--- In [email protected], "Rahman" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > "Singapore Paradox"? > > Todung Mulya Lubis Indonesia Paradox?
Makmur Keliat Tulisan Todung Mulya Lubis di Kompas, Kamis (2/11), menarik untuk diperbincangkan. Dalam tulisan dengan judul "Singapore Paradox" itu ia, antara lain, menyebutkan bahwa Singapura dapat berbuat banyak membantu Indonesia untuk memerangi korupsi di negeri ini. Bantuan tersebut, misalnya, dengan tidak mengizinkan dana-dana hasil korupsi dari Indonesia diparkir di negeri berpenduduk 4,5 juta jiwa itu. Bantuan lain adalah dengan menandatangani perjanjian ekstradisi sehingga pelaku korutor yang melarikan diri ke negeri itu dapat dibawa dan kemudian diadili di Indonesia. Akan tetapi bantuan seperti itu, yang memang diharapkan Indonesia, hingga kini belum dilakukan Singapura. Bisakah kita menyalahkan Singapura karena tidak memberikan bantuan itu? Dalam pandangan sekilas dan jika kita membiarkan emosi kita untuk bermain, tentu saja kita bisa menyalahkan negara kota itu. Sebagai tetangga yang baik, Singapura harusnya mendukung upaya yang tengah dilakukan Indonesia untuk memerangi korupsi. Penolakan Singapura memang dapat menyampaikan sinyal bagi kita bahwa Singapura telah ikut melestarikan terjadinya korupsi di negeri ini. Namun, kesimpulan semacam ini mengandung kelemahan dan perlu dipertanyakan. Insentif dan disinsentif Pertama-tama kiranya perlu diingat bahwa hubungan antarnegara jarang sekali didorong keinginan baik semata. Hubungan tersebut biasanya lebih dilandasi oleh keinginan untuk memperoleh manfaat timbal balik (mutual gain). Banyak contoh kasus untuk menyebutkan hal ini. Misalnya, bantuan yang diberikan Amerika Serikat (AS) untuk melakukan rekonstruksi Eropa melalui Marshal Plan bukanlah karena keinginan baik semata. Bantuan itu juga didorong oleh motif politik dan ekonomi. Eropa yang sejahtera secara ekonomi dan demokratis dipandang dapat menjadi benteng untuk menghadapi peme- rintah komunis di Eropa Timur dan sekaligus menjadi mitra dagang potensial bagi AS. Motif yang mirip muncul ketika AS memberikan bantuan kepada Korea Selatan setelah perang Korea pada dasawarsa 1950-an. Keberhasilan Korea Selatan secara ekonomi dipandang penting oleh AS untuk memberikan bukti bagi Korea Utara bahwa ideologi komunis yang dianut adalah jalan yang keliru. Contoh yang terbaru mungkin adalah hubungan China dan Indonesia. Komitmen China untuk membantu Indonesia membangun proyek infrastruktur energi bukan semata-mata karena keinginan baik China. Bantuan itu didorong juga oleh motif untuk mengurangi tekanan-tekanan apresiasi terhadap yuan, mata uang negeri tersebut. Cadangan devisa yang terus membesar sebagai akibat dari akumulasi surplus perdagangan luar negeri China yang terus- menerus dalam dua dasawarsa terakhir bagaimanapun telah membuat yuan sukar untuk dipertahankan pada nilai tukar tetap yang rendah. Salah satu alternatif yang tersedia bagi China agar tekanan apresiasi itu tidak menjadi terlalu kuat adalah dengan mengalirkan dan menginvestasikan sebagian dari surplusnya itu ke luar negeri. Investasi di sektor infrastruktur energi dipilih oleh China karena ia dapat berdampak untuk memperkuat kebutuhan keamanan energi China pada masa depan. Beberapa contoh sederhana ini barangkali bisa untuk mengurangi emosi kemarahan kita terhadap Singapura. Contoh- contoh ini juga barangkali bisa memberikan inspirasi bagi kita untuk mencari insentif-insentif sehingga keberhasilan kita memerangi korupsi di Indonesia juga merupakan bagian dari kepentingan vital Singapura. Dengan kata lain, Indonesia