TERIMA KASIH ARTIKELNNYA. Saya minta keteman-temen yang mempunyai informasi terbaru tentang ( budaya, politik, sosial, pendidikan, ekonomi, agama ) mohon di informasikan, karena hal ini sangat membantu untuk kami yang setiap hari tidak menyentuh informasi baru. karena kesibukan atau tidak terkejarnya membaca koran.
----- Original Message ----- From: [EMAIL PROTECTED] <[EMAIL PROTECTED]> To: <[EMAIL PROTECTED]> Cc: <balita-anda@balita-anda.com> Sent: Wednesday, March 16, 2005 9:42 AM Subject: [balita-anda] (OOT) Fw: 6 dari 10 Fraksi DPR Tolak Kenaikan Harga BBM + Unjuk Rasa Menentang Kenaikan Harga BBM Meluas FYI ya. Rgrd. www.BA-depok.tk ----- Original Message ----- Sent: Wednesday, March 16, 2005 5:19 AM Subject: 6 dari 10 Fraksi DPR Tolak Kenaikan Harga BBM + Unjuk Rasa Menentang Kenaikan Harga BBM Meluas http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/16/utama/1620234.htm Rabu, 16 Maret 2005 6 dari 10 Fraksi DPR Tolak Kenaikan Harga BBM Jakarta, Kompas - Desakan terhadap pemerintah untuk membatalkan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak semakin kuat. Selain mendapat penolakan keras dari masyarakat, mayoritas fraksi di DPR secara resmi menolak kebijakan yang tidak populis itu. Meski demikian, secara kelembagaan DPR belum mengambil keputusan atas kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menaikkan harga BBM per 1 Maret 2005. Lobi antarpimpinan DPR dan pimpinan fraksi akan dilanjutkan Rabu (16/3) pukul 10.00 dan sidang paripurna dibuka kembali pukul 14.00. Dalam rapat paripurna, Selasa, enam dari 10 fraksi yang ada di DPR meminta pemerintah mencabut, membatalkan, atau meninjau ulang Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dua fraksi memahami kebijakan pemerintah, dan dua fraksi mengambang. Enam fraksi yang menolak kenaikan harga BBM adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-KB), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (F-PDS). Fraksi Partai Bintang Reformasi (F-PBR) menggunakan istilah meninjau kembali. Fraksi yang memahami adalah Fraksi Partai Demokrat (F-PD) dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (F-BPD). Adapun yang bersikap mengambang adalah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) dan Fraksi Partai Golkar (F-PG). Ulur waktu Kendati demikian, DPR belum berhasil mengambil keputusan akhir. Setelah perdebatan alot dan lobi di antara pimpinan fraksi, rapat paripurna sepakat untuk diskors dan dilanjutkan Rabu pukul 10.00. Menurut Wakil Sekretaris F-PKS Rama Pratama, acara akan diawali dengan rapat pimpinan fraksi pukul 10.00. Pukul 14.00 sidang paripurna dibuka kembali. Menjelang sidang diskors situasi memanas. "Sebagian besar fraksi tidak setuju adanya pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, cukup pendapat fraksi saja. Namun, PDI-P, PKB, dan PDS bersikeras menginginkan adanya voting. Karena tidak tercapai kata sepakat, rapat paripurna diskors," ungkap Ketua F-PDIP Tjahjo Kumolo. Hal senada dikemukakan Wakil Ketua F-PAN Dradjad Wibowo. Berdasarkan pengamatan Kompas, sebagian besar fraksi, meski memiliki sikap menolak kenaikan harga BBM, terlihat enggan apabila paripurna DPR mengambil keputusan akhir soal BBM ini. Mereka terus mencoba mengulur waktu. Adanya upaya sejumlah fraksi mengulur-ulur waktu ini sudah terbaca sejak awal. Rapat paripurna ini sendiri bisa terlaksana setelah melalui proses panjang dan melelahkan. Ide itu digulirkan sejumlah fraksi pada dua pekan lalu. Namun, sejumlah fraksi yang tidak menyetujui mencoba mengganjal dengan alasan prosedur atau mencoba menyelanya dengan rapat konsultasi dengan presiden. Kemarin pagi, rapat yang semula dijadwalkan diadakan pukul 09.00 secara tiba-tiba diundur menjadi pukul 14.00. Ketika pimpinan membuka rapat, lebih dari separuh anggota Dewan, sebanyak 257 anggota, belum hadir di ruang rapat sehingga rapat tidak mencapai kuorum. Akhirnya, rapat terpaksa ditunda 20 menit. Pada pukul 14.30, rapat baru mencapai kuorum. Rapat dihadiri 286 dari