28 Mei, 2008 - Published 10:29 GMT
Email kepada teman Versi cetak
Dunia "gagal dalam soal HAM"
Amnesti mendesak agar kamp Teluk Guantanamo ditutup
Amnesti mendesak agar kamp Teluk Guantanamo ditutup
Amnesti Internasional mengatakan para pemimpin dunia gagal menangani
pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia.
Dalam laporan tahunannya, Amnesti mengatakan warga masih disiksa dan
diperlakukan buruk di sedikitnya 81 negara.
Di sedikitnya 54 negara, mereka menghadapi pengadilan yang tidak adil,
dan tidak bisa berbicara secara bebas di sedikitnya 77 negara.
Kelompok itu juga mengatakan para pemimpin dunia harus meminta maaf
atas kegagalan hak asasi manusia dalam 60 tahun terakhir, sejak PBB
mensahkan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia di tahun 1948.
Amnesti juga menantang mereka "untuk memberikan komitmen lagi guna
meningkatkan keadaan."
Amerika Serikat
Laporan yang mencakup 150 negara itu diterbitkan menjelang peringatan
60 tahun Deklarasi Hak Asasi Manusia, yang ditandatangani 10 Desember
1948.
Mary Robinson, yang menjadi Komisioner Hak Asasi Manusia PBB dari
tahun 1997-2002 mengatakan menyadari pentinya hak asasi manusia
merupakan hal yang berbeda dengan bagaimana menerapkanya.
"Saya kira kita memiliki kesempatan selama peringatan 60 tahun ini
guna memperbaiki berbagai hal sejak serangan ke Amerika Serikat yang
sekarang kita kenal sebagai 911." kata Robinson.
Namun laporan Amnesti menuduh Amerika Serikat gagal menjadi acuan bagi
negara-negara lain.
"Sebagai negara terkuat di dunia, Amerika Serikat menentukan bagaimana
negara-negara lain di dunia akan bertindak." kata laporan Amnesti.
Kelompok ini mengatakan Washington dalam beberapa tahun ini banyak
tidak mengindahkan hukum internasional.
Larang semua bentuk penyiksaan
Amnesti juga mengatakan Amerika Serikat harus menutup kamp penahanan
Teluk Guantanamo bagi tersangka teroris.
Kalau tidak mereka harus diadili, atau dibebaskan.
Mereka juga mendesak Washington untuk melarang semua bentuk penyiksaan.
Mereka juga mengecam dukungan Presiden George W Bush kepada
pemerintahan Presiden Pakistan Pervez Musharraf ketika dia menerapkan
keadaan darurat, memberangus media, dan memecat para hakim.
The report also says other leading nations must act to improve their
human rights records:
