Sengketa Blok Ambalat JAKARTA - Para politisi di Senayan mulai tak sabar melihat provokasi Angkatan Laut Malaysia yang berkali-kali melakukan manuver militer di Blok Ambalat. Sejumlah anggota Komisi I DPR mendesak panglima TNI memperkuat armada laut Indonesia di perairan tersebut.
"Panglima TNI harus meningkatkan patroli keamanan untuk memantau kapal-kapal yang melanggar batas nasional," pinta Ketua Komisi I Theo L. Sambuaga dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto kemarin. Peningkatan patroli keamanan itu, tegas dia, dilakukan terutama di kawasan perairan Blok Ambalat, perbatasan Indonesia di sekitar Tarakan dan Serawak. Selain itu, perbatasan laut Singapura dan Indonesia perlu diperhatikan. Theo melanjutkan, khusus menyangkut Blok Ambalat yang diklaim Malaysia masuk wilayahnya sejak 2005, status kawasan yang ditengarai kaya minyak itu tetap masuk teritori Indonesia. Selagi perundingan belum selesai, imbuh dia, blok itu dalam posisi status quo. Artinya, wilayah tersebut tetap masuk wilayah Indonesia. "Jadi, panglima TNI jangan ragu. Meskipun perundingan masih berjalan, blok itu tetap masuk teritori kita," tegasnya. Sebelumnya sejumlah anggota komisi I malah bersikap keras dengan meminta panglima TNI dan jajarannya menyerang pelanggar lintas batas negara. "Sikap tegas ini diperlukan agar negara lain tidak selalu merendahkan martabat bangsa Indonesia," kata Andi Ghalib. Legislator dari PDIP Permadi juga menegaskan, panglima bisa saja memerintahkan penembakan tanpa harus menunggu perintah atau izin dari presiden. Berbeda jauh dengan perang yang diatur konstitusi yang harus melalui ketetapan presiden dan DPR. "Kalau cuma nembak kapal, itu masuk kewenangan panglima. Tentunya setelah berkoordinasi dengan Menhan dan para kepala staf," ujarnya. Menurut dia, menjaga kedaulatan NKRI sudah diatur UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. "Jadi, TNI punya landasan untuk bergerak. Kalau sekadar dihalau, pasti datang lagi," katanya. Permadi juga meminta panglima TNI untuk tidak takut menindak tegas pelanggar batas negara. "Meskipun alat persenjataan Malaysia itu lebih kuat daripada Indonesia, mereka takut mati. Soalnya kaya-kaya. Tentara Indonesia itu bonek," ujarnya. Lagi pula, imbuh Permadi, di belakang TNI ada jutaan rakyat yang siap menjadi sukarelawan. Menanggapi tuntutan sejumlah anggota komisi I itu, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto menegaskan bahwa dirinya tidak pernah takut mengambil tindakan tegas. "Bahkan, kalau terjadi perang, saya dan KSAU akan nyopir pesawat sendiri, KSAD nyopir tank sendiri, dan KSAL nyopir kapal sendiri ikut perang," katanya. Hanya, TNI harus selalu bertindak berdasar hukum internasional. Menurut dia, jalan konfrontatif tidak akan menyelesaikan masalah. Karena itu, Djoko kembali menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan intensitas patroli keamanan di perbatasan, khususnya Blok Ambalat. Penghalauan dan pengusiran akan tetap dilakukan terhadap setiap pelanggar perbatasan. "Apa jadinya negara ini kalau panglima TNI-nya suka main tembak dan main bom," katanya. (pri)
