Tinggi Gunung Seribu Janji
Faisal Basri
Kesulitan untuk memulai usaha di Indonesia sungguh semakin
mengkhawatirkan. Dari 175 negara yang disurvai Bank Dunia tahun ini,
Indonesia menduduki urutan ke-161. Sementara itu, dalam hal kemudahan
dalam melakukan bisnis, posisi Indonesia merosot dari peringkat 131
tahun lalu menjadi 135 tahun ini. Hasil survei ini konsisten dengan
seluruh hasil survei lembaga-lembaga internasional independen. Salah
satunya, Economist Intelligence Unit dalam survei yang bertajuk Global
Business Environment, menurunkan peringkat Indonesia dari urutan ke-43
pada periode 2000-2004 menjadi ke-45 untuk periode 2005-2009. Survei
ini meliputi 60 negara yang menguasai 95 persen output dunia.
Kemerosotan daya tarik berusaha di Indonesia sejalan dengan daya saing
yang terus melorot. Dalam laporan terbarunya: World Competitiveness
Yearbook, International Institute for Management Development
menempatkan daya saing Indonesia pada peringkat 59 dari 60 negara.
Survei serupa yang dilakukan World Economic Forum (WEF) menunjukkan,
kemerosotan daya saing paling mencolok berasal dari unsur institusi
publik, dari urutan ke-68 pada tahun 2004 menjadi urutan ke-89 pada
tahun 2005. Masih berdasarkan survei WEF, yang paling menjadi masalah
dalam melakukan bisnis di Indonesia ialah birokrasi pemerintahan yang
tidak efisien.
Survei persepsi yang dilakukan Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan
LPEM-FEUI menempatkan faktor ketakpastian kebijakan sebagai penghambat
terbesar kedua dalam berinvestasi di Indonesia. Faktor penghambat
terbesar ketiga ialah korupsi. Di tengah gemuruh upaya pemberantasan
korupsi, ternyata hasilnya belum banyak dirasakan masyarakat.
Sebagaimana dilaporkan lembaga yang berbasis di Hongkong, PERC, skor
korupsi birokrasi di Indonesia masih saja tergolong sangat buruk,
yakni 8,2 dari skor tertinggi sebesar 10. Posisi kita hanya lebih baik
dari India.
Tambah masalah
Pemerintah telah berulang kali berjanji dan bahkan mengeluarkan
serangkaian kebijakan untuk membenahi iklim usaha yang bertambah karut
marut. Lantas, mengapa perbaikan yang diharapkan kalangan dunia usaha
tak kunjung dirasakan? Bahkan, dalam beberapa hal terasa kian menjauh
dari harapan. Lebih pahit lagi, muncul ancaman-ancaman baru dan
menambah ketidakpastian.
Banyaknya janji dan paket kebijakan ternyata tidak serta merta
menjawab berbagai persoalan yang dihadapi kalangan dunia usaha. Mereka
lebih menekankan pelaksanaannya. Paket kebijakan yang tertuang dalam
Instruksi Presdien Nomor 3 Tahun 2006 misalnya, dari waktu ke waktu
kian banyak yang molor dari target yang ditetapkan pemerintah sendiri.
Ada yang mandeg di tingkat menteri dan ada pula yang tertahan di
kantor kepresidenan. Contoh paling mutakhir ialah tertundanya
perubahan PP No.148/2000.
Keluhan kalangan industri yang terkait harmonisasi tarif juga tak
kunjung dituntaskan, malahan dalam beberapa kasus bertambah semrawut
karena penanganannya sepenggal-sepenggal. Masalah yang dihadapi
berbagai industri manufaktur justru bertambah banyak. Alih-alih
menohok ke akar masalahnya, justru pemerintah memunculkan masalah
baru. Pemerintah bukannya mengurai peta permasalahan, melainkan sibuk
mencari langkah-langkah terobosan yang cenderung bersifat jangka
pendek dan ad hoc.
Rencana pemerintah untuk mewajibkan industri menempati kawasan
industri nyata-nyata mencerminkan langkah terobosan yang "keblinger".
Bukankah pengusaha akan dengan sukarela pindah ke kawasan apa pun
namanya jika kawasan itu memenuhi segala kebutuhan pengusaha dengan
kualitas pelayanan yang prima dan biaya yang kompetitif? Sepanjang
suatu pabrik memenuhi segala ketentuan yang berlaku - mulai dari aspek
lingkungan, gangguan terhadap masyarakat sekitar, ketenagakerjaan,
kepabeanan, dan peruntukan lahan - di mana pun lokasinya tidaklah jadi
masalah.
