Pak , ini sudah final keputusan pemerintah nya ?
-----Original Message-----
From: Desmal Andi [mailto:[EMAIL PROTECTED]
Sent: Thursday, March 03, 2005 2:13 PM
To: balita-anda@balita-anda.com
Subject: [balita-anda] Pembebasan fiskal ditolak
Pembebasan fiskal ditolak
JAKARTA (Bisnis): Pemerintah memutuskan untuk menolak pembebasan
fiskal keberangkatan ke luar negeri seperti dituntut para pengusaha
melalui berbagai asosiasi pariwisata.
"Menghapuskan itu lebih banyak ruginya dibandingkan dengan keuntungan yang
bakal diperoleh,"
kata Menbudpar Jero Wacik.
Menurut dia, pemerintah tidak akan membebaskan fiskal tersebut sampai
perekonomian Indonesia dinilai sudah makmur. "Saya sudah konfirmasi
ke Menko Perekonomian Bapak Aburizal dan beliau menyatakan fiskal
tidak akan dibebaskan."
Mengenai kesepakatan kepala negara pada Asean Tourism Agreement (ATA)
untuk menghapus semua hambatan ke luar, termasuk pungutan fiskal bagi
warga RI yang akan ke luar negeri paling lambat hingga akhir 2005,
Jero menyatakan akan dipikirkan upaya untuk menghadapinya. "Akan
dicari bagaimana [cara menghadapinya]."
Jero menyadari negeri lain akan marah, jika mengetahui pemerintah tak
akan membebaskan fiskal. "Tapi marah sedikit tak apa, yang penting
kita ingin menyelamatkan negara."
Jero mengaku setuju jika bebas fiskal diterapkan untuk kasus-kasus
tertentu seperti jika rombongan seniman yang akan membawa misi
kebudayaan ke luar negeri.
Dia juga mengatakan kekhawatirannya seandainya fiskal ke luar negeri
dibebaskan, maka wisatawan yang punya uang pas-pasan pun akan
memutuskan berangkat ke luar negeri.
"Karena dengan bebas fiskal, maka orang akan bebas ke luar negeri.
Bagi yang punya uang pas-pasan sekalipun, dia bisa memilih pergi ke
luar negeri, seperti Singapura. Padahal kami mengharapkan wisatawan
itu memilih Lombok atau Padang."
Menanggapi penolakan itu, Elly Hutabarat, Vice President Asean
Tourism Association (Aseanta) mengatakan pemerintah Indonesia mesti
mempunyai alasan tepat.
Dia mengatakan Indonesia sebagai negara di Asean, diharapkan bisa
bekerja sama dengan baik dengan negara lain. "Apalagi Asean tengah
menuju sebagai kawasan single destination."
Yanti Sukamdani Hardjoprakoso, Ketua Umum BPP Perhimpunan Hotel dan
Restoran Indonesia (PHRI), mengatakan semestinya Indonesia mau
berkorban untuk menghapuskan fiskal ke luar negeri untuk mendapatkan
sesuatu yang lebih besar.
Dia mencontohkan mengenai masalah keinginan maskapai penerbangan
asing untuk masuk ke Indonesia, maka akan mempertimbangkan besarnya
potensi penumpang yang diraihnya.
"Jika ada fiskal luar negeri, bisa saja pesawat dari luar membawa
penumpang penuh, tapi dari Indonesia kosong. Ini pasti akan
membatalkan keinginan maskapai asing masuk langsung ke Indonesia."
Adnan Karamoy, Wakil Ketua Komite Tetap Pariwisata Kadin (Kamar
Dagang dan Industri Indonesia) mengungkapkan penolakan pemerintah itu
dapat membuat Indonesia menjadi bahan olok-olok negara lain. (ltc)
Salam,
Desmal Andi
