Seni Dorong Perubahan Sosial 
Situasi Politik Tidak Selalu Tentukan Mutu Suatu Karya



Jakarta, Kompas - Mutu seni dan mutu politik tidak mempunyai kaitan 
sebab akibat. Namun, seni itu sendiri dapat berfungsi sosial, yakni 
untuk mendorong perubahan sosial. 

Hal itu diungkapkan Rocky Gerung, pengajar filsafat di Universitas 
Indonesia, dalam serial ke-8 diskusi sastra yang diselenggarakan 
Bale Sastra Kecapi bekerja sama dengan harian Kompas dan Bentara 
Budaya Jakarta (BBJ), Rabu (20/12). Diskusi bertajuk "Kebebasan dan 
Seni" itu juga menghadirkan penyair dan budayawan WS Rendra, 
pengamat seni Wicaksono Adi, dipandu oleh sastrawan Radhar Panca 
Dahana. 

Hubungan terbalik yang justru lebih disering ditemukan dalam sejarah 
seni ialah pendangkalan politik yang malah melambungkan karya-karya 
bermutu. Sebaliknya, kondisi politik yang demokratis belum tentu 
mewujudkan seni bermutu. 


Dengan kata lain, mutu seni itu sendiri tidak ditentukan oleh mutu 
politik suatu era. Asal-usul mutu seni tidak sosiologis karena mutu 
seni merupakan proyeksi individual. Seni merupakan manifestasi dari 
pemahaman seseorang tentang realitas, baik alam maupun 
sosial. "Pemahaman individual itu yang penting, bukan realitas yang 
dialaminya," kata Rocky Gerung. 

Menurut dia, seni merupakan soal kemurnian pengalaman, sedangkan 
politik lebih sebagai kumpulan atau campuran berbagai imaji. Yang 
perlu dilihat ialah energi yang mendorong daya kreativitas tersebut, 
dan energi dalam menilai realitas. 

Terlepas dari itu semua, seni dapat berfungsi sosial, yakni sebagai 
sarana emansipasi politik saat dirasakan suasana politik tidak 
bermutu. Taruhlah seperti situasi yang amat mengekang. 

Dia mencontohkan kegandrungan publik terhadap karya Rendra dan Wiji 
Thukul yang berlatar sosiologis. Kegandrungan itu akan selalu 
kembali setiap kali kondisi politik memburuk. Dalam kasus tersebut, 
mutu seni ditentukan oleh fungsi pedagogisnya dalam mendorong 
perubahan politik. Namun, rumusan tersebut mereduksi makna seni 
semata pada fungsi instrumentalnya dalam politik. Padahal, di 
belakang rumus itu masih ada ukuran ideologis, yaitu motif sosial 
individu. 

Seni yang terlibat 

Bagi Rendra, sebagai seniman dirinya berusaha masuk ke dalam 
kontekstualitas. Seniman perlu terlibat. Pengalaman dalam 
keterlibatan itu yang kemudian memunculkan paradigma. 

"Pengalaman kesadaran saya harus sampai pada paradigma. Baru itu 
kemudian menarik atau menjadi universal, dalam arti seni itu berlaku 
kapan saja dan di mana saja," ujarnya. 

Hilangnya kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi akan 
menghalangi iklim kreatif. Kalau tidak ada kebebasan berpendapat dan 
berekspresi, dunia pikiran manusia dirampas oleh kepentingan 
tertentu, baik agama, dagang, politik atau lain-lain. Iklim kreatif 
dinilai perlu untuk pertumbuhan dan penyembuhan kesadaran manusia. 

Perampasan kebebasan dalam kesenian akan membuat sumber daya manusia 
menurun. Oleh karena itu, iklim budaya terbuka harus diperjuangkan 
untuk menjaga standar akal sehat kolektif. 

Tanpa keterbukaan itu daya sosialisasi juga merosot. Demikian pula 
sosialisasi ruang spiritual. Kondisi ini bisa memunculkan orang-
orang yang merasa menguasai kebenaran. 

Pengamat seni Wicaksono Adi berpendapat, terkait dengan kebebasan 
dan seni sebetulnya ialah persoalan implikasi karya ketika berada 
dalam ruang sosial. 

"Dalam kasus karya yang diklaim sebagai pornografi, misalnya, orang 
cenderung terjebak dalam tafsir apakah karya itu porno atau tidak. 
Diskusi batas domain publik dan privat menghilang," ujarnya. Hal ini 
terjadi ketika ada penolakan sang pembuat karya untuk membuat batas 
otoritas. "Walaupun kemudian memang ada pertanyaan apakah domain 
khusus bisa dibuat secara kaku atau tegas," ujarnya. (INE) 


Kirim email ke