SDM Jabar Belum Memadai Berbagai kendala dalam memperbaiki mutu kehidupan warga pada masa perekonomian terasa sulit ini tampaknya akan membuat Provinsi Jawa Barat gagal mencapai target indeks pembangunan manusia 2005. Jika itu menjadi kenyataan, kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat menjadi rendah.
Kondisi yang demikian akan menjadi ironi manakala kontribusi Jabar terhadap aktivitas perekonomian nasional sudah mencapai 14 persen. Jangan lupa, jika ini kondisinya, posisi strategis provinsi ini tak akan dapat dimanfaatkan dengan optimal. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat 2001-2005 menargetkan angka 80 untuk indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2010, angka yang akan dapat menempatkan Jabar dalam kategori daerah yang sejahtera. Tetapi, pencapaian target ini dihadang tanda tanya. Untuk 2004 saja, IPM Jabar sebesar 68,36 hanya naik 0,49 poin dibandingkan dengan tahun 2003. IPM yang 68,36 itu lebih rendah 5,17 poin dari target, 73,53. Kesulitan menaikkan IPM 2004 ini mengisyaratkan akan adanya kesulitan untuk tahun-tahun berikutnya. Pencapaian IPM tersebut juga mencerminkan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di Jabar. Bandingkan saja dengan data IPM 2002 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta peringkat pertama dengan IPM sebesar 75,6, disusul Sulawesi Utara dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masing-masing 71,3 dan 70,8. Saat itu, Jabar berada di peringkat ke-17 dengan IPM 65,8. Yang ditunjukkan angka-angka ini adalah tingkat kualitas SDM penduduk Jabar yang berada di bawah tingkat kualitas SDM warga DKI Jakarta, Sulawesi Utara, DIY, dan 13 provinsi lain yang IPM-nya di atas Jabar. Kini, 10 dari 25 kabupaten/ kota di Jabar mencatat IPM yang lebih rendah daripada IPM provinsi. Kesepuluh kabupaten itu adalah Kabupaten Bandung, Karawang, Indramayu, Garut, Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Subang, Kuningan, dan Cirebon. Dalam kelompok ini, Kabupaten Indramayu mencatat IPM paling rendah. Kota Bandung mencatat IPM yang tertinggi. Angkatan kerja Dalam hal tingkat pendidikan, mayoritas (55 persen) angkatan kerja Jabar hanya berpendidikan SD dan SMP. Yang berpendidikan menengah atas dan perguruan tinggi masing-masing hanya 15,4 persen dan 3 persen. Selain tingkat pendidikan, tingkat partisipasi angkatan kerja itu pun tidak menggembirakan, hanya 52,8 persen. Partisipasi angkatan kerja laki-laki 74,33 persen dan perempuan hanya 30,88 persen. Ini menunjukkan peran perempuan dalam angkatan kerja masih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Dari 15,01 juta penduduk Jabar yang bekerja, 29 persen bekerja di sektor pertanian, 22,39 persen di perdagangan, dan 28 persen di industri. Sisanya bekerja di sektor jasa, keuangan, angkutan, dan konstruksi. Dari jumlah itu, 45 persen bekerja sebagai buruh/karyawan. Rendahnya partisipasi, minimnya pendidikan, disertai oleh kurangnya keterampilan akan membuat angkatan kerja sulit bersaing di sektor formal, bahkan di sektor informal. Sebelum kenaikan harga BBM awal Oktober lalu, menurut BPS, jumlah warga miskin Jabar sebanyak 4,66 juta jiwa (12,1 persen penduduk). Tetapi, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jabar mencatat keadaan yang lebih buruk. Menurut BKKBN, jumlah keluarga miskin di Jabar tahun 2004 sekitar 2,67 juta keluarga (meliputi 10,15 juta jiwa). Artinya, 27,5 persen dari jumlah keluarga di Jabar masuk kategori miskin. Penurunan daya beli merupakan salah satu faktor yang akan mempersulit pencapaian IPM Jabar. Kendati indeks daya beli tahun 2004 (58,83) lebih baik daripada 2003, kenaikan yang terjadi hanya 0,20 poin. Pertanyaannya adalah, apakah kenaikan seperti itu juga akan terjadi setelah biaya hidup kian tinggi. Selain kemerosotan daya beli, kendala yang menghadang pencapaian target IPM pada tahun 2006 adalah persoalan pengangguran dan ancaman PHK. Mencemaskan hari esok Tahun 2005, data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar menyebutkan, terdapat 26.086 perusahaan di Jabar yang mempekerjakan 2,33 juta karyawan, 6.982 di antaranya tenaga kerja asing. Hingga Desember ini, menurut catatan Kompas, setidak-tidaknya 45.000 buruh dari 60 perusahaan di Jabar terancam PHK. Survei sosial ekonomi daerah Jabar tahun 2005 menunjukkan tingkat pengangguran di provinsi ini 11,9 persen dari angkatan kerja. Jumlah penganggur perempuan hampir dua kali lipat penganggur laki-laki. Di wilayah kota, tingkat pengangguran itu cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan desa. Situasi Jabar di penghujung tahun ini diramaikan oleh unjuk rasa buruh yang menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Protes itu tentunya dicetuskan oleh kecemasan menghadapi hari esok setelah penurunan daya beli akibat kenaikan harga-harga. Dapatkah peran strategis Jabar dalam konstelasi nasional dimanfaatkan? Dan, dapatkah persoalan kemiskinan dan pengangguran tidak merembet ke persoalan lain yang berimbas kepada keamanan dan stabilitas regional. (Dwi Erianto/ Litbang Kompas) ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Fair play? Video games influencing politics. Click and talk back! http://us.click.yahoo.com/u8TY5A/tzNLAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/ [Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
