PDI-P, Oposisi yang Kesepian
Syamsuddin Haris
Pekan-pekan ini partai- partai politik hasil penggabungan (fusi) produk
pemerintahan Orde Baru pada tahun 1973, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai
Demokrasi Indonesiaâyang kemudian menjadi PDI Perjuanganâmerayakan ulang
tahunnya ke-33.
Seperti diketahui, setelah Koalisi Kebangsaan gagal menyandingkan Megawati
Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi menjadi presiden dan wapres, PDI-P lalu
memproklamirkan diri sebagai âpartai oposisiâ. Setahun sudah kiprah sebagai
âpartai oposisiâ dikibarkan, namun partai yang pernah menjadi terbesar pada
Pemilu 1999 ini seolah-olah beroposisi sendiri di DPR. Persoalannya, sebagian
besar partai dewasa ini justru memilih kiprah berbeda yang lebih trendy, yakni
berlomba-lomba menjadi âpartai pemerintahâ.
Pola-pola oposisi
Kehadiran oposisi sebenarnya merupakan suatu kondisi normal dalam sistem
demokrasi. Hanya saja, format oposisi lazimnya berbeda-beda pada setiap negara
demokrasi karena amat tergantung pada sistem pemerintahan dan sistem kepartaian
yang berlaku. Format oposisi dalam sistem pemerintahan presidensial jelas
berbeda dengan pola oposisi dalam sistem pemerintahan parlementer. Begitu pula
format oposisi dalam sistem multipartai tidak sama dengan oposisi dalam sistem
dua partai dominan, di mana ada koalisi partai yang memerintah di satu pihak
dan koalisi partai oposisi di pihak lain.
Menurut Robert A Dahl (1966), tidak ada suatu pola oposisi tunggal di
negara-negara demokrasi. Dari segi tujuannya, paling kurang ada empat pola
oposisi, yaitu (1) oposisi dalam rangka mengubah kebijakan-kebijakan tertentu
dari pemerintah; (2) oposisi yang bertujuan mengubah personalia pemerintahan;
(3) oposisi untuk mengubah struktur politik yang berlaku; dan (4) oposisi dalam
rangka mengubah struktur sosial ekonomi. Selain dapat ditinjau atas dasar
tujuannya, oposisi juga bisa dibedakan atas dasar kohesivitas, pola persaingan,
ciri khas, lingkungan pertarungan, dan pilihan strateginya.
Dalam negara demokrasi yang telah mapan di mana sistem politik dan
pemerintahan telah diterima masyarakat, tujuan oposisi terbatas pada upaya
mengubah kebijakan-kebijakan pemerintah. Sebaliknya, dalam sistem-sistem
demokrasi yang masih mencari bentuk sehingga implementasinya masih dipersoalkan
oleh publik, tujuan oposisi bisa lebih jauh, mulai dari mengubah personalia
pemerintahan, struktur politik, bahkan struktur sosial ekonomi yang berlaku.
Sementara itu, dari segi sistem pemerintahan, partai oposisi lebih lazim dalam
sistem parlementer ketimbang sistem presidensial, kendati tidak selalu
kehadiran partai oposisi bertujuan menjatuhkan pemerintahan hasil pemilu.
Tidak ada dikotomi
Dalam konteks PDI-P kita patut memberi apresiasi atas pilihan menjadi
âpartai oposisiâ. Namun, hingga kini tidak begitu jelas, arah, format, dan
tujuan oposisi. Apakah dari segi tujuannya oposisi terbatas untuk mengubah
aneka kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil saja, atau lebih luas dari
sekadar oposisi terhadap kebijakan. Lalu, bagaimana strategi PDI-P dalam
membangun aliansi kekuatan oposisi, juga belum jelas.