total 547 anggota. Ketika rapat sudah berjalan, barulah berangsur-angsur mereka berdatangan. Berdasarkan data di daftar hadir, anggota Dewan yang hadir 489 orang. Ketika rapat dimulai, upaya mengulur waktu kembali terjadi. Pandangan fraksi soal BBM sengaja ditempatkan di agenda terakhir. Sayuti Asyatri dari F-PAN meminta pimpinan sidang mendahulukan agenda BBM karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Akan tetapi, Ketua DPR Agung Laksono tetap mendahulukan acara penyampaian laporan kunjungan delegasi DPR ke Vietnam dan Beirut (Lebanon). Ketika laporan selesai disampaikan, pukul 15.45, Agung kembali menyelipkan acara lain, yaitu penyampaian laporan pimpinan DPR tentang hasil rapat konsultasi DPR dengan Presiden. Jacobus Kamarlo Mayong Padang dari F-PDIP sempat mempersoalkan hal ini. Dia memandang laporan itu tidak diperlukan karena rapat konsultasi DPR dengan Presiden tidak mengambil keputusan apa-apa. Namun, lagi-lagi Agung tidak mempercepat pembahasan soal BBM. Dia tetap mempersilakan Wakil Ketua DPR Zainal Maarif untuk membacakan laporan. Acara penyampaian pemandangan fraksi soal BBM baru dilaksanakan pukul 16.15. Ketika tujuh fraksi selesai menyampaikan pandangannya, pukul 18.20, pimpinan kembali menskors rapat selama satu jam. Akan tetapi, pada realisasinya, rapat baru dibuka kembali pada pukul 19.50. Sekitar pukul 20.10 sepuluh fraksi selesai menyampaikan pandangannya, tetapi setelah itu kembali terjadi upaya mengulur waktu. Hal itu terutama terjadi setelah beberapa anggota F-PDIP, F-KB, F-PDS, dan F-PAN mendesak agar paripurna segera mengambil keputusan soal BBM. Akan tetapi, Zainal yang memimpin sidang dengan berbagai cara berupaya agar hal itu tidak terjadi. Dia mencoba mengarahkan sidang agar persoalan BBM dikembalikan ke Rapat Gabungan Pimpinan DPR, Komisi VII, XI, dan Panitia Anggaran. Effendi Choirie dari F-KB mendesak pimpinan untuk melakukan voting dan tidak bermain-main. Sekretaris F-PG Yahya Zaini tidak menghendaki rapat paripurna segera mengambil keputusan dengan alasan tidak diagendakan Bamus. Namun, Choirie mengatakan paripurna merupakan forum tertinggi. Melihat gelagat Zainal yang terus mengulur waktu, Permadi dari F-PDIP juga sempat meminta pimpinan sidang agar diganti. Dikarenakan terdesak, akhirnya Zaenal mengusulkan alternatif lain, yaitu diadakan lobi pimpinan fraksi. Hal ini juga sempat ditentang anggota dari F-PDS, Aprinanto, karena terkesan mengecilkan hak anggota. Namun, Zaenal dengan cepat mengetuk palu menskors rapat. Melanggar UU F-PDIP melalui juru bicaranya Tjahjo Kumolo menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Pemerintah telah membuat keputusan sepihak dan belum pernah mendapat persetujuan DPR untuk menaikkan harga BBM. Pelanggaran terhadap UU juga dinyatakan F-KB. Melalui juru bicaranya, A Helmy Faishal Zaini, F-KB menegaskan pemerintah telah melanggar dua UU, yaitu UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 36/2004 tentang APBN Tahun 2005. Juru bicara F-PAN M Nadjib menyatakan alasan penolakan fraksinya terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dilandasi pertimbangan, seharusnya sebelum mengambil kebijakan itu pemerintah mencari alternatif lain yang tidak memberatkan masyarakat dan melakukan efisiensi terhadap pengelolaan BBM. Dalam pandangan umumnya, F-PKS menegaskan kembali sikap fraksi yang telah disampaikan sebelumnya kepada pemerintah. "Kami menolak kenaikan harga BBM dan meminta pemerintah membatalkan kebijakan itu sampai proses pembicaraan dengan DPR selesai," kata juru bicara F-PKS Zulkiflimansyah. Dua fraksi yang tidak secara tegas menyatakan menolak, menerima, atau memahami kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM adalah F-PG dan F-PPP. F-PG melalui juru bicaranya, Ahmad Hafiz Zawawi, hanya meminta agar pemerintah segera mengajukan usulan perubahan alokasi subsidi BBM dan alokasi dana kompensasi melalui RAPBN Perubahan 2005. F-PPP merekomendasikan agar persoalan harga BBM dan dana kompensasi