tidak bisa mengharapkan Singapura untuk memberikan bantuan jika negeri itu merasa bahwa bantuan itu akan merugikan kepentingan ekonominya. Sebaliknya, kerja sama akan dapat diwujudkan jika kita dapat menyakinkan Singapura bahwa manfaat yang diterimanya akan menjadi lebih besar dari "biaya-biaya" yang terkait dengan bantuan yang diberikan negeri itu. Tentu saja tidak mudah untuk menyakinkan Singapura. Akan tetapi, ada alternatif lain. Misalnya dengan mengatakan kepada Singapura secara tegas, lugas, dan terus terang bahwa Indonesia akan memberikan disinsentif terhadap Singapura jika negeri itu tidak memberikan bantuan yang kita harapkan. Sebenarnya tidak hanya dikatakan, tetapi juga harus dilakukan agar Indonesia memiliki kredibilitas antara apa yang dinyatakan dengan apa yang dilakukan. Memikirkan dan memberi- kan berbagai disinsentif, karena itu, sama pentingnya dengan memberikan insentif. Intinya adalah pola hubungan dengan negara luar, khususnya dalam negosiasi, memang harus dibangun dengan logika rasional dan dengan basis pemikiran Machiavellian. Kecemasan (fear), ketidakpercayaan (distrust), kerakusan (greed), dan kelicikan (cheating) memang selalu mewarnai negosiasi pada tataran hubungan antarnegara. Permainan kekuasaan Ketidakmauan kita untuk mempraktikkan basis pemikiran Machiavellian dalam berhubungan dengan negara lain inilah yang barangkali menyebabkan kita sering menyalahkan pihak luar. Bangsa ini sering percaya bahwa norma dan aturan main pada tataran internasional sebagai sesuatu yang taken for granted. Padahal pada tataran hubungan internasional, norma dan aturan main itu merupakan hasil dari permainan kekuasaan. Banyak kasus yang menunjukkan pada tataran internasional bahwa power rules the game dan bukan game rules the power. Ironinya adalah pada tataran domestik di dalam negeri kita tengah memiliki kecenderungan yang sangat kuat untuk mempraktikkan logika pemikiran Machiavellian. Tidak adanya kepastian hukum merupakan indikasi praktik-praktik Machiavellian itu. Ironi ini bisa juga disebut sebagai Indonesia paradox. Inti dari Indonesia paradox ini adalah bangsa ini mempromosikan kepastian hukum, aturan main, dan solidaritas pada tataran internasional, namun pada saat yang sama kita tengah membuat hukum tertidur panjang yang lelap di negeri ini. Seperti yang pernah diungkapkan suatu ketika oleh seorang sahabat kepada penulis, "yang kita praktikkan di dalam negeri ini sesungguhnya bukanlah rule of game tetapi game of rule! Cerminan ras frustrasi Tidakkah tulisan Mulya Lubis itu, sebagai figur terpandang dalam bidang hukum, sedikit banyak telah menyiratkan begitu kuatnya fenomena Indonesia paradox itu? Tidakkah tulisan itu telah mencerminkan rasa frustrasi terhadap hukum di Indonesia? Dengan menyudutkan Singapura, tidakkah tulisan Mulya Lubis itu sebenarnya telah pula menyampaikan pesan yang jauh lebih dalam dan serius bahwa hukum dan ahli hukum kita sudah putus asa dan tidak berdaya untuk menggunakan instrumen hukum domestik menjaring pelaku-pelaku korupsi di negeri ini? Pertanyaan ini perlu dilontarkan karena penulis khawatir bahwa bahkan jika pun Singapura bersedia memberikan bantuan yang diharapkan Indonesia, korupsi tidak akan berhenti di negeri ini sepanjang fenomena Indonesia paradox itu tidak dihentikan dan terus berlangsung. Kita perlu menyadari pula bahwa selalu terdapat tempat lain dan cara-cara lain yang tersedia bagi para koruptor, selain di Singapura, untuk memarkirkan dan mencuci dana-dana hasil korupsi mereka. Makmur Keliat Direktur Eksekutif Center for East Asia Cooperation Studies, FISIP, Universitas Indonesia