Ini penting karena dalam konteks sistem presidensial yang dianut UUD 1945
hasil amandemen, pada dasarnya tidak ada dikotomi antara âpartai
pemerintahâ dan âpartai oposisiâ. Kabinet Indonesia Bersatu bukan
pemerintahan koalisi partai-partai meski susunannya didasarkan atas kompromi
terbatas Susilo Bambang Yudhoyono dan elite partai-partai. Karena itu, tiap
partai pada dasarnya bisa bersikap oposisi terhadap kebijakan pemerintah tanpa
menjadi âpartai oposisiâ. Dalam kasus impor beras misalnya, beberapa
partaiâtermasuk PKS menyatakan diri sebagai âpartai
pemerintahââmengusulkan penggunaan hak angket DPR tanpa menyatakan diri
partai oposisi seperti PDI-P.
Jika oposisi PDI-P dimaksudkan dalam rangka mengubah kebijakan pemerintah
yang dianggap tidak adil dan tidak berpihak pada wong cilik, konsekuensi
logisnya partai pimpinan Megawati ini harus menawarkan rencana kebijakan
alternatif lebih baik dan menjanjikan. Dalam konteks kebijakan kenaikan harga
BBM misalnya, PDI-P harus merumuskan kebijakan alternatif di luar skema
pencabutan subsidi. Jika tujuan oposisi guna mengubah kebijakan sekaligus
personalia pemerintahan, partai ini harus menyiapkan âkabinet bayanganâ
dengan kompetensi lebih mumpuni dibanding personalia kabinet yang ada. Dengan
format oposisi yang jelas, PDI-P tidak akan sendirian di tengah âkoor
setujuâ partai-partai pendukung pemerintah di DPR.
Lahir kembali
Pesan penting dari artikel ini adalah, pertama, PDI-P khususnya dan
partai-partai politik kita umumnya tetap bisa memberi kontribusi terbaik bagi
bangsa ini tanpa harus terperangkap pilihan dikotomis: menjadi âpartai
oposisiâ dan âpartai pemerintahâ. Setiap partai pada dasarnya bisa
bersetuju dengan pilihan kebijakan pemerintah, dan pada saat lain dapat pula
menolaknya, sehingga prinsip checks and balances yang menjadi prasyarat bagi
demokrasi yang sehat tetap terjaga.
Kedua, partai-partai politik kita perlu banyak belajar berpartai dan
berparlemen sehingga benar-benar menyadari besarnya tanggung jawab etis mereka
dalam membenahi keterpurukan bangsa. Berpartai dan berparlemen bukan sekadar
mengejar tunjangan kehormatan sebesar-besarnya, atau melakukan studi banding
sesering mungkin tanpa merasa bersalah.
Ketiga, berpolitik melalui partai dan parlemen bukan hanya mengumpulkan suara
dalam pemilu. Lebih luas dari hal itu, berpolitik adalah berjuang untuk
benar-benar âmendengarâ mayoritas rakyat yang tak bisa bersuara dan tak
terdengar karena penderitaan hidup, kemiskinan, dan ketakberdayaannya. Mereka
hanya berharap agar para politisi partai berhenti memikirkan diri sendiri.
Karena itu, kinerja pemerintahan Yudhoyono yang saat ini relatif masih buruk
merupakan momentum emas bagi PDI-P untuk âlahir kembaliâ sebagai partai
wong cilik, dengan cara menjadi oposisi yang cerdas dan konsepsional, sehingga
terbangun citra sebagai partai yang benar-benar berpihak kepada kepentingan
rakyat. Sebaliknya, jika pilihan sebagai âpartai oposisiâ hanya sekadar
untuk berbeda dan berseberangan dengan pemerintah, mungkin PDI-P selamanya akan
sendirian dan kesepian.
Syamsuddin Haris Ahli Peneliti Utama Ilmu Politik LIPI
---------------------------------
Yahoo! Photos Showcase holiday pictures in hardcover
Photo Books. You design it and well bind it!
[Non-text portions of this message have been removed]
http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/
[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
