Asvi Warman Adam Meluruskan Sejarah Oleh: P Bambang Wisudo
ASVI Warman Adam (50) merupakan seorang sejarawan yang terus mendesakkan agenda pelurusan sejarah dan lantang menyuarakan perlunya kebohongan seputar peristiwa 1965 dibongkar. Sejarah yang selama ini dipergunakan sebagai alat penindas perlu diubah menjadi medium pembebasan, kata Asvi. Sejak rezim Soeharto jatuh, peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini mengalihkan konsentrasi kegiatan riset dan penulisan tentang sejarah kontemporer Indonesia. Ia sangat aktif menulis di surat kabar, berbicara dalam berbagai pertemuan dan seminar, serta melakukan riset seputar peristiwa 1965 dan sejumlah topik lainnya. Ia menulis sederet pengantar buku-buku yang ditulis oleh para korban dan mereka yang disingkirkan akibat peristiwa kelabu itu. Dua buku yang diterbitkan baru-baru ini, Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia dan Pelurusan Sejarah Indonesia, mengungkapkan bagaimana sejarawan ini bersikap. Ironinya, Asvi yang dikenal luas berbagai kalangan, baik mahasiswa, intelektual, aktivis organisasi nonpemerintah, para korban kekerasan Orde Baru, sampai anak-anak SMA itu, tidak terlibat dalam proyek-proyek pelurusan sejarah yang disponsori negara. Ia mundur dari tim penulisan ulang Sejarah Nasional Indonesia. Ia tidak dilibatkan dalam revisi sejarah seputar peristiwa 1965 yang dibentuk pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Baru-baru ini, namanya juga gugur dalam seleksi keanggotaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang diharapkan bisa menyingkap dan mengobati kabut hitam perjalanan Indonesia. Asvi menyatakan tidak kecewa dan bisa menerima hasil seleksi itu. Saya akan tetap berusaha untuk memperbaiki persoalan sejarah masa lalu di luar KKR, kata Asvi. Apa yang memotivasi Anda untuk mengikuti seleksi keanggotaan KKR? Itu bagian dari keprihatinan saya. Pelurusan sejarah dan KKR merupakan bagian dari reparasi politik masa lalu yang tidak terselesaikan. Ibarat reparasi mobil. Kalau mobil ditabrak dibawa ke bengkel, reparasi apa pun tidak bisa memulihkan pada kondisi awal. Ini hendaknya disadari. Reparasi ini juga menyangkut permohonan maaf. Ada ganti rugi, kompensasi. Itu yang dilakukan KKR. Namun, reparasi juga menyangkut apa yang dilihat masyarakat. Menyangkut juga gugatan terhadap peristiwa masa lampau, bagaimana memori masyarakat. Ini bisa diselesaikan melalui pelurusan sejarah, pendidikan sejarah di sekolah lebih baik, penerbitan buku-buku, pembuatan film, dan lain-lainnya. KKR juga berkaitan dengan pelurusan sejarah, karena dari situ akan dihasilkan dokumen negara untuk penulisan sejarah. Kegiatan utama Anda saat ini? Menulis sejarah kontemporer, hal-hal kontroversial, yang terkait dengan pelurusan sejarah. Peristiwa-peristiwa dalam sejarah kontemporer itu dulu dibengkokkan oleh rezim. Pada masa lampau, sejarah yang diajarkan di sekolah lebih banyak bercerita tentang pemberontakan. Seakan-akan Indonesia, sejak 1945-1965, hanya berisi serangkaian pemberontakan, lalu ada tentara yang berhasil menumpas pemberontakan dan jadi pahlawan. Padahal cerita Indonesia tidak hanya tentang itu. Pemberontakan itu harus dilihat dari perspektif lebih komprehensif. Kurikulum 2004 lebih maju dalam hal ini. Pemberontakan tidak dilihat sebagai pemberontakan an sich. Pemberontakan juga dilihat dari persoalan-persoalan yang terjadi di Indonesia. Ada persoalan kesenjangan ekonomi, ada persoalan ideologis, dan ada persoalan sosial politik lainnya. Peristiwa-peristiwa itu dilihat dari perspektif sebuah bangsa yang menghadapi berbagai persoalan. Tidak semata-mata bercerita tentang ada sekelompok orang yang ingin keluar dari negara di Indonesia, kemudian ada yang berhasil