Menarik oge ingfona... dua minggu katukang abdi ngobrol sareng salah sahiji kokolot di Bogor anu asalna ti Bandung... anjeuna nyarios ceunah keur jaman walanda harita mah sagala ge ngeunah... leuit pinuh ku beas, jsb. Tah karasa sangsara teh pas jaman Jepang... leuit teh nepika baeak harita di gondol ku pasukan Jepang ceunah mah keur biaya perang... loba anu dititah rodi bari jeung buruhna payah pisan... jaman Walanda digawe oge tapi buruhna bisa ngeusian leuit ceunah.
Duka enya kitu? Ciik manawi aya anu gaduh ingfo anu langkung lengkep. ----- Original Message ----- From: 99Venus Team FYI, dari milis tetangga yang punya anak gadis manis pisan. ------------------------------------------- Posted by: "a.r.sudrajat" [EMAIL PROTECTED] arsuda Masa ORI dan Perang Kemerdekaan - Merdeka Mencetak Uang Semaunya Masa yang paling kacau adalah mulai dari pendudukan Jepang sampai masa perang kemerdekaan. Terlalu banyak otoritas keuangan (baca: Bank Sentral). Bermacam-macam uang dikeluarkan selama periode ini. Dari uang pendudukan Jepang yang dikeluarkan beberapa bank, uang NICA (pendudukan Belanda), uang daerah Sumatra Utara, Banten, Jambi, dan deret lagi di daerah repupblik. Bahkan di Yogya ada paling tidak dua jenis, yaitu yang dikeluarkan oleh Pakualaman dan oleh Kraton Yogya. Kita bicara saja uang republik yang paling resmi yaitu ORI - Oeang Republik Indonesia, walaupun sebenarnya uang-uang lainnya berlaku (kecuali uang pendudukan Jepang yang ditarik pada tahun 1946). Ketika ORI dikeluarkan dengan dektrit no 19 tahun 1946 pada tanggal 25 Oktober 1946 mempunyai nilai tukar terhadap uang sejati (emas) Rp 2 = 1 gram emas. Jadi Rp 1 ORI pada saat dikeluarkan punya nilai dan daya beli setara dengan Rp 100.000 uang sekarang (tahun 2007). Pada saat dikeluarkannya, mungkin bank sentral republik waktu itu masih naif, (mungkin juga tidak) mereka membagikan Rp 1 kepada setiap warga negara, anak-anak, pemuda, orang tua, semua dapat bagian. Mertua saya menceritakan betapa senang dia mendapat uang itu bagai mendapat durian runtuh. Dia pakai untuk jajan. Awalnya uang Rp 1 ORI bisa dipakai untuk beli nasi dan lauk pauknya beberapa porsi. Setelah beberapa hari pedagang menaikkan harga-harga. Tindakan para pedagang bisa dimaklumi karena uang tidak enak dan tidak mengenyangkan, lain halnya dengan makanan atau pakaian yang mempunyai manfaat yang nyata. Saya katakan jaman itu sebagai jaman kebebasan mencetak uang, contohnya ialah, pada tahun 1946 pecahan terbesar adalah Rp 100. Tahun 1947 pecahan terbesar naik menjadi Rp 250, kemudian dicetak lagi Rp 400 pada tahun 1948. Tidak hanya itu, banyak daerah seperti Sumatra Utara, Jambi, Banten, Palembang, Aceh, Lampung dan entah mana lagi juga mengeluarkan uangnya sendiri. Bahkan, kata mertua saya, di Jogya, ada dua uang daerah, yaitu yang dikeluarkan oleh Pakualaman dan yang dikeluarkan Keraton Jogya. Tidak heran kalau harga-harga tidak terkendali. Sebagai patokan, pada saat ORI dikeluarkan, nilai tukarnya terhadap uang sejati (emas) 1gr emas = Rp 2 dan setelah gunting Sjafruddin diberlakukan 1 gr emas = Rp 51 hanya dalam kurun waktu 4 tahun. Masa Jaman Normal Nama resminya yang diberikan oleh para penulis buku sejarah adalah jaman penjajahan Belanda. Sedangkan oleh kakek nenek yang berumur di atas 80 tahun, jaman itu disebut jaman normal, terutama pada periode sebelum tahun 1930an. Bisa dimengerti bahwa para penulis buku sejarah yang direstui oleh pemerintah memberi nama yang berkonotasi negatif, karena untuk mendiskreditkan pemerintahan yang lalu (Belanda). Dan Belanda yang tidak ikut menyusun buku sejarah Indonesia, tidak bisa membela diri. Seperti halnya dengan kata Orde Lama, bernada negatif karena nama itu adalah pemberian pemerintahan berikutnya (Orba) dan pada saat penulisan sejarah itu politikus Orla sudah disingkirkan habis-habisan pada saat pergantian rejim. Berbeda halnya dengan jaman Reformasi, walaupun ada pergantian rejim, nama Orba masih dipakai karena masih banyak anasir-anasir Orba yang bercokol di dalam Orde Reformasi. Jadi sulit nama Orba ditukar menjadi Orde Lepas Landas Nyungsep, atau nama yang konotasi negatif lainnya. Jaman penjajahan Belanda walaupun nama resminya berkonotasi negatif, kakek