Manajemen Bencana Zaman Kalabendu AB Susanto
Kini giliran Manado diguncang gempa. Seberapa jauh kita mengalami kemajuan dalam menghadapi bencana? Bencana demi bencana menghampiri, tetapi masih belum membuka kesadaran kita untuk meningkatkan kualitas manajemen bencana. Manajemen bencana adalah sebuah siklus aktivitas yang berkelanjutan, tanpa tergantung dari terjadi tidaknya suatu bencana. Justru saat tidak terjadi bencana merupakan kesempatan untuk menyusun aktivitas manajemen bencana yang lebih baik. Kenyataannya, manajemen bencana baru menjadi topik pembicaraan setelah bencana terjadi, kemudian dilupakan sampai saat bencana berikut terjadi kembali. Zaman Kalabendu Saat bencana datang beruntun, menyeruak kembali wacana mengenai zaman kalabendu, bagian Ramalan Joyoboyo yang diangkat oleh Ronggowarsito dalam Serat Kalatida. Serat Kalatida, meski berkisah tentang kedahsyatan bencana alam pada suatu era juga mengupas "bencana moralitas (akhlak)". Bahkan mungkin menjadi titik perhatian sang pujangga. Seolah bencana fisik sebagai pertanda dari era kehancuran moral. Bagaimana menghubungkannya dengan manajemen bencana dan mengambil maknanya dari fenomena zaman kalabendu? Saat masyarakat percaya kita memasuki zaman kalabendu yang bertabur bencana, kewaspadaan akan meningkat. Seperti diketahui, ada empat tahap dalam siklus manajemen bencana, yaitu mitigasi, kewaspadaan, tanggapan, dan pemulihan. Terlepas dari akurasinya, ramalan zaman kalabendu telah membangkitkan kewaspadaan masyarakat yang memercayainya. Pesan moral yang disampaikan oleh Serat Kalatida adalah siap dan tabah dalam menghadapi era ini dan optimisme datangnya zaman kemuliaan dengan munculnya Ratu Adil. Kesiapan dan ketabahan dalam menghadapi masa penuh bencana ini, dalam konteks manajemen bencana, memiliki makna kesadaran bahwa negeri kita rentan bencana karena ada dalam Pacific ring of fire. Atas kenyataan ini bukan berarti kita pasrah pada situasi tanpa bertindak apa pun. Penerimaan itu diwujudkan guna menghadapi, jika mungkin mencegah bencana, dan meminimalisasi dampaknya bila tidak mungkin dicegah. Inilah tugas manajemen bencana, mengubah sikap yang pasif menjadi proaktif. Optimisme atas zaman kemuliaan merupakan sisi positif karena masyarakat korban bencana akan menghadapi berbagai masalah yang dapat menggilas semangat mereka. Tetapi harapan itu tidak hanya berupa harapan pasif dan menunggu datangnya Ratu Adil. Zaman kemuliaan itu dibangun di atas prakarsa sendiri, keinginan untuk bangkit dari keterpurukan akibat bencana, serta mengambil langkah untuk mencegah atau menghindari bencana lainnya. Manajemen bencana Persepsi bahwa manajemen bencana hanya memberi pertolongan kepada korban harus diluruskan agar semua pihak memahami proses manajemen bencana yang merupakan siklus tak terputus, meliputi mitigasi, kewaspadaan, tanggapan, dan pemulihan. Dengan demikian, manajemen bencana harus dilakukan sebelum bencana dan tetap dijalankan setelah bencana terjadi. Mitigasi acap menjadi salah satu titik lemah seluruh proses pengelolaan tindakan dalam menghadapi bencana di negeri kita. Proses mitigasi melibatkan pencegahan bencana dan pengurangan dampak buruk bencana pada tahap minimal. Kebijakan mitigasi adalah kebijakan jangka panjang, dapat bersifat struktural maupun non-struktural. Kebijakan yang bersifat struktural menggunakan pendekatan teknologi, sedangkan kebijakan non-struktural meliputi legislasi dan perencanaan wilayah. Misalnya kebijakan penetapan rencana umum tata ruang untuk mencegah banjir. Contoh mitigasi yang gagal adalah saat hutan dirusak tanpa bisa dicegah oleh hukum sehingga menyebabkan tanah longsor dan banjir. Pelaksanaan manajemen bencana menuntut political will pemerintah. Kemauan politik itu harus diwujudkan dalam berbagai aspek pembangunan sosial ekonomi yang terkait bencana. Ada sejumlah faktor yang memperburuk bencana di negeri kita yang harus diwaspadai dan dipertimbangkan, seperti kemiskinan, pertumbuhan penduduk, urbanisasi yang cepat, transisi dalam praktik budaya, dan kerusakan lingkungan. Berbagai upaya meningkatkan kesadaran terhadap bencana sering kurang berarti saat dihadapkan pada masalah kemiskinan. Masyarakat lereng Gunung Merapi resisten terhadap imbauan pengungsian karena masalah ekonomi. Kemiskinan yang menyebabkan penduduk terpaksa tinggal di bukit-bukit yang rawan longsor, tinggal di dekat gunung berapi, dan menetap di sepanjang bantaran sungai yang rawan banjir. Transisi dalam praktik budaya juga acap menjadi ganjalan. Di tingkat lebih nyata, perlu panduan dalam menyusun struktur organisasi manajemen bencana. Organisasi manajemen bencana merepresentasikan fungsi-fungsi mitigasi, kewaspadaan, tanggapan, maupun pemulihan yang dijabarkan dalam fungsi-fungsi organisasi. Berdasarkan fungsinya, untuk "mitigasi" maupun "pemulihan" organisasinya bersifat koordinatif karena mencakup lintas fungsi yang melibatkan banyak institusi lain. Tetapi untuk fungsi kewaspadaan dan tanggapan, selain bersifat koordinatif juga harus mempunyai "tangan" operasional karena faktor kecepatan menjadi amat penting sehingga kedua fungsi itu bersifat coordinating sekaligus operating. Timbul pertanyaan, sudah tepatkah pendekatan organisasional kita selama ini yang ditangani badan yang sifatnya koordinatif? Pertanyaan lain, apakah Satkorlak PBP dan Satlak PBP yang hanya menjadi jabatan "sampingan" para kepala daerah dapat berjalan efektif? Para kepala daerah tentu tidak mempunyai waktu dan perhatian memadai untuk menjalankan seluruh fungsi manajemen bencana, terutama yang bersifat preventif, seperti mitigasi dan kewaspadaan. Dan "kewaspadaan" bukan kondisi statis, yang ditulis lalu disimpan, tetapi merupakan tahapan dinamis yang terumuskan dalam operasi di lapangan. Dengan demikian diperlukan semacam "pasukan" khusus yang merupakan wujud kemauan politik pemerintah. AB Susanto Managing Partner The Jakarta Consulting Group, Penulis Buku "Comprehensive Disaster Management di Negeri Rentan Bencana"