membela negara kesatuan. Mengapa fokus Anda pada Peristiwa 1965? Peristiwa 1965 merupakan tahun pembatas zaman. Zaman berubah antara sebelum 1965 dan sesudahnya. Perubahan itu terjadi dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya secara serentak. Setelah tahun 1965, politik luar negeri berubah total. Dari nonblok menjadi pro-Barat, menjadi pengikut Amerika Serikat. Ekonomi Indonesia yang dulunya berdikari berubah menjadi ekonomi yang tergantung pada modal asing. Dalam bidang sosial budaya juga terjadi perubahan sangat besar. Pada masa lampau, orang boleh mempersoalkan tanah. Pada masa Orde Baru, penelitian tentang agraria pun hilang. Orang tidak boleh lagi mengungkit-ungkit tanah. Dalam bidang kebudayaan, sebelum 1965, kita bebas berpolemik. Sesudah tahun 1965 budaya kita seolah-olah satu, menjadi monolitik. Tidak ada lagi perbedaan. Semua seragam. Saya tidak menampik bahwa sebelum tahun 1965 juga terjadi hal-hal buruk. Ada aksi-aksi sepihak dari Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Barisan Tani Indonesia (BTI). Ada serangan Lekra terhadap kelompok Manikebu yang tidak terpuji. Namun, pembantaian yang terjadi sesudahnya merupakan pembalasan yang lebih dari setimpal. Kenapa sesudah tahun 1966 masih dilanjutkan permusuhan itu? Seharusnya rekonsiliasi seluruh anggota masyarakat dilakukan pada tahun 1966. Peristiwa 1965 menimbulkan dampak sangat besar. Dari tahun 1965 sampai 1966, ada sekitar setengah juta orang terbunuh. Ini luar biasa. Sebuah peristiwa yang harus ditulis dalam buku pelajaran sejarah nasional. Akan tetapi, peristiwa ini tidak pernah disinggung. Pembunuhan 1965-1966 sengaja dihilangkan dalam sejarah. Akibatnya, kekerasan lebih kurang serupa terulang lagi melalui pelanggaran HAM di mana- mana. Peristiwa 1965 merupakan kekerasan paling besar dalam sejarah Indonesia modern. Sudah ada berbagai versi tentang peristiwa 1965. Apa yang akan Anda tulis? Saya ingin lebih melihat dampak peristiwa itu terhadap korban, keluarga korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Setelah peristiwa 1965 masyarakat menjadi terbelenggu pikirannya. Mereka mempunyai ketakutan terhadap peristiwa itu, kemudian menghindari dan menjauhi orang-orang yang dituduh terlibat. Peristiwa 1965 menimbulkan stigma dan label sangat jahat terhadap mereka yang di- duga PKI dan keluarganya. Itu berlanjut sepanjang sejarah Orba. Upaya menanamkan kebencian terhadap PKI dibuat berbagai film, monumen, dan museum. Di samping untuk mengagungkan rezim yang berkuasa, film, monumen, dan museum tersebut juga dibuat untuk selalu mengingatkan bahaya satu kelompok. Museum-museum dibangun secara sistematis dari tahun-ke-tahun. Nugroho Notosusanto meninggal tahun 1985, tapi 1987 berdiri museum Waspada Purbawisesa tentang bahaya dari kelompok Islam radikal. Museum itu diresmikan Benny Moerdhani. Itu tak cukup. Pada tahun 1990 Soeharto membangun museum pengkhianatan PKI di Lubang Buaya. Selalu ada ekstrem kanan maupun kiri. Semua bahaya. Dan satu-satunya yang menyelamatkan bangsa ini adalah tentara. Mengapa tidak ada satu pun sejarawan Indonesia yang menulis versi lain dari sejarah kontemporer Orde Baru? Pada waktu itu Kejaksaan Agung dan Kopkamtib sangat berkuasa. Sejak tahun 1970 ada ketentuan tidak boleh lagi ada peringatan hari lahir Pancasila. Buku Bung Karno diperiksa. Ada ketakutan untuk menerbitkan buku-buku tentang Bung Karno atau buku-buku sejarah yang sebenarnya bisa diperdebatkan secara ilmiah. Sampai saat-saat terakhir Orde Baru, larangan itu berlanjut. Buku Bayang-bayang PKI terbitan ISAI yang hanya mengatakan ada beberapa versi tentang G30S dilarang. Larangan demi larangan terhadap buku yang tidak sesuai versi pemerintah menyebabkan sejarawan jadi enggan