Nengetan warta soal IPDN .....wah bener-benet IPDN teh sigana kudu dibubarkeun. Loba teuing "perkeliruanana", salah sahijina, geuningan nu nutup-nutup panyiksaan ka Cliff Muntu teh lain mahasiswa wae, tapi oge dosenna. Nu nitah mayit Cliff diformalin teh salah saurang Dekan di dinya jeung boga gelar Guru Besar!. Kitu cenah ceuk kasaksian nu nyuntikeun formalin, saurang pangsiunan mantri kasehatan, nu ayeuna oge jadi "tersangka".
Ditambahan deuih, ku warta yen mahasiswa2 IPDN nu nyiksa Wahyu Hidayat di taun 2003 tepi ka palastra, tepi ka poe ieu oge acan asup panjara, sanajan kasasina geus ditolak ku MA. Anehna deuih, sanajan baheula geus diumumkeun "dipecat" ti IPDN, tapi geuningan ukur "bohong-bohongan". Maranehna tetep nganggeuskeun sakolana, terus digarawe jadi PNS di Pemda-Pemda di Jabar. Nyanggakeun editorial Media Indonesia, nu sarua sapamikiran, IPDN ....bubar, geraak!!! EDITORIAL Media Indonesia 12 April 2007 Tutup saja IPDN PEMERINTAH akhirnya menonaktifkan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Sebuah langkah tambahan setelah serangkaian keputusan yang sebelumnya telah diambil pemerintah. Semua itu akibat kematian praja asal Sulawesi Utara, Cliff Muntu, karena dibunuh para seniornya. Bukan kematian yang pertama, bukan pembunuhan yang perdana, bukan pula pertama kali setelah terjadi kematian, rektor penghasil pamong praja itu diganti. Namun, seribu kali rektornya diganti, sejuta kali rektornya dinonaktifkan, tidak akan mengubah kultur kekerasan bahkan pembunuhan yang telah tumbuh subur di institut itu. Nama lembaga itu pun pernah diubah setelah terungkap terjadi pembunuhan sebelumnya. Tetapi faktanya, pembunuhan kembali terjadi di kampus itu. Jadi, sejuta kali pun nama lembaga itu diganti tidak akan mengubah institut itu menjadi institut yang beradab. Sebab lembaga itu dari asalnya sudah salah cetak biru. Institut itu, sejak gagasan pendiriannya, sudah mengidap kekeliruan. Ia cacat bahkan sebelum lahir. Alkisah adalah seorang mantan Kepala Staf Angkatan Darat yang bernama Rudini diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri oleh Presiden Soeharto. Sang jenderal lalu memiliki pandangan bahwa jajaran aparatur pemerintahan yang bernama pamong praja itu tidak memiliki disiplin, bahkan tidak memiliki kepemimpinan. Untuk menghasilkan jenis pamong praja yang memiliki disiplin tinggi dan kepemimpinan yang kuat itu, ia pun lalu mendirikan lembaga pendidikan dengan gaya militer. Bukan cuma sampai di situ, lulusannya pun kemudian dilantik presiden persis seperti lulusan akademi militer. Yang dihasilkan kemudian sudah pasti bukan tentara untuk bertempur, tetapi juga bukan sipil yang digembleng untuk melayani rakyat. Yang terjadi adalah penggemblengan untuk menjadi pembunuh! Zaman pun berubah, dari militer yang berkuasa menjadi supremasi sipil. Tidak ada lagi kursi militer di DPR dan MPR karena diangkat. Tidak ada lagi dengan gampang tentara menjadi bupati, wali kota, atau gubernur karena diangkat atau ditunjuk. Siapa pun hanya bisa menjadi kepala daerah karena dipilih rakyat secara langsung. Dan konsep pamong praja pun berubah dari memerintah menjadi melayani kepentingan publik. Dari disiplin militer menjadi disiplin sosial. Tetapi, lembaga yang menghasilkan pamong praja itu pada dasarnya tetap tidak berubah dari gagasan kelahirannya oleh Jenderal Rudini, yang dicetuskan di zaman otoriter, di era ketika dwifungsi ABRI adalah segalanya. Tidak hanya zaman berubah, tetapi Institut Pemerintahan Dalam Negeri juga telah berubah menjadi institut pembunuhan dalam negeri. Oleh karena itu, ia tidak punya dasar untuk tetap dipertahankan. Ia seharusnya ditutup sekarang juga, bahkan mestinya dilakukan sejak kemarin. Jika bangsa ini masih memerlukan sekolah untuk mengisi kebutuhan pemerintahan dalam negeri, biar itu diurus Menteri Pendidikan Nasional. Bukan oleh Menteri Dalam Negeri. Dan pula, bukankah ada universitas negeri yang memiliki fakultas ilmu sosial jurusan ilmu pemerintahan? Mengapa lembaga pendidikan tinggi negeri ini tidak dimanfaatkan? Mengapa harus menghabiskan uang negara untuk menghasilkan para pembunuh? Untuk menutup Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu sesungguhnya tidak diperlukan secuil pun keberanian. Yang diperlukan cuma satu perkara, yaitu secuil kejujuran untuk mengakui institut itu telah menjadi sekolah yang menghasilkan para pembunuh!
