biasanya dipakai bersama baju
yang
> pendek = akan terlihat pusar??
> * Atau coba kita ingat Pakaian yang dipakai Artis perempuan ketika
> mereka tampil menyanyi, menari (atau tidak harus Artis, bisa Pakaian
> Pesta kita juga), yang mungkin memperlihatkan itu??
> * Atau contoh lagi, Peragawati yang memakai Baju2 yang dirancang
oleh
> Perancang Busana, yang mungkin memperlihatkan Bagian2 tubuh yang
> dinyatakan sensual oleh RUU ini??
> * Bagaimana dengan Budaya berbagai Daerah di Indonesia, yang punya
> berbagai kebiasaan berpakaian??
> * Apakah berarti PEREMPUAN DALAM JUMLAH YANG BEGITU BANYAK itu DAPAT
> DIPIDANA PENJARA??
>----------
>II. "Larangan menari erotis ATAU bergoyang erotis di depan umum.."
(Pasal
>28) ..pidana penjara 18 bulan - 7 tahun (Pasal 82).
>Dalam Penjelasan Pasal 28:
>"Menari" erotis adalah melakukan gerakan-gerakan tubuh secara berirama
dan
>mengikuti prinsip-prinsip seni tari sedemikian rupa sehingga
>gerakan-gerakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu karya seni
>koreografi.
>"Bergoyang" erotis adalah melakukan gerakan-gerakan tubuh secara
berirama,
>"tidak" mengikuti prinsip-prinsip seni tari,dan lebih menonjolkan sifat
>seksual sedemikian rupa sehingga gerakan-gerakan tersebut dapat "diduga
>bertujuan merangsang nafsu birahi".
>* Catatan sementara: "= KEDUANYA DILARANG"
> * Lalu bagaimana dengan Tarian2 Daerah?? Tari Jaipongan dari Jawa
> Barat misalnya??
> * Bagaimana dengan Perempuan yang profesinya memang menjadi Penari??
> * Kalau alasannya: merangsang nafsu birahi, kalau yang bermasalah
> adalah birahi laki2 yang mungkin timbul setelah melihat Tarian itu,
> kenapa Perempuan yang harus dilarang menari?? hingga harus dibuat RUU
ini??
> * Seharusnya laki2 yang harus berpikir bagaimana mengontrol
birahinya,
> dan bertanggungjawab atas birahinya itu??
>----------
>III. "Larangan membuat (diantaranya) Tulisan, Film, yang MENGEKSPLOITASI
>daya tarik aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan
aktivitas
>yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan SEJENIS.." [PASAL 9
ayat
>(2)] ..pidana penjara 2 - 10 tahun [Pasal 63 ayat (2)],
>*Pasal 1 angka 14:
>"mengeksploitasi" adalah kegiatan memanfaatkan perbuatan pornoaksi untuk
>tujuan mendapatkan keuntungan materi atau non materi bagi diri sendiri
>dan/atau orang lain.
>*Pasal 34 ayat (1):
>Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana
dimaksud
>dalam PASAL 4 SAMPAI dengan PASAL 23 DIKECUALIKAN untuk tujuan
PENDIDIKAN
>dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dalam BATAS YANG DIPERLUKAN.
>Penjelasan Pasal 34 ayat (1)
>"dalam batas yang diperlukan" adalah sesuai dengan tingkat pendidikan
dan
>bidang studi PIHAK YANG MENJADI SASARAN pendidikan dan/atau pengembangan
>ilmu pengetahuan.
>*Pasal 34 ayat (2):
>Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi pornografi sebagaimana
>dimaksud pada ayat (1) TERBATAS PADA LEMBAGA RISET ATAU LEMBAGA
PENDIDIKAN
>YANG BIDANG KEILMUANNYA BERTUJUAN UNTUK PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN.
>* Catatan sementara:
> * Homoseksual adalah salah satu bentuk orientasi seksual, yang
menjadi
> bagian dari Hak Asasi Manusia.
> * Untuk menginformasikan hal tersebut diantaranya dapat dilakukan
> melalui Tulisan dan Film, dan itu adalah bagian dari perjuangan Hak2
> Lesbian, Gay, Transeksual di Indonesia.
> * MENGEKSPLOITASI dalam Pasal 9, akan sulit ditafsirkan dalam
Tulisan
> dan Film, Contoh: Film Arisan - untuk Gay, Film Detik Terakhir - untuk
> Lesbian, pihak yang berwenang menafsirkan RUU ini dapat saja mengatakan
> bahwa Film2 itu MENGEKSPLOITASI DAYA TARIK HUBUNGAN SEKS PASANGAN
SEJENIS??
>----------
>IV. BADAN ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI NASIONAL
>Kalau kita baca RUU ini, Badan ini adalah pihak yang paling mungkin
>berwenang menafsirkan RUU ini.
>*Pasal 42
>BAPPN mempunyai fungsi:
>huruf (b)
>pengkoordinasian instansi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan
>pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi dan/atau pornoaksi;
>*Pasal 42
>ayat (g)
>pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam rangka
>pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi dan/atau pornoaksi;
>**Pasal 43
>ayat (7)
>Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g,
>BAPPN mempunyai tugas :
>Huruf (b)
>menjadi SAKSI AHLI pada proses pemeriksaan tersangka/terdakwa dalam
>penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
>**Pasal 44
>Ayat (1)
>BAPPN terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
>Penjelasan Pasal 44
>Ayat (1)
>Unsur Pemerintah adalah instansi dan badan lain terkait yang tugas dan
>wewenangnya mencegah dan menanggulangi pornograifi dan atau pornoaksi
yang
>antara lain terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan
Kementerian
>atau Departemen.
