Jumat, 28 September 2007
http://www.kompas.com/
Batasi Kendaraan Pribadi
Dilakukan dengan Mengatur Nomor Polisi Kendaraan
Jakarta, Kompas - Salah satu cara memecahkan kemacetan yang semakin parah
di Jakarta adalah dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Petugas dinas
perhubungan dan polisi juga diminta agar terus menjaga kawasan-kawasan rawan
macet hingga lalu lintas kembali lancar.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Gunawan dan Ketua Fraksi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Muhammad Nakum mengemukakan
usulan itu, Kamis (27/9) di Jakarta Pusat.
Menurut Nakum, cara pembatasan pergerakan kendaraan pribadi yang paling
mudah adalah dengan sistem pengaturan pelat nomor kendaraan yang boleh
beroperasi. "Jika Senin kendaraan bernomor genap yang boleh melaju di jalan,
Selasa gantian nomor ganjil yang melaju di jalan. Begitu juga hari-hari
berikutnya. Pengaturan pergerakan itu dapat mengurangi beban jalan sehingga
kemacetan akan mudah diatasi," katanya.
"Fraksi PDI-P akan memanggil dinas perhubungan untuk berdiskusi mencari
solusi yang memungkinkan guna mengatasi kemacetan," ujar Nakum.
Sehubungan dengan pembangunan jalur bus transjakarta yang dijadwalkan
selesai pada 15 Desember 2007, Nakum mengingatkan agar petugas dinas
perhubungan dan polisi terus berjaga di kawasan rawan macet hingga kemacetan
selesai. "Selama ini di beberapa kawasan, petugas sering tidak terlihat
meskipun terjadi kemacetan parah," ujarnya.
Pengaturan waktu kerja
Menurut Gunawan, jika pembatasan pergerakan tidak dapat dilakukan, DPRD
dan pemerintah perlu memikirkan pengaturan waktu kerja agar tidak tercipta
kemacetan parah. Jika jam masuk dan pulang pegawai negeri sipil, pegawai
swasta, dan siswa sekolah tidak sama, beban volume lalu lintas juga tak terlalu
berat.
Sementara pemerhati masalah transportasi kota dari Universitas Trisakti,
F Trisbiantara, mengatakan, ada tiga langkah jangka pendek yang bisa dilakukan
untuk mengatasi kemacetan, yakni pengaturan jam kerja fisik proyek, arus lalu
lintas, dan penertiban hambatan samping lain.
Trisbiantara menguraikan, pembangunan jalur bus transjakarta di Koridor
VIII, IX, dan X melewati jalan yang menjadi urat nadi kota. "Pekerjaan proyek
harus dipercepat, bekerja lembur dengan sistem regu agar pekerja tidak sampai
lelah. Sekarang malah kerjanya seperti orang kantoran," katanya.
Sementara, menurut Manajer Habitat Program dari United Nations Human
Settlements Programme Dodo Juliman, pembangunan infrastruktur transportasi
massal untuk mengurai kemacetan di Jakarta dan kawasan sekitarnya harus
disinergikan dengan kebijakan perumahan yang mampu mendorong pembangunan
perumahan vertikal di pusat kota. (eca/cal/ryo)
=======================================
Just because we are smart, don't think other people are stupid
Watashi wa Isuramu kyou desu
=======================================