Bukankah kalau pemerintah melaksanakan fungsi dan kewajibannya secara
konsekuen dan konsisten, pengusaha akan secara sukarela memindahkan
pabriknya ke kawasan industri karena niscaya akan meningkatkan daya
saing perusahaan? Lebih jauh lagi, investor baru, baik dari dalam
maupun luar negeri, akan berbondong-bondong memadati kawasan industri
kita sehingga tak semakin melompong seperti sekarang ini.
Harus diingat kawasan industri adalah alat untuk mencapai tujuan.
Bukan seperti yang dikatakan Menteri Peridustrian bahwa aturan baru
yang akan diterbitkan bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan
perkembangan kawasan industri (Kompas, 16 September, halaman 17).
Ekses dari rencana ini ialah industri manufaktur akan semakin
terkonsentrasi di Jawa, khususnya Jabotabek. Sementara itu
provinsi-provinsi di luar Jawa pada umumnya akan semakin dijauhi
pengusaha karena mereka tak memiliki kawasan industri.
Contoh di atas menggambarkan kebijakan pemerintah sebelumnya, yakni
rencana pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), masih meraba-raba.
Tak heran kalau Presiden sendiri turut memperkeruh konsep KEK ini
dengan mengatakan bahwa KEK di Batam, Bintan dan Karimun akan
diarahkan untuk industri elektronika serta tekstil dan produk tekstil.
Bagaimana mungkin kawasan yang relatif sedikit penduduknya akan
diarahkan untuk industri tekstil dan pakaian jadi.
Dekati ke akar masalah
Sementara masalah-masalah yang di depan mata tak kunjung tertangani
dengan baik, sepatutnya pemerintah tak menambah masalah baru.
Pembangunan infrastruktur yang sudah jauh hari dicanangkan
realisasinya sangat tersendat-sendat. Wakil Presiden bahkan memberkan
peringatan yang cukup keras karena lambannya proses penyelesaian yang
dilakukan Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
(KKPPI), terutama urusan birokrasi di setiap departemen yang terkait.
Hal serupa terjadi pula dalam implementasi program revitalisasi
pertanian dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Dilaporkan
bahwa produksi padi mengalami peningkatan, tapi kita hendak mengimpor
beras dengan alasan stok beras menipis karena banyak terjadi bencana
alam. Bukankah bencana alam justru mengurangi konsumsi beras? Alasan
lain yang "kurang kena" adalah bahwa beras impor hanya dilempar ke ke
luar Jawa dan untuk menambah cadangan Bulog, sementara pada kesempatan
lain dikatakan untuk stabilisasi harga. Alasan pemerintah yang serba
tidak konsisten seperti ini niscaya akan menimbulkan kecurigaan dan
penolakan yang semakin luas.
Dampak lebih lanjutnya ialah kepercayaan publik semakin menipis.
Masyarakat makin tak percaya terhadap berbagai kebijakan pemerintah
dan data yang menjadi dasar dari berbagai kebijakan tersebut. Cukup
kiranya pelajaran berharga dari pengunaan "politik data" tentang
kemiskinan dan pengangguran yang nyata-nyata jauh dari kenyataan yang
dirasakan rakyat.
Jika sudah sedemikian semrawutnya konstelasi kebijakan publik, masalah
yang kita hadapi tak lagi sekedar persoalan birokrasi yang sederhana.
Melainkan sudah menyentuh manajemen bernegara yang lebih hakiki
sehingga menuntut dilakukannya reformasi birokrasi secara totalitas,
tak terbatas pada aparat birokrasi semata. Karena, yang terjadi
adalah, kita kian kehilangan sense of direction yang bersumber dari
gaya kepemimpinan di tingkat tertinggi. Visi tak lebih sebatas
retorika yang diutarakan pada masa kampanye pemilihan presiden, tetapi
tak menjadi acuan dalam menyusun strategi (kalau ada?) dan kebijakan.
Makanya kita tak punya roadmap yang memandu kita dalam setiap langkah
dan menyelesaikan berbagai masalah.
Konsekuensi logis selanjutnya, pemerintah kehilangan fokus dan
prioritas. Kalau begini terus, niscaya masalah-masalah baru yang
muncul akan lebih banyak daripada masalah yang bisa diatasi dengan
kebijakan-kebijakan tanpa arah yang jelas. Maka, kalau sudah begini,
persoalannya jauh lebih pelik dari sekedar masalah koordinasi.
Perombakan (reshuffle) kabinet tak akan banyak membantu, sepanjang tak
terjadi perubahan mendasar pada gaya kepemimpinan.*
http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/
http://barayasunda.servertalk.in/index.php?mforum=barayasunda
[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
