Menarik oge ingfona... dua minggu katukang abdi ngobrol sareng salah sahiji 
kokolot di Bogor anu asalna ti Bandung... anjeuna nyarios ceunah keur jaman 
walanda harita mah sagala ge ngeunah... leuit pinuh ku beas, jsb. Tah karasa 
sangsara teh pas jaman Jepang... leuit teh nepika baeak harita di gondol ku 
pasukan Jepang ceunah mah keur biaya perang... loba anu dititah rodi bari 
jeung buruhna payah pisan... jaman Walanda digawe oge tapi buruhna bisa 
ngeusian leuit ceunah.

Duka enya kitu? Ciik manawi aya anu gaduh ingfo anu langkung lengkep.

----- Original Message ----- 
From: 99Venus Team
FYI, dari milis tetangga yang punya anak gadis manis pisan.

-------------------------------------------
Posted by: "a.r.sudrajat" [EMAIL PROTECTED]   arsuda

Masa ORI dan Perang Kemerdekaan - Merdeka Mencetak Uang Semaunya

Masa yang paling kacau adalah mulai dari pendudukan Jepang sampai
masa perang kemerdekaan. Terlalu banyak otoritas keuangan (baca: Bank
Sentral). Bermacam-macam uang dikeluarkan selama periode ini. Dari
uang pendudukan Jepang yang dikeluarkan beberapa bank, uang NICA
(pendudukan Belanda), uang daerah Sumatra Utara, Banten, Jambi, dan
deret lagi di daerah repupblik. Bahkan di Yogya ada paling tidak dua
jenis, yaitu yang dikeluarkan oleh Pakualaman dan oleh Kraton Yogya.
Kita bicara saja uang republik yang paling resmi yaitu ORI - Oeang
Republik Indonesia, walaupun sebenarnya uang-uang lainnya berlaku
(kecuali uang pendudukan Jepang yang ditarik pada tahun 1946). Ketika
ORI dikeluarkan dengan dektrit no 19 tahun 1946 pada tanggal 25
Oktober 1946 mempunyai nilai tukar terhadap uang sejati (emas) Rp 2 =
1 gram emas. Jadi Rp 1 ORI pada saat dikeluarkan punya nilai dan daya
beli setara dengan Rp 100.000 uang sekarang (tahun 2007).

Pada saat dikeluarkannya, mungkin bank sentral republik waktu itu
masih naif, (mungkin juga tidak) mereka membagikan Rp 1 kepada setiap
warga negara, anak-anak, pemuda, orang tua, semua dapat bagian.
Mertua saya menceritakan betapa senang dia mendapat uang itu bagai
mendapat durian runtuh. Dia pakai untuk jajan. Awalnya uang Rp 1 ORI
bisa dipakai untuk beli nasi dan lauk pauknya beberapa porsi. Setelah
beberapa hari pedagang menaikkan harga-harga. Tindakan para pedagang
bisa dimaklumi karena uang tidak enak dan tidak mengenyangkan, lain
halnya dengan makanan atau pakaian yang mempunyai manfaat yang nyata.

Saya katakan jaman itu sebagai jaman kebebasan mencetak uang,
contohnya ialah, pada tahun 1946 pecahan terbesar adalah Rp 100.
Tahun 1947 pecahan terbesar naik menjadi Rp 250, kemudian dicetak
lagi Rp 400 pada tahun 1948. Tidak hanya itu, banyak daerah seperti
Sumatra Utara, Jambi, Banten, Palembang, Aceh, Lampung dan entah mana
lagi juga mengeluarkan uangnya sendiri. Bahkan, kata mertua saya, di
Jogya, ada dua uang daerah, yaitu yang dikeluarkan oleh Pakualaman
dan yang dikeluarkan Keraton Jogya. Tidak heran kalau harga-harga
tidak terkendali. Sebagai patokan, pada saat ORI dikeluarkan, nilai
tukarnya terhadap uang sejati (emas) 1gr emas = Rp 2 dan setelah
gunting Sjafruddin diberlakukan 1 gr emas = Rp 51 hanya dalam kurun
waktu 4 tahun.

Masa Jaman Normal

Nama resminya yang diberikan oleh para penulis buku sejarah adalah
jaman penjajahan Belanda. Sedangkan oleh kakek nenek yang berumur di
atas 80 tahun, jaman itu disebut jaman normal, terutama pada periode
sebelum tahun 1930an. Bisa dimengerti bahwa para penulis buku sejarah
yang direstui oleh pemerintah memberi nama yang berkonotasi negatif,
karena untuk mendiskreditkan pemerintahan yang lalu (Belanda). Dan
Belanda yang tidak ikut menyusun buku sejarah Indonesia, tidak bisa
membela diri. Seperti halnya dengan kata Orde Lama, bernada negatif
karena nama itu adalah pemberian pemerintahan berikutnya (Orba) dan
pada saat penulisan sejarah itu politikus Orla sudah disingkirkan
habis-habisan pada saat pergantian rejim. Berbeda halnya dengan jaman
Reformasi, walaupun ada pergantian rejim, nama Orba masih dipakai
karena masih banyak anasir-anasir Orba yang bercokol di dalam Orde
Reformasi. Jadi sulit nama Orba ditukar menjadi Orde Lepas Landas
Nyungsep, atau nama yang konotasi negatif lainnya.

