26 Juni, 2009 - Published 11:01 GMT
Email kepada teman Versi cetak
Visi capres soal Pendidikan
Sri Lestari
Produser BBC Indonesia, Jakarta
Ketiga calon presiden memiliki program pendidikan serupa
Ketiga calon presiden Indonesia tidak memiliki terobosan baru dalam program
pendidikan yang diajukan.
Pandangan ini dikemukakan para pengamat setelah ketiganya mengatakan akan
memberi pendidikan gratis dan meningkatkan anggaran pendidikan hingga 20%
seperti diatur Undang-Undang.
Pasangan Megawati Soekarnoputri - Prabowo Subianto mentargetkan program belajar
12 tahun, seluruh masyarakat mendapat pendidikan gratis, dan menghapus
komersialisasi pendidikan.
Sementara visi pendidikan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono adalah
meningkatkan gaji guru, dosen dan meningkatkan kualitas pengajar serta anggaran
pendidikan 20%.
Pasangan Jusuf Kalla - Wiranto mencanangkan kebijakan pendidikan berkelanjutan
agar tidak berganti kebijakan setiap ganti pemerintah ditambah dengan
meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan.
Pengamat pendidikan, Lody Paat, mengatakan semua visi yang diajukan oleh ketiga
capres dan pasangan masing-masing itu bukan terobosan baru dan masih bersifat
umum.
Paat mengatakan yang ditawarkan oleh ketiganya masih merupakan wacana tanpa ada
rencana jelas mengenai penerapannya.
Anggaran 20% atau 30% tidak ada gunanya jika alokasinya tidak jelas
Lody Paat, pengamat pendidikan
Laporan S. Lestari
"Wajib belajar yang sembilan tahun saja belum semua melakukan, masih masalah.
Mererka harus memikirkan benar dan memberi argumentasi bagaimana wajib belajar
bisa menjadi 12 tahun. Jangan hanya omong saja," ujar Paat.
Mengenai upaya peningkatan kualitas guru, Lody Paat mengatakan ketiga capres
dan pasangannya salah jika mengasumsikan perbaikan kualitas berhubungan dengan
peningkatan pendapatan guru.
"Saat berbicara soal kualitas guru, tidak pernah terlihat pembicaraan mengenai
tempat pendidikan yang melahirkan guru, seperti IKIP. Gaji guru berhubungan
langsung dengan kesejahteraan tidak ada hubungan dengan kualitas pengajaran
guru," kata Lody Paat.
Mengenai peningkatan anggaran pendidikan yang dicanangkan akan memenuhi batas
minimal yang diatur Undang-Undang yang itu 20%, Lody Paat mengatakan masalahnya
adalah alokasi, bukan besaran anggaran.
"Alokasi dana itu lebih banyak untuk adminstrasi birokrasi daripada urusan
belajar mengajar di sekolah. Anggaran 20% atau 30% tidak ada gunanya jika
alokasinya tidak jelas," tegas Paat.
Dia mengatakan adalah berbahaya jika para capres, yang selalu mengedepankan
masalah ekonomi dalam kampanye, memperlakukan pendidikan sebagai suplier
ekonono sehingga selalu dihitung untung ruginya
"Pemahaman mereka soal endidikan tidak jelas, hanya umum dan tidak berbeda
dengan program terdahulu," kata Paat.
