Kelembagaan Kemiskinan Tak Dijalankan Serius Kemiskinan di Jawa Barat Cenderung Bertambah Senin, 7 Juli 2008 | 10:12 WIB
Bandung, Kompas - Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Jawa Barat perlu diaktifkan untuk mengatasi masalah itu. Secara kelembagaan, pemberantasan kemiskinan sudah ada yang menangani, tetapi belum memberikan hasil nyata karena tak dijalankan dengan serius. Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Daerah Jabar Entang Sastraatmadja di Bandung, Sabtu (5/7), mengatakan, selama ini Pemerintah Provinsi Jabar sebenarnya memiliki Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan sekretariat bertempat di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jabar. Fungsi tim masih bersifat wacana dan keberadaannya disayangkan dari sisi operasional. Belum lagi, tim itu juga terdapat di tingkat kabupaten/kota dan kondisinya tidak jauh berbeda. Lebih jauh, tim seharusnya bisa berkoordinasi dengan masyarakat, organsisasi massa, dan lain-lain untuk menanggulangi kemiskinan di Jabar. Pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, kata Entang, tinggal menerjemahkannya ke dalam langkah nyata. Pemberantasan kemiskinan harus dikerjakan bersama menjadi gerakan dan komitmen. Kendalanya, ego sektoral masing-masing satuan kerja perangkat daerah masih tinggi dan koordinasinya lemah. "Sebagian besar penduduk miskin di Jabar adalah petani. Kalau petani tidak miskin, bisa dikatakan Jabar juga tidak miskin," ujarnya. Saat ini, sedikitnya 75 persen petani di Jabar masih miskin, mengacu pada angka yang sama dengan jumlah buruh penggarap sawah. Mereka tidak memiliki lahan, hanya diupah untuk mengolah sawah pemilik tanah. Berdasarkan data Dinas Pertanian Tanaman Jabar tahun 2007, terdapat sekitar 2,27 juta rumah tangga pertanian. "Di daerah subur, sepatutnya tak ada kemiskinan. Jabar pun seharusnya begitu. Kemiskinan tidak bisa diselesaikan instansi pemerintah secara terpisah-pisah," katanya. Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Bandung Koordinator Jabar Ina Primiana mengatakan, kemiskinan memang lebih banyak terdapat di kantong-kantong pertanian. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebaiknya mendorong sektor pertanian ke arah agroindustri, khususnya pengolahan agar diperoleh nilai tambah. Cenderung bertambah Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jabar Iwan Dermawan mengatakan, sektor yang tengah tumbuh pesat terkait dengan kondisi perekonomian dunia saat ini adalah pangan, selain energi dan infrastruktur. "Kalau bisa mempercepat ketiga bidang yang sedang menjadi tren itu di Jabar, lapangan pekerjaan diharapkan bisa tumbuh dan menekan kemiskinan," katanya. Sosiolog dari Universitas Padjadjaran, Budi Rajab, mengatakan, kemiskinan di Jabar cenderung bertambah dan prosesnya terjadi dengan cepat. Program yang dikembangkan pemerintah daerah belum sepenuhnya menunjukkan hasil signifikan. Selama ini, menurut Budi, koordinasi antarlembaga pemerintah masih lemah. Pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, lembaga keuangan, dan sebagainya, akan sulit memberantas kemiskinan jika berjalan sendiri-sendiri. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, Pemprov Jabar akan berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kabupaten/kota untuk menekan angka kemiskinan. Pemanfaatan sektor pertanian menjadi salah satu solusinya. Petani diupayakan terus bekerja sepanjang tahun. Ketika musim tanam, petani bekerja di sawah dan saat menunggu padi tumbuh, mereka memelihara ikan, domba, kambing, dan lain-lain. Bekerja di sektor pertanian bagi anak muda diharapkan bukan lagi sebagai keterpaksaan, melainkan kesadaran karena menguntungkan dan menyejahterakan. (bay)