Jaman penjajahan Belanda walaupun nama resminya berkonotasi negatif,
kakek nenek kita menyebutnya dengan nama yang megah yaitu Jaman
Normal. Seakan-akan Jaman Revolusi, Jaman Sukarno atau Jaman Orba,
tidak bisa dikategorikan sebagai jaman yang normal. Memang demikian.
Ciri Jaman Normal menurut mereka ialah harga barang tidak beranjak
kemana-mana alias tetap. Hanya bapak yang kerja dan bisa menghidupi
anak sampai 12 dan istri. Cukup sandang dan pangan. Gaji 1 bulan bisa
dipakai foya-foya 40 hari (artinya tanpa harus menghemat, mereka
masih bisa menabung). Dibandingkan dengan kondisi sekarang, ibu dan
bapak bekerja untuk membiayai rumah dengan anak 2 orang dan masih
mengeluhkan gaji yang pas-pasan.

Merasa masih penasaran dengan tingkat kemakmuran masa itu, saya
tanyakan kepada mertua, berapa harga rumah dan makan dengan lauk yang
wajar. Harga rumah di Kali Urang 1000 Gulden. Makan nasi dengan lauk,
sayur dan minum 0,5 sen. Dengan kata lain harga rumah dulu adalah
setara dengan 200.000 porsi nasi rames. Kalau sekarang harga nasi
rames Rp 10.000 dan dianggap bahwa harga rumah yang bagus di Kali
Urang setara dengan 200.000 porsi nasi rames, maka harga sekarang
adalah Rp 2 milyar. Kira-kira itulah harga rumah yang bagus di daerah
itu. Jadi kalau rata-rata 1 keluarga terdiri dari 2 orang tua dan 10
orang anak dan bisa makan foya-foya selama 40 hari, pasti
penghasilannya setara dengan 4,8 juta sampai 14,4 juta lebih, karena
faktor foya-foya harus diperhitungkan. Ayah dari mertua saya adalah
guru bantu. Gajinya 50 gulden per bulan atau setara dengan 10.000
porsi nasi rames. Jumlah ini mempunyai daya beli setara dengan Rp 100
juta per bulan uang 2007 (nasi rames Rp 10.000 per porsi). Dengan
penghasilan seperti itu, istri tidak perlu kerja.

Gaji pembantu waktu itu 75 sen per bulan atau setara dengan 150 porsi
nasi rames. Berarti berdaya beli setara dengan Rp 1,5 juta uang saat
ini.

Kita bisa telusuri terus gaji-gaji berbagai profesi pada masa itu.
Kesimpulannya bahwa daya beli waktu itu tinggi. Jadi tidak heran
kalau jaman penjajahan dulu disebut jaman normal (artinya jaman
lainnya tidak normal).

Catatan Akhir dan Renungan.

Kalau ditanyakan mengenai kemakmuran kepada pelaku ekonomi, selama 80
tahun terakhir, yang disebut Indonesia atau dulunya Hindia Belanda,
tidak semakin makmur bahkan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi yang
spektakuler yang dilaporkan data-data statistik mengikuti kaidah Mark
Twain: There are lies, damn lies and statistics. Kalau anda merasa
heran, kenapa orang percaya pada janji para politikus, kata Adolf
Hitler: "Make the lie big, make it simple, keep saying it, and
eventually they will believe it" (Buatlah kebohongan besar dan
susunlah sesederhana mungkin, dengungkan terus dan akhirnya orang
akan percaya). Setiap jaman di republik ini punya tema kebohongan.
"Merdeka" dan "revolusi" jaman Sukarno, "Pembangunan", "Lepas Landas"
di jaman Suharto, dan "Demokrasi, Otonomi Daerah, Reformasi" jaman
sekarang. Kalau janji demi janji didengungkan terus menerus seperti
yang dilakukan Hitler dan mentri propagandanya Joseph Goebbels, orang
akan percaya, kecuali orang yang berpikir dan menganalisa.

Kemakmuran tidak bisa diciptakan dengan membuat undang-undang atau
aktifitas-aktifitas berpolitik. Apakah padi akan tumbuh lebih subur
atau minyak sawit keluar lebih banyak karena para politikus dan
birokrat bersidang lebih lama atau undang-undang bertambah banyak?
Atau orang lebih banyak ikut partai politik, organisasi kedaerahan?
Untuk orang berpikirnya sederhana seperti saya ini, padi hanya akan
tumbuh subur, kebun hanya akan berbuah lebih banyak, pabrik hanya
bisa menghasilkan sepatu yang lebih banyak dan baik kalau orang
bekerja di sawah, kebun atau pabrik lebih effisien dan lebih giat.
Jadi kalau selama 6 dekade trendnya bukan terfokus pada aktifitas
langsung untuk menaikkan kemakmuran, maka jangan mengharapkan hasil
yang berbeda. Hanya orang gila atau idiot yang mengharapkan hasil
yang berbeda sementara apa yang dikerjakan dan cara mengerjakannya
sama.
Itulah sebabnya saya skeptis bahwa Visi 2030 dengan target GDP US$
18.000 per tahun identik dengan kemakmuran. Saya tidak yakin
kemakmuran bangsa Indonesia akan dicapai dalam 2-5 dekade ke depan.

Sumber:Dari milis sebelah.

Wass,
AS.
 

Kirim email ke