subsidi BBM dibicarakan kembali di Panitia Anggaran DPR serta komisi terkait. "Dilakukan proses sesuai dengan prosedur dan mekanisme pembahasan di DPR untuk secara konstitusional menyatakan menerima atau menolak kenaikan harga BBM sehingga dapat mewadahi sikap F-PPP yang telah menyatakan menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM," kata juru bicara F-PPP DPR A Chudlary Syafi'i Hadzami. Dalam Rapat Pleno F-PPP tanggal 14 Maret 2005 diputuskan F-PPP menolak kenaikan harga BBM. Namun, di saat terakhir penyusunan tanggapan F-PPP terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, rumusan yang disusun berubah. Perubahan itu dilakukan setelah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PPP Hamzah Haz menelepon Ketua F-PPP Endin AJ Soefihara, mengingatkan agar F-PPP melihat kepentingan bangsa yang lebih jauh, bukan sekadar popularitas sesaat. Sementara dua fraksi yang menyatakan memahami adalah Fraksi Partai Demokrat (F-PD) dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi. Juru bicara F-PD Soetan Batoegana menegaskan bahwa fraksinya dapat memahami keputusan pemerintah karena hal itu merupakan bagian dari proses menyehatkan perekonomian Indonesia. (SUT/ELY/win) +++++ http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/16/utama/1620239.htm Rabu, 16 Maret 2005 Unjuk Rasa Menentang Kenaikan Harga BBM Meluas Jakarta, Kompas - Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang dilakukan mahasiswa serta sejumlah elemen masyarakat semakin meluas. Demonstrasi mahasiswa terjadi di Jakarta, Makassar, Surabaya, dan Jember. Di Jakarta, Selasa (15/3), unjuk rasa yang dilakukan ratusan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi berlangsung bersamaan dengan Rapat Paripurna DPR soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sementara itu, di Makassar, aksi mahasiswa menyebabkan beberapa bagian Gedung DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) rusak. Para pengunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM serta mendesak DPR menempuh langkah-langkah politik menekan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono agar membatalkan kebijakannya menaikkan harga BBM. Ratusan mahasiswa kemarin berunjuk rasa di pintu gerbang depan Gedung MPR/DPR meski malam sebelumnya polisi menangkap sejumlah mahasiswa demonstran yang mendirikan kemah di depan Universitas Katolik Atma Jaya, kawasan Semanggi, Jakarta. Senin malam di kawasan itu terjadi pembakaran ban mobil sehingga memacetkan arus lalu lintas di Jalan Sudirman. Mereka yang berunjuk rasa membawa bendera-bendera beratribut Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Partai Rakyat Demokratik (PRD), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Humanika, Forum Kota (Forkot), KM UIN Syarif Hidayatullah, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan badan eksekutif mahasiswa (BEM) se-Jakarta Bogor, Depok, dan Bekasi. Beberapa demonstran memasang spanduk besar di pagar jalan tol yang antara lain berisi tulisan, "BBM Turun atau SBY-JK Turun". Di antara mereka sempat terjadi konflik ketika kelompok berbendera Forum Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda (FSMP) datang. Mereka dituding membela kepentingan pemerintah. Kelompok lain yang bersuara serupa dengan FSMP adalah Forum Mahasiswa Independent (Formind). Dalam pernyataan tertulisnya Formind lebih banyak mengecam kalangan DPR meskipun di satu sisi juga mengingatkan pemerintah. Mereka menganggap anggota Dewan tidak peka terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat. Ketidakpekaan tersebut ditunjukkan dengan tuntutan anggota Dewan agar gaji mereka dinaikkan. Sementara itu, belasan mahasiswa pengunjuk rasa ikut masuk ke ruang sidang Nusantara II mengikuti Rapat Paripurna DPR. Mereka datang ketika pintu ruang sidang masih terbuka sebelum acara. Ketika pintu sudah tertutup, beberapa mahasiswa yang ingin mengikuti jejak rekan-rekan mereka dihadang satuan pengamanan. Kelompok pengunjuk rasa lainnya