Lima Kesalahan Politik yang Fatal Rabu, 11 Juni 2008 | 01:06 WIB Nono Anwar Makarim
Setidaknya ada lima kesalahan fatal dalam politik kebangsaan di Indonesia sejak awal terbentuknya Republik Indonesia hingga perkembangannya dewasa ini. Kesalhan pertama: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama Pancasila, Ideologi Bangsa dan Negara, Pembukaan UUD 1945 identik Piagam Jakarta. Ini anggapan salah saat para pendiri RI merumuskan UUD kita. Ini anggapan salah saat konsensus nasional terbentuk dan dirumuskan dalam UUD kita pada tahun 2000. Pada tahun 1945 Piagam Jakarta tidak masuk dalam rumusan UUD 45 karena para pendiri NKRI cemas apabila itu dimasukkan, Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian utara akan keluar dari ikrar persatuan dan kesatuan. Pada tahun 2008 kesalahan itu melanggar konsensus nasional yang tertuang dalam UUD kita. Jaminan dan perlindungan atas kebebasan beragama yang tertuang dalam pasal-pasal hak asasi UUD kita adalah hak asasi yang tak boleh dikesampingkan dalam keadaan apa pun. Kesatuan dan persatuan RI harus tetap dipelihara. TNI sadar akan ancaman bahaya terhadap keutuhan ini. Sudah terlalu banyak jiwa mereka korbankan dalam perang gerilya yang dilancarkan DI dan TII. Sinyalemen dan keprihatinan ini terungkap dalam pernyataan Jenderal (Purn) Kiki Syahnakri di Indonesia timur. Negara hendaknya jangan dijadikan polisi agama. Massa agama Kesalahan kedua: Massa agama yang berdemonstrasi mencerminkan kekuatan politik. Ini salah, karena jumlah pemilih partai politik beraliran agama kian mengecil. Pengecilan pengaruh politik diiringi mengerasnya suara. Yang kehilangan sesuatu selalu lebih keras suaranya ketimbang yang mendapat sesuatu. Demo juga belum tentu mencerminkan ideologi mereka yang turut berdemo. Uang tak jarang berperan memobilisasi massa di kalangan orang miskin yang kini kian miskin. Poling di seluruh dunia ketiga menunjukkan, kini yang menggerakkan hati rakyat bukan lagi surga nanti, tetapi hidup yang layak sekarang. Di Amerika Latin hasil poling menunjukkan, mayoritas rakyat rela dipimpin junta militer lagi asal kehidupan mereka lebih sejahtera. Ini mengejutkan karena kekejian rezim militer di Amerika Latin mengalahkan kekejaman dan pelanggaran hak asasi rezim militer di Asia dan Afrika. Pelanggaran HAM Kesalahan ketiga: Bertindak keras terha- dap kekerasan massa merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Yang melanggar HAM bukan tindakan keras mencegah, melerai, dan menghukum mereka yang menggunakan kekerasan. Yang melanggar HAM adalah tindakan yang tak proporsional dibandingkan dengan kekerasan yang ditindak. Yang melanggar hak asasi adalah penggunaan excessive force, kekerasan yang berlebihan, bukan kekerasan untuk menghentikan kekerasan. Kewajiban utama negara dan alatnya adalah the duty to protect, kewajiban melindungi. Yang wajib dilindungi ialah yang lemah, yang haknya diinjak-injak, yang dizalimi, yang minoritas, yang tak berdaya, serta yang kebebasan berpendapat dan berkeyakinannya diancam, dikekang. Kesalahan keempat: mengecam penyimpangan terhadap asas-asas Pancasila berisiko kehilangan dukungan mereka yang dikecam. Pertama, yang dikecam itu minoritas politik yang bersuara besar. Kedua, poling dunia yang memantau denyut jantung pemilih membuktikan, anggapan ini salah. Pemilih tak lagi berorientasi pada aliran. Mereka menuntut bukti peningkatan kesejahteraan. Sebelum tahun 2004 yang tampak hanya pelarian massa pemilih dari partai aliran. Pada Pemilu 2004 kita menyaksikan pelarian pemilih yang spektakuler keluar dari PDI-P, partai nasionalis tambatan jiwa patriot bangsa dan kaum tertindas. Ideologi penting. Namun, jika harus memilih ideologi atau sesuap nasi, rakyat memilih hidup berkecukupan. Loyalitas pemilih beralih pada yang berjanji lebih nyata. Sikap "tidak bersikap" amat fatal Kesalahan kelima: Mengambil sikap untuk "tidak bersikap" adalah bijaksana. Dari semua kesalahan politik yang fundamental, mungkin inilah kesalahan terbesar. Malapetaka terjadi jika mayoritas berdiam menyaksikan hal-hal yang tidak benar. Tahun-tahun menjelang Oktober 1965 sekelompok surat kabar angkat bicara tentang penyelewengan terhadap doktrin Sukarno dan Pancasila. Mereka mengga- bungkan diri dalam organisasi yang diberi nama Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS). Atas desakan PKI, Sukarno membubarkan BPS. Mayoritas diam. Manifesto Kebudayaan lahir dan berupaya membebaskan ungkapan seni-budaya dari politik sebagai panglima. Atas desakan PKI, Manifes dilarang. Mayoritas diam. Masyumi dibubarkan, PSI dibubarkan, Partai Murba dibubarkan; mayoritas berdiam. Lalu peruncingan keadaan melangkah lebih jauh: PKI menuntut dibentuknya angkatan ke-5 agar buruh dan tani dipersenjatai. Lalu RRC menawarkan sejumlah besar senjata ringan untuk tujuan itu. Keberangkatan rahasia DN Aidit ke China, disusul keberangkatan Sukarno ke China dan pembicaraan rahasia dengan Chou En Lai. Desas-desus Dewan Jenderal dan penemuan bukti oleh Chaerul Saleh bahwa PKI akan merebut kekuasaan. Sukarno jatuh sakit dan ketidakpastian serta rumor politik mencekam warga negara dalam ketakutan. Semua itu pengantar ke malam hari tanggal 30 September 1965. Dalam satu malam, hampir seluruh generale staf TNI dibantai. Baru setelah darah mengalir, muncul mahasiswa, kekuatan cadangan bangsa di kota besar seluruh Indonesia. Di luar kota besar terjadi genosida. Akan gagal Saya yakin, yang mau dicapai kekuatan-kekuatan ekstrem di Indonesia akan gagal. Mengubah konstitusi dengan melarang kepercayaan orang, mengganti konstitusi secara "demokratis" pun akan gagal. Upaya ke sana oleh kekuatan ekstrem secara terbuka atau kekuatan ekstrem yang merahasiakan niatnya akan kandas. Indonesia adalah negara minoritas politik. Tidak bersikap sekarang sekadar akan mematangkan situasi krisis dan menaikkan harga pemecahannya oleh bangsa. Yang akan terjadi adalah kemenangan sedikit demi sedikit yang dibiarkan oleh sikap "tidak bersikap" sampai memuncak dan sekali lagi terjadi pertumpahan darah. Itu yang membuat sanubari bangsa pedih. Dan untuk apa? Untuk apa? Tahun 2006, tulisan Sabam Siagian di Suara Pembaruan mengutip pendapat seorang sarjana yang menyatakan bahwa di negara-negara sedang berkembang ada yang berkultur membantu kemajuan dan ada juga yang berkultur menghambat kemajuan. Sabam membandingkan Vietnam dan Indonesia. Pada dekade 1960-an para sarjana sosial, politik, dan ekonomi meratapi perkembangan di Indonesia. Istilah yang digunakan adalah stranded society (masyarakat yang terdampar), lost opportunities (kesempatan yang dibiarkan berlalu), dan descent into vagueness (kemerosotan dalam kekaburan). Detik-detik itu kembali hadir di tengah kita. Sekarang. Di depan mata. Masyarakat madani Indonesia harap bersiap-siap untuk merosot lagi, dan lagi, tiada henti... Nono Anwar Makarim Mantan Pemimpin Redaksi Harian KAMI