>MASYARAKAT adalah lembaga swadaya masyarakat yang MEMILIKI KEPEDULIAN
>terhadap masalah pornografi.
>*Pasal 46
>Persyaratan keanggotaan BAPPN adalah :
>Huruf (d)
>memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pornografi dan pornoaksi;
>Penjelasan Pasal 46
>Persyaratan ini lebih ditekankan bagi unsur masyarakat yang antara lain
>terdiri dari Pakar komunikasi, Pakar teknologi informasi, Pakar hukum
>pidana, Pakar seni, Pakar Budaya, dan Tokoh AGAMA.
>*Pasal 50
>Ketentuan lebih lanjut mengenai BAPPN diatur dengan Peraturan Presiden.
>##Catatan sementara:
> * Hal terpenting adalah bagaimana mekanisme pemilihan orang2 yang
akan
> berada dalam Badan ini? supaya dapat mewakili nilai2 dalam masyarakat
> Indonesia yang sangat beragam?
> * Contoh: untuk menentukan bagian tubuh yang sensual - yang mungkin
> akan berbeda - bagi setiap orang??
> * Atau tentang Homoseksual adalah salah satu bentuk orientasi
seksual,
> yang menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia?? apakah bisa dijamin bahwa
> dalam Badan ini ada orang yang mendukung perjuangan Hak2 Lesbian, Gay,
> Transeksual di Indonesia - sehingga bila menjadi SAKSI AHLI tidak
> sewenang2 mempidana orang??
>----------
>V.Pasal 36 Ayat (1)
>Pelarangan pornoaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26,
Pasal
>27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, atau Pasal 32, DIKECUALIKAN
untuk:
>a.cara berbusana dan/atau tingkah laku yang menjadi kebiasaan menurut
>adat-istiadat dan/atau budaya kesukuan, SEPANJANG BERKAITAN DENGAN
>PELAKSANAAN RITUS KEAGAMAAN ATAU KEPERCAYAAN;
>b.kegiatan seni;
>c.kegiatan olahraga; atau
>d.tujuan pendidikan dalam bidang kesehatan.
>Ayat (2)
>Kegiatan seni HANYA DAPAT DILAKSANAKAN DI TEMPAT KHUSUS PERTUNJUKAN
SENI.
>Ayat (3)
>Kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat
>dilaksanakan di tempat khusus olahraga.
>Pasal 37
>(1) Tempat khusus pertunjukan seni HARUS MENDAPATKAN IZIN DARI
PEMERINTAH.
>(2) Tempat khusus olahraga harus mendapatkan izin dari Pemerintah.
>##Catatan sementara:
> * Mengapa HANYA SEPANJANG berkaitan dengan pelaksanaan ritus
keagamaan
> atau kepercayaan?
> * Bagaimana kalau pakaian SEHARI-HARI perempuan di suatu daerah di
> Indonesia - memang mempertontonkan bagian tubuh yang sensual?
> * Sudah cukup saya mendengar penderitaan Teman2 saya di Aceh - yang
> ketakutan sejak diberlakukannya Syariat Islam di Aceh, karena harus
> berbusana muslimah, termasuk tidak boleh memakai celana panjang,
sehingga
> mereka harus membawa sarung - takut tiba2 ada Polisi Syariah?? ada yang
> sekali tertangkap - dan diarak keliling Kota oleh Polisi Syariah karena
> tidak memakai Kerudung?
> * Sudah cukup TUBUH PEREMPUAN menjadi OBYEK POLITIK!!
>----------
>VI.
>"larangan berciuman bibir di muka umum.." (Pasal 27) ..dipidana 1 - 5
>tahun penjara (Pasal 81),
>Menurut saya, dengan alasan apapun - ini tidak boleh menjadi tindak
>pidana, kalau ada pihak2 yang merasa itu tidak boleh - harusnya
>disampaikan lewat pendidikan - tapi tidak dengan menjadikannya sebagai
>tindak pidana.
>Teman2, menurut saya, PEREMPUAN ADALAH PIHAK YANG PALING RENTAN DIPIDANA
>oleh Rancangan Undang-Undang ini.
>Saya mengikuti perjalanan Rancangan Undang-Undang ini selama sekitar 2
>tahun.. dari Draftnya belum ada tentang Pornoaksi.& saya lihat tidak ada
>perubahan substansi dalam Rancangan Undang-Undang ini, tapi melihat
>perkembangan di DPR dan Pemerintah, Rancangan Undang-Undang ini ini
tidak
>mungkin ditolak - kalaupun ditolak tetap akan berjalan, sehingga saya
>mengambil sikap untuk mengikuti proses pembahasan di DPR dan Pemerintah,
>dan berusaha terus memperjuangkan Pasal2 yang menurut saya harus diubah,
>saya benar2 takut - Kekerasan terhadap Perempuan akan meningkat dengan
>Undang-Undang ini... dari mulai pilihan berpakaian.. pilihan berekspresi
>(misalnya: para Penari perempuan)... pilihan pekerjaan (misalnya:
Peragawati)
>Komnas Perempuan berencana mengundang pihak2 yang rentan dipidana oleh
UU
>ini - bila RUU ini disahkan, Perempuan berbagai usia, Penulis, Pekerja
>Seni (Pembuat Film, Penyanyi, Penari, Artis, Perancang Busana,
Peragawati,
>dan lain2), Lesbian, Gay, Transeksual.. dan perwakilan2 masyarakat
>lainnya, untuk lengkapnya, Teman2 dapat menghubungi saya, terima kasih,
>Una, R. Husna Mulya
>Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
>Jl. Latuharhari No. 4B Jakarta 10310
>Email: [EMAIL PROTECTED]
>Telepon: 3903963
>Fax: 3903922