menulis buku tentang persoalan itu. Bagaimana pelurusan sejarah mesti dilakukan? Tidak cukup berbagai versi buku sejarah diterbitkan? Munculnya berbagai versi buku sejarah merupakan suatu yang positif. Namun, buku-buku saja tidak cukup. Sejarah perlu diajarkan di sekolah. Untuk mengajar di sekolah perlu ada pedoman. Dulu ada buku Sejarah Nasional Indonesia dan tengah ditulis ulang meski belum selesai-selesai juga. Delapan jilid bisa dibuat yang lebih tipis, Sejarah Nasional Indonesia untuk SMA dan SMP. Kurikulum memang sudah berubah, tetapi tanpa buku pegangan mana, guru jadi bingung. Keikutsertaan Anda dalam tim penulisan ulang Sejarah Nasional Indonesia yang dulu disponsori Direktorat Jenderal Kebudayaan? Saya mengundurkan diri. Karena alasan politis? Bukan, karena alasan akademis. Saya diminta menyumbangkan tulisan untuk jilid delapan. Saya berbeda pendapat dengan editornya. Saat berdiskusi tentang apa- apa yang harus ditulis, saya mengatakan bahwa selama ini selalu diceritakan hal-hal yang positif saja tentang Orde Baru. Saya berpendapat, sebaiknya ditulis juga tentang apa yang terjadi di balik sukses ekonomi. Namun, editornya lebih melihat bahwa saat ini terlalu banyak hujatan terhadap Orde Baru. Padahal, menurut dia, banyak juga hal positifnya. Itu berbeda sekali dengan pandangan saya, jadi saya pilih mundur. Bagaimana dengan tim yang dibentuk pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri untuk penulisan ulang sejarah tentang peristiwa 1965? Saya tidak masuk di situ. Ada sejumlah perubahan yang saya dengar. Tetapi mengenai peristiwa 1965, Pak Taufik Abdullah menekankan pada peristiwa 30 September 1965 yang disebutnya sebagai malam jahanam. Namun mana yang lebih jahanam, peristiwa 30 September atau pembunuhan-pembunuhan yang terjadi puluhan malam sesudahnya? Istilah itu tidak tepat. Seolah-olah peristiwa itu hanya berpusat pada 30 September, padahal yang lebih penting adalah dampak jangka panjangnya. Di situ hanya disebut berbagai versi tentang peristiwa G30S. Jumlah tulisan yang menyebut versi keterlibatan Soekarno pun lebih banyak. Apa perlu ada kelompok independen untuk menulis ulang sejarah Indonesia? Seharusnya begitu. Tetapi sejauh ini masih baru sebatas wacana. Jaringan Kerja Budaya pernah melontarkan gagasan itu. Ada pula usulan dari Program Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Namun usaha mempertemukan tim seperti itu tidak jadi-jadi. Anda pernah diteror? Melalui telepon, waktu menjadi anggota tim penyelidikan pelanggaran HAM berat Soeharto. Tapi ternyata anggota lain lebih parah. Ada yang bilang saya juga dimaki-maki di milis, tapi saya tidak pernah baca . Apa yang ingin Anda berikan melalui pergulatan Anda dalam sejarah kontemporer Indonesia? Saya ingin sejarah ini berguna bagi bangsa. Ada persoalan yang dihadapi bangsa ini di mana sejarah dapat menyumbangkan sesuatu. Ada persoalan 1965, etnis Tionghoa, Islam garis keras, superioritas Jawa terhadap luar Jawa, dan persoalan tentara. HhnHHal- hal ini dalam waktu 10-20 tahun masih akan jadi persoalan, dan sejarah akan memberikan sumbangan. Paradigma sejarah yang dipergunakan menjadi alat penindas harus diubah. PKI dijadikan dalang tunggal peristiwa 1965, Gerwani diceritakan melakukan pemotongan kemaluan para jenderal. Mereka yang diduga anggota PKI dibantai. Keluarganya mendapat stigma, tidak bisa jadi pegawai negeri atau tentara. Sejarah semacam ini di satu sisi menyebarkan kebohongan, tetapi di lain sisi juga jadi alat penindasan. Jadikan sejarah medium pembebasan, bukan alat penindasan. Caranya dengan mengatakan sebenarnya peristiwa itu. Kembalikan sejarah ke rel sebenarnya. Baktos, Rahman, Wassenaar/NL __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