nenek kita menyebutnya dengan nama yang megah yaitu Jaman Normal. Seakan-akan Jaman Revolusi, Jaman Sukarno atau Jaman Orba, tidak bisa dikategorikan sebagai jaman yang normal. Memang demikian. Ciri Jaman Normal menurut mereka ialah harga barang tidak beranjak kemana-mana alias tetap. Hanya bapak yang kerja dan bisa menghidupi anak sampai 12 dan istri. Cukup sandang dan pangan. Gaji 1 bulan bisa dipakai foya-foya 40 hari (artinya tanpa harus menghemat, mereka masih bisa menabung). Dibandingkan dengan kondisi sekarang, ibu dan bapak bekerja untuk membiayai rumah dengan anak 2 orang dan masih mengeluhkan gaji yang pas-pasan. Merasa masih penasaran dengan tingkat kemakmuran masa itu, saya tanyakan kepada mertua, berapa harga rumah dan makan dengan lauk yang wajar. Harga rumah di Kali Urang 1000 Gulden. Makan nasi dengan lauk, sayur dan minum 0,5 sen. Dengan kata lain harga rumah dulu adalah setara dengan 200.000 porsi nasi rames. Kalau sekarang harga nasi rames Rp 10.000 dan dianggap bahwa harga rumah yang bagus di Kali Urang setara dengan 200.000 porsi nasi rames, maka harga sekarang adalah Rp 2 milyar. Kira-kira itulah harga rumah yang bagus di daerah itu. Jadi kalau rata-rata 1 keluarga terdiri dari 2 orang tua dan 10 orang anak dan bisa makan foya-foya selama 40 hari, pasti penghasilannya setara dengan 4,8 juta sampai 14,4 juta lebih, karena faktor foya-foya harus diperhitungkan. Ayah dari mertua saya adalah guru bantu. Gajinya 50 gulden per bulan atau setara dengan 10.000 porsi nasi rames. Jumlah ini mempunyai daya beli setara dengan Rp 100 juta per bulan uang 2007 (nasi rames Rp 10.000 per porsi). Dengan penghasilan seperti itu, istri tidak perlu kerja. Gaji pembantu waktu itu 75 sen per bulan atau setara dengan 150 porsi nasi rames. Berarti berdaya beli setara dengan Rp 1,5 juta uang saat ini. Kita bisa telusuri terus gaji-gaji berbagai profesi pada masa itu. Kesimpulannya bahwa daya beli waktu itu tinggi. Jadi tidak heran kalau jaman penjajahan dulu disebut jaman normal (artinya jaman lainnya tidak normal). Catatan Akhir dan Renungan. Kalau ditanyakan mengenai kemakmuran kepada pelaku ekonomi, selama 80 tahun terakhir, yang disebut Indonesia atau dulunya Hindia Belanda, tidak semakin makmur bahkan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi yang spektakuler yang dilaporkan data-data statistik mengikuti kaidah Mark Twain: There are lies, damn lies and statistics. Kalau anda merasa heran, kenapa orang percaya pada janji para politikus, kata Adolf Hitler: "Make the lie big, make it simple, keep saying it, and eventually they will believe it" (Buatlah kebohongan besar dan susunlah sesederhana mungkin, dengungkan terus dan akhirnya orang akan percaya). Setiap jaman di republik ini punya tema kebohongan. "Merdeka" dan "revolusi" jaman Sukarno, "Pembangunan", "Lepas Landas" di jaman Suharto, dan "Demokrasi, Otonomi Daerah, Reformasi" jaman sekarang. Kalau janji demi janji didengungkan terus menerus seperti yang dilakukan Hitler dan mentri propagandanya Joseph Goebbels, orang akan percaya, kecuali orang yang berpikir dan menganalisa. Kemakmuran tidak bisa diciptakan dengan membuat undang-undang atau aktifitas-aktifitas berpolitik. Apakah padi akan tumbuh lebih subur atau minyak sawit keluar lebih banyak karena para politikus dan birokrat bersidang lebih lama atau undang-undang bertambah banyak? Atau orang lebih banyak ikut partai politik, organisasi kedaerahan? Untuk orang berpikirnya sederhana seperti saya ini, padi hanya akan tumbuh subur, kebun hanya akan berbuah lebih banyak, pabrik hanya bisa menghasilkan sepatu yang lebih banyak dan baik kalau orang bekerja di sawah, kebun atau pabrik lebih effisien dan lebih giat. Jadi kalau selama 6 dekade trendnya bukan terfokus pada aktifitas langsung untuk menaikkan kemakmuran, maka jangan mengharapkan hasil yang berbeda. Hanya orang gila atau idiot yang mengharapkan hasil yang berbeda sementara apa yang dikerjakan dan cara mengerjakannya sama. Itulah sebabnya saya skeptis bahwa Visi 2030 dengan target GDP US$ 18.000 per tahun identik dengan kemakmuran. Saya tidak yakin kemakmuran bangsa Indonesia akan dicapai dalam 2-5 dekade ke depan. Sumber:Dari milis sebelah. Wass, AS.