membakar ban-ban. Sejumlah perempuan yang tergabung dalam Srikandi Demokrasi Indonesia duduk-duduk di depan pintu masuk ruang sidang Nusantara II. Di Makassar aksi dilakukan gabungan BEM dari sejumlah perguruan tinggi serta gabungan organisasi pelajar dan mahasiswa Islam se-Kota Makassar. Di Gedung DPRD Sulsel aksi mahasiswa itu mengakibatkan rusaknya sebagian ubin di tangga dan lantai dua gedung tersebut. Aksi gabungan BEM se-Kota Makassar terdiri atas mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di kota tersebut. Gabungan organisasi Islam antara lain terdiri atas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Bakar ban Aksi BEM dilakukan dengan berkonvoi dari kampus masing-masing menuju Gedung DPRD Sulsel, menggunakan kendaraan roda dua. Di Gedung DPRD mahasiswa memaksa bertemu dengan Ketua DPRD Agus Arifin Nu'mang. Namun, keinginan itu tidak dapat dipenuhi. Lima orang wakil DPRD yang berusaha menerima wakil mahasiswa ditolak. Mahasiswa tetap memaksa agar Ketua DPRD Sulsel yang menemui dan membacakan pernyataan mahasiswa. bagian mahasiswa yang emosi kemudian mulai membakar ban dan tumpukan kardus di tangga depan Gedung DPRD. Akibat pembakaran itu, satu per satu ubin di tangga terlepas dan mengeluarkan suara yang keras. Sebagian mahasiswa merangsek naik ke teras lantai dua dan mulai melemparkan batu ke lantai. Tindakan ini juga mengakibatkan sejumlah ubin di teras lantai dua pecah dan terlepas. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar Komisaris Besar Adji Rustam Ramja yang datang meninjau lokasi seusai aksi unjuk rasa amat menyesalkan aksi perusakan tersebut. Kendati akan menindaklanjuti kasus ini, ia berjanji tetap bertindak persuasif. Di Surabaya mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung, yang berasal dari berbagai organisasi mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya, Selasa, mendatangi Kantor DPRD Jawa Timur. Mereka menolak kenaikan harga BBM. Mahasiswa membawa sejumlah poster tuntutan, di antaranya berbunyi "Tolak Kenaikan Harga BBM", "Cabut Keputusan Menaikkan Harga BBM", "Wakil Rakyat Berpalinglah pada Rakyat", dan "Mana Janjimu Jendral". Mereka juga meneriakkan yel-yel menuntut harga BBM segera diturunkan. Unjuk rasa tersebut nyaris memicu bentrok dengan aparat keamanan karena para pengunjuk rasa hendak masuk ke Gedung DPRD Jawa Timur, tetapi dihalangi oleh puluhan petugas kepolisian. Sekretariat DPRD Jawa Timur meminta mahasiswa mengirimkan wakilnya dan kemudian disetujui mahasiswa dengan mengirimkan sejumlah wakil. Di Jember, Jawa Timur, juga berlangsung aksi mahasiswa yang memprotes kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Dalam aksinya mereka menaikkan panci ke tiang bendera yang ada di halaman gedung DPRD setempat. Meski sejumlah aparat Kepolisian Resor Jember telah memperingatkan agar mahasiswa kembali memasang bendera Merah Putih dan menurunkan alat dapur tersebut, para aktivis tak peduli. Shalahuddin, Koordinator PMII Jember, meminta anggota DPRD Jember mengirimkan pernyataan sikap mahasiswa kepada DPR, yang isinya meminta pemerintah menurunkan harga BBM karena makin menyengsarakan masyarakat. Salah seorang anggota DPRD Jember, Wakik SH, bersedia memfasilitasi keinginan mahasiswa dengan mengirimkan pernyataan sikap tersebut ke DPR melalui faksimile. Meski sejumlah aparat kepolisian berada di tempat, mereka tidak menghalangi aksi menaikkan panci itu. Namun, ketika mahasiswa usai menaikkan panci, baru aparat meminta agar alat dapur itu diturunkan. Wakik sangat menyesalkan aksi mahasiswa yang menurunkan bendera Merah Putih dan menggantinya dengan panci karena bendera merupakan simbol negara yang patut dihormati. (DOT/REN/ANT/WIN) AYO GALANG SOLIDARITAS UNTUK MEMBANTU KORBAN MUSIBAH DI ACEH & DAN SUMATERA UTARA !!! ================ Kirim bunga, http://www.indokado.com Info balita: http://www.balita-anda.com Stop berlangganan/unsubscribe dari milis ini, e-mail ke: [EMAIL PROTECTED] Peraturan milis, email ke: [EMAIL PROTECTED